Penyidikan masih berkembang dan belum ada penetapan tersangka dalam pengembangan perkara gratifikasi dan TPPU tersebut. DPN ETH menilai perbaikan tata kelola dapat berjalan tanpa menunggu proses hukum selesai.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Senin, 5 Oktober 2026 | 11.12 WIB
Perkembangan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan Pemerintah Kota Madiun menjadi pengingat penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan setiap keputusan, pembayaran, pengelolaan aset, dan hubungan dengan pihak ketiga mempunyai jejak administrasi yang dapat diperiksa. Bagi masyarakat, tata kelola yang dapat ditelusuri merupakan bagian penting dari perlindungan anggaran dan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan perkembangan terbaru yang tersedia hingga 5 Oktober 2026, KPK masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pada 4 Oktober menjelaskan bahwa pendalaman mencakup keterkaitan pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Dalam pengembangan penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum tersebut, KPK menyatakan belum menetapkan tersangka.

Sebelumnya, penyidik menggeledah Kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun pada 1 Oktober. Sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik disita untuk dianalisis lebih lanjut. KPK menegaskan bahwa barang bukti tersebut masih harus didalami untuk memperkuat konstruksi perkara. Oleh karena itu, penyitaan atau pemeriksaan tidak boleh dengan sendirinya dipahami sebagai penetapan kesalahan terhadap pihak tertentu.

Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang, Safrizal, menempatkan perkembangan tersebut sebagai momentum untuk memperkuat pencegahan pada pemerintahan daerah. DPN ETH memandang setiap proses pengadaan, perubahan kontrak, pencairan pembayaran, penerimaan dari pihak ketiga, penggunaan aset daerah, serta keputusan pejabat perlu meninggalkan rekam administrasi yang jelas sehingga dapat diperiksa oleh pengawas internal maupun lembaga berwenang.

Sekretaris Jenderal DPN Elang Tiga Hambalang, Ganda Satria Dharma, menegaskan pentingnya langkah korektif yang tidak mencampuri kewenangan penyidik. Perbaikan sistem administrasi, pengawasan konflik kepentingan, pengendalian gratifikasi, dan mekanisme pengaduan dapat dilaksanakan secara paralel sebagai bagian dari pencegahan.

DPN ETH mengajukan lima langkah yang dapat dipertimbangkan pemerintah daerah dan instansi pengawas.

Pertama, menerapkan audit trail digital pada kontrak, pembayaran, serta perubahan pekerjaan dengan indikator persentase dokumen yang dapat ditelusuri.

Kedua, memperkuat Unit Pengendalian Gratifikasi dengan ukuran waktu penanganan setiap laporan.

Ketiga, melakukan pemeriksaan konflik kepentingan serta kepemilikan manfaat perusahaan rekanan.

Keempat, memastikan tindak lanjut temuan inspektorat tercatat berdasarkan tenggat penyelesaian.

Kelima, menyediakan kanal pengaduan masyarakat yang mempunyai nomor registrasi serta status tindak lanjut yang dapat diperiksa.

Pendekatan tersebut dapat meningkatkan akuntabilitas dan membantu mendeteksi penyimpangan lebih awal. Namun, keterbukaan informasi harus tetap memperhatikan kerahasiaan penyidikan, perlindungan data, dan hak pihak yang diperiksa. Asas praduga tak bersalah wajib dijaga, sementara penentuan pertanggungjawaban pidana sepenuhnya berada dalam proses hukum berdasarkan alat bukti.

DPN Elang Tiga Hambalang mendorong penguatan jejak administrasi digital, pengendalian gratifikasi, pemeriksaan konflik kepentingan, dan tindak lanjut pengawasan di pemerintah daerah dengan tetap menghormati penyidikan KPK serta asas praduga tak bersalah.