KPK melanjutkan penyidikan dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan menyita dokumen serta barang bukti elektronik. DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mendorong penguatan integritas aparatur, keterbukaan pengisian jabatan, dan perlindungan pelapor tanpa mengesampingkan asas praduga tak bersalah.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Selasa, 13 Oktober 2026 | WIB

HAMBALANG — Transparansi pemerintahan dan penegakan hukum yang berkeadilan merupakan kebutuhan penting masyarakat Indonesia. Penyalahgunaan kewenangan dalam birokrasi berpotensi mengganggu kualitas pelayanan publik, kepastian administrasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.

Dewan Pimpinan Nasional Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang memandang bahwa upaya pemberantasan korupsi perlu diiringi perbaikan sistem pemerintahan yang objektif, akuntabel, dan dapat diperiksa masyarakat.

KPK DALAMI DUGAAN PEMERASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Berdasarkan pemberitaan Suara.com pada Selasa, 13 Oktober 2026, pukul 07.30 WIB, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan perkembangan penyidikan dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, periode 2025–2026.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penyidik telah melakukan penggeledahan pada 6–8 Oktober 2026 di tiga lokasi, termasuk ruangan Kepala Bagian Umum Pemerintah Kabupaten Pemalang dan dua rumah aparatur sipil negara.

Penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Barang-barang tersebut masih harus dianalisis untuk kepentingan pembuktian.

Sebelumnya, pada Senin, 12 Oktober 2026, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap sepuluh saksi di Polres Pekalongan Kota.

Perkara ini melibatkan Bupati Pemalang nonaktif, Anom Widiyantoro, yang telah ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga pihak lainnya dalam dua kelompok dugaan pemerasan.

Pemanggilan sebagai saksi tidak berarti seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana. Demikian pula, status tersangka bukan putusan pengadilan yang menyatakan seseorang bersalah.

PERNYATAAN KETUA UMUM — REZA PRASATRIA DHARMA

Reza Prasatria Dharma — Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang.

DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menekankan pentingnya mendukung proses pemberantasan korupsi melalui pengawasan yang objektif, damai, konstitusional, dan menghormati ketentuan hukum.

Penanganan perkara perlu memberikan kesempatan kepada penyidik untuk bekerja secara independen, sekaligus mendorong pemerintah daerah memperkuat sistem pencegahan korupsi.

Pertanyaan pengawasan: Bagaimana prosedur pengangkatan dan mutasi jabatan dilaksanakan? Apakah keputusan kepegawaian terdokumentasi? Bagaimana aparatur melaporkan dugaan penyalahgunaan kewenangan? Seberapa efektif pengawasan internal pemerintah daerah?

EMPAT LANGKAH PERBAIKAN YANG DIDORONG

Pertama, transparansi pengisian jabatan ASN.

Pemerintah daerah bersama Badan Kepegawaian Negara perlu memastikan pengangkatan dan mutasi jabatan berdasarkan kompetensi serta ketentuan sistem merit. Indikatornya adalah kelengkapan dokumen dan kesesuaian keputusan dengan prosedur.

Kedua, penguatan pengawasan internal.

Inspektorat daerah perlu mengevaluasi prosedur yang berisiko menimbulkan konflik kepentingan. Indikatornya adalah jumlah rekomendasi pengawasan yang diselesaikan.

Ketiga, perlindungan pelapor.

Pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum perlu menyediakan mekanisme pengaduan yang aman serta menjaga kerahasiaan pelapor sesuai ketentuan. Indikatornya adalah tindak lanjut laporan dan waktu penyelesaiannya.

Keempat, pendidikan integritas aparatur.

Pemerintah daerah bersama KPK dan lembaga pembina ASN dapat memperkuat pembinaan pencegahan korupsi. Indikatornya adalah evaluasi kepatuhan dan perubahan prosedur yang dapat diperiksa.

Badan Kepegawaian Negara sebelumnya menegaskan pada 8 Mei 2026 bahwa penerapan sistem merit dan manajemen talenta merupakan bagian penting dalam membangun birokrasi profesional berdasarkan kompetensi, integritas, dan kebutuhan organisasi.

Langkah-langkah tersebut berpotensi memperbaiki akuntabilitas pemerintahan. Namun, keberhasilannya membutuhkan komitmen kelembagaan, perlindungan informasi pribadi, serta pengawasan berkelanjutan.

DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menekankan bahwa penegakan hukum harus berjalan bersama perbaikan tata kelola pemerintahan, dengan tetap menghormati hak para pihak dan asas praduga tak bersalah.

DEWAN PIMPINAN NASIONAL
SATUAN MAHASISWA ELANG TIGA HAMBALANG

REZA PRASATRIA DHARMA
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang

KOLABORASI — INTEGRITAS — PRESTASI