Penemuan uang Rp934 juta dalam tong biru dan penetapan tiga tersangka oleh KPK memunculkan pertanyaan serius: bagaimana dugaan penyimpangan bisa merambah pengadaan proyek, perizinan, setoran pejabat, hingga lembaga yang seharusnya mengawasi keuangan negara?

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Minggu, 18 Oktober 2026

ELANG TIGA HAMBALANG NEWS — Kasus dugaan korupsi yang menyeret Bupati Klaten, Jawa Tengah, Hamenang Wajar Ismoyo, menjadi sorotan nasional setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik suap dan penerimaan uang yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, perizinan, setoran dari pejabat daerah, serta dugaan pengondisian hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Perkara tersebut semakin menyita perhatian publik setelah KPK mengungkap penemuan uang tunai sekitar Rp934 juta di dalam sebuah tong plastik berwarna biru, yang diamankan dari kediaman adik Bupati Klaten.

Berdasarkan keterangan KPK yang disampaikan pada 16 Oktober 2026, penyidik menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, serta Muhammad Amin Wahyu Utomo dari pihak swasta.

KPK juga mengumumkan penahanan ketiganya untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 16 Oktober hingga 4 November 2026, di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Perkembangan terbaru pada 18 Oktober 2026 menunjukkan pemerintahan Kabupaten Klaten telah memasuki masa transisi kepemimpinan.

Wakil Bupati Klaten, Mahanni Yulindha Pratiwi, ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Klaten melalui keputusan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.

Surat keputusan tersebut diserahkan pada Jumat, 16 Oktober 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan akan memantau penyelenggaraan pemerintahan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

Di tengah perkembangan tersebut, Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH) menilai kasus ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap integritas pemerintahan daerah, pengelolaan anggaran publik, serta independensi lembaga pemeriksa keuangan.

DPN ETH menegaskan bahwa penegakan hukum harus berlangsung tegas, transparan, dan berkeadilan dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah.

Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang, Safrizal, menempatkan persoalan tersebut sebagai ujian bagi kesungguhan negara membangun pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab kepada rakyat.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPN Elang Tiga Hambalang, Ganda Satria Dharma, menekankan pentingnya pembenahan sistem pengawasan, transparansi penggunaan anggaran, dan akuntabilitas pelaksanaan proyek pemerintah.

KPK UNGKAP LIMA KELOMPOK DUGAAN KORUPSI

Berdasarkan hasil penyidikan awal yang diumumkan pada 16 Oktober 2026, KPK mengidentifikasi lima kelompok dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025–2026.

Kelima kelompok tersebut meliputi:

1. Pengadaan barang dan jasa

Dugaan penerimaan imbalan dari penyedia atau kontraktor yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan pemerintah daerah.

2. Perizinan

Dugaan penerimaan uang dalam kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan perizinan.

3. Upah pungut

Dugaan penerimaan potongan dari dana upah pungut di lingkungan pemerintah daerah.

4. Setoran perangkat daerah

Dugaan penerimaan uang secara rutin dari sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah.

5. Pengondisian audit BPK

Dugaan pemberian uang kepada pihak pemeriksa agar hasil pemeriksaan laporan keuangan dapat dipengaruhi.

KPK juga mengungkap dugaan penerimaan imbalan pengadaan senilai lebih dari Rp2 miliar dan dugaan penggunaannya, antara lain untuk pembayaran utang Pilkada 2024. Informasi ini merupakan konstruksi dugaan penyidik yang masih harus dibuktikan melalui proses peradilan.

DUGAAN PENGONDISIAN AUDIT BPK MENJADI PERHATIAN SERIUS

Salah satu bagian perkara yang paling membutuhkan perhatian adalah dugaan pengondisian pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah.

KPK mengungkap dugaan permintaan dana Rp600 juta yang kemudian dinegosiasikan menjadi Rp400 juta. Menurut penyidik, uang tersebut diduga berkaitan dengan upaya memengaruhi hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Kabupaten Klaten Tahun 2025.

Dugaan ini menimbulkan persoalan penting mengenai independensi pemeriksaan keuangan negara.

Apabila terbukti, praktik demikian berpotensi melemahkan fungsi pemeriksaan yang seharusnya memastikan penggunaan anggaran sesuai ketentuan.

Namun, keterlibatan seorang pejabat dalam perkara dugaan korupsi tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh pegawai maupun kegiatan pemeriksaan BPK bermasalah.

Penilaian harus berdasarkan bukti dan pertanggungjawaban masing-masing pihak.

SAFRIZAL: KORUPSI TIDAK BOLEH DIBIARKAN MENJADI PENYAKIT DALAM SISTEM PEMERINTAHAN

Dalam pernyataan resmi DPN ETH, Ketua Umum Safrizal menekankan bahwa dugaan penyimpangan dalam pengadaan proyek, pengelolaan anggaran, dan pemeriksaan keuangan harus ditangani secara menyeluruh.

“Pemberantasan korupsi tidak boleh hanya berhenti pada penangkapan pejabat. Negara harus berani membongkar celah sistem yang memungkinkan penyalahgunaan kewenangan terjadi. Ketika pengadaan proyek, pengelolaan anggaran, dan proses pemeriksaan keuangan diduga dapat dipengaruhi kepentingan tertentu, kepercayaan rakyat terhadap pemerintah ikut dipertaruhkan.”

Safrizal menilai setiap kasus dugaan korupsi harus menjadi momentum memperbaiki kualitas penyelenggaraan negara.

“Anggaran pemerintah merupakan amanah rakyat. Setiap rupiah yang dikelola negara harus dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai anggaran yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan masyarakat justru menjadi sumber keuntungan pribadi melalui praktik yang melanggar hukum.”

SAFRIZAL: JANGAN HANYA TANGKAP PELAKU, TUTUP CELAH PENYIMPANGANNYA

Safrizal juga menyoroti pentingnya pencegahan korupsi sejak tahap perencanaan anggaran.

Menurutnya, pemerintahan yang bersih tidak mungkin dibangun apabila sistem pengendalian hanya bekerja setelah persoalan muncul.

“Kalau negara benar-benar ingin membangun pemerintahan yang bersih, pengawasan harus dimulai sejak perencanaan anggaran, penentuan proyek, pemilihan penyedia, pelaksanaan pekerjaan, hingga pemeriksaan hasil pembangunan. Sistem harus mampu mendeteksi risiko penyimpangan sebelum uang rakyat hilang.”

Ia mendorong pemerintah pusat dan daerah menjadikan integritas birokrasi sebagai prioritas pembangunan.

“Indonesia membutuhkan pemerintahan yang kuat, tetapi kekuatan pemerintahan bukan diukur dari besarnya kewenangan pejabat. Kekuatan negara justru terlihat ketika pejabat berani mempertanggungjawabkan kebijakannya dan hukum dapat ditegakkan tanpa pandang bulu.”

Safrizal menegaskan bahwa penegakan hukum harus menghormati hak para tersangka.

“DPN Elang Tiga Hambalang mendukung pemberantasan korupsi secara tegas dan konsisten. Namun, setiap orang tetap berhak mendapatkan proses hukum yang adil. Penyidikan harus didasarkan pada bukti, dan kesalahan pidana harus dibuktikan melalui pengadilan.”

GANDA SATRIA DHARMA: DUGAAN KORUPSI HARUS MENJADI ALARM PEMBENAHAN PENGAWASAN PEMERINTAH

Sekretaris Jenderal DPN Elang Tiga Hambalang, Ganda Satria Dharma, mempertegas sikap Safrizal.

Menurutnya, dugaan keterlibatan pihak-pihak yang memiliki peran dalam pengelolaan dan pemeriksaan keuangan memperlihatkan pentingnya memperkuat pengawasan berlapis.

“Kasus Klaten harus menjadi alarm bagi pemerintah pusat dan seluruh pemerintah daerah. Pengawasan tidak boleh bersifat formalitas administratif. Sistem pengendalian harus benar-benar mampu mendeteksi konflik kepentingan, transaksi yang tidak wajar, penyimpangan proses pengadaan, serta potensi penyalahgunaan jabatan.”

Ganda menilai keterbukaan informasi menjadi salah satu instrumen penting untuk mencegah penyimpangan.

“Masyarakat harus mempunyai akses terhadap informasi pengelolaan anggaran yang memang wajib dibuka kepada publik. Mulai dari perencanaan kegiatan, mekanisme pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, hingga hasil evaluasi. Keterbukaan tersebut harus berjalan tanpa mengganggu penyidikan atau membuka informasi yang dikecualikan oleh undang-undang.”

GANDA: PENGAWASAN PENGADAAN DAN AUDIT HARUS DIPERKETAT

Ganda mendorong evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, khususnya kegiatan yang memiliki risiko penyimpangan tinggi.

“Pemerintah perlu memperkuat pengawasan berbasis risiko. Setiap indikasi penyimpangan harus ditelusuri melalui dokumen kontrak, bukti pembayaran, hasil pekerjaan, dan pemeriksaan oleh aparat yang berwenang. Jangan hanya mengandalkan laporan administratif tanpa memeriksa kesesuaian pelaksanaan di lapangan.”

Ia juga menekankan pentingnya perlindungan bagi masyarakat maupun aparatur yang melaporkan dugaan korupsi dengan iktikad baik.

“Pencegahan korupsi memerlukan keberanian dan perlindungan terhadap pelapor. Negara harus memastikan mekanisme pengaduan berjalan aman, rahasia sesuai ketentuan, dan setiap laporan ditindaklanjuti secara profesional.”

Menurut Ganda, pengawasan yang efektif harus dilakukan tanpa mengintervensi independensi aparat penegak hukum.

PEMERINTAHAN KLATEN HARUS TETAP MELAYANI RAKYAT

DPN ETH menilai penunjukan Mahanni Yulindha Pratiwi sebagai Plt. Bupati Klaten merupakan langkah penting untuk menjaga kesinambungan pemerintahan.

Namun, pergantian kepemimpinan sementara harus diikuti upaya menjaga stabilitas birokrasi.

Pelayanan administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, perizinan, serta kegiatan pembangunan harus tetap berjalan sesuai ketentuan.

DPN ETH menekankan bahwa masyarakat tidak boleh menanggung akibat dari persoalan hukum yang sedang dihadapi pejabat pemerintahan.

SAFRIZAL: RAKYAT TIDAK BOLEH MENJADI KORBAN PERSOALAN HUKUM PEJABAT

“Proses hukum terhadap pejabat tidak boleh membuat pelayanan masyarakat terhenti. Pemerintah harus menjamin bahwa masyarakat tetap memperoleh haknya, pembangunan berjalan sesuai aturan, dan aparatur bekerja secara profesional. Kepentingan rakyat harus berada di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.”

GANDA SATRIA DHARMA: PASTIKAN TRANSISI PEMERINTAHAN TRANSPARAN

“Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Klaten perlu memastikan kesinambungan pelayanan dan pengelolaan anggaran. Kegiatan pembangunan yang sedang berjalan harus diawasi sesuai ketentuan, tanpa melakukan tindakan yang dapat mengganggu proses pembuktian perkara.”

ENAM LANGKAH KONKRET YANG DIDORONG DPN ETH

Sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan, DPN Elang Tiga Hambalang mengusulkan enam langkah perbaikan.

1. Evaluasi menyeluruh sistem pengadaan pemerintah daerah

Pemerintah perlu memperkuat pengendalian internal pengadaan, dokumentasi pemilihan penyedia, serta pemeriksaan potensi konflik kepentingan.

2. Penguatan independensi pemeriksaan keuangan negara

BPK perlu mengevaluasi pengendalian etik dan sistem pengawasan internalnya melalui mekanisme yang berwenang, khususnya untuk mencegah konflik kepentingan dan intervensi terhadap pemeriksaan.

3. Transparansi pengelolaan APBD

Pemerintah daerah harus menyediakan informasi penggunaan anggaran yang dapat diakses publik sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

4. Perlindungan pelapor dugaan korupsi

Saluran pengaduan perlu diperkuat dengan mekanisme perlindungan identitas dan tindak lanjut yang jelas.

5. Pemeriksaan berbasis risiko terhadap kegiatan pemerintah

Aparat pengawasan internal pemerintah perlu memprioritaskan evaluasi kegiatan dengan risiko tinggi berdasarkan data, indikator ketidakwajaran, dan hasil pemeriksaan.

6. Jaminan keberlanjutan pelayanan masyarakat

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Klaten perlu memastikan layanan dasar tetap berjalan selama proses hukum berlangsung.

DPN ETH: INDONESIA MEMERLUKAN REFORMASI PENGAWASAN YANG TERUKUR

DPN Elang Tiga Hambalang menilai persoalan korupsi harus dihadapi melalui dua pendekatan sekaligus, yakni penegakan hukum dan pencegahan.

Penegakan hukum diperlukan untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang terbukti melanggar hukum.

Sementara itu, reformasi tata kelola diperlukan agar celah penyimpangan dapat diminimalkan.

DPN ETH juga mengingatkan bahwa setiap perkara pidana mempunyai fakta dan karakteristik yang berbeda.

Karena itu, temuan penyidikan KPK di Klaten tidak boleh digunakan untuk menuduh pemerintah daerah lain melakukan praktik serupa tanpa bukti.

SAFRIZAL: BANGSA YANG BESAR MEMBUTUHKAN PEMERINTAHAN YANG DAPAT DIPERCAYA

Menutup pernyataan DPN ETH, Safrizal menegaskan pentingnya membangun kembali kepercayaan publik.

“Indonesia tidak kekurangan sumber daya dan potensi pembangunan. Tantangan besar kita adalah memastikan seluruh kekuatan negara dikelola dengan integritas, keadilan, dan keberpihakan kepada rakyat. Pemerintahan yang bersih bukan sekadar cita-cita politik, melainkan syarat utama untuk membangun Indonesia yang maju, kuat, dan bermartabat.”

Ganda Satria Dharma mempertegas bahwa perbaikan sistem harus menghasilkan tindakan nyata.

“Setiap kasus korupsi harus menghasilkan pelajaran kelembagaan yang dapat diukur. Pemerintah perlu menunjukkan langkah pembenahan, siapa yang bertanggung jawab melaksanakannya, dan bagaimana masyarakat dapat mengawasi hasilnya. Transparansi dan akuntabilitas harus diwujudkan dalam praktik, bukan hanya menjadi slogan.”

DPN Elang Tiga Hambalang menegaskan bahwa penanganan dugaan korupsi harus berjalan sesuai hukum, sementara reformasi pengawasan pemerintahan harus dilaksanakan secara konsisten demi melindungi keuangan negara dan kepentingan masyarakat.

DEWAN PIMPINAN NASIONAL ELANG TIGA HAMBALANG (DPN ETH)

Safrizal
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang

Ganda Satria Dharma
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang

BERSATU, BERJUANG, MENGAWAL KEPENTINGAN RAKYAT