Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Kamis, 8 Oktober 2026 — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang belum sepenuhnya tertangani di wilayah Papua Barat semakin mengkhawatirkan setelah pemerintah daerah memperpanjang status tanggap darurat dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan mengenai potensi memburuknya kualitas udara.

Ancaman kabut asap tidak lagi sebatas persoalan lingkungan hidup.

Dampaknya telah menjangkau kesehatan masyarakat, kegiatan belajar mengajar, mobilitas penduduk, hingga keselamatan transportasi udara.

Perkembangan terbaru pada Kamis (8/10/2026) menunjukkan bahwa BMKG memprakirakan kualitas udara di Kabupaten Kaimana, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama akan mencapai kategori berbahaya pada Jumat, 9 Oktober 2026.

Analisis Stasiun Pemantau Atmosfer Global (SPAG) Sorong menyebutkan konsentrasi partikel halus PM2.5 di ketiga wilayah tersebut diprediksi melebihi 250,4 mikrogram per meter kubik.

Kategori berbahaya tersebut merupakan prakiraan untuk 9 Oktober, bukan pernyataan bahwa seluruh wilayah telah berada pada kategori itu pada 8 Oktober.

Kondisi ini menjadi perhatian serius Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH).

DPN ETH menilai karhutla yang mengancam kesehatan dan mengganggu pelayanan publik harus ditangani melalui kebijakan darurat yang cepat, terukur, transparan, serta mengutamakan keselamatan masyarakat.

Negara tidak cukup hanya mengumumkan status tanggap darurat. Pemerintah harus menunjukkan hasil nyata melalui pengendalian titik api, perlindungan kesehatan warga, dan pemulihan aktivitas masyarakat.

PEMERINTAH PERPANJANG STATUS TANGGAP DARURAT, 199 TITIK PANAS TERDETEKSI

Pemerintah Provinsi Papua Barat resmi memperpanjang status tanggap darurat karhutla setelah mengevaluasi perkembangan kebakaran dan dampak kabut asap.

Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, pada Rabu (7/10/2026) menjelaskan bahwa perpanjangan status diperlukan karena kebakaran belum sepenuhnya tertangani, sementara kabut asap telah menyelimuti sejumlah wilayah selama lebih dari satu pekan.

Pemerintah provinsi menggelar koordinasi dengan berbagai instansi, termasuk BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), aparat keamanan, dan unsur terkait lainnya.

Berdasarkan laporan pemantauan SiPongi+ Kementerian Kehutanan yang dikutip ANTARA, tercatat 199 titik panas di Papua Barat selama periode 1–6 Oktober 2026.

Sebaran titik panas dilaporkan terutama berada di wilayah Kaimana, Fakfak, Teluk Bintuni, dan Pegunungan Arfak.

Namun, DPN ETH mengingatkan bahwa titik panas merupakan indikator anomali panas yang perlu diverifikasi melalui pemantauan dan pemeriksaan lapangan. Angka tersebut tidak otomatis menunjukkan jumlah kejadian kebakaran yang berbeda ataupun membuktikan pembakaran disengaja.

Pemerintah daerah juga mengakui kabut asap telah mengganggu penerbangan karena jarak pandang tidak memenuhi persyaratan keselamatan.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa dampak karhutla telah meluas hingga sektor transportasi dan kegiatan ekonomi masyarakat.

DPN ETH menilai perpanjangan status darurat harus diikuti peningkatan kapasitas penanganan, bukan sekadar memperpanjang masa berlaku keputusan administratif.

SEKOLAH DI SORONG TERPAKSA BERLAKUKAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH, KESEHATAN ANAK MENJADI PRIORITAS

Dampak kabut asap juga dirasakan masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya, khususnya Kabupaten Sorong dan Kota Sorong.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong menerbitkan Surat Edaran Nomor 400.3/2510/2026 pada 7 Oktober 2026 mengenai pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) akibat kabut asap.

Kebijakan tersebut mulai diberlakukan pada Kamis, 8 Oktober 2026, bagi satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK, baik negeri maupun swasta.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong, Andreas Taa, menegaskan bahwa pembelajaran jarak jauh tidak berarti sekolah diliburkan.

Kegiatan pendidikan tetap dilaksanakan secara daring maupun melalui pemberian modul belajar bagi peserta didik yang mengalami keterbatasan akses internet.

Sementara itu, Pemerintah Kota Sorong juga menetapkan kebijakan belajar dari rumah selama 8–10 Oktober 2026, dengan evaluasi berdasarkan perkembangan kualitas udara.

Kedua kebijakan tersebut diterapkan di wilayah administratif Papua Barat Daya, yang berbeda dari Provinsi Papua Barat, tetapi sama-sama menghadapi dampak kabut asap di kawasan tersebut.

DPN ETH menilai langkah perlindungan siswa perlu didukung.

Namun, pemerintah juga harus memastikan anak-anak tetap memperoleh pelayanan pendidikan secara memadai.

Keselamatan kesehatan siswa harus dilindungi tanpa mengabaikan hak mereka memperoleh pendidikan yang berkualitas.

SAFRIZAL: NEGARA JANGAN HANYA MENUNGGU HUJAN, KESELAMATAN RAKYAT HARUS MENJADI PRIORITAS!

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang, H. Safrizal, menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat harus mendapatkan penanganan serius dari pemerintah.

Menurut Safrizal, persoalan karhutla tidak dapat diselesaikan melalui kebijakan administratif semata.

Dibutuhkan tindakan yang nyata, koordinasi antarlembaga, serta pengerahan sumber daya yang sesuai dengan tingkat ancaman bencana.

“Kebakaran hutan dan lahan bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga persoalan kesehatan, pendidikan, transportasi, dan keselamatan masyarakat. Negara harus mempunyai kemampuan melakukan pencegahan dan penanganan yang cepat. Perlindungan rakyat tidak boleh hanya bergantung pada harapan datangnya hujan.”

— H. Safrizal, Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang

Safrizal menilai bahwa setiap kebijakan tanggap darurat harus mempunyai sasaran yang terukur.

Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh daerah terdampak mendapatkan dukungan yang memadai, baik berupa pemadaman, personel, peralatan, pelayanan kesehatan, maupun perlindungan masyarakat.

Menurutnya, daerah yang memiliki keterbatasan akses transportasi dan infrastruktur penanggulangan bencana membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat.

DPN ETH juga menilai keterlambatan penanganan karhutla dapat memperbesar dampak sosial dan ekonomi.

Kabut asap dapat mengganggu aktivitas masyarakat, menekan produktivitas, membatasi kegiatan perdagangan, dan menimbulkan risiko kesehatan.

Karena itu, penanganan karhutla bukan semata-mata tugas instansi lingkungan hidup atau pemadam kebakaran. Diperlukan koordinasi lintas sektor yang mampu memberikan perlindungan menyeluruh kepada masyarakat.

Safrizal menekankan bahwa setiap warga negara mempunyai hak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Menurutnya, hak tersebut harus diwujudkan melalui kebijakan pemerintah yang mampu mencegah pencemaran dan menangani dampaknya secara cepat.

GANDA SATRIA DHARMA: BUKA DATA KEBAKARAN, PENGGUNAAN ANGGARAN DARURAT, DAN HASIL PENANGANAN KEPADA PUBLIK!

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang, Ganda Satria Dharma, mempertegas pernyataan Ketua Umum dengan menekankan pentingnya pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas penanganan karhutla.

Ganda menilai pemerintah harus membangun sistem informasi penanganan bencana yang mudah diakses masyarakat.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan informasi yang akurat mengenai wilayah terdampak, perkembangan kebakaran, kualitas udara, pelayanan kesehatan, serta kebijakan keselamatan yang harus dipatuhi.

“Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas tentang tingkat pencemaran udara, wilayah terdampak, kondisi sekolah, pelayanan kesehatan, dan status transportasi. Pemerintah juga perlu memastikan penggunaan anggaran tanggap darurat dapat dipertanggungjawabkan.”

— Ganda Satria Dharma, Sekretaris Jenderal DPN Elang Tiga Hambalang

Ganda menilai sistem pengawasan harus dilaksanakan sejak tahap perencanaan penanggulangan bencana.

Pemerintah perlu mempunyai dokumentasi mengenai pengerahan personel, penggunaan peralatan, bantuan logistik, kegiatan pemadaman, serta hasil yang dicapai.

Menurutnya, pengawasan penggunaan anggaran tidak boleh menghambat respons darurat.

Namun, setiap pengeluaran harus tetap mempunyai dasar kebutuhan, bukti pelaksanaan, dan mekanisme pertanggungjawaban sesuai ketentuan.

DPN ETH menegaskan bahwa transparansi bukan hanya persoalan laporan keuangan, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas tindakan pemerintah.

Ganda juga mendorong koordinasi antara BNPB, BPBD, BMKG, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan unsur masyarakat.

Koordinasi tersebut harus dilakukan sesuai tugas serta kewenangan masing-masing.

DPN ETH: PERLINDUNGAN KESEHATAN WARGA TIDAK BOLEH MENUNGGU KONDISI SEMAKIN PARAH

Perkembangan pada Kamis (8/10/2026) memperlihatkan bahwa dampak kesehatan akibat kabut asap membutuhkan perhatian serius.

Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari membagikan 4.000 masker kepada masyarakat sebagai langkah mengurangi risiko gangguan pernapasan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, Alexander Takdare, menjelaskan bahwa pembagian masker dilakukan untuk meningkatkan perlindungan masyarakat yang masih harus beraktivitas di luar rumah.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Wosi, Selfiana Safkaur, menyampaikan bahwa kunjungan pasien dengan keluhan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) mengalami peningkatan hampir 40 persen sejak pekan sebelumnya.

Peningkatan tersebut merupakan laporan dari Puskesmas Wosi, bukan angka kejadian ISPA untuk seluruh Provinsi Papua Barat.

Kelompok anak-anak dan lanjut usia dilaporkan menjadi kelompok yang banyak mengalami keluhan.

DPN ETH menilai perkembangan tersebut menjadi peringatan penting.

Pemerintah perlu memastikan fasilitas kesehatan mempunyai kesiapan menghadapi kemungkinan peningkatan jumlah pasien.

Puskesmas dan rumah sakit di daerah terdampak harus memperoleh dukungan tenaga kesehatan, obat-obatan, alat pelindung diri, serta fasilitas pelayanan yang dibutuhkan.

Selain itu, pemerintah perlu menyampaikan informasi kesehatan secara sederhana dan mudah dipahami masyarakat.

Langkah perlindungan harus lebih cepat daripada perkembangan ancaman kesehatan.

PEMERINTAH RENCANAKAN MODIFIKASI CUACA PADA 11–15 OKTOBER 2026

Pemerintah Provinsi Papua Barat telah membahas rencana operasi modifikasi cuaca sebagai salah satu upaya penanganan karhutla.

Berdasarkan keterangan Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, operasi tersebut direncanakan berlangsung pada 11–15 Oktober 2026 dengan mempertimbangkan ketersediaan awan hujan berdasarkan rekomendasi BMKG.

Pemerintah daerah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk BNPB, BMKG, dan perusahaan yang mendukung penanganan bencana.

Namun, operasi tersebut masih dalam tahap persiapan berdasarkan informasi yang tersedia pada 8 Oktober 2026.

DPN ETH mendukung penggunaan teknologi penanganan bencana berdasarkan kajian ilmiah dan kebutuhan lapangan.

Akan tetapi, modifikasi cuaca tidak boleh dijadikan satu-satunya strategi.

Pemadaman langsung, patroli pencegahan, pengamanan kawasan rawan, serta perlindungan masyarakat harus tetap dilaksanakan.

Pemerintah juga perlu menyampaikan hasil evaluasi operasi tersebut kepada publik.

DPN ETH MINTA PENYEBAB KEBAKARAN DISELIDIKI SECARA PROFESIONAL

DPN ETH menilai upaya penanganan karhutla harus disertai penelusuran penyebab kejadian.

Penyelidikan diperlukan untuk memastikan apakah kebakaran dipengaruhi faktor alam, kelalaian, tindakan manusia, atau penyebab lainnya.

Namun, DPN ETH menegaskan bahwa keberadaan titik panas dan kabut asap tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana.

Setiap dugaan pelanggaran harus didasarkan pada hasil pemeriksaan, alat bukti yang sah, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila terdapat bukti terjadinya pembakaran secara melawan hukum atau pelanggaran kewajiban lingkungan, instansi berwenang harus menindaklanjutinya secara profesional.

Sebaliknya, pihak yang tidak terbukti melakukan pelanggaran harus tetap memperoleh perlindungan hukum.

Bagi DPN ETH, penegakan hukum harus diarahkan untuk melindungi lingkungan dan mencegah kejadian berulang.

LANDASAN HUKUM PENANGANAN KARHUTLA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DPN Elang Tiga Hambalang menilai bahwa penanganan karhutla mempunyai landasan konstitusional dan hukum yang jelas.

1. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945

Menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dan memperoleh pelayanan kesehatan.

Ketentuan tersebut menjadi dasar konstitusional perlindungan masyarakat dari pencemaran lingkungan.

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Mengatur tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana.

Undang-undang ini menjadi dasar penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, termasuk pada tahap tanggap darurat.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah

Mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan, pencegahan pencemaran serta kerusakan, pengawasan, dan penegakan hukum lingkungan.

Ketentuan tersebut relevan bagi upaya pencegahan serta penanganan kerusakan lingkungan akibat kebakaran.

4. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

Instruksi Presiden ini menjadi dasar penguatan koordinasi antarkementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanganan karhutla.

Pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan tugas dan kewenangan setiap instansi.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan tersebut mengatur berbagai aspek perlindungan lingkungan, termasuk pengendalian pencemaran udara, pengawasan, serta penegakan ketentuan lingkungan hidup.

DPN ETH menilai peraturan tersebut harus diterapkan secara konsisten agar penanganan karhutla tidak hanya bersifat reaktif.

TUJUH DESAKAN DPN ELANG TIGA HAMBALANG KEPADA PEMERINTAH

Sebagai bentuk kontrol sosial dan dukungan terhadap perlindungan masyarakat, DPN ETH menyampaikan tujuh usulan strategis.

1. Percepat pemadaman dan penanganan titik api

Pemerintah perlu mengoptimalkan pengerahan personel, peralatan, dan dukungan operasi udara berdasarkan kebutuhan serta kondisi lapangan.

2. Perluas perlindungan kesehatan masyarakat

Fasilitas kesehatan harus disiapkan menghadapi peningkatan keluhan pernapasan. Distribusi masker dan edukasi kesehatan perlu diprioritaskan bagi kelompok rentan.

3. Publikasikan kualitas udara secara berkala

BMKG bersama instansi terkait perlu memastikan masyarakat dapat mengakses informasi kualitas udara dan rekomendasi tindakan perlindungan secara mudah.

4. Jamin keberlangsungan pendidikan anak-anak

Pemerintah daerah perlu memastikan pembelajaran jarak jauh tetap berjalan, termasuk penyediaan materi luring bagi peserta didik yang tidak mempunyai akses internet memadai.

5. Perkuat transparansi penggunaan anggaran darurat

Pengadaan barang, bantuan logistik, dan penggunaan sumber daya penanganan karhutla harus terdokumentasi serta dapat diaudit tanpa menghambat tindakan penyelamatan.

6. Selidiki penyebab kebakaran berdasarkan bukti

Instansi berwenang perlu melakukan pemeriksaan terhadap penyebab kebakaran dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran berdasarkan hukum yang berlaku.

7. Susun strategi pencegahan jangka panjang

Pemerintah perlu memperkuat pemetaan kawasan rawan kebakaran, sistem peringatan dini, kesiapan personel, perlindungan kawasan hutan, dan keterlibatan masyarakat.

SAFRIZAL DAN GANDA SATRIA DHARMA: KESELAMATAN RAKYAT HARUS MENJADI UKURAN KEBERHASILAN PENANGANAN BENCANA

Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang menegaskan dukungannya terhadap upaya pemerintah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Papua Barat.

Namun, DPN ETH mengingatkan bahwa keberhasilan penanganan bencana harus diukur berdasarkan perkembangan kondisi nyata di lapangan.

Safrizal menempatkan keselamatan masyarakat, perlindungan kesehatan, serta keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi sebagai prioritas utama.

Sementara itu, Ganda Satria Dharma menekankan pentingnya koordinasi, pengawasan, keterbukaan informasi, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

DPN ETH menilai bahwa penanganan karhutla tidak boleh berhenti setelah kualitas udara membaik.

Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab kebakaran, efektivitas operasi pemadaman, serta kesiapan menghadapi kejadian serupa.

Bagi DPN ETH, masyarakat tidak hanya membutuhkan kepastian bahwa pemerintah telah menggelar rapat, memperpanjang status darurat, atau menyusun rencana operasi.

Rakyat membutuhkan udara yang kembali sehat, sekolah yang dapat beroperasi secara aman, pelayanan kesehatan yang siap melindungi mereka, dan aktivitas ekonomi yang dapat kembali berjalan normal.

DPN ETH menegaskan bahwa tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi bencana merupakan bagian dari kewajiban negara melindungi segenap bangsa Indonesia.

“NEGARA YANG KUAT BUKAN HANYA NEGARA YANG MAMPU MERESPONS BENCANA, TETAPI JUGA NEGARA YANG MAMPU MELINDUNGI RAKYAT DAN MENCEGAH BENCANA SERUPA TERULANG KEMBALI.”