LBH Elang Tiga Hambalang

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Hambalang, Kabupaten Bogor – Sabtu, 31 Oktober 2026, Mahkamah Agung Republik Indonesia terus mempersiapkan penyesuaian teknis penyelenggaraan peradilan pidana melalui pembahasan rancangan templat penetapan, berita acara persidangan, dan putusan pidana.

Dalam kegiatan yang berlangsung di Jakarta pada 19 Oktober 2026, Mahkamah Agung menggelar pembahasan tematik bersama tim perumus, akademisi, perumus undang-undang, serta aparat penegak hukum. Pembahasan tersebut diarahkan untuk mematangkan instrumen teknis peradilan dalam menghadapi penerapan ketentuan KUHP dan KUHAP baru.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah bagaimana norma-norma hukum baru diterapkan secara konsisten dalam proses pemeriksaan perkara. Pembahasan juga menyentuh implikasi putusan Mahkamah Konstitusi serta dinamika pengaturan upaya hukum peninjauan kembali.

Penyempurnaan templat dan alur perkara pidana merupakan bagian penting dari kesiapan lembaga peradilan. Dokumen persidangan dan putusan bukan sekadar kelengkapan administrasi, melainkan instrumen yang menentukan kejelasan proses hukum, ketepatan pencatatan fakta persidangan, serta pertanggungjawaban hakim dalam mengambil keputusan.

Perubahan ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana harus diikuti dengan pemahaman yang sama di antara aparat penegak hukum. Apabila penerapannya tidak disertai pedoman teknis yang jelas, terdapat risiko perbedaan penafsiran, kesalahan prosedur, dan ketidakpastian bagi masyarakat yang berhadapan dengan proses peradilan.

Pandangan LBH Elang Tiga Hambalang

LBH Elang Tiga Hambalang memandang langkah Mahkamah Agung dalam mematangkan templat dan alur perkara pidana sebagai bagian penting dari pembaruan sistem peradilan.

Namun, keberhasilan pembaruan tersebut tidak cukup hanya diukur dari tersedianya format dokumen dan prosedur administratif. Hal terpenting adalah memastikan setiap tahapan pemeriksaan perkara tetap menjunjung tinggi asas peradilan yang adil, independensi hakim, hak terdakwa, hak korban, serta kepastian hukum.

Instrumen teknis peradilan harus memudahkan hakim dan aparatur pengadilan menjalankan tugas secara profesional tanpa mengurangi ruang pertimbangan hukum berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

LBH Elang Tiga Hambalang juga menilai bahwa penerapan ketentuan pidana yang baru harus disertai sosialisasi dan peningkatan kapasitas secara merata. Jangan sampai masyarakat menjadi pihak yang dirugikan akibat ketidaksiapan aparatur atau perbedaan pemahaman dalam penerapan aturan.

Saran dan masukan LBH Elang Tiga Hambalang

1. Mahkamah Agung perlu memastikan templat penetapan, berita acara sidang, dan putusan pidana disusun secara jelas, sistematis, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Hakim, panitera, dan aparatur pengadilan perlu memperoleh pelatihan yang memadai agar memahami perubahan hukum pidana dan hukum acara pidana.

3. Pedoman teknis harus menjamin bahwa hak terdakwa, korban, saksi, dan pihak terkait tetap terlindungi selama proses pemeriksaan perkara.

4. Setiap putusan harus memuat pertimbangan hukum yang jelas, logis, dan dapat dipahami sehingga masyarakat memperoleh kepastian mengenai alasan suatu perkara diputus.

5. Mahkamah Agung perlu membuka ruang evaluasi terhadap penerapan templat dan alur perkara agar kendala di lapangan dapat segera diperbaiki.

6. Koordinasi antara pengadilan, kejaksaan, kepolisian, lembaga pemasyarakatan, dan advokat perlu diperkuat untuk menghindari perbedaan prosedur yang dapat menghambat proses penegakan hukum.

7. Akses bantuan hukum dan informasi mengenai proses pidana harus diperhatikan, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi dan pemahaman hukum.

Dasar hukum yang menjadi perhatian

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah.

5. Prinsip-prinsip peradilan yang adil, kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Pandangan Ketua Umum LBH Elang Tiga Hambalang

Okky A., J.SH., MH. selaku Ketua Umum LBH Elang Tiga Hambalang berpandangan bahwa pembaruan hukum pidana harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Menurutnya, aturan hukum yang baik harus didukung oleh aparatur yang memahami ketentuan, prosedur yang transparan, serta putusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Penyusunan templat dan alur perkara pidana perlu menempatkan perlindungan hak masyarakat sebagai perhatian utama. Jangan sampai pembaruan administrasi peradilan justru menjadi formalitas yang tidak menyelesaikan persoalan ketidakpastian hukum.

Ketua Umum LBH Elang Tiga Hambalang juga menegaskan pentingnya pengawasan dan evaluasi berkelanjutan agar penerapan ketentuan pidana baru berjalan secara konsisten, profesional, dan tidak mengabaikan rasa keadilan.

LBH Elang Tiga Hambalang mengajak Mahkamah Agung dan seluruh aparat penegak hukum untuk mengawal pembaruan sistem peradilan pidana secara bertanggung jawab.

Pembaruan hukum bukan hanya tentang mengganti aturan dan menyusun dokumen baru, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang memperoleh perlakuan yang adil di hadapan hukum.

Kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, dan independensi peradilan harus menjadi landasan utama dalam setiap proses penegakan hukum di Indonesia.