KPK mengungkap perkembangan pemeriksaan saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kutai Kartanegara. DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mendorong proses hukum yang transparan, profesional, akuntabel, serta menghormati asas praduga tak bersalah.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Kamis, 8 Oktober 2026 WIB

Penegakan hukum terhadap dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang menjadi bagian penting dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan, melindungi kepentingan masyarakat, dan memastikan pengelolaan aset yang berkaitan dengan perkara dilakukan sesuai hukum.

Dewan Pimpinan Nasional Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang memandang perkembangan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai kesempatan memperkuat pengawasan publik yang objektif dan menghormati proses peradilan.

KPK Sampaikan Perkembangan Pemeriksaan pada 8 Oktober 2026

Berdasarkan laporan ANTARA yang diterbitkan Kamis, 8 Oktober 2026, pukul 15.17 WIB, KPK menyampaikan perkembangan pemeriksaan mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, yang berlangsung sehari sebelumnya.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penyidik mengonfirmasi sejumlah barang bukti yang sebelumnya telah disita dalam penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

KPK juga memeriksa seorang pihak swasta berinisial BOH untuk mendalami aset yang diatasnamakan kepada pihak tersebut.

Pemeriksaan Rita pada 7 Oktober 2026 dilakukan dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Khairudin. KPK menyatakan pemeriksaan itu berkaitan dengan pendalaman peran Khairudin dalam perkara dugaan TPPU.

Penting dibedakan bahwa Rita juga pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam pengembangan perkara TPPU pada Januari 2018. Oleh karena itu, kapasitas sebagai saksi dalam pemeriksaan 7 Oktober tidak menghapus status hukum yang telah diumumkan KPK dalam rangkaian perkara lainnya.

Perkembangan pemeriksaan tidak dapat dianggap sebagai bukti bahwa suatu dugaan baru telah terbukti di pengadilan.

Pernyataan Ketua Umum — Reza Prasatria Dharma

Reza Prasatria Dharma — Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang

Penegakan hukum harus berjalan berdasarkan alat bukti yang sah, profesionalitas aparat, dan penghormatan terhadap hak setiap orang.

Pengawasan mahasiswa diarahkan untuk mendorong agar penyidikan berlangsung akuntabel, pengelolaan barang sitaan dapat diperiksa, dan masyarakat menerima informasi yang akurat mengenai perkembangan perkara.

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menekankan bahwa pemberantasan korupsi harus berjalan seiring dengan perlindungan hak asasi, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah.

Empat Langkah Perbaikan yang Didorong Satuan Mahasiswa ETH

Pertama, keterbukaan perkembangan perkara.

KPK perlu menyampaikan informasi mengenai tahapan penyidikan dan status hukum pihak terkait secara proporsional. Indikatornya adalah kejelasan informasi resmi tanpa mengungkap materi yang dapat mengganggu penyidikan.

Kedua, pengawasan barang bukti dan aset sitaan.

KPK perlu memastikan pencatatan, penyimpanan, dan pengelolaan aset sesuai prosedur. Indikatornya adalah kelengkapan administrasi serta pemeriksaan berkala. Penyitaan tidak otomatis berarti aset tersebut telah menjadi milik negara.

Ketiga, perlindungan hak pihak yang diperiksa.

Penyidik wajib memastikan prosedur pemeriksaan, hak pendampingan hukum sesuai ketentuan, serta perlakuan yang adil. Pengawasan dapat dilakukan melalui mekanisme internal dan saluran pengaduan resmi.

Keempat, akuntabilitas pemulihan aset.

Apabila suatu perkara menghasilkan putusan perampasan aset yang berkekuatan hukum tetap, pelaksanaannya perlu dicatat dan dilaporkan sesuai peraturan. Indikatornya adalah kesesuaian putusan dengan realisasi pengelolaan atau penyetoran aset.

Langkah tersebut diharapkan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum sekaligus melindungi hak semua pihak.

Namun, pengawasan publik tetap memiliki batasan. Tidak seluruh dokumen penyidikan dapat dibuka karena terdapat kebutuhan perlindungan saksi, kerahasiaan penyidikan, dan integritas pembuktian.

Mahasiswa sebagai Mitra Pengawasan Penegakan Hukum

DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mendorong mahasiswa menggunakan informasi resmi, kajian hukum, dan saluran pengaduan yang sah dalam mengawasi penanganan perkara.

Pengawasan ditujukan untuk memperkuat akuntabilitas lembaga penegak hukum, bukan memberikan vonis terhadap seseorang sebelum proses hukum diselesaikan.

KOLABORASI — INTEGRITAS — PRESTASI