Penyidikan dugaan korupsi Dana Siap Pakai BNPB terus berkembang. Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mendorong audit pengadaan, pengawasan konflik kepentingan, dan transparansi anggaran tanpa menghambat penanganan korban bencana.

HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT — Kamis, 29 Oktober 2026

Dewan Pimpinan Nasional Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mendorong penguatan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Desakan ini menyusul perkembangan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan anggaran penanganan bencana.

Dana darurat memiliki peran penting dalam mendukung respons bencana dan membantu masyarakat terdampak. Karena itu, kecepatan penyaluran anggaran harus berjalan beriringan dengan akuntabilitas, ketepatan penggunaan dana, serta pengawasan terhadap proses pengadaan.

KPK PERIKSA SAKSI DARI PIHAK SWASTA

Pada Kamis, 29 Oktober 2026, KPK memeriksa sejumlah saksi dari pihak swasta dalam pengembangan perkara dugaan korupsi Dana Siap Pakai BNPB.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa saksi yang diperiksa antara lain berinisial SE, DM, DL, dan YA. KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat saksi lainnya, yang saat pembaruan informasi sekitar pukul 13.47 WIB belum tercatat memenuhi panggilan penyidik.

Sehari sebelumnya, Rabu, 28 Oktober 2026, KPK memeriksa empat saksi dari lingkungan BNPB. Pemeriksaan tersebut mendalami dugaan pemberian uang atau kickback dari pihak swasta kepada oknum internal BNPB, serta kemungkinan campur tangan dan benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Rangkaian pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya penyidik menelusuri mekanisme pengadaan, hubungan antara pihak penyedia dan pengambil keputusan, serta dugaan aliran dana yang berkaitan dengan perkara.

Perkara tersebut bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada 13 Oktober 2026. Pada 14 Oktober 2026, KPK mengumumkan penetapan lima orang sebagai tersangka.

Penetapan tersangka bukan putusan bersalah. Peran setiap pihak, dugaan perbuatan, dan pertanggungjawaban pidana tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.

REZA PRASATRIA DHARMA: ANGGARAN BENCANA HARUS AKUNTABEL

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang, Reza Prasatria Dharma, menegaskan bahwa pengelolaan anggaran kebencanaan perlu mendapat pengawasan yang serius, terukur, dan berkelanjutan.

DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mendorong agar setiap proses pengadaan memiliki dasar administrasi yang jelas, mekanisme pemilihan penyedia yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pencatatan pembayaran yang sesuai dengan realisasi barang dan jasa.

Pengawasan tersebut bukan untuk menghambat penanganan bencana. Sebaliknya, tata kelola yang transparan diperlukan agar anggaran darurat benar-benar mendukung kebutuhan masyarakat dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang memiliki kepentingan pribadi.

Organisasi juga menekankan pentingnya menghormati proses penyidikan dan asas praduga tak bersalah. Dugaan pelanggaran harus ditangani berdasarkan bukti, bukan spekulasi atau penilaian sepihak.

EMPAT AGENDA PENGAWASAN YANG DIDORONG MAHASISWA

Pertama, audit pengadaan dan pembayaran. BNPB bersama aparat pengawasan internal pemerintah perlu mengevaluasi dokumen pengadaan, kontrak, penerimaan barang atau jasa, serta pembayaran kepada penyedia. Pemeriksaan perlu memastikan kesesuaian antara dokumen, pelaksanaan pekerjaan, dan penggunaan anggaran.

Kedua, transparansi informasi anggaran. BNPB perlu menyediakan informasi mengenai program dan penggunaan anggaran yang dapat diakses publik sesuai ketentuan keterbukaan informasi. Publikasi tetap harus memperhatikan dokumen yang menjadi bagian dari penyidikan dan informasi yang dikecualikan menurut hukum.

Ketiga, pencegahan konflik kepentingan. Mekanisme pengadaan perlu memastikan hubungan antara pejabat pengambil keputusan, pejabat pembuat komitmen, dan penyedia barang atau jasa diperiksa sesuai ketentuan. Setiap indikasi benturan kepentingan harus ditangani melalui prosedur yang jelas.

Keempat, pengawasan tindak lanjut perkara. KPK diharapkan terus mengembangkan penyidikan berdasarkan alat bukti dan menyampaikan perkembangan yang dapat dipublikasikan. Sementara itu, instansi terkait perlu mengevaluasi sistem pengendalian internal agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak awal.

PENGAWASAN HARUS BERJALAN TANPA MENGHAMBAT RESPONS BENCANA

DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menilai pengawasan anggaran darurat harus mempertimbangkan kebutuhan respons cepat di lapangan. Prosedur pengadaan yang digunakan dalam keadaan darurat perlu tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, disertai dokumentasi dan pertanggungjawaban yang memadai.

Audit dan evaluasi juga perlu berorientasi pada perbaikan sistem, termasuk penguatan pengawasan internal, pemeriksaan hasil pekerjaan, serta penanganan laporan masyarakat.

Dengan langkah tersebut, pengelolaan Dana Siap Pakai diharapkan semakin transparan dan akuntabel, sementara kebutuhan masyarakat terdampak bencana tetap menjadi prioritas.

KOMITMEN KONTROL SOSIAL MAHASISWA

DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mendorong mahasiswa berperan aktif melalui kajian anggaran, pemantauan pelayanan publik, dialog kelembagaan, dan penyampaian rekomendasi berbasis data.

Kontrol sosial tersebut dilaksanakan secara konstruktif, damai, dan konstitusional, dengan menghormati kewenangan lembaga penegak hukum serta hak setiap pihak yang menjalani proses hukum.

Penggunaan anggaran kebencanaan menyangkut kepentingan masyarakat luas. Karena itu, transparansi, integritas, dan pertanggungjawaban harus menjadi bagian penting dari setiap tahapan pengelolaannya.

DEWAN PIMPINAN NASIONAL
SATUAN MAHASISWA ELANG TIGA HAMBALANG

REZA PRASATRIA DHARMA
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
29 Oktober 2026

KOLABORASI – INTEGRITAS – PRESTASI

Sumber:
ANTARA News, 28–29 Oktober 2026.
Keterangan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Budi Prasetyo.

Redaksi: Elang Tiga Global News
Editor: Bambang