Minggu, 25 Oktober 2026

Lokasi: Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Lembaga: Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang (LBH Elang Tiga Hambalang)

Ketua Umum: Okky A., J.SH., MH.

1. Fakta dan Konteks Hukum

Perlindungan hak anak kembali menjadi perhatian dalam pembahasan hukum nasional, khususnya mengenai permohonan dispensasi kawin di lingkungan Peradilan Agama.

Mahkamah Agung melalui artikel yang diterbitkan pada 24 Oktober 2026 membahas harmonisasi prinsip perlindungan anak dalam hukum internasional dengan aturan dispensasi kawin di Indonesia. Artikel tersebut menekankan bahwa anak harus dipandang sebagai pemegang hak yang mandiri, bukan semata-mata sebagai objek keputusan orang tua atau negara.

Pembahasan itu mengacu pada empat prinsip utama Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC), yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghormatan terhadap pandangan anak.

Perlu ditegaskan bahwa publikasi tersebut merupakan artikel kajian hukum, bukan putusan baru yang mengubah ketentuan batas usia perkawinan.

2. Dasar Hukum Perlindungan Anak

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28B ayat (2) menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan

Undang-undang ini menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun. Penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimohonkan melalui dispensasi pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan bukti pendukung yang cukup.

c. Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah, antara lain dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, menjadi kerangka perlindungan hak anak di Indonesia.

d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

PERMA ini mengatur pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Pemeriksaan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, mendengarkan keterangan anak, dan memperhatikan keadaan yang relevan dengan keselamatan serta masa depannya.

e. Konvensi Hak Anak

Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Prinsip-prinsipnya menjadi rujukan penting dalam upaya memastikan hak anak dihormati dan dilindungi.

3. Analisis Hukum

Dispensasi kawin tidak semestinya diperlakukan sebagai prosedur administratif yang otomatis dikabulkan ketika orang tua mengajukan permohonan. Pengadilan harus memeriksa alasan mendesak, bukti yang diajukan, keadaan anak, dan kemungkinan dampak keputusan terhadap masa depannya.

Pertimbangan tersebut perlu mencakup aspek kesehatan fisik dan mental, pendidikan, kondisi sosial-ekonomi, risiko kekerasan, serta kebebasan anak menyampaikan pendapat tanpa tekanan.

Persetujuan orang tua tidak dengan sendirinya menghapus kewajiban untuk menilai kepentingan terbaik bagi anak. Demikian pula, alasan ekonomi, tradisi, atau kekhawatiran sosial perlu diperiksa secara cermat agar tidak menjadi pembenaran otomatis bagi perkawinan anak.

Dari perspektif penegakan hukum, terdapat tiga hal yang harus dijaga:

1. Kepastian hukum: batas usia perkawinan 19 tahun harus menjadi ketentuan umum yang dijalankan secara konsisten.
2. Perlindungan substantif: pengecualian melalui dispensasi harus diperiksa secara ketat berdasarkan fakta dan bukti, bukan sekadar formalitas.
3. Akuntabilitas peradilan: pertimbangan hakim perlu memperlihatkan bagaimana kepentingan terbaik anak dinilai dalam perkara yang diperiksa.

Penting pula untuk membedakan antara kewenangan pengadilan mengabulkan dispensasi berdasarkan undang-undang dan anggapan bahwa setiap permohonan harus dikabulkan. Keduanya tidak sama.

4. Pandangan LBH Elang Tiga Hambalang

LBH Elang Tiga Hambalang memandang bahwa perlindungan anak harus menjadi ukuran utama dalam penerapan hukum keluarga. Anak bukan sekadar pihak yang terdampak keputusan orang dewasa, melainkan pemegang hak yang kepentingannya wajib diperhitungkan secara serius.

Penegakan hukum tidak cukup berhenti pada terpenuhinya persyaratan dokumen. Pemeriksaan harus mampu mengungkap apakah alasan permohonan benar-benar mendesak, apakah anak berada dalam keadaan aman, dan apakah keputusan yang diminta berpotensi menghambat pendidikan, kesehatan, perkembangan psikologis, serta masa depannya.

LBH Elang Tiga Hambalang juga menilai bahwa pencegahan perkawinan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada pengadilan. Pemerintah daerah, sekolah, tenaga kesehatan, pekerja sosial, keluarga, dan lembaga perlindungan anak perlu membangun langkah pencegahan serta pendampingan yang terkoordinasi.

Pengawasan publik tetap diperlukan, dengan tetap menghormati privasi anak, kerahasiaan perkara yang dilindungi hukum, dan independensi hakim.

5. Pandangan dan Saran Ketua Umum LBH Elang Tiga Hambalang

Ketua Umum LBH Elang Tiga Hambalang, Okky A., J.SH., MH., menekankan pentingnya penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada prosedur, tetapi juga pada perlindungan hak dan masa depan anak.

Dalam perspektif kelembagaan, terdapat beberapa hal yang perlu diperkuat:

– Hakim perlu memastikan anak dapat menyampaikan pandangan secara bebas, tanpa intimidasi atau tekanan keluarga.
– Pemeriksaan harus mempertimbangkan informasi yang relevan dari tenaga profesional, termasuk psikolog, tenaga kesehatan, atau pekerja sosial apabila diperlukan.
– Pemerintah daerah perlu memperluas edukasi mengenai batas usia perkawinan dan dampak perkawinan anak.
– Keluarga harus memperoleh akses terhadap konseling, pendidikan, dan dukungan sosial sehingga perkawinan dini tidak dipandang sebagai satu-satunya jalan keluar dari persoalan ekonomi atau sosial.
– Evaluasi kebijakan perlu dilakukan dengan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan, tanpa membuka identitas anak atau informasi perkara yang bersifat rahasia.

Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum sekaligus memastikan bahwa perlindungan anak diwujudkan dalam praktik.

6. Rekomendasi LBH Elang Tiga Hambalang

Pertama, bagi lembaga peradilan: konsisten menerapkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan memastikan pemeriksaan dispensasi kawin berpusat pada kepentingan terbaik anak.

Kedua, bagi pemerintah daerah: memperkuat program pencegahan perkawinan anak melalui pendidikan, layanan konseling keluarga, pendampingan sosial, dan akses kesehatan.

Ketiga, bagi sekolah dan masyarakat: membangun lingkungan yang mendukung keberlanjutan pendidikan anak serta menyediakan jalur pelaporan yang aman ketika anak menghadapi paksaan atau kekerasan.

Keempat, bagi keluarga: mengutamakan keselamatan, pendidikan, kematangan, dan pendapat anak dalam setiap keputusan yang menyangkut masa depannya.

Kelima, bagi masyarakat sipil dan lembaga bantuan hukum: memberikan edukasi hukum, pendampingan sesuai kewenangan, dan pengawasan yang bertanggung jawab tanpa mengekspos identitas anak.

7. Kesimpulan

Perlindungan hak anak dalam perkara dispensasi kawin merupakan persoalan kepastian hukum sekaligus tanggung jawab sosial. Batas usia perkawinan 19 tahun merupakan ketentuan umum, sedangkan dispensasi adalah pengecualian yang harus dinilai berdasarkan alasan mendesak, bukti yang cukup, dan kepentingan terbaik anak.

LBH Elang Tiga Hambalang mendorong seluruh pihak untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang menyangkut anak benar-benar menghormati hak, keselamatan, pendidikan, dan masa depannya.

Hukum harus melindungi anak, bukan sekadar mengesahkan keputusan orang dewasa.