Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Kamis, 22 Oktober 2026.

Kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar persoalan kerusakan lingkungan, tetapi juga ancaman terhadap keberlangsungan pertanian, perkebunan, kesehatan masyarakat, serta ketahanan pangan nasional.

Di tengah meningkatnya perhatian terhadap dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan keterlibatan individu maupun korporasi dalam berbagai peristiwa kebakaran yang terjadi di Indonesia.

Instruksi tegas tersebut disampaikan Presiden Prabowo ketika memimpin Sidang Kabinet Paripurna Dua Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Presiden menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan tidak dapat semata-mata dianggap sebagai kejadian alamiah. Berdasarkan laporan penyelidikan yang disampaikan pemerintah, terdapat indikasi campur tangan manusia dan dugaan tanggung jawab sejumlah korporasi.

Presiden memerintahkan Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, dan Kementerian Kehutanan, dengan dukungan TNI serta unsur intelijen, untuk melakukan pendalaman terhadap dugaan pelanggaran tersebut.

Dalam pernyataan resmi Sekretariat Presiden, Prabowo menegaskan:

“Kalau bukti sudah jelas, kita akan bertindak, kita akan cabut semua izin perusahaan-perusahaan yang melanggar.”

Pernyataan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran lingkungan yang terbukti berdasarkan proses hukum.

KEMENTERIAN KEHUTANAN BEKUKAN IZIN ENAM PERUSAHAAN, TOTAL 32 PERUSAHAAN DIKENAI SANKSI

Langkah penegakan hukum tidak hanya disampaikan dalam bentuk arahan Presiden.

Pada Rabu, 21 Oktober 2026, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan pembekuan izin enam perusahaan terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah.

Berdasarkan siaran pers resmi Kementerian Kehutanan Nomor SP.631/HKLN/10/2026, penambahan tersebut menjadikan 32 perusahaan telah dikenai tindakan administratif, dengan cakupan konsesi mencapai sekitar 1.931.115 hektare.

Enam perusahaan yang diumumkan dalam tindakan pembekuan izin terbaru adalah:

1. PT Hasil Kalimantan Jaya, Kabupaten Gunung Mas.
2. PT Taiyoung Enggreen, Kabupaten Gunung Mas.
3. PT Hutan Produksi Lestari, Kabupaten Kapuas.
4. PT Ramang Agro Lestari, Kabupaten Barito Utara.
5. PT Puspa Warna Cemerlang, Kabupaten Barito Utara.
6. PT Sinergi Hutan Sejati, Kabupaten Barito Utara.

Kementerian Kehutanan menjelaskan bahwa pembekuan tersebut disertai kewajiban pemulihan ekosistem hutan.

Hingga 21 Oktober 2026, sekitar 120 kasus juga dilaporkan sedang dalam proses penanganan oleh Kementerian Kehutanan.

Perlu ditegaskan, sanksi administratif tersebut tidak otomatis berarti seluruh perusahaan telah dinyatakan bersalah secara pidana melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Penanganan pidana memerlukan pembuktian tersendiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SATUAN PETANI ETH DUKUNG KETEGASAN PRESIDEN PRABOWO

Menanggapi perkembangan tersebut, Satuan Petani Elang Tiga Hambalang mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan.

Sebagai organisasi yang bergerak dalam penguatan kepentingan petani, pekebun, dan peternak rakyat, Satuan Petani ETH memandang bahwa perlindungan lingkungan merupakan bagian penting dari keberlanjutan produksi pangan dan hasil perkebunan nasional.

Kerusakan lingkungan akibat kebakaran dapat menimbulkan dampak berkepanjangan terhadap kegiatan pertanian.

Asap kebakaran dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan aktivitas pekerja di sektor pertanian serta perkebunan.

Sementara itu, kebakaran yang mencapai kawasan budidaya berpotensi mengakibatkan kerusakan tanaman, sarana produksi, dan sumber penghidupan masyarakat.

Satuan Petani ETH menilai bahwa penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman api setelah kebakaran terjadi.

Pemerintah perlu memperkuat pencegahan, pengawasan pemanfaatan lahan, serta penanganan dampak terhadap masyarakat.

Organisasi juga memandang bahwa penegakan hukum harus dilaksanakan secara adil tanpa membedakan kekuatan ekonomi atau kedudukan pelaku usaha.

Apabila hasil penyidikan membuktikan adanya pelanggaran oleh korporasi, tindakan hukum harus dilaksanakan sesuai ketentuan.

Sebaliknya, masyarakat dan petani kecil juga harus memperoleh perlindungan dari tuduhan yang tidak didukung alat bukti.

Satuan Petani ETH mendukung penegakan hukum lingkungan yang tegas, tetapi tetap menjunjung asas praduga tak bersalah, kepastian hukum, dan perlakuan yang adil terhadap seluruh masyarakat.

KEBAKARAN LAHAN BERPOTENSI MENGANCAM PRODUKSI PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Indonesia mempunyai kawasan pertanian dan perkebunan yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Sebagian kawasan tersebut menghadapi tantangan perubahan pola curah hujan dan meningkatnya risiko kekeringan pada musim tertentu.

Dalam kondisi kering, vegetasi dan bahan organik yang mudah terbakar dapat meningkatkan risiko penyebaran api.

Bagi petani dan pekebun rakyat, kebakaran lahan dapat menyebabkan kerugian ekonomi.

Tanaman yang rusak membutuhkan biaya pemulihan, bahkan dapat memerlukan penanaman kembali.

Pada tanaman perkebunan tahunan, pemulihan produksi dapat membutuhkan waktu lebih panjang dibandingkan tanaman semusim.

Selain kehilangan hasil produksi, masyarakat juga berpotensi menghadapi peningkatan biaya operasional serta gangguan distribusi.

Karena itu, Satuan Petani Elang Tiga Hambalang memandang bahwa kebijakan penanganan karhutla harus memperhatikan perlindungan ekonomi masyarakat perdesaan.

Pemerintah perlu mengintegrasikan penegakan hukum dengan pencegahan dan program pemulihan kegiatan pertanian.

PENEGAKAN HUKUM HARUS MENJANGKAU KORPORASI BESAR

Salah satu persoalan penting dalam penegakan hukum lingkungan adalah memastikan bahwa tindakan administratif maupun pidana diterapkan berdasarkan tanggung jawab yang terbukti.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa penegakan hukum tidak boleh hanya menyasar masyarakat kecil.

Menurut pemerintah, perusahaan yang memiliki tanggung jawab hukum atas kawasan yang dikelolanya juga harus diperiksa secara serius.

Satuan Petani ETH mendukung prinsip tersebut.

Organisasi menilai bahwa pembuktian tanggung jawab hukum harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk penyebab kebakaran, pengelolaan kawasan, kewajiban pencegahan, serta tindakan yang dilakukan pemegang izin.

Tidak semua kebakaran dapat langsung disimpulkan sebagai pembakaran yang disengaja.

Namun, apabila terdapat bukti pelanggaran kewajiban pengelolaan atau tindakan pembakaran yang memenuhi unsur tindak pidana, aparat penegak hukum harus memprosesnya secara profesional.

Organisasi juga mendorong keterbukaan perkembangan penanganan perkara kepada masyarakat sesuai ketentuan hukum.

Transparansi diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa penegakan hukum memberikan manfaat bagi perlindungan lingkungan.

EMPAT USULAN KONKRET SATUAN PETANI ELANG TIGA HAMBALANG

Sebagai organisasi yang menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen dan konstruktif, Satuan Petani ETH mengajukan empat usulan kebijakan.

Pertama, memperkuat penegakan hukum terhadap korporasi yang terbukti melanggar.

Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup perlu memperkuat koordinasi dalam menangani dugaan pelanggaran.

Penegakan hukum harus berdasarkan alat bukti dan dapat mencakup tindakan administratif, perdata, maupun pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

Kedua, memberikan perlindungan dan pemulihan bagi petani serta pekebun terdampak.

Pemerintah daerah bersama Kementerian Pertanian perlu melakukan pendataan terhadap lahan pertanian dan perkebunan rakyat yang mengalami kerusakan akibat kebakaran.

Pendataan tersebut dapat digunakan sebagai dasar penyusunan bantuan pemulihan, penyediaan sarana produksi, serta pendampingan teknis sesuai kemampuan anggaran dan ketentuan program.

Ketiga, memperkuat pencegahan kebakaran berbasis masyarakat.

Pemerintah perlu melibatkan kelompok tani, kelompok pekebun, masyarakat peduli api, pemerintah desa, dan perusahaan dalam pencegahan kebakaran.

Kegiatan dapat mencakup edukasi pengelolaan lahan tanpa pembakaran, pemantauan wilayah rawan, penyediaan sarana pemadaman awal, serta penguatan sistem peringatan dini.

Keempat, memperkuat transparansi pengawasan dan pemulihan lingkungan.

Kementerian Kehutanan perlu menyampaikan perkembangan tindakan administratif, status penanganan perkara, serta pelaksanaan kewajiban pemulihan ekosistem secara proporsional.

Informasi tersebut penting agar masyarakat dapat mengawasi perkembangan kebijakan berdasarkan fakta.

KETAHANAN PANGAN NASIONAL MEMBUTUHKAN LINGKUNGAN YANG TERLINDUNGI

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang menilai bahwa pembangunan ketahanan pangan nasional tidak dapat dipisahkan dari kelestarian lingkungan.

Keberlangsungan produksi pertanian bergantung pada kondisi tanah, air, ekosistem, serta kemampuan masyarakat mengelola sumber daya secara berkelanjutan.

Pembangunan perkebunan juga memerlukan tata kelola yang memperhatikan kepentingan ekonomi dan kewajiban perlindungan lingkungan.

Karena itu, Satuan Petani ETH mendukung penuh upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi nasional.

Dukungan tersebut disertai komitmen organisasi untuk menjalankan fungsi kontrol sosial secara konstruktif terhadap kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan petani, pekebun, dan peternak rakyat.

Pemerintah diharapkan memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan serta hak masyarakat.

Penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan harus memberikan kepastian bahwa seluruh pihak bertanggung jawab sesuai perbuatannya, sementara petani dan pekebun rakyat memperoleh perlindungan untuk mempertahankan kegiatan usahanya.

PENEGASAN SATUAN PETANI ETH

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas pelanggaran lingkungan yang terbukti secara hukum.

Organisasi memandang bahwa ketegasan pemerintah harus diikuti penguatan pengawasan, perlindungan petani rakyat, dan pemulihan kawasan terdampak.

Penegakan hukum tidak boleh menjadi kebijakan yang hanya terlihat tegas terhadap masyarakat kecil, tetapi harus diterapkan secara adil terhadap seluruh pihak, termasuk korporasi yang terbukti melanggar ketentuan.

Satuan Petani ETH juga mendorong pemerintah pusat dan daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi risiko kebakaran melalui koordinasi lintas sektor.

Ketahanan pangan yang kuat harus dibangun di atas lingkungan yang terjaga, lahan pertanian yang terlindungi, penegakan hukum yang adil, dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

DEWAN PIMPINAN NASIONAL

SATUAN PETANI ELANG TIGA HAMBALANG

BERSATU • BERJUANG • SEJAHTERA