LBH Elang Tiga Hambalang • Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Minggu, 25 Oktober 2026
Lokasi: Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
Lembaga: Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang (LBH Elang Tiga Hambalang)
Ketua Umum: Okky A., J.SH., MH.

1. Fakta dan Konteks Hukum

Kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap lembaga peradilan merupakan dua unsur penting dalam negara hukum demokratis. Masyarakat perlu memiliki ruang untuk mengkritik putusan, mengawasi proses persidangan, menyampaikan pendapat, dan mengungkap dugaan penyimpangan. Pada saat yang sama, proses peradilan harus terlindungi dari intimidasi, ancaman, dan tindakan yang benar-benar mengganggu jalannya pemeriksaan perkara.

Mahkamah Agung melalui artikel hukum yang dipublikasikan pada 23 Oktober 2026 membahas harmonisasi pembatasan kebebasan berekspresi dengan delik contempt of court dalam perspektif hak asasi manusia. Kajian tersebut menyoroti perlunya membedakan kritik yang sah terhadap proses peradilan dari tindakan yang dapat memenuhi unsur tindak pidana terhadap proses peradilan.

Artikel itu juga menekankan bahwa pembatasan ekspresi harus memiliki dasar hukum yang jelas, tujuan yang sah, serta penerapan yang diperlukan dan proporsional. Kritik akademis, pemberitaan yang bertanggung jawab, dan pengawasan publik tidak semestinya disamakan secara otomatis dengan penghinaan atau gangguan terhadap pengadilan.

2. Dasar Hukum

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

– Pasal 28E ayat (3) menjamin hak setiap orang atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
– Pasal 28F menjamin hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.
– Pasal 28J mengatur bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan dapat dibatasi dengan undang-undang untuk tujuan yang sah, termasuk menghormati hak orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil dalam masyarakat demokratis.

B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHP nasional memuat ketentuan mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan gangguan terhadap jalannya sidang dan tindakan yang menghambat proses hukum. Penerapan pasal tertentu harus didasarkan pada rumusan unsur tindak pidana yang berlaku serta fakta setiap perkara.

C. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang ini menjadi salah satu landasan perlindungan hak asasi manusia, termasuk kebebasan menyampaikan pendapat dengan tetap memperhatikan batasan yang sah menurut hukum.

D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005

Undang-undang ini mengesahkan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR). Pasal 19 ICCPR melindungi kebebasan berpendapat dan berekspresi, sementara Pasal 14 mengatur jaminan peradilan yang adil.

3. Analisis Hukum: Kritik Bukan Otomatis Penghinaan terhadap Pengadilan

Dalam negara demokratis, lembaga peradilan tidak terlepas dari pengawasan publik. Putusan hakim dapat dikaji secara akademis, diberitakan oleh media, dan dikritik berdasarkan argumentasi hukum. Pengawasan tersebut dapat membantu mendorong transparansi, meningkatkan literasi hukum, dan memperkuat akuntabilitas institusi.

Namun, kebebasan berekspresi bukan berarti seseorang bebas mengancam hakim, mengintimidasi saksi, menghalangi pemeriksaan, atau melakukan tindakan lain yang memenuhi unsur tindak pidana.

Karena itu, penilaian hukum perlu membedakan beberapa keadaan.

Pertama, kritik terhadap putusan. Pendapat yang menguraikan kekeliruan penerapan hukum, penilaian bukti, atau pertimbangan hakim pada dasarnya merupakan bagian dari diskursus hukum. Penilaian terhadap legalitas suatu ekspresi harus mempertimbangkan isi, konteks, cara penyampaian, dan ketentuan hukum yang relevan.

Kedua, pemberitaan dan pengawasan publik. Media, akademisi, advokat, dan masyarakat sipil memiliki peran penting dalam memberikan informasi dan mengawasi jalannya peradilan. Pemberitaan perlu dilakukan secara bertanggung jawab, memeriksa fakta, serta menghormati asas praduga tak bersalah dan hak para pihak.

Ketiga, gangguan terhadap proses peradilan. Ancaman, intimidasi, tindakan menghalangi pemeriksaan, atau perilaku lain yang memenuhi unsur delik harus dinilai berdasarkan aturan yang berlaku. Kritik keras tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana.

Keempat, asas legalitas dan proporsionalitas. Pembatasan kebebasan berekspresi harus didasarkan pada ketentuan yang jelas. Penegakan hukum tidak boleh menggunakan istilah contempt of court secara luas tanpa memeriksa unsur pasal, bukti, dan keadaan konkret.

Kelima, independensi hakim. Perlindungan terhadap peradilan bertujuan menjaga proses hukum yang independen dan tidak memihak. Perlindungan tersebut tidak seharusnya ditafsirkan sebagai kekebalan pejabat peradilan dari kritik yang sah.

Keseimbangan inilah yang menentukan apakah penegakan hukum mampu menjaga martabat peradilan tanpa mempersempit ruang demokrasi secara berlebihan.

4. Pandangan LBH Elang Tiga Hambalang

LBH Elang Tiga Hambalang memandang bahwa kebebasan berekspresi dan independensi peradilan harus dilindungi secara bersamaan. Keduanya bukan prinsip yang harus saling meniadakan, melainkan unsur yang saling mendukung dalam sistem negara hukum.

Masyarakat berhak mengkritik putusan pengadilan, mengajukan pertanyaan mengenai proses hukum, dan menyampaikan dugaan penyimpangan melalui cara yang sah. Pada saat yang sama, aparat penegak hukum berwenang mengambil langkah berdasarkan hukum terhadap tindakan yang terbukti memenuhi unsur tindak pidana.

LBH Elang Tiga Hambalang menilai bahwa ketidakjelasan batas antara kritik dan perbuatan pidana dapat menimbulkan kekhawatiran masyarakat untuk berbicara. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara cermat, objektif, dan proporsional.

Perlindungan terhadap marwah peradilan harus diarahkan untuk menjaga independensi, ketidakberpihakan, keselamatan para pihak, serta kelancaran pemeriksaan perkara. Perlindungan itu tidak boleh berubah menjadi alasan untuk menutup ruang kritik terhadap putusan maupun kebijakan lembaga.

5. Pandangan dan Saran Ketua Umum LBH Elang Tiga Hambalang

Ketua Umum LBH Elang Tiga Hambalang, Okky A., J.SH., MH., melalui rumusan pandangan kelembagaan ini menekankan bahwa kehormatan peradilan akan semakin kuat ketika lembaga hukum mampu menjaga independensinya sekaligus membuka ruang bagi kritik yang sah dan bertanggung jawab.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:

1. Penegakan hukum harus berbasis unsur dan bukti. Dugaan contempt of court harus diperiksa berdasarkan ketentuan yang berlaku, bukan semata-mata karena adanya kritik atau perbedaan pendapat.
2. Kritik terhadap putusan harus tetap dimungkinkan. Kajian akademis, pemberitaan, dan pengawasan publik merupakan bagian dari kehidupan demokrasi dan pengembangan hukum.
3. Independensi peradilan harus dijaga. Hakim dan aparat peradilan perlu terlindungi dari ancaman, tekanan, dan intervensi yang tidak sah.
4. Pembatasan ekspresi harus proporsional. Setiap tindakan hukum perlu memperhatikan kepastian hukum, tujuan yang sah, dan dampaknya terhadap hak masyarakat.
5. Literasi hukum harus diperluas. Masyarakat perlu memahami perbedaan antara menyampaikan kritik, menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, dan melakukan tindakan yang dapat mengganggu proses hukum.
6. Pengawasan dilakukan melalui jalur yang tepat. Dugaan pelanggaran etik atau hukum sebaiknya disampaikan melalui mekanisme pengaduan yang berwenang, disertai informasi dan bukti yang relevan.

Pandangan ini merupakan rumusan editorial kelembagaan, bukan kutipan langsung dari pernyataan baru Ketua Umum.

6. Rekomendasi LBH Elang Tiga Hambalang

Bagi aparat penegak hukum: menerapkan ketentuan terkait tindak pidana terhadap proses peradilan secara cermat, berdasarkan unsur pasal, bukti, dan prosedur yang sah.

Bagi lembaga peradilan: memperkuat edukasi publik mengenai tata tertib persidangan, akses informasi, serta mekanisme pengaduan yang tersedia.

Bagi media dan jurnalis: menjalankan pemberitaan yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab tanpa menghilangkan hak publik untuk mengetahui perkembangan perkara.

Bagi akademisi dan organisasi masyarakat sipil: mengembangkan kajian hukum dan pengawasan publik yang berbasis data, argumentasi, serta penghormatan terhadap proses peradilan.

Bagi masyarakat: menyampaikan kritik secara faktual, menghindari ancaman dan intimidasi, serta menggunakan jalur hukum ketika menemukan dugaan pelanggaran.

Bagi pembentuk kebijakan: memastikan bahwa penerapan ketentuan pembatasan ekspresi memiliki batas yang jelas dan tidak menimbulkan kriminalisasi terhadap kritik yang sah.

7. Kesimpulan

Kebebasan berekspresi merupakan bagian penting dari demokrasi, sedangkan independensi peradilan adalah syarat utama bagi terwujudnya proses hukum yang adil. Keduanya harus dijaga melalui penerapan hukum yang jelas, objektif, dan proporsional.

LBH Elang Tiga Hambalang mendorong agar ketentuan mengenai contempt of court diterapkan berdasarkan unsur tindak pidana dan bukti yang memadai, bukan untuk membungkam kritik yang sah. Sebaliknya, kebebasan berekspresi juga harus dijalankan dengan tanggung jawab dan tidak digunakan untuk mengancam atau menghambat proses peradilan.

Peradilan yang bermartabat bukan peradilan yang bebas dari kritik, melainkan peradilan yang independen, adil, dan mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan hukumnya.