Ketika pemerintah memastikan stok BBM nasional masih aman, masyarakat di sejumlah daerah justru harus mengantre berjam-jam untuk mengisi bahan bakar. DPN Elang Tiga Hambalang menilai kondisi ini harus menjadi momentum pembenahan distribusi energi nasional.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Rabu, 14 Oktober 2026 — Persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) kembali menjadi perhatian nasional setelah Ombudsman Republik Indonesia mengungkap adanya gangguan pelayanan BBM di 11 provinsi berdasarkan 25 informasi awal yang dihimpun hingga 13 Oktober 2026.

Temuan tersebut diumumkan Ombudsman RI dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 14 Oktober 2026.

Gangguan pelayanan dilaporkan terjadi di Bali, Papua Barat, Banten, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Aceh, dan Jawa Barat.

Persoalan yang ditemukan meliputi antrean panjang kendaraan, keterlambatan pengisian, hingga kekosongan jenis BBM tertentu pada sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Di Sumatera Barat, waktu tunggu pengisian BBM dilaporkan mencapai dua hingga tiga jam. Di Papua Barat, antrean kendaraan pada malam hingga pagi hari mencapai sekitar satu kilometer.

Sementara itu, antrean Pertalite di sejumlah lokasi di Sulawesi Utara dilaporkan mencapai 300–500 meter. Antrean solar di salah satu titik wilayah Banten juga mencapai sekitar satu kilometer.

Temuan ini tidak berarti seluruh SPBU di 11 provinsi mengalami kelangkaan. Ombudsman mencatat gangguan pada lokasi tertentu, sedangkan pelayanan di sejumlah daerah lainnya relatif terkendali.

Informasi tersebut merupakan hasil pemantauan awal yang masih akan didalami, bukan kesimpulan akhir mengenai penyebab ataupun pihak yang bertanggung jawab atas gangguan distribusi.

OMBUDSMAN SIAP LAKUKAN INVESTIGASI DAN INSPEKSI MENDADAK

Anggota Ombudsman RI, Abdul Ghoffar, menjelaskan bahwa lembaganya akan menindaklanjuti gangguan distribusi BBM melalui Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS).

Investigasi tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan persoalan administrasi, kelemahan pelayanan, ketidaksesuaian distribusi, serta faktor lainnya yang menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan memperoleh BBM.

Ombudsman juga menyiapkan inspeksi mendadak ke sejumlah lokasi.

Pemeriksaan lapangan dibutuhkan untuk memastikan apakah gangguan yang terjadi disebabkan kendala logistik, keterlambatan pengiriman, ketidaksesuaian kuota, kapasitas SPBU, atau faktor lain yang memerlukan tindakan perbaikan.

Ombudsman belum menyimpulkan bahwa Pertamina maupun instansi tertentu telah melakukan maladministrasi.

Karena itu, dugaan penyimpangan tidak boleh diperlakukan sebagai pelanggaran yang telah terbukti sebelum proses pemeriksaan selesai.

PEMERINTAH SEBUT STOK BBM NASIONAL AMAN, TETAPI DISTRIBUSI MASIH BERMASALAH

Di tengah munculnya antrean panjang di sejumlah SPBU, pemerintah memastikan ketersediaan BBM nasional masih dalam kondisi aman.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, pada Rabu, 14 Oktober 2026, menjelaskan bahwa ketahanan stok BBM nasional berada pada kisaran 18–20 hari.

Menurut Laode, gangguan distribusi di Bali dipengaruhi keterlambatan kedatangan kapal pengangkut BBM, termasuk hambatan dalam proses sandar dan bongkar muat.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa stok nasional masih aman pada kisaran 16–18 hari. Kedua angka tersebut merupakan keterangan pejabat pemerintah pada hari yang sama.

Bahlil menyatakan pemerintah tengah menangani gangguan distribusi dan menyiapkan pembahasan lebih lanjut mengenai persoalan tersebut.

PERTAMINA TAMBAH PASOKAN 26.200 KILOLITER UNTUK BALI

Sebagai bagian dari upaya pemulihan pelayanan, Pertamina Patra Niaga menyiapkan tambahan pengiriman BBM sebanyak 26.200 kiloliter secara bertahap.

Pengiriman dijadwalkan melalui kapal tanker yang tiba pada 12, 14, dan 16 Oktober 2026.

Pertamina juga memetakan 52 SPBU di Bali untuk memberikan pelayanan selama 24 jam guna mempercepat penyaluran kepada masyarakat.

Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menyampaikan permohonan maaf atas antrean yang terjadi di Bali.

Di sisi lain, anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, meminta evaluasi terhadap sistem distribusi BBM dan efektivitas pengelolaan rantai pasok Pertamina.

Langkah pemulihan tersebut penting, tetapi keberhasilannya tetap perlu diperiksa melalui kondisi pelayanan yang benar-benar dialami masyarakat.

DPN ELANG TIGA HAMBALANG: KETAHANAN ENERGI JANGAN HANYA DIUKUR DARI STOK NASIONAL!

Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang menilai gangguan distribusi BBM yang ditemukan Ombudsman RI harus menjadi perhatian serius pemerintah.

Ketersediaan BBM secara nasional memang penting untuk menjaga ketahanan energi. Namun, angka persediaan tidak sepenuhnya menggambarkan kemudahan masyarakat mendapatkan BBM di tingkat daerah.

DPN ETH menilai terdapat tiga persoalan mendasar yang perlu dievaluasi, yakni ketepatan perencanaan kebutuhan BBM, keandalan distribusi antardaerah, dan kemampuan SPBU memberikan pelayanan ketika terjadi gangguan pasokan.

Indonesia memiliki karakter geografis kepulauan yang membutuhkan sistem distribusi energi yang kuat.

Ketergantungan pada jalur pengangkutan tertentu dapat menimbulkan risiko keterlambatan pelayanan ketika terjadi kendala cuaca, teknis, maupun operasional.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap wilayah memiliki rencana penanganan cadangan apabila pengiriman utama mengalami gangguan.

DPN ETH juga mengingatkan bahwa antrean BBM berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat.

Pengemudi angkutan kehilangan waktu produktif, pedagang menghadapi hambatan pengiriman barang, nelayan dapat mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar untuk melaut, sementara petani membutuhkan energi untuk menjalankan kegiatan produksi.

Kritik terhadap pelayanan distribusi BBM harus diarahkan pada pembenahan sistem, bukan tuduhan terhadap pihak tertentu tanpa pemeriksaan yang sah.

KETUA UMUM DPN ETH, SAFRIZAL: RAKYAT MEMBUTUHKAN KEPASTIAN ENERGI YANG TERJANGKAU!

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang, Safrizal, menegaskan pentingnya pemerintah membangun ketahanan energi yang mampu memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat.

“Komitmen pemerintah menjaga harga BBM bersubsidi harus didukung strategi pengamanan pasokan dan pengelolaan anggaran yang kuat. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa kebutuhan energi dapat dipenuhi dengan harga yang terjangkau.”

Safrizal menilai persoalan energi membutuhkan perencanaan jangka panjang yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian gangguan sesaat.

“Indonesia harus memperkuat kemandirian energi secara bertahap melalui peningkatan produksi domestik, diversifikasi sumber pasokan, pengembangan infrastruktur, dan efisiensi. Ketahanan energi harus menjadi agenda pembangunan yang mempunyai manfaat jangka panjang bagi bangsa.”

Sejalan dengan penegasan tersebut, DPN ETH memandang bahwa keberhasilan kebijakan energi harus diukur dari kemampuan pemerintah menjamin ketersediaan BBM hingga ke tingkat pelayanan masyarakat.

Pemerintah tidak cukup hanya memastikan cadangan BBM tersedia secara nasional.

Perencanaan distribusi harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat pada setiap daerah, termasuk wilayah kepulauan, kawasan industri, daerah pertanian, kawasan perikanan, dan wilayah yang bergantung pada transportasi darat.

DPN ETH juga mendorong pemerintah memperkuat koordinasi antara Kementerian ESDM, BPH Migas, Pertamina, pemerintah daerah, dan aparat terkait.

Jaminan ketahanan energi harus diwujudkan melalui pelayanan yang dapat diandalkan, bukan hanya angka persediaan yang terlihat aman dalam laporan.

SEKRETARIS JENDERAL DPN ETH, GANDA SATRIA DHARMA: PENGAWASAN BBM SUBSIDI HARUS TRANSPARAN DAN TEPAT SASARAN!

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang, Ganda Satria Dharma, mempertegas perlunya pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi.

“Pemerintah harus memastikan penyaluran subsidi energi dilaksanakan secara akurat, transparan, dan sesuai ketentuan. Pengawasan harus mampu mengurangi penyalahgunaan sekaligus menjaga agar masyarakat yang berhak tidak mengalami kesulitan memperoleh BBM bersubsidi.”

Ganda juga menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang didasarkan pada data.

“Perencanaan fiskal harus mempertimbangkan perubahan harga minyak, nilai tukar, kebutuhan impor, dan kemampuan distribusi. Setiap keputusan harus didasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan.”

Sejalan dengan pernyataan tersebut, DPN ETH menilai pemerintah perlu mengembangkan sistem pengawasan distribusi yang mampu memantau pergerakan BBM sejak terminal penyimpanan hingga SPBU.

Pengawasan perlu mencakup jadwal pengiriman, realisasi pasokan, stok operasional, waktu pelayanan, serta penanganan gangguan.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara jumlah pasokan dan kebutuhan masyarakat, pemerintah harus melakukan evaluasi berdasarkan data yang dapat diverifikasi.

DPN ETH juga menekankan pentingnya membedakan gangguan distribusi akibat persoalan teknis dengan dugaan penyimpangan yang melanggar hukum.

Tidak setiap antrean panjang merupakan bukti penimbunan BBM, penyalahgunaan subsidi, atau tindakan pidana.

Dugaan pelanggaran harus diperiksa melalui dokumen, catatan transaksi, keterangan yang relevan, dan alat bukti sesuai peraturan perundang-undangan.

DPN ETH: PENGAWASAN BUMN HARUS BERORIENTASI PADA KUALITAS PELAYANAN RAKYAT

DPN ETH menilai evaluasi terhadap pelayanan distribusi BBM harus memperhatikan tanggung jawab masing-masing instansi.

Kementerian ESDM dan BPH Migas memiliki peran penting dalam pengaturan serta pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM sesuai kewenangan.

Pertamina dan badan usaha penyalur bertanggung jawab melaksanakan kegiatan penyediaan serta distribusi berdasarkan penugasan dan ketentuan yang berlaku.

Pemerintah daerah juga mempunyai peran dalam mendukung koordinasi pelayanan, menjaga kelancaran aktivitas masyarakat, dan membantu menangani dampak antrean.

Karena itu, DPN ETH mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap pembagian tanggung jawab antarlembaga.

Masyarakat perlu memperoleh kepastian mengenai instansi yang dapat dihubungi ketika terjadi kekosongan BBM, keterlambatan pasokan, maupun pelayanan SPBU yang tidak berjalan semestinya.

Pengawasan terhadap BUMN dan penyelenggara pelayanan harus menghasilkan perbaikan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

DASAR HUKUM: DISTRIBUSI BBM HARUS MEMENUHI PRINSIP PELAYANAN DAN AKUNTABILITAS

DPN ETH mengingatkan bahwa penyelenggaraan distribusi BBM mempunyai landasan hukum yang perlu diperhatikan.

Pertama, Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

Ketentuan konstitusional tersebut menjadi dasar penguasaan negara terhadap cabang produksi yang penting bagi negara serta sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dan dipengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan.

Undang-undang ini menjadi landasan pengaturan kegiatan usaha minyak dan gas bumi, termasuk kegiatan usaha hilir.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-undang tersebut mengatur prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan bertanggung jawab.

Keempat, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Ombudsman mempunyai kewenangan melakukan pengawasan pelayanan publik, termasuk melakukan investigasi atas prakarsa sendiri sesuai ketentuan.

Kelima, Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, sebagaimana telah beberapa kali diubah.

Peraturan tersebut menjadi salah satu dasar pengaturan penyediaan dan pendistribusian BBM, termasuk mekanisme penugasan serta pengaturan jenis BBM tertentu.

LIMA LANGKAH KONKRET DPN ELANG TIGA HAMBALANG KEPADA PEMERINTAH

DPN ETH mendorong pemerintah melaksanakan lima langkah strategis untuk memperbaiki distribusi BBM nasional.

1. MELAKUKAN EVALUASI DISTRIBUSI BBM DI SELURUH WILAYAH TERDAMPAK

Kementerian ESDM, BPH Migas, Pertamina, dan pemerintah daerah perlu memeriksa penyebab gangguan di setiap wilayah secara terpisah.

Pemeriksaan harus mempertimbangkan kebutuhan BBM, kapasitas penyimpanan, jadwal pengiriman, ketersediaan armada, dan kemampuan pelayanan SPBU.

2. MEMPERKUAT SISTEM PERINGATAN DINI GANGGUAN PASOKAN

Pemerintah perlu mengembangkan pemantauan yang dapat mendeteksi potensi kekurangan stok operasional di daerah sebelum terjadi antrean panjang.

Sistem tersebut harus mampu memberikan peringatan ketika pengiriman terlambat atau permintaan meningkat melebihi perkiraan.

3. MENYEDIAKAN INFORMASI PASOKAN BBM YANG TRANSPARAN

Pertamina dan badan usaha terkait perlu memberikan informasi yang akurat mengenai gangguan pelayanan, perkembangan pemulihan stok, dan alternatif SPBU yang dapat melayani masyarakat.

Keterbukaan informasi harus mempertimbangkan keamanan operasional serta perlindungan informasi yang dikecualikan menurut hukum.

4. MEMPERKUAT PENGAWASAN PENYALURAN BBM BERSUBSIDI

Pemerintah perlu memastikan BBM bersubsidi disalurkan sesuai peruntukan.

Apabila ditemukan dugaan penyalahgunaan, aparat berwenang harus menindaklanjutinya secara profesional berdasarkan bukti.

5. MELAKSANAKAN EVALUASI TERBUKA TERHADAP HASIL PENANGANAN

Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan penanganan gangguan BBM, termasuk daerah yang pelayanannya telah pulih, hambatan yang masih terjadi, serta langkah perbaikan jangka panjang.

Evaluasi tersebut penting untuk memastikan persoalan serupa tidak berulang.

DPN ETH: JANGAN BIARKAN KETIDAKPASTIAN PASOKAN BBM MENGHAMBAT EKONOMI RAKYAT!

DPN Elang Tiga Hambalang menilai persoalan distribusi BBM harus menjadi momentum untuk memperkuat sistem ketahanan energi nasional.

Pemerintah telah memberikan penjelasan mengenai ketersediaan stok dan mengambil langkah pemulihan distribusi, khususnya di Bali.

Namun, pengawasan dan evaluasi harus terus dilaksanakan hingga pelayanan kembali berjalan normal.

DPN ETH mendukung langkah Ombudsman RI melakukan investigasi serta mendorong kementerian, lembaga, dan badan usaha terkait memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai kewenangan.

Hasil pemeriksaan harus menjadi dasar penyusunan kebijakan yang mampu memperbaiki distribusi, mengurangi risiko antrean panjang, dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Ketahanan energi bukan hanya tentang berapa banyak BBM yang dimiliki negara, melainkan seberapa baik negara memastikan rakyat dapat memperolehnya ketika dibutuhkan.

Karena itu, DPN ETH mendorong pemerintah menjadikan pemerataan distribusi BBM sebagai bagian penting dari pembangunan ekonomi dan perlindungan masyarakat.

DPN ELANG TIGA HAMBALANG MENEGASKAN: STOK BBM NASIONAL HARUS AMAN, DISTRIBUSI HARUS LANCAR, DAN RAKYAT TIDAK BOLEH TERUS DIRUGIKAN OLEH GANGGUAN PELAYANAN ENERGI!

DEWAN PIMPINAN NASIONAL ELANG TIGA HAMBALANG (DPN ETH)

SAFRIZAL
Ketua Umum

GANDA SATRIA DHARMA
Sekretaris Jenderal