Ketua Umum DPN LBH Elang Tiga Hambalang Okky A.J., SH., MH. menekankan pentingnya penelusuran aliran dana, transparansi pengadaan, dan pertanggungjawaban hukum. Sekretaris Jenderal Zulkiram, SH. menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Kamis, 8 Oktober 2026 WIB

Pengembangan penyidikan dugaan korupsi proyek pembangunan dan preservasi jalan di Sumatera Utara kembali menjadi perhatian setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan penetapan delapan tersangka tambahan.

Perkembangan terbaru pada Kamis, 8 Oktober 2026, menunjukkan KPK masih melanjutkan pengumpulan alat bukti dengan menjadwalkan pemeriksaan lima saksi di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Padangsidimpuan.

Bagi masyarakat, perkara ini bukan hanya menyangkut dugaan penyimpangan dalam pengadaan, tetapi juga pentingnya memastikan anggaran pembangunan benar-benar menghasilkan jalan yang berkualitas dan bermanfaat.

KPK Kembangkan Penyidikan

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pada Rabu, 7 Oktober 2026, mengumumkan bahwa delapan tersangka tambahan telah ditetapkan sejak September 2026.

KPK belum mengumumkan identitas serta peran terperinci para tersangka baru karena proses penyidikan masih berlangsung.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan pada 26 Juni 2025 yang berkaitan dengan enam proyek jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumatera Utara dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara.

Total nilai enam proyek tersebut diperkirakan mencapai Rp231,8 miliar. Angka tersebut merupakan nilai proyek, bukan jumlah kerugian negara yang telah terbukti.

Keterangan Ketua Umum — Okky A.J., SH., MH.

Dalam rumusan pernyataan organisasi untuk rilis ini, Ketua Umum DPN Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang menekankan bahwa pemberantasan korupsi infrastruktur memerlukan pemeriksaan menyeluruh.

Penegakan hukum tidak semestinya berhenti pada penetapan tersangka. Penyidik perlu menelusuri proses perencanaan, penetapan anggaran, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, pembayaran, dan kemungkinan aliran dana yang berhubungan dengan dugaan tindak pidana.

Okky juga menekankan pentingnya memeriksa kesesuaian hasil pekerjaan dengan kontrak melalui pemeriksaan teknis yang independen apabila ditemukan indikasi penyimpangan.

Kepentingan masyarakat harus menjadi dasar utama penegakan hukum, tanpa mengabaikan hak para pihak dan asas praduga tak bersalah.

Penegasan Sekretaris Jenderal — Zulkiram, SH.

Sekretaris Jenderal LBH Elang Tiga Hambalang menegaskan pentingnya tindak lanjut yang terukur terhadap dugaan penyimpangan pengadaan infrastruktur.

Dalam rumusan sikap organisasi, Zulkiram menekankan bahwa pengawasan harus mencakup kualitas pekerjaan, ketepatan penggunaan anggaran, dan pertanggungjawaban pejabat sesuai kewenangannya.

Pemeriksaan administrasi dan teknis diperlukan untuk memastikan apakah proyek telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Hasilnya dapat menjadi dasar perbaikan tata kelola serta tindakan hukum apabila ditemukan pelanggaran yang terbukti.

Empat Langkah yang Diusulkan LBH ETH

1. KPK melanjutkan penelusuran dokumen pengadaan, transaksi keuangan, dan keterkaitan para pihak berdasarkan alat bukti.

2. BPK atau BPKP, sesuai kewenangannya, melakukan pemeriksaan apabila diperlukan untuk memastikan ada atau tidaknya kerugian negara.

3. Kementerian Pekerjaan Umum dan pemerintah daerah mengevaluasi kualitas pekerjaan serta sistem pengawasan kontrak.

4. LKPP dan instansi pengadaan terkait memperkuat pencegahan konflik kepentingan serta pengawasan pelaksanaan pengadaan, dengan indikator tindak lanjut rekomendasi yang dapat diperiksa.

Perbaikan tata kelola pengadaan perlu memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, dengan mempertimbangkan ketentuan peralihan yang berlaku bagi setiap kontrak.

LBH ETH: Kepastian Hukum Harus Menjadi Prioritas

DPN LBH Elang Tiga Hambalang menegaskan pentingnya penyidikan yang profesional, transparansi yang tidak mengganggu pemeriksaan, serta pemulihan kerugian negara apabila terbukti secara hukum.

Penetapan tersangka harus tetap dibedakan dari putusan pengadilan. Semua pihak berhak memperoleh proses hukum yang adil.

Penegakan hukum yang efektif bukan hanya menghukum pelaku yang terbukti bersalah, tetapi juga memperbaiki sistem agar penyimpangan serupa tidak terulang dan uang negara benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.

KPK menetapkan delapan tersangka tambahan dugaan korupsi proyek jalan Sumatera Utara dan melanjutkan pemanggilan saksi pada 8 Oktober 2026. DPN LBH Elang Tiga Hambalang meminta pemeriksaan menyeluruh, penelusuran aliran dana, pengawasan kualitas proyek, serta penegakan hukum yang adil.

DPN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ELANG TIGA HAMBALANG

KEADILAN UNTUK SEMUA — ADIL, BERANI, BERINTEGRITAS, BERDAULAT