Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang

Ketua Umum: Okky A., J.SH., MH.

Lokasi penerbitan: Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT – Rabu, 4 November 2026, Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum untuk memastikan perlindungan saksi dan pemulihan hak korban tindak pidana berjalan lebih efektif.

Langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban, yang mulai berlaku pada 20 Mei 2026.

Dalam kegiatan diskusi tematik di Kantor LPSK, Jakarta, pada 22 Oktober 2026, Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menjelaskan bahwa lembaganya sedang menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga.

Salah satu perhatian utama adalah pelaksanaan restitusi, yaitu pembayaran ganti kerugian oleh pelaku kepada korban tindak pidana sesuai ketentuan hukum.

LPSK juga menekankan pentingnya perlindungan dari ancaman fisik maupun digital, penanganan trauma korban, dan peningkatan layanan pemulihan.

Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang menilai bahwa penguatan aturan perlindungan saksi dan korban harus diikuti tindakan nyata agar masyarakat tidak takut melaporkan dugaan tindak pidana karena ancaman, tekanan, atau intimidasi.

1. Peristiwa yang terjadi

LPSK membahas penyusunan aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.

Pembahasan tersebut mencakup pembagian peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta partisipasi masyarakat dalam perlindungan saksi dan korban.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah bagaimana memastikan restitusi benar-benar dapat diterima oleh korban setelah ditetapkan melalui mekanisme hukum.

LPSK menilai bahwa pelaksanaan restitusi membutuhkan koordinasi sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga persidangan dan pelaksanaan putusan.

Upaya tersebut dapat melibatkan penelusuran aset pelaku, penyitaan sesuai ketentuan, dan pelaksanaan pembayaran ganti kerugian.

LPSK juga membahas perlunya pertukaran informasi yang lebih cepat agar kebutuhan perlindungan dan pemulihan korban dapat ditangani sejak awal.

2. Pihak yang terlibat

Pihak yang terlibat dalam pembahasan meliputi LPSK, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta lembaga terkait lainnya.

Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menyampaikan pentingnya kerja sama antarlembaga dalam memberikan perlindungan dan pemulihan hak korban.

Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam menyediakan dukungan layanan sesuai kewenangan dan kemampuan daerah.

Masyarakat, saksi, korban, pelapor, informan, dan ahli termasuk pihak yang berkepentingan terhadap pelaksanaan aturan tersebut.

LBH Elang Tiga Hambalang menyampaikan pandangan dan rekomendasi mengenai perlindungan hukum masyarakat.

3. Waktu kejadian

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban ditetapkan, diundangkan, dan mulai berlaku pada 20 Mei 2026.

Pada 17 September 2026, LPSK menyampaikan penguatan hak korban atas restitusi dalam kegiatan sosialisasi di Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Pada Kamis, 22 Oktober 2026, LPSK mengadakan diskusi tematik mengenai penyusunan aturan pelaksanaan perlindungan saksi dan korban di Jakarta.

Berita dan analisis hukum LBH Elang Tiga Hambalang diterbitkan pada Rabu, 4 November 2026.

4. Tempat kejadian

Kegiatan pembahasan rancangan aturan pelaksanaan berlangsung di Kantor LPSK, Jakarta.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 memiliki cakupan nasional dan berkaitan dengan pelayanan perlindungan saksi serta korban di seluruh Indonesia.

Pemberitaan diterbitkan dari Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

5. Alasan persoalan ini penting

Saksi dan korban memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum.

Namun, seseorang yang memberikan keterangan mengenai dugaan tindak pidana dapat menghadapi ancaman, intimidasi, tekanan sosial, atau tindakan pembalasan.

Ancaman tersebut dapat menyebabkan saksi takut memberikan keterangan dan korban enggan memperjuangkan haknya.

Korban tindak pidana juga dapat mengalami kerugian ekonomi, penderitaan fisik, gangguan psikologis, serta kehilangan kesempatan bekerja atau menjalani kehidupan secara normal.

Karena itu, perlindungan saksi dan korban tidak cukup hanya dengan menjaga keselamatan selama persidangan.

Perlindungan juga perlu mencakup keamanan identitas, layanan kesehatan, pendampingan, dan pemulihan kerugian sesuai ketentuan hukum.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 memperkuat kerangka hukum perlindungan saksi dan korban, termasuk perlindungan dari ancaman digital serta pengaturan restitusi dan kompensasi.

6. Pelaksanaan dan tindak lanjut

LPSK bersama instansi terkait sedang memperkuat koordinasi melalui penyusunan aturan pelaksanaan.

Pembahasan mencakup pertukaran dokumen, pemenuhan hak korban, serta pembagian tanggung jawab antarinstansi.

LPSK juga mengembangkan mekanisme penghitungan restitusi agar kebutuhan pemulihan kerugian korban dapat dinilai secara lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Aparat penegak hukum perlu menyampaikan informasi mengenai hak korban sejak proses penanganan perkara.

Pemerintah daerah perlu mendukung tersedianya layanan kesehatan, psikologis, dan sosial bagi korban sesuai kewenangannya.

PANDANGAN HUKUM LBH ELANG TIGA HAMBALANG

LBH Elang Tiga Hambalang memandang bahwa perlindungan saksi dan korban merupakan bagian penting dari penegakan hukum yang berkeadilan.

Masyarakat tidak boleh dibiarkan menghadapi ancaman seorang diri ketika memberikan informasi mengenai dugaan tindak pidana.

Organisasi menilai bahwa perlindungan harus diberikan berdasarkan penilaian risiko dan kebutuhan masing-masing pihak.

Ancaman melalui telepon, pesan digital, media sosial, maupun tindakan langsung harus ditangani secara serius.

LBH Elang Tiga Hambalang juga menekankan bahwa pemulihan hak korban tidak boleh berhenti pada putusan pengadilan.

Apabila pengadilan menetapkan kewajiban pembayaran restitusi, pelaksanaannya perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Di sisi lain, setiap proses pemeriksaan dan penegakan hukum harus tetap menghormati asas praduga tak bersalah serta hak semua pihak.

SARAN DAN MASUKAN LBH ELANG TIGA HAMBALANG

Pertama, LPSK perlu memperluas akses informasi mengenai prosedur permohonan perlindungan bagi masyarakat di daerah.

Kedua, Kepolisian dan Kejaksaan perlu meningkatkan koordinasi dengan LPSK sejak tahap awal penanganan perkara yang melibatkan korban atau saksi berisiko.

Ketiga, pemerintah daerah perlu menyediakan dukungan pelayanan medis, psikologis, dan sosial bagi korban sesuai kebutuhan.

Keempat, pemerintah perlu meningkatkan pengamanan identitas dan data pribadi saksi serta korban.

Kelima, aparat penegak hukum perlu memberikan informasi yang jelas mengenai hak korban mengajukan restitusi sesuai jenis perkara dan ketentuan yang berlaku.

Keenam, penelusuran dan pengamanan aset pelaku perlu dilaksanakan secara sah dan tepat waktu untuk mendukung pemenuhan restitusi.

Ketujuh, LPSK perlu meningkatkan keterbukaan informasi mengenai perkembangan permohonan perlindungan tanpa membahayakan kerahasiaan pemohon.

Kedelapan, pemerintah perlu memperluas pendidikan hukum agar masyarakat memahami bahwa ancaman dan intimidasi terhadap saksi atau korban tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa.

Kesembilan, lembaga bantuan hukum perlu meningkatkan pendampingan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan mengakses layanan perlindungan.

Kesepuluh, pemerintah perlu mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 secara berkala untuk memastikan perlindungan dan pemulihan benar-benar dirasakan korban.

PANDANGAN DAN SARAN KETUA UMUM LBH ELANG TIGA HAMBALANG

Dalam kerangka pandangan hukum organisasi yang dipimpin Ketua Umum Okky A., J.SH., MH., LBH Elang Tiga Hambalang menekankan bahwa keberanian masyarakat melaporkan dugaan tindak pidana harus didukung dengan jaminan perlindungan hukum yang nyata.

Perlindungan saksi dan korban merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memastikan proses peradilan berjalan tanpa tekanan atau intimidasi.

Organisasi menyarankan agar pemerintah memperkuat koordinasi antara LPSK, Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, dan pemerintah daerah.

LBH Elang Tiga Hambalang juga menekankan pentingnya pemulihan kerugian korban, perlindungan identitas, serta penyediaan layanan pendampingan yang mudah diakses.

Pandangan tersebut merupakan rumusan rekomendasi hukum organisasi dalam naskah pemberitaan ini, bukan kutipan langsung Ketua Umum yang telah diverifikasi.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28G ayat (1) mengenai hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan rasa aman.

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya ketentuan mengenai hak dan pemulihan korban.

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Catatan hukum: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 mulai berlaku pada 20 Mei 2026 dan mencabut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Karena itu, dasar hukum utama perlindungan saksi dan korban dalam pemberitaan ini adalah undang-undang yang baru.

LANGKAH BAGI MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN

Masyarakat yang mengalami ancaman setelah menjadi saksi, korban, atau pelapor dugaan tindak pidana perlu menyimpan bukti ancaman yang relevan.

Bukti dapat berupa pesan tertulis, rekaman yang diperoleh secara sah, dokumen, atau keterangan saksi lainnya.

Apabila terdapat ancaman terhadap keselamatan, masyarakat dapat segera menghubungi Kepolisian.

Permohonan perlindungan juga dapat disampaikan kepada LPSK melalui saluran resmi.

Masyarakat dapat meminta informasi mengenai syarat permohonan, bentuk perlindungan, dan mekanisme pemenuhan hak korban.

Tidak semua permohonan secara otomatis memperoleh bentuk perlindungan yang sama. LPSK melakukan penilaian sesuai ketentuan hukum.

Penguatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 menjadi langkah penting dalam meningkatkan perlindungan saksi dan korban tindak pidana.

Namun, keberhasilan aturan tersebut harus dibuktikan melalui pelayanan yang cepat, koordinasi yang efektif, dan pemulihan hak korban secara nyata.

LBH Elang Tiga Hambalang mengajak LPSK, pemerintah, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memperkuat kerja sama dalam melindungi saksi serta korban.

Penegakan hukum yang berkeadilan tidak hanya bertujuan menghukum pelaku yang terbukti bersalah, tetapi juga memastikan korban memperoleh perlindungan dan pemulihan sesuai haknya.

SUMBER BERITA

1. Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban.

Judul: LPSK Tekankan Kolaborasi dan Digitalisasi untuk Percepatan Restitusi Korban TPPU.

Tanggal publikasi: 23 Oktober 2026.

https://www.lpsk.go.id/publikasi/berita/lpsk-tekankan-kolaborasi-dan-digitalisasi-untuk-percepatan-restitusi-korban-tppu

2. ANTARA News.

Judul: LPSK Perkuat Sinergi Lintas Lembaga Terkait Perlindungan Saksi-Korban.

Tanggal publikasi: 22 Oktober 2026.

https://www.antaranews.com/berita/5805383/lpsk-perkuat-sinergi-lintas-lembaga-terkait-perlindungan-saksi-korban

3. ANTARA News.

Judul: LPSK: UU PSdK Perkuat Hak Korban atas Restitusi.

Tanggal publikasi: 17 September 2026.

https://www.antaranews.com/berita/5745097/lpsk-uu-psdk-perkuat-hak-korban-atas-restitusi

4. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.

https://peraturan.bpk.go.id/Details/349942/uu-no-3-tahun-2026

PENERBIT

Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang

Ketua Umum:
Okky A., J.SH., MH.

Alamat:
Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Redaksi: elang tiga Justice news
Editor: rapi