HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT – Sabtu, 7 November 2026, Ancaman penipuan digital menjadi persoalan serius dalam perlindungan hukum masyarakat Indonesia. Kejahatan melalui transaksi elektronik tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga dapat mengancam keamanan data pribadi dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam siaran pers perkembangan sektor jasa keuangan Oktober 2026 mengungkapkan bahwa Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) telah menerima 737.686 laporan penipuan sejak mulai beroperasi pada 22 November 2024 hingga 28 Oktober 2026.

Dalam periode tersebut, sebanyak 1.471.112 rekening dilaporkan dan 743.589 rekening telah diblokir.

OJK juga mencatat dana korban yang berhasil diblokir mencapai Rp967,5 miliar, sementara dana yang telah dikembalikan kepada korban mencapai Rp208,9 miliar.

Angka tersebut memperlihatkan besarnya tantangan penanganan kejahatan keuangan digital sekaligus pentingnya mempercepat perlindungan korban.

Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang menilai bahwa pemberantasan penipuan online tidak cukup hanya melalui pemblokiran rekening. Penegakan hukum juga harus diarahkan pada pengungkapan pelaku, penelusuran aliran dana, pengembalian kerugian korban, dan pencegahan kejahatan berulang.

1. Peristiwa yang terjadi

OJK melaporkan perkembangan penanganan penipuan transaksi keuangan melalui Indonesia Anti-Scam Centre.

Berdasarkan data hingga 28 Oktober 2026, IASC telah menerima 737.686 laporan, dengan 743.589 rekening diblokir.

Dana yang berhasil diblokir mencapai Rp967,5 miliar, sedangkan dana yang telah dikembalikan kepada korban mencapai Rp208,9 miliar.

Data tersebut menunjukkan bahwa pemblokiran rekening dan pengembalian dana merupakan dua tahapan berbeda.

Dana yang diblokir tidak otomatis dapat langsung dikembalikan kepada korban karena masih diperlukan verifikasi, penelusuran, dan pemenuhan ketentuan yang berlaku.

LBH Elang Tiga Hambalang menekankan bahwa korban harus memperoleh informasi yang jelas mengenai perkembangan laporan dan kemungkinan pemulihan kerugiannya.

2. Pihak yang terlibat

Pihak yang berkaitan dengan persoalan ini meliputi OJK, Satgas PASTI, Indonesia Anti-Scam Centre, perbankan, penyedia layanan pembayaran, kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Digital, korban penipuan, serta pihak yang diduga terlibat dalam tindak pidana.

OJK bersama Satgas PASTI mengoordinasikan penanganan penipuan transaksi keuangan melalui IASC.

Bank dan penyedia jasa pembayaran menjalankan pemeriksaan serta tindak lanjut sesuai kewenangan.

Kepolisian menangani penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana.

Korban memiliki kepentingan untuk memperoleh penanganan laporan, perlindungan data pribadi, dan akses terhadap upaya pemulihan kerugian.

3. Waktu kejadian

Indonesia Anti-Scam Centre mulai beroperasi pada 22 November 2024.

Pada 27 Oktober 2026, Satgas PASTI menerbitkan siaran pers mengenai penindakan aktivitas keuangan ilegal dan penanganan penipuan transaksi keuangan.

Dalam siaran pers perkembangan sektor jasa keuangan Oktober 2026 yang diterbitkan pada awal November, OJK menyampaikan perkembangan penanganan IASC hingga 28 Oktober 2026.

Pada Sabtu, 7 November 2026, LBH Elang Tiga Hambalang mengangkat data tersebut sebagai dasar kajian perlindungan hukum korban penipuan digital.

4. Tempat kejadian

Penipuan transaksi keuangan dapat menjangkau korban di berbagai wilayah Indonesia melalui telepon, pesan elektronik, media sosial, situs web, aplikasi, dan layanan pembayaran digital.

Layanan pelaporan IASC tersedia secara daring melalui portal resmi OJK.

Persoalan ini relevan bagi masyarakat Kabupaten Bogor, Jawa Barat, termasuk pekerja, pelaku UMKM, pedagang daring, mahasiswa, dan masyarakat pengguna layanan keuangan digital.

Pemberitaan diterbitkan dari Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

5. Alasan persoalan ini penting

Penipuan digital dapat menyebabkan hilangnya tabungan, modal usaha, dana pendidikan, dan kebutuhan hidup keluarga.

Modus yang perlu diwaspadai meliputi penawaran investasi palsu, penyamaran sebagai petugas bank, permintaan kode OTP, tautan berbahaya, serta transaksi jual beli fiktif.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memuat ketentuan mengenai informasi bohong atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik.

Ketentuan pidana yang digunakan terhadap suatu perkara harus disesuaikan dengan unsur perbuatan, waktu kejadian, serta peraturan yang berlaku.

LBH Elang Tiga Hambalang menilai bahwa korban perlu mendapatkan akses pelaporan yang mudah tanpa dipersulit prosedur yang tidak diperlukan.

6. Pelaksanaan dan tindak lanjut

Masyarakat yang mengalami penipuan transaksi keuangan perlu segera menghubungi bank atau penyedia layanan pembayaran terkait.

Korban juga dapat melaporkan kejadian melalui portal resmi Indonesia Anti-Scam Centre di https://iasc.ojk.go.id.

Laporan perlu dilengkapi bukti transfer, nomor rekening tujuan, identitas rekening yang diketahui, tangkapan layar percakapan, serta kronologi kejadian.

Selain laporan kepada IASC untuk penanganan transaksi keuangan, korban perlu membuat laporan kepada kepolisian untuk proses penegakan hukum.

Kecepatan pelaporan penting karena dana hasil penipuan dapat dipindahkan ke rekening lain.

Namun, pelaporan tidak menjamin seluruh dana dapat dikembalikan.

PANDANGAN HUKUM LBH ELANG TIGA HAMBALANG

LBH Elang Tiga Hambalang memandang bahwa perlindungan korban penipuan digital harus mencakup pencegahan, penanganan laporan, penyelidikan, serta pemulihan kerugian.

Organisasi menilai bahwa korban tidak boleh menghadapi kesulitan berlebihan dalam memperoleh informasi mengenai status pengaduannya.

Penanganan rekening yang diduga berkaitan dengan penipuan juga harus dilaksanakan berdasarkan kewenangan dan prosedur yang sah.

Pemblokiran rekening tidak boleh dianggap sebagai bukti otomatis bahwa seluruh pemilik rekening yang dilaporkan telah terbukti melakukan tindak pidana.

Organisasi menekankan pentingnya asas praduga tidak bersalah dan perlindungan terhadap pihak yang tidak terlibat.

SARAN DAN MASUKAN LBH ELANG TIGA HAMBALANG

Pertama, OJK perlu terus meningkatkan kecepatan penanganan laporan penipuan melalui Indonesia Anti-Scam Centre.

Kedua, perbankan dan penyedia layanan pembayaran perlu memperkuat sistem deteksi transaksi mencurigakan sesuai ketentuan hukum.

Ketiga, kepolisian perlu memperkuat penyelidikan terhadap jaringan penipuan digital, termasuk pihak yang mengendalikan aliran dana.

Keempat, Kementerian Komunikasi dan Digital perlu meningkatkan penanganan akun, situs, dan sarana digital yang digunakan untuk penipuan sesuai kewenangannya.

Kelima, pemerintah perlu memperluas edukasi masyarakat mengenai modus penipuan yang menggunakan identitas lembaga resmi.

Keenam, mekanisme pengembalian dana korban perlu dijalankan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketujuh, korban perlu memperoleh informasi mengenai dokumen yang dibutuhkan dan perkembangan penanganan laporan.

Kedelapan, perlindungan data pribadi korban harus diperhatikan selama proses pengaduan dan penegakan hukum.

Kesembilan, organisasi bantuan hukum perlu meningkatkan pendampingan bagi masyarakat kurang mampu yang menjadi korban kejahatan digital.

Kesepuluh, pemerintah dan lembaga keuangan perlu memperkuat kerja sama untuk mencegah rekening digunakan sebagai sarana penampungan hasil kejahatan.

PANDANGAN DAN SARAN KETUA UMUM LBH ELANG TIGA HAMBALANG

Dalam kerangka kajian hukum organisasi yang dipimpin Ketua Umum Okky A., J.SH., MH., LBH Elang Tiga Hambalang menekankan bahwa penegakan hukum terhadap penipuan digital harus berorientasi pada perlindungan masyarakat.

Organisasi memandang bahwa keberhasilan penanganan kejahatan tidak cukup hanya diukur berdasarkan jumlah rekening yang diblokir.

Pemulihan kerugian korban, pengungkapan pelaku, dan pencegahan penipuan berulang juga perlu menjadi perhatian.

LBH Elang Tiga Hambalang menyarankan agar OJK, kepolisian, perbankan, dan Kementerian Komunikasi dan Digital memperkuat koordinasi penanganan penipuan transaksi keuangan.

Bagian ini merupakan rumusan rekomendasi hukum dalam naskah pemberitaan, bukan kutipan langsung Ketua Umum yang telah diverifikasi.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) mengenai kepastian hukum yang adil.

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan beserta perubahan yang berlaku.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahan yang berlaku.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

5. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE sebagaimana diubah, mengenai informasi bohong atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik, dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku pada waktu perbuatan.

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta perubahan yang berlaku, termasuk ketentuan penipuan sesuai unsur perkara.

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sepanjang relevan dengan hubungan hukum yang diperiksa.

9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

LANGKAH BAGI MASYARAKAT YANG MENJADI KORBAN PENIPUAN ONLINE

Pertama, segera hentikan komunikasi dan transaksi dengan pihak yang diduga melakukan penipuan.

Kedua, hubungi bank atau penyedia layanan pembayaran melalui saluran resmi.

Ketiga, laporkan kejadian melalui portal https://iasc.ojk.go.id.

Keempat, simpan bukti transfer dan nomor rekening tujuan.

Kelima, simpan tangkapan layar percakapan, tautan, nomor telepon, dan kronologi kejadian.

Keenam, buat laporan kepada kepolisian untuk proses hukum.

Ketujuh, apabila kata sandi atau kode akses telah diketahui pihak lain, segera amankan akun melalui layanan resmi.

Kedelapan, jangan memberikan OTP, PIN, atau kata sandi kepada siapa pun yang mengaku dapat membantu mengembalikan dana.

Kesembilan, waspadai pihak yang meminta pembayaran tambahan dengan janji dapat mencairkan dana korban.

Kesepuluh, mintalah pendampingan hukum apabila menghadapi kesulitan dalam memahami prosedur pelaporan.

Penipuan online merupakan ancaman terhadap keamanan keuangan masyarakat dan kepercayaan terhadap layanan digital.

Data OJK hingga 28 Oktober 2026 menunjukkan besarnya jumlah laporan yang membutuhkan penanganan terkoordinasi.

LBH Elang Tiga Hambalang mengajak OJK, Satgas PASTI, kepolisian, perbankan, dan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk meningkatkan perlindungan korban serta memperkuat upaya pemulihan kerugian.

Masyarakat juga perlu meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan penipuan melalui saluran resmi.

Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang

Ketua Umum:
Okky A., J.SH., MH.

Lokasi:
Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Redaksi: elang tiga justice news
Editor: rapi