​JAKARTA – Di balik ruang-ruang pemeriksaan kepolisian dan meja kejaksaan, sebuah fenomena laten tengah menjadi sorotan: meningkatnya keluhan masyarakat atas proses penyidikan yang dinilai berjalan searah. Berbagai pengaduan masyarakat (dumas) yang semestinya menjadi pintu masuk keadilan, kini terjebak dalam labirin birokrasi, memicu desakan publik akan pentingnya tegaknya moralitas dalam penegakan hukum.
​Menyoal “Pemaksaan” P21
​Dalam hukum acara pidana, status P21—tanda bahwa hasil penyidikan telah lengkap—adalah gerbang krusial menuju penuntutan. Namun, realita di lapangan menunjukkan adanya disparitas antara kewenangan absolut Jaksa Penuntut Umum (JPU) berdasarkan Pasal 139 dan 140 KUHAP, dengan fakta di lapangan di mana terlapor merasa bukti-bukti meringankan (exculpatory evidence) mereka diabaikan.
​Praktik “pemaksaan” P21 sering kali dituding sebagai muara dari proses penyidikan yang tidak objektif. Ketika penyidik menutup mata terhadap alat bukti yang diajukan terlapor, maka hak atas due process of law—proses hukum yang adil—menjadi taruhan. Kondisi ini bukan sekadar masalah administratif, melainkan pelanggaran fundamental terhadap asas equality before the law.
​Kesenjangan antara Prosedur dan Realita
​Secara normatif, Polri dan Kejaksaan telah memiliki mekanisme pengawasan internal. Mulai dari Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) hingga Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas). Namun, dalam praktiknya, masyarakat sering kali merasakan bahwa pengaduan mereka hanya berputar-putar di meja birokrasi tanpa adanya tindak lanjut yang signifikan.
​Lambatnya penanganan pengaduan ini menciptakan krisis kepercayaan. Publik menuntut agar penegakan hukum tidak hanya “selesai di atas kertas”, tetapi juga memenuhi rasa keadilan. Moralitas penegak hukum diuji ketika dihadapkan pada desakan untuk segera menyelesaikan perkara, yang terkadang mengabaikan kualitas pembuktian.
​Instrumen Hukum sebagai Pagar Pelindung
​Menghadapi kebuntuan tersebut, advokasi hukum menjadi garda terdepan. Para ahli hukum menegaskan pentingnya membangun paper trail (jejak tertulis) yang kuat. Advokasi yang efektif tidak hanya bergantung pada argumen lisan, melainkan pengumpulan bukti-bukti penolakan penyidik secara sistematis.
​Langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh antara lain:
​Penguatan Gelar Perkara Khusus: Memanfaatkan fungsi pengawasan penyidikan (Wassidik) untuk memastikan setiap alat bukti diuji secara transparan.
​Pemanfaatan Praperadilan: Sebagai instrumen hukum untuk menguji sah atau tidaknya proses penyidikan, termasuk mempertanyakan mengapa bukti-bukti tertentu tidak dimasukkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
​Pelaporan Maladministrasi: Melibatkan lembaga pengawas eksternal seperti Ombudsman RI dalam hal terjadi penyimpangan prosedur yang sistemik.
​Menuntut Profesionalisme dan Integritas
​Desakan moralitas kini menuntut para penyidik dan jaksa untuk kembali pada khitah hukum acara. Penegakan hukum yang objektif bukan berarti menutup celah bagi terlapor untuk membela diri, melainkan justru memberikan ruang bagi kebenaran materiil untuk terungkap.
​Apabila penanganan pengaduan masyarakat terus dibiarkan lamban dan terkesan tebang pilih, maka legitimasi hukum di mata publik akan semakin tergerus. Diperlukan keberanian institusional untuk melakukan koreksi diri, memberikan sanksi bagi penyidik yang menyimpang, dan menjamin bahwa setiap berkas perkara yang dinyatakan lengkap (P21) memang didasarkan pada fakta hukum yang utuh, bukan sekadar pemenuhan target administratif semata.
​Penegakan hukum tanpa moralitas adalah kekerasan yang terorganisir. Oleh karena itu, sudah saatnya sistem peradilan kita tidak hanya berfokus pada kecepatan pelimpahan perkara, tetapi juga pada kedalaman dan objektivitas keadilan yang dihasilkan.
​Catatan: Tulisan ini disusun sebagai bentuk refleksi atas dinamika penegakan hukum di Indonesia, dengan harapan mendorong terciptanya proses peradilan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan amanat konstitusi.

Jika kita terus membiarkan pengabaian alat bukti dan pemaksaan status P21 tanpa perlawanan, maka kita sedang membiarkan sistem hukum Indonesia kehilangan marwahnya. Elang 3 Justice News berkomitmen untuk terus menyalakan lentera di tengah kegelapan ruang-ruang penyidikan yang tertutup. Kami mengundang Anda, para pencari keadilan dan pemerhati hukum, untuk tidak hanya menjadi penonton. Simak investigasi mendalam kami, pelajari celah proseduralnya, dan mari bersama-sama menuntut tegaknya objektivitas yang nyata. Sebab, diam adalah persetujuan atas kesewenang-wenangan. Berani melangkah demi kebenaran, atau membiarkan ketidakadilan menjadi norma baru? Pilihan ada di tangan Anda.”