​JAKARTA, 7 Juni 2026 — Redaksi Elang Tiga Justice News
​Di balik megahnya gedung penegak hukum, sebuah tragedi administratif sedang berlangsung. Ribuan pengaduan masyarakat yang menuntut keadilan atas perilaku oknum hakim “nakal” dan jaksa korup kini terperangkap dalam “penjara birokrasi” di Komisi Yudisial (KY) dan Komisi Kejaksaan (KKRI).
​Alur Stagnasi: Dari Laporan Menjadi Arsip Mati
​Prosedur yang seharusnya menjadi pintu gerbang keadilan, justru berubah menjadi tembok pemisah. Alur pengaduan sering kali berhenti pada tahap verifikasi formil yang berlarut-larut. Mengacu pada UU No. 18 Tahun 2011 (tentang KY) dan UU No. 11 Tahun 2021 (tentang Kejaksaan), kedua lembaga ini memiliki mandat absolut untuk mengawasi. Namun, realita di lapangan menunjukkan disparitas tajam antara wewenang undang-undang dengan kecepatan eksekusi.
​Banyak laporan masyarakat “menguap” di meja verifikasi dengan alasan administratif yang kaku. Hal ini menciptakan persepsi publik yang kuat bahwa keadilan hanya berlaku bagi mereka yang memiliki akses ke lingkar kekuasaan, sementara masyarakat kecil dibiarkan dalam ketidakpastian.
​Landasan Yuridis yang Terabaikan
​Secara konstitusional, kedua lembaga ini wajib mematuhi:
​Pasal 24B UUD 1945: Kewenangan KY menjaga martabat hakim.
​UU No. 18 Tahun 2011: Amanat pemrosesan pengaduan etik secara cepat, transparan, dan akuntabel.
​UU No. 11 Tahun 2021: Penguatan fungsi KKRI sebagai pengawas eksternal independen yang seharusnya responsif.
​Kelambatan penanganan ini adalah bentuk nyata dari pelanggaran asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.
​CATATAN KONTROVERSI: TIM REDAKSI ELANG TIGA JUSTICE NEWS
​Kami mencium adanya “Permainan Pintu Belakang” dalam manajemen pengaduan ini. Kelambatan ini bukan lagi masalah kurangnya SDM, melainkan manifestasi dari sengaja diperlambat (obstruction of justice secara administratif) untuk melindungi kepentingan oknum tertentu.
​Tuntutan Tegas Kami:
​Transparansi Total: Kami menantang Komisioner KY dan KKRI untuk membuka data real-time mengenai berapa banyak laporan yang “dipetieskan” atau sengaja ditunda setiap bulannya.
​Kriminalisasi Hak Publik: Praktik ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap hak masyarakat yang mencari keadilan. Menunda keadilan adalah cara paling halus untuk merampasnya.
​Audit Kinerja atau Bubarkan: Jika kedua lembaga ini tidak mampu membenahi birokrasi mereka yang gemuk dan lamban, maka legitimasi keduanya di mata rakyat patut dipertanyakan. DPR RI, khususnya Komisi III, harus segera bertindak melakukan evaluasi menyeluruh.
​Elang Tiga Justice News menegaskan: “Jangan biarkan ruang pengaduan menjadi ruang tunggu bagi keadilan yang mati.” Kami akan terus mengawal isu ini hingga ke akar-akarnya. Keadilan tidak butuh birokrasi, keadilan butuh ketegasan.