HAMBALANG — Penyelidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor memasuki perkembangan penting setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sedang mendalami dugaan korupsi berkaitan dengan **pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor**.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih berfokus mendalami pengadaan barang dan jasa di lingkungan Disdik Kabupaten Bogor. Untuk mencari alat bukti dan petunjuk yang relevan, KPK menggeledah kantor Disdik Kabupaten Bogor pada Jumat, **28 Agustus 2026**.

Perkembangan tersebut mendapat perhatian serius dari **Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang (LBH ETH)** karena anggaran pendidikan mempunyai hubungan langsung dengan kepentingan siswa, guru, sekolah dan masyarakat.

Ketua Umum **Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang Okky A.J. SH.MH**, melalui rumusan sikap kelembagaan LBH ETH untuk pemberitaan ini, mendorong KPK mengusut perkara secara profesional, independen dan sampai terang.

## **KPK Sita Dokumen Pengadaan**

Dari penggeledahan Disdik Kabupaten Bogor, penyidik KPK mengamankan sejumlah dokumen terkait pengadaan barang dan jasa. Dokumen tersebut dibutuhkan untuk membantu penyidik mengungkap perkara.

LBH ETH menilai langkah penyitaan dokumen merupakan bagian proses pembuktian dan **tidak boleh dipahami sebagai bukti bahwa seseorang tertentu telah bersalah**.

Penggeledahan bukan putusan pengadilan.

Penyitaan dokumen juga bukan vonis.

Penentuan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana harus berdasarkan alat bukti dan proses hukum yang sah.

## **KPK Belum Menetapkan Tersangka**

Hal ini penting ditegaskan agar pemberitaan tidak berkembang menjadi pengadilan melalui opini publik.

Dalam penyidikan dengan surat perintah penyidikan umum yang diberitakan terkait perkara di Pemkab Bogor, KPK **belum menetapkan pihak mana pun sebagai tersangka** hingga perkembangan yang diumumkan pada 29 Agustus. ([ANTARA News][1])

KPK sebelumnya juga meluruskan kabar yang menyebut terjadi operasi tangkap tangan di Kabupaten Bogor pada 20 Agustus. KPK menyatakan kegiatan tersebut **bukan OTT**.

Karena itu, LBH ETH meminta masyarakat membedakan informasi resmi dari rumor.

**Dukung pemberantasan korupsi, tetapi jangan menuduh seseorang sebagai koruptor sebelum terdapat dasar hukum.**

## **Rp1,5 Miliar Sebelumnya Diamankan**

Dalam rangkaian penanganan dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Bogor, KPK sebelumnya mengonfirmasi telah mengamankan uang sekitar **Rp1,5 miliar** ketika perkara masih dalam tahap penyelidikan.

Penyelidikan kemudian ditingkatkan menjadi penyidikan melalui sprindik umum terkait dugaan penerimaan uang oleh penyelenggara negara. Penerimaan tersebut diduga berasal dari pemotongan upah pungut di Bappenda Kabupaten Bogor. KPK juga mengungkap penyidikan dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa.

LBH ETH menekankan bahwa publik juga perlu membedakan masing-masing konstruksi perkara agar fakta tidak tercampur.

## **LBH ETH: Anggaran Pendidikan Menyangkut Masa Depan Anak**

Bagi LBH ETH, dugaan penyimpangan pengadaan pada sektor pendidikan harus memperoleh perhatian khusus.

Anggaran pendidikan bukan sekadar angka dalam APBD.

Di dalamnya terdapat kebutuhan ruang kelas, fasilitas sekolah, sarana belajar dan berbagai pelayanan yang pada akhirnya digunakan oleh anak-anak.

Karena itu, apabila berdasarkan penyidikan ditemukan adanya kerugian negara atau penyimpangan dalam suatu pengadaan, dampaknya harus dilihat pula dari kepentingan masyarakat yang seharusnya menerima manfaat anggaran tersebut.

**“Satu rupiah anggaran pendidikan yang disalahgunakan berarti ada hak masyarakat yang berpotensi tidak sampai kepada tujuan yang semestinya.”**

Kalimat tersebut merupakan rumusan sikap institusional LBH ETH untuk artikel ini, bukan kutipan wawancara langsung.

## **Jangan Hanya Cari Pelaku, Periksa Sistem Pengadaannya**

LBH ETH mendorong pemberantasan korupsi tidak berhenti pada pendekatan individual.

Apabila penyidikan menemukan kelemahan sistem, pemerintah daerah juga harus memperbaikinya.

Pengawasan harus dilakukan sejak:

**perencanaan kebutuhan → penyusunan anggaran → spesifikasi pengadaan → pemilihan penyedia → pelaksanaan pekerjaan → serah terima → pembayaran.**

Setiap tahap yang tidak transparan dapat menjadi titik risiko.

Karena itu, pencegahan korupsi membutuhkan sistem yang membuat penyimpangan semakin sulit dilakukan dan semakin mudah diketahui.

## **Pelayanan Publik Jangan Ikut Terganggu**

Pemerintah Kabupaten Bogor menyatakan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan di tengah proses penyidikan KPK. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika mengatakan Bupati telah menginstruksikan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berlangsung.

LBH ETH mendukung prinsip tersebut.

Proses hukum terhadap dugaan penyimpangan tidak boleh menyebabkan masyarakat kehilangan pelayanan pendidikan, kependudukan, kesehatan ataupun pelayanan pemerintah lainnya.

Aparatur yang tidak berkaitan dengan perkara harus tetap bekerja secara profesional.

Namun semua pihak yang dibutuhkan penyidik juga harus kooperatif.

## **Lima Desakan LBH Elang Tiga Hambalang**

**Pertama, KPK harus mengusut sampai tuntas.** Seluruh pihak yang relevan perlu diperiksa berdasarkan bukti tanpa memandang jabatan.

**Kedua, pengadaan pendidikan harus semakin transparan.** Informasi yang menurut hukum bersifat terbuka harus dapat diakses masyarakat.

**Ketiga, Inspektorat perlu melakukan evaluasi internal.** Jangan menunggu perkara selesai untuk menutup kelemahan sistem pengadaan.

**Keempat, lindungi saksi dan pelapor.** Pegawai ataupun masyarakat yang memberikan informasi dengan itikad baik tidak boleh mendapatkan intimidasi.

**Kelima, pulihkan kerugian apabila terbukti terjadi tindak pidana.** Penegakan hukum terhadap korupsi seharusnya tidak hanya berorientasi menghukum pelaku, tetapi juga memaksimalkan pemulihan aset sesuai hukum.

## **Okky A.J. SH.MH: Tidak Ada yang Boleh Kebal, Tidak Ada yang Boleh Dihakimi Tanpa Bukti**

Ketua Umum LBH Elang Tiga Hambalang **Okky A.J. SH.MH**, melalui rumusan sikap institusional LBH ETH, mendorong keseimbangan antara ketegasan pemberantasan korupsi dan perlindungan hak setiap orang.

**“Tidak boleh ada orang yang kebal hukum karena jabatan. Tetapi juga tidak boleh ada orang yang dihukum oleh opini sebelum bukti berbicara.”**

LBH ETH menilai prinsip tersebut penting agar pemberantasan korupsi memperoleh kepercayaan masyarakat.

KPK harus diberi ruang bekerja secara independen.

Pemerintah daerah harus kooperatif.

Masyarakat harus mengawasi.

Media harus menjaga akurasi.

Dan setiap pihak yang diperiksa tetap mempunyai hak atas praduga tak bersalah.

## **Dari Hambalang, LBH ETH Ajak Masyarakat Awasi Uang Rakyat**

Berlokasi di **Hambalang, Kabupaten Bogor**, LBH Elang Tiga Hambalang menilai perkara yang terjadi di Kabupaten Bogor mempunyai kedekatan langsung dengan masyarakat sekitar.

LBH ETH mengajak masyarakat yang mengetahui dugaan penyimpangan anggaran untuk tidak menyebarkan tuduhan di media sosial tanpa bukti.

Gunakan saluran pengaduan resmi.

Simpan dokumen.

Catat kronologi.

Serahkan informasi kepada lembaga yang mempunyai kewenangan.

### **“UANG PENDIDIKAN ADALAH UANG MASA DEPAN ANAK INDONESIA — AWASI, LINDUNGI, DAN JANGAN BIARKAN SATU RUPIAH PUN DISALAHGUNAKAN.”**

Dari Hambalang untuk Indonesia, **LBH Elang Tiga Hambalang** mendorong pemberantasan korupsi yang tegas, transparan, profesional dan tetap menghormati supremasi hukum.

**LEMBAGA BANTUAN HUKUM ELANG TIGA HAMBALANG**

**Ketua Umum: Okky A.J. SH.MH**