​TERNATE — Masyarakat Maluku Utara mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk segera melakukan evaluasi mendalam terhadap kinerja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara. Desakan ini muncul menyusul adanya laporan terkait lambannya penanganan sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi, khususnya yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sula.
​Stagnasi Penanganan Kasus
​Sorotan utama publik tertuju pada dugaan stagnasi atau ketidakjelasan status hukum dalam penanganan laporan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sula. Masyarakat menilai, proses penegakan hukum yang berjalan saat ini terkesan berlarut-larut, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap efektivitas institusi kejaksaan di wilayah tersebut.
​Beberapa poin krusial yang menjadi perhatian masyarakat antara lain:
​Proyek Pembangunan: Belum optimalnya pengawasan dan penanganan terhadap dugaan penyimpangan pada proyek-proyek pembangunan di Kepulauan Sula.
​Pengelolaan Anggaran: Dugaan penyalahgunaan anggaran daerah yang hingga kini belum mendapatkan kejelasan status hukum maupun transparansi penanganannya.
​Dana BTT 2021: Masyarakat secara khusus menuntut pengusutan tuntas terhadap pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2021. Mereka mendesak agar pihak-pihak yang terlibat diperiksa tanpa pandang bulu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
​Tuntutan Evaluasi dan Reformasi Internal
​Menanggapi kondisi tersebut, elemen masyarakat menegaskan bahwa kehadiran aparat penegak hukum yang responsif dan berintegritas adalah mutlak diperlukan. Jaksa Agung RI, Sanitiar Burhanuddin, didesak untuk segera mengambil langkah konkret berupa:
​Audit Kinerja: Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Kejati Maluku Utara dalam menangani laporan masyarakat.
​Reformasi Internal: Melakukan langkah “bersih-bersih” di internal lembaga apabila ditemukan indikasi kinerja yang tidak profesional, tidak transparan, atau adanya potensi intervensi pihak tertentu.
​Transparansi Publik: Memastikan setiap proses hukum yang berjalan dilakukan secara terbuka dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat memantau jalannya keadilan.
​Menjunjung Asas Praduga Tak Bersalah
​Meski menuntut ketegasan, pihak masyarakat tetap menekankan pentingnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dalam setiap tahapan proses hukum. Harapan publik adalah agar penegak hukum bekerja secara profesional, objektif, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik maupun golongan tertentu.
​Desakan ini mencerminkan tuntutan masyarakat akan supremasi hukum yang berkeadilan di Maluku Utara. Publik berharap Kejaksaan Agung dapat merespons keresahan ini dengan langkah hukum yang konkret dan transparan sebagai bentuk komitmen dalam menjaga marwah penegakan hukum di Indonesia.