Barang yang diamankan berasal dari penggeledahan Dinas Perdagangan dan BKAD Kota Madiun pada 1 Oktober 2026. KPK menyatakan bukti akan dianalisis dalam pengembangan penyidikan dugaan gratifikasi dan pencucian uang; belum ada tersangka baru dalam pengembangan perkara tersebut.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
Tanggal penulisan: Sabtu, 3 Oktober 2026 WIB

Pengembangan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun kembali menghasilkan penyitaan dokumen dan barang bukti elektronik. Dewan Pimpinan Nasional Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menilai perkembangan tersebut penting dijadikan momentum memperkuat sistem pencegahan, jejak audit, keterbukaan anggaran, serta pengendalian gratifikasi pada pemerintahan daerah tanpa mendahului proses hukum.

ANTARA pada 3 Oktober 2026 pukul 05.26 WIB melaporkan KPK menyita sejumlah dokumen dan beberapa barang bukti elektronik dari penggeledahan Dinas Perdagangan Kota Madiun dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang dilakukan pada 1 Oktober 2026. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan barang tersebut diduga berkaitan dengan penerimaan lain atau gratifikasi di lingkungan Pemkot Madiun.

KPK menyatakan barang bukti selanjutnya akan dianalisis untuk memperkuat konstruksi perkara, termasuk hubungan antara pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Dalam pengembangan penyidikan terbaru tersebut belum ada tersangka yang ditetapkan.

Pengembangan ini berbeda dari perkara sebelumnya yang telah menjerat Wali Kota Madiun nonaktif Maidi dan pihak lainnya. KPK pada September 2026 menerbitkan surat perintah penyidikan umum setelah menemukan dugaan peristiwa pidana gratifikasi dan pencucian uang tambahan. Karena masih berupa sprindik umum, penetapan pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan tersebut belum dilakukan.

Pada 1 Oktober, KPK juga menjelaskan penggeledahan dua dinas dilakukan untuk mencari alat bukti tambahan mengenai dugaan penerimaan lain, khususnya yang berada di luar lingkup Dinas PUPR.

Pernyataan Ketua Umum — Reza Prasatria Dharma

“Pengawasan mahasiswa tidak diarahkan untuk menyimpulkan kesalahan seseorang sebelum proses hukum selesai. Yang perlu diperiksa adalah apakah sistem pemerintahan memiliki jejak audit yang cukup kuat sehingga setiap keputusan, perubahan anggaran, pengelolaan aset, pengadaan dan penerimaan dapat ditelusuri secara jelas.”

Satuan Mahasiswa ETH mengajukan pertanyaan pengawasan: apakah setiap transaksi dan perubahan anggaran memiliki audit trail digital; bagaimana pengendalian gratifikasi dilaksanakan; apakah konflik kepentingan dicatat; serta seberapa cepat temuan Inspektorat ditindaklanjuti?

Empat Langkah Perbaikan

Pertama, Pemkot dan Inspektorat memperluas audit berbasis risiko pada pengadaan, aset, penerimaan dan perubahan anggaran.

Kedua, setiap keputusan keuangan penting dilengkapi jejak pihak yang mengusulkan, memeriksa dan menyetujui.

Ketiga, Unit Pengendalian Gratifikasi diperkuat, sejalan dengan rekomendasi Dewan Pengawas KPK mengenai penguatan UPG di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

Keempat, data pengadaan dan realisasi anggaran dipublikasikan dalam format agregat yang dapat ditelusuri tanpa membuka informasi yang dilindungi hukum.

Indikator tindak lanjutnya meliputi kelengkapan audit trail, kecepatan penyelesaian temuan Inspektorat, kepatuhan pelaporan gratifikasi, dan penurunan temuan berulang. Keterbatasannya, keterbukaan informasi harus tetap menjaga kerahasiaan penyidikan serta hak pihak yang diperiksa.

Narasumber organisasi:
Reza Prasatria Dharma — Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang