Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang

Berita Hukum Nasional

Lokasi penerbitan: Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR – Senin, 2 November 2026, Pembahasan Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) menjadi perhatian nasional setelah Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan pentingnya penguatan keamanan data kependudukan, pembatasan hak akses, serta perlindungan data pribadi masyarakat.

Dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Adminduk pada Selasa, 27 Oktober 2026, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyoroti tiga persoalan penting, yaitu integrasi data antarsistem, pelindungan data pribadi, dan kejelasan hak akses terhadap data kependudukan.

Menurut Kementerian Komunikasi dan Digital, integrasi data pemerintah perlu dilakukan secara terukur agar pemanfaatan informasi antarlembaga tidak mengabaikan kewenangan pengelolaan dan hak penduduk atas data pribadinya.

Perkembangan tersebut menjadi perhatian Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang karena informasi kependudukan, seperti nomor induk kependudukan, alamat, dan data identitas lainnya, berhubungan langsung dengan keamanan serta hak hukum masyarakat.

LBH Elang Tiga Hambalang menilai modernisasi administrasi kependudukan harus memberikan kemudahan pelayanan tanpa membuka peluang penyalahgunaan identitas, akses data tanpa kewenangan, ataupun penyebaran informasi pribadi secara melawan hukum.

1. Peristiwa yang terjadi

Kementerian Komunikasi dan Digital memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan data pribadi dalam pembahasan RUU Administrasi Kependudukan.

Dalam pembahasan tersebut, pemerintah menyoroti pentingnya penyelarasan aturan administrasi kependudukan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Terdapat beberapa persoalan yang perlu diperjelas, termasuk prinsip minimalisasi data, pengaturan pihak yang dapat mengakses informasi kependudukan, serta pembatasan permintaan salinan dokumen kependudukan.

Pembahasan tersebut masih merupakan bagian dari proses penyusunan peraturan, bukan pengesahan akhir RUU Adminduk.

2. Pihak yang terlibat

Pihak yang terlibat dalam pembahasan meliputi Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Dalam Negeri, serta unsur pemerintah yang menangani penyusunan RUU Administrasi Kependudukan.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan pandangan mengenai pentingnya interoperabilitas sistem dan pelindungan data warga.

Masyarakat Indonesia menjadi pihak yang berkepentingan karena ketentuan administrasi kependudukan akan memengaruhi pengelolaan informasi identitas dalam berbagai pelayanan publik.

3. Waktu kejadian

Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Adminduk yang menjadi dasar pemberitaan berlangsung pada Selasa, 27 Oktober 2026.

Kementerian Komunikasi dan Digital mempublikasikan informasi tersebut pada tanggal yang sama.

Berita LBH Elang Tiga Hambalang ini diterbitkan pada Senin, 2 November 2026.

4. Tempat kejadian

Pembahasan berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat.

Pemberitaan diterbitkan dari Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

5. Alasan persoalan ini penting

Data kependudukan merupakan informasi penting yang digunakan dalam pelayanan pemerintahan, perbankan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan berbagai layanan digital.

Apabila data tersebut tidak dikelola dengan aman, masyarakat dapat menghadapi risiko penyalahgunaan identitas, penipuan, pengambilalihan akun, hingga tindakan melawan hukum lainnya.

Karena itu, sistem administrasi kependudukan perlu menjamin bahwa pengumpulan dan pemanfaatan data dilakukan berdasarkan tujuan yang sah, terbatas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

6. Pelaksanaan dan tindak lanjut

Pemerintah perlu melanjutkan pembahasan RUU Adminduk dengan memperhatikan kesesuaian ketentuannya terhadap Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

Klasifikasi data kependudukan, pengaturan hak akses, keamanan sistem, dan mekanisme pertanggungjawaban perlu dirumuskan secara jelas.

Setiap instansi yang mengelola data masyarakat juga perlu menerapkan pengamanan teknis dan organisasi sesuai kewajiban hukum yang berlaku.

PANDANGAN LBH ELANG TIGA HAMBALANG

LBH Elang Tiga Hambalang memandang bahwa perlindungan data kependudukan merupakan bagian dari perlindungan hak warga negara.

Masyarakat menyerahkan informasi pribadinya kepada penyelenggara pelayanan publik untuk memperoleh dokumen identitas dan berbagai layanan negara.

Karena itu, penyelenggara sistem tidak boleh menganggap data tersebut sebagai informasi yang dapat digunakan atau dibagikan tanpa batas.

LBH Elang Tiga Hambalang menekankan bahwa kemajuan teknologi pemerintahan harus disertai tanggung jawab hukum yang jelas.

Integrasi data antarlembaga memang dapat mempercepat pelayanan, tetapi harus dilakukan dengan pengendalian akses, pencatatan penggunaan data, dan mekanisme pengawasan.

Apabila terjadi dugaan penyalahgunaan data pribadi, masyarakat perlu memperoleh informasi, perlindungan, serta akses terhadap mekanisme pengaduan dan penyelesaian hukum.

SARAN DAN MASUKAN LBH ELANG TIGA HAMBALANG

Pertama, pemerintah dan DPR RI perlu memastikan RUU Adminduk memberikan perlindungan yang kuat terhadap data pribadi masyarakat.

Kedua, setiap instansi pemerintah harus membatasi akses data kependudukan hanya kepada pihak yang memiliki kewenangan dan kebutuhan yang sah.

Ketiga, sistem administrasi kependudukan perlu menerapkan keamanan digital yang memadai, termasuk pengendalian akses dan pencatatan aktivitas penggunaan data.

Keempat, pemerintah perlu mengurangi permintaan fotokopi atau salinan dokumen identitas yang tidak diperlukan dalam pelayanan publik.

Kelima, masyarakat yang mengalami penyalahgunaan identitas perlu mendapatkan mekanisme pengaduan yang mudah, cepat, dan transparan.

Keenam, pengelola data harus memenuhi kewajiban pemberitahuan apabila terjadi kegagalan pelindungan data pribadi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ketujuh, pemerintah perlu meningkatkan literasi hukum dan keamanan digital agar masyarakat memahami cara melindungi identitas pribadinya.

PANDANGAN DAN SARAN KETUA UMUM LBH ELANG TIGA HAMBALANG

Dalam kerangka pandangan hukum organisasi yang dipimpin Ketua Umum Okky A., J.SH., MH., LBH Elang Tiga Hambalang menekankan pentingnya menjadikan keamanan data kependudukan sebagai bagian dari pelayanan publik yang berkeadilan.

Perlindungan data pribadi tidak boleh hanya menjadi persoalan teknologi, melainkan juga harus menjadi tanggung jawab hukum setiap lembaga yang mengumpulkan dan mengelola informasi masyarakat.

LBH Elang Tiga Hambalang menyarankan agar pemerintah memperkuat pengawasan terhadap penggunaan data kependudukan, memastikan adanya pertanggungjawaban atas pelanggaran, dan menyediakan bantuan bagi masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan identitas.

Negara harus mampu memberikan pelayanan administrasi yang cepat sekaligus menjamin keamanan informasi pribadi warga.

Pandangan ini merupakan rumusan saran hukum organisasi dalam naskah pemberitaan, bukan kutipan pernyataan langsung Ketua Umum yang telah diverifikasi.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28G ayat (1) mengenai perlindungan diri pribadi.

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Pembahasan RUU Administrasi Kependudukan merupakan kesempatan penting untuk memperkuat sistem pelayanan publik sekaligus meningkatkan perlindungan data pribadi masyarakat.

LBH Elang Tiga Hambalang mengajak pemerintah, DPR RI, lembaga penyelenggara pelayanan publik, dan seluruh masyarakat untuk memberikan perhatian serius terhadap keamanan informasi kependudukan.

Digitalisasi pelayanan harus menghadirkan kemudahan, kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat.

Data pribadi warga negara harus dijaga dengan penuh tanggung jawab agar kemajuan teknologi tidak menimbulkan kerugian maupun ketidakadilan.

SUMBER BERITA

1. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

Judul: RUU Adminduk Akan Dibahas, Kemkomdigi Soroti Akses dan Keamanan Data Warga.

Tanggal publikasi: 27 Oktober 2026.

https://portal.komdigi.go.id/kanal-publik/berita-kini/10651

2. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

Judul: Kebocoran Data Lama Kembali Beredar, Komdigi Investigasi Pengedar Data Pribadi Ilegal.

Tanggal publikasi: 2 Oktober 2026.

https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/kebocoran-data-lama-kembali-beredar-komdigi-investigasi-pengedar-data-pribadi-ilegal

3. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Komunikasi dan Digital.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/832/t/crc32/

PENERBIT

Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang

Ketua Umum:
Okky A., J.SH., MH.

Alamat:
Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Redaksi: Elang Tiga Global News
Editor: Rapi