Majelis hakim menyatakan perbuatan terbukti sebagai pembunuhan berencana dan menjatuhkan pidana maksimum bagi anak; LBH Elang Tiga Hambalang meminta hak keluarga korban dipulihkan, identitas anak dilindungi, serta proses pembinaan tetap berorientasi pada masa depan

*HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT — Sabtu, 5 September 2026*

*HAMBALANG* — Putusan Pengadilan Negeri Nabire, Papua Tengah, terhadap seorang *anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)* dalam perkara pembunuhan seorang siswi SMP mendapat perhatian *Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang (LBH ETH)* karena perkara tersebut mempertemukan dua kepentingan hukum yang sama-sama serius: *hak keluarga anak korban memperoleh keadilan serta kewajiban negara tetap menerapkan sistem peradilan pidana anak terhadap anak yang dijatuhi pidana*.

Majelis hakim PN Nabire pada Jumat, 4 September 2026, menjatuhkan *pidana 10 tahun* setelah menyatakan berdasarkan fakta yang terbukti dalam persidangan bahwa dakwaan primer mengenai pembunuhan berencana terpenuhi. Humas PN Nabire Kristovel Panggabean mengatakan majelis mempertimbangkan niat, bentuk kesalahan, motif, aspek perencanaan, pengaruh serta tujuan perbuatan.

Putusan tersebut berdasarkan *Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Majelis juga mempertimbangkan penelitian kemasyarakatan dan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan. Anak selanjutnya disebut akan menjalani pidana di **Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Jayapura*.

Jaksa Penuntut Umum sebelumnya juga menuntut pidana 10 tahun, yang menurut Kejaksaan Negeri Nabire merupakan *pidana maksimum yang dapat dijatuhkan terhadap anak berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Baik penasihat hukum anak maupun JPU setelah putusan menyatakan masih pikir-pikir mengenai upaya hukum.

## LBH ETH: Keadilan untuk Korban Tidak Boleh Hilang

Ketua Umum *Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang, Okky A.J. SH.MH.*, menilai perkara tersebut harus ditempatkan secara hati-hati dan tidak dijadikan pertarungan antara perlindungan anak dengan keadilan bagi korban.

Dalam sikap institusional LBH ETH, Okky menyampaikan:

> *“Korban dalam perkara ini adalah seorang anak dan keluarganya mempunyai hak untuk memperoleh keadilan, kepastian serta pemulihan. Tetapi pihak yang dijatuhi pidana juga masih tergolong anak. Negara tidak boleh menghapus salah satu prinsip hanya karena harus melaksanakan prinsip yang lainnya.”*

Menurut LBH ETH, beratnya tindak pidana tidak menghilangkan kewajiban sistem peradilan untuk tetap menjalankan aturan khusus terhadap anak.

Namun perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum juga *tidak boleh dipahami sebagai pengabaian terhadap penderitaan keluarga korban*.

## Putusan Hakim Harus Dihormati, Upaya Hukum Tetap Terbuka

LBH ETH menilai putusan PN Nabire harus dihormati sebagai hasil proses peradilan tingkat pertama.

Pengadilan menyatakan independensi majelis tetap dijaga meskipun selama rangkaian persidangan terdapat perhatian dan aksi dari keluarga maupun kelompok masyarakat. Humas PN Nabire menegaskan hakim memutus berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan dan hasil musyawarah majelis. (

Pada saat yang sama, karena pihak penasihat hukum dan jaksa masih menyatakan pikir-pikir, LBH ETH mengingatkan bahwa mekanisme upaya hukum merupakan hak yang disediakan undang-undang.

*“Menghormati putusan pengadilan bukan berarti melarang pihak menggunakan upaya hukum. Jika ada keberatan mengenai penerapan pasal, pembuktian ataupun pidana, sampaikan melalui mekanisme yang tersedia, bukan melalui tekanan terhadap hakim,”* demikian sikap LBH ETH.

## Perkara Diungkap melalui Pemeriksaan dan CCTV

Perkara bermula ketika korban ditemukan di kawasan Jalan Waroki, Kabupaten Nabire, pada akhir Juli 2026. Kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara dan menggunakan sidik jari untuk membantu identifikasi korban. Penyidik kemudian mengumpulkan bukti, termasuk rekaman CCTV, sebelum mengamankan anak yang kemudian diproses dalam perkara tersebut.

LBH ETH menilai penggunaan bukti objektif seperti rekaman CCTV, bukti digital, pemeriksaan medis dan keterangan saksi sangat penting dalam perkara yang mempunyai konsekuensi hukum berat.

Menurut Okky:

> *“Perkara yang menyangkut hilangnya nyawa harus dibangun seteliti mungkin. Semakin berat konsekuensi pidananya, semakin tinggi pula tuntutan agar bukti diperoleh, diuji dan dipertanggungjawabkan secara benar.”*

## Identitas Anak Tidak Perlu Menjadi Konsumsi Publik

LBH ETH secara khusus meminta media dan masyarakat tidak memperluas penyebaran identitas anak yang berhadapan dengan hukum.

Meskipun inisial anak telah muncul dalam sejumlah pemberitaan sebelumnya, prinsip perlindungan anak sebaiknya menjadi alasan untuk tidak menjadikan nama, foto, sekolah, alamat maupun informasi keluarga sebagai bahan konten publik.

Prinsip yang sama berlaku terhadap korban.

*Tragedi yang melibatkan dua anak tidak seharusnya menghasilkan jejak digital yang kemudian menghukum keluarga mereka selama bertahun-tahun.*

## Pembinaan di LPKA Harus Nyata

Penempatan anak di LPKA menurut LBH ETH tidak boleh dipahami hanya sebagai perpindahan tempat menjalani pidana.

Pembinaan harus mempunyai isi yang nyata: pendidikan, konseling psikologis, pembinaan perilaku, pengembangan keterampilan, evaluasi berkala serta persiapan kembali ke masyarakat.

“Kalau seorang anak harus menjalani pidana bertahun-tahun, negara mempunyai kewajiban memastikan waktu tersebut digunakan untuk pembinaan. Sistem peradilan anak tidak boleh hanya menghasilkan penghukuman tanpa arah rehabilitasi,” kata Okky.

LBH ETH menilai hal tersebut penting agar setelah masa pidana berakhir, anak mempunyai kesempatan untuk menjalani kehidupan secara bertanggung jawab dan tidak mengulangi tindak pidana.

## Keluarga Korban Juga Membutuhkan Pemulihan

LBH ETH meminta perhatian pemerintah daerah dan lembaga terkait tidak berhenti setelah vonis dijatuhkan.

Keluarga korban dapat menghadapi trauma, kehilangan, tekanan sosial dan proses berduka yang panjang.

Karena itu, negara perlu memastikan apabila keluarga membutuhkan pelayanan psikologis, sosial maupun pendampingan hukum, akses tersebut tersedia.

*“Vonis tidak otomatis menghilangkan trauma keluarga korban. Proses hukum mungkin selesai pada suatu titik, tetapi proses pemulihan manusia sering jauh lebih panjang,”* ujar Okky.

## Enam Masukan LBH ETH

LBH ETH mendorong aparat dan pemerintah memastikan *independensi pengadilan tetap dijaga; hak keluarga korban untuk memperoleh informasi dan pemulihan diperhatikan; identitas anak korban maupun anak yang berhadapan dengan hukum dilindungi; setiap upaya hukum dihormati; pelaksanaan pidana di LPKA benar-benar berorientasi pada pembinaan; serta masyarakat tidak melakukan persekusi atau penghakiman di luar proses hukum*.

LBH ETH juga meminta evaluasi pencegahan dilakukan bersama sekolah, keluarga dan pemerintah daerah. Kasus kekerasan berat yang melibatkan remaja perlu menjadi bahan untuk memperkuat pendidikan mengenai pengendalian emosi, penyelesaian konflik, kesehatan mental dan pencegahan kekerasan di kalangan anak.

## Okky A.J.: Jangan Pertentangkan Hak Korban dan Hak Anak

Ketua Umum LBH ETH *Okky A.J. SH.MH.* menegaskan:

> *“Negara hukum harus mampu mengatakan dua hal sekaligus: keluarga korban berhak memperoleh keadilan, dan anak yang berhadapan dengan hukum tetap mempunyai hak yang diberikan undang-undang. Keduanya bukan sesuatu yang harus dipertentangkan.”*

Menurut LBH ETH, keberhasilan sistem peradilan bukan hanya diukur dari berat atau ringannya pidana.

Ukuran yang lebih besar adalah apakah perkara dibuktikan dengan benar, hakim bebas dari intervensi, korban memperoleh perlindungan, anak diperlakukan sesuai hukum, dan masyarakat mendapat pelajaran agar tragedi serupa dapat dicegah.

## Dari Hambalang untuk Perlindungan Anak Indonesia

Dari *Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat*, LBH Elang Tiga Hambalang menyampaikan penghormatan terhadap proses hukum yang berlangsung di PN Nabire sekaligus menyerukan agar perhatian publik tidak berubah menjadi eksploitasi tragedi.

LBH ETH mengajak masyarakat Indonesia mempercayakan penentuan kesalahan dan pidana kepada mekanisme pengadilan serta menghindari penyebaran identitas, ujaran kebencian dan tindakan persekusi.

> *“KEADILAN BAGI KORBAN — HORMATI PUTUSAN PENGADILAN — LINDUNGI IDENTITAS ANAK — JAMIN HAK UPAYA HUKUM — PASTIKAN PEMBINAAN BERJALAN — CEGAH KEKERASAN TERULANG.”*

*Ketua Umum LBH Elang Tiga Hambalang:*
*Okky A.J. SH.MH.*