BERITA HUKUM NASIONAL 5 | JUMAT, 6 NOVEMBER 2026

HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT – Ancaman penipuan transaksi keuangan melalui ruang digital menjadi perhatian serius setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) mengumumkan perkembangan penanganan penipuan pada 27 Oktober 2026.

Berdasarkan siaran pers resmi OJK, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) telah menerima 702.342 laporan penipuan transaksi keuangan sejak mulai beroperasi pada 22 November 2024 hingga 30 September 2026.

Dari laporan tersebut, IASC telah menerima dan memverifikasi informasi mengenai 1.372.483 rekening yang terindikasi berkaitan dengan penipuan.

Sebanyak 702.833 rekening telah diblokir, dengan dana terkait penipuan yang berhasil diblokir mencapai Rp825,2 miliar.

OJK juga menyampaikan bahwa dana sebesar Rp207,16 miliar telah dikembalikan kepada korban melalui koordinasi dengan industri jasa keuangan dan instansi terkait.

Angka tersebut menunjukkan besarnya tantangan perlindungan masyarakat dari kejahatan keuangan digital.

Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang menilai bahwa penguatan penanganan penipuan digital tidak boleh berhenti pada pemblokiran rekening.

Perlindungan korban harus mencakup kemudahan pelaporan, pengamanan bukti, penyelidikan terhadap pelaku, serta mekanisme pemulihan kerugian berdasarkan hukum.

1. Peristiwa yang terjadi

OJK bersama Satgas PASTI mengumumkan perkembangan pemberantasan aktivitas keuangan ilegal dan penanganan penipuan transaksi keuangan pada 27 Oktober 2026.

Dalam periode Agustus hingga September 2026, Satgas PASTI menangani 330 entitas dan aktivitas keuangan ilegal serta modus penipuan.

Jumlah tersebut mencakup 241 entitas pinjaman online ilegal, delapan entitas investasi ilegal, 74 aktivitas penyamaran identitas, dan tujuh aktivitas pinjaman pribadi.

Satgas PASTI juga menghentikan kegiatan usaha 11 entitas pergadaian ilegal.

Di sisi penanganan korban, IASC terus melakukan koordinasi dengan bank, penyedia jasa pembayaran, dan lembaga terkait untuk mempercepat pemblokiran rekening yang terindikasi digunakan dalam penipuan.

LBH Elang Tiga Hambalang menilai bahwa perkembangan tersebut perlu diikuti peningkatan perlindungan hukum bagi korban, terutama masyarakat yang kehilangan tabungan atau penghasilan akibat penipuan.

2. Pihak yang terlibat

Pihak yang berkaitan dengan penanganan penipuan digital meliputi Otoritas Jasa Keuangan, Satgas PASTI, Indonesia Anti-Scam Centre, Kepolisian Republik Indonesia, Bank Indonesia, bank, penyedia jasa pembayaran, dan masyarakat.

OJK bersama Satgas PASTI menjalankan koordinasi penanganan aktivitas keuangan ilegal dan penipuan transaksi keuangan sesuai kewenangannya.

IASC menjadi sarana koordinasi percepatan penanganan laporan penipuan transaksi keuangan.

Bank dan penyedia jasa pembayaran berperan menindaklanjuti informasi rekening serta transaksi berdasarkan prosedur yang berlaku.

Kepolisian menjalankan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana.

Korban merupakan pihak yang berkepentingan memperoleh perlindungan, informasi perkembangan laporan, dan pemulihan kerugian.

LBH Elang Tiga Hambalang memberikan perhatian terhadap akses bantuan hukum bagi masyarakat yang mengalami penipuan.

3. Waktu kejadian

Indonesia Anti-Scam Centre mulai beroperasi pada 22 November 2024.

Data perkembangan penanganan penipuan yang diumumkan OJK mencakup periode hingga 30 September 2026.

Pada 27 Oktober 2026, OJK dan Satgas PASTI memublikasikan perkembangan penanganan aktivitas keuangan ilegal dan penipuan transaksi keuangan.

Pada Jumat, 6 November 2026, LBH Elang Tiga Hambalang mengangkat persoalan tersebut sebagai kajian hukum nasional mengenai perlindungan korban penipuan digital.

4. Tempat kejadian

Pengumuman resmi OJK disampaikan di Jakarta.

Penipuan transaksi keuangan dapat terjadi melalui berbagai sarana digital dan menjangkau masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Modus penipuan dapat memanfaatkan aplikasi percakapan, media sosial, situs palsu, rekening bank, dan layanan pembayaran elektronik.

Persoalan ini juga relevan bagi masyarakat Kabupaten Bogor, Jawa Barat, termasuk warga yang menggunakan layanan perbankan dan perdagangan elektronik.

Pemberitaan diterbitkan dari Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

5. Alasan persoalan ini penting

Penipuan digital dapat mengakibatkan hilangnya tabungan, dana usaha, biaya pendidikan, dan penghasilan keluarga.

Pelaku dapat menyamar sebagai pegawai bank, pejabat pemerintah, anggota keluarga, atau perwakilan perusahaan untuk memperoleh kepercayaan korban.

Dalam publikasi 27 Oktober 2026, Satgas PASTI secara khusus mengingatkan masyarakat terhadap praktik penyamaran identitas menggunakan nama, logo, dan identitas lembaga tertentu.

Penipuan juga dapat dilakukan melalui penawaran investasi dengan keuntungan tidak wajar atau pinjaman yang menggunakan aplikasi tidak resmi.

Masyarakat yang menjadi korban sering menghadapi kesulitan karena dana telah dipindahkan ke beberapa rekening sebelum laporan ditindaklanjuti.

LBH Elang Tiga Hambalang menilai bahwa kecepatan pelaporan sangat penting untuk meningkatkan peluang penghentian aliran dana.

Namun, pemblokiran rekening tidak selalu berarti seluruh dana korban dapat dikembalikan.

Pemulihan tetap bergantung pada hasil penelusuran, ketersediaan dana, verifikasi, serta prosedur hukum dan keuangan yang berlaku.

6. Pelaksanaan dan tindak lanjut

OJK menyediakan mekanisme pelaporan melalui Indonesia Anti-Scam Centre pada situs resmi iasc.ojk.go.id.

Masyarakat yang menjadi korban penipuan transaksi keuangan dianjurkan segera melaporkan kejadian agar dapat dilakukan koordinasi dengan lembaga keuangan terkait.

Korban juga perlu menghubungi bank atau penyedia jasa pembayaran melalui saluran resmi.

Untuk proses pidana, korban perlu membuat laporan kepada Kepolisian Republik Indonesia.

Dokumen yang perlu disiapkan antara lain identitas, bukti transfer, nomor rekening tujuan, kronologi kejadian, tangkapan layar percakapan, dan informasi kontak pihak yang diduga melakukan penipuan.

IASC berperan dalam koordinasi penanganan finansial, sedangkan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dilakukan aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.

PANDANGAN HUKUM LBH ELANG TIGA HAMBALANG

LBH Elang Tiga Hambalang memandang bahwa penipuan digital merupakan persoalan hukum yang berdampak langsung terhadap keamanan ekonomi masyarakat.

Organisasi menilai bahwa korban perlu memperoleh pelayanan pelaporan yang cepat, transparan, dan mudah dipahami.

Penanganan perkara juga harus memperhatikan hak korban untuk mengetahui perkembangan laporan sesuai ketentuan.

LBH Elang Tiga Hambalang menekankan pentingnya pengamanan bukti elektronik karena bukti transaksi dan komunikasi dapat membantu proses penelusuran.

Organisasi juga menilai bahwa perlindungan masyarakat harus dilaksanakan tanpa membedakan nilai kerugian atau latar belakang ekonomi korban.

SARAN DAN MASUKAN LBH ELANG TIGA HAMBALANG

Pertama, OJK perlu terus memperkuat koordinasi Indonesia Anti-Scam Centre dengan industri perbankan dan penyedia jasa pembayaran.

Kedua, bank dan penyedia jasa pembayaran perlu meningkatkan kecepatan penanganan laporan transaksi yang terindikasi berkaitan dengan penipuan.

Ketiga, Kepolisian Republik Indonesia perlu memperkuat penyelidikan terhadap jaringan penipuan digital, termasuk penelusuran rekening dan identitas pelaku sesuai hukum.

Keempat, pemerintah perlu memperluas edukasi mengenai modus penipuan yang menggunakan identitas lembaga resmi.

Kelima, OJK perlu meningkatkan kemudahan masyarakat memantau perkembangan laporan melalui layanan resmi.

Keenam, penyelenggara layanan digital perlu memperkuat pencegahan penyalahgunaan akun dan identitas pengguna.

Ketujuh, pemerintah daerah perlu menyelenggarakan penyuluhan mengenai penipuan digital hingga tingkat kecamatan dan desa.

Kedelapan, organisasi bantuan hukum perlu meningkatkan pendampingan bagi korban yang mengalami kesulitan memahami proses pelaporan.

Kesembilan, aparat penegak hukum perlu memastikan bahwa pengumpulan dan pemeriksaan bukti elektronik dilakukan secara sah.

Kesepuluh, lembaga terkait perlu meningkatkan transparansi mengenai dana yang berhasil diblokir dan dana yang benar-benar telah dikembalikan kepada korban.

PANDANGAN DAN SARAN KETUA UMUM LBH ELANG TIGA HAMBALANG

Dalam kerangka kajian hukum organisasi yang dipimpin Ketua Umum Okky A., J.SH., MH., LBH Elang Tiga Hambalang menekankan bahwa perlindungan masyarakat dari penipuan digital membutuhkan penegakan hukum yang profesional dan kerja sama antarlembaga.

Organisasi memandang bahwa korban penipuan tidak boleh menghadapi hambatan berlebihan ketika menyampaikan laporan dan mencari perlindungan hukum.

LBH Elang Tiga Hambalang menyarankan agar pemerintah meningkatkan literasi hukum digital serta memperluas akses pendampingan bagi masyarakat kurang mampu.

Organisasi juga menekankan pentingnya penyelesaian laporan yang transparan dan akuntabel.

Bagian ini merupakan rumusan pandangan hukum untuk naskah pemberitaan, bukan kutipan langsung Ketua Umum yang telah diverifikasi.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) mengenai kepastian hukum yang adil.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026, termasuk ketentuan mengenai tindak pidana penipuan.

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahan yang berlaku.

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan beserta perubahan yang berlaku.

7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Penerapan pasal pidana terhadap suatu peristiwa harus didasarkan pada fakta, waktu kejadian, unsur tindak pidana, dan ketentuan hukum yang berlaku.

LANGKAH BAGI MASYARAKAT YANG MENJADI KORBAN PENIPUAN DIGITAL

Pertama, segera hubungi bank atau penyedia jasa pembayaran melalui nomor layanan resmi untuk melaporkan transaksi yang diduga berkaitan dengan penipuan.

Kedua, sampaikan laporan melalui Indonesia Anti-Scam Centre pada https://iasc.ojk.go.id.

Ketiga, buat laporan polisi agar dugaan tindak pidana dapat diproses melalui mekanisme penegakan hukum.

Keempat, siapkan bukti transfer, kronologi kejadian, nomor rekening tujuan, nomor telepon pelaku, dan bukti komunikasi.

Kelima, simpan nomor laporan untuk memantau perkembangan penanganan.

Keenam, jangan memberikan kode OTP, PIN, kata sandi, atau akses akun kepada pihak yang mengaku dapat mengembalikan dana.

Ketujuh, waspadai pihak yang meminta biaya tambahan dengan janji dapat mempercepat pengembalian uang.

Kedelapan, apabila mengalami kesulitan hukum, masyarakat dapat berkonsultasi dengan advokat atau organisasi bantuan hukum yang memenuhi persyaratan.

Penanganan ratusan ribu laporan penipuan transaksi keuangan menunjukkan pentingnya peningkatan perlindungan masyarakat dalam penggunaan layanan digital.

Data OJK hingga 30 September 2026 menunjukkan bahwa upaya pemblokiran rekening dan penyelamatan dana telah dilakukan, tetapi penipuan digital tetap memerlukan pengawasan dan penegakan hukum yang berkelanjutan.

LBH Elang Tiga Hambalang mengajak pemerintah, OJK, Kepolisian, industri jasa keuangan, dan masyarakat untuk memperkuat pencegahan serta penanganan penipuan digital.

Perlindungan hukum harus memberikan kepastian proses, akses pelaporan, dan kesempatan pemulihan yang adil bagi korban sesuai ketentuan.

Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang

Ketua Umum:
Okky A., J.SH., MH.

Lokasi:
Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Redaksi: elang tiga justice news
Editor: rapi