Sekitar 3,6 juta konten yang ditangani berupa situs dan alamat IP. Mahasiswa mendorong pemerintah melengkapi pemblokiran dengan penelusuran transaksi, edukasi digital, perlindungan keluarga, serta evaluasi berbasis dampak.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — 2 Oktober 2026

Dewan Pimpinan Nasional Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah memperluas ukuran keberhasilan pemberantasan judi online, setelah Kementerian Komunikasi dan Digital melaporkan telah menangani sekitar 4,1 juta konten perjudian di ruang digital.

Kementerian Komdigi dalam keterangan resmi 1 Oktober 2026 menyebut sekitar 3,6 juta dari 4,1 juta konten tersebut berupa situs dan alamat IP yang dapat diputus aksesnya. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa pemblokiran tidak dapat menjadi satu-satunya pendekatan karena pelaku terus membuat situs, akun, maupun saluran promosi baru setelah akses sebelumnya diputus. Pemerintah menempatkan judi online sebagai persoalan yang juga memiliki karakter lintas negara karena infrastrukturnya dapat berada di luar Indonesia sementara masyarakat Indonesia menjadi sasaran.

Data yang diberitakan pada 2 Oktober menunjukkan penanganan 4,1 juta konten tersebut berlangsung pada periode 20 Oktober 2024 hingga 28 September 2026. Pemerintah juga meluncurkan kembali program GEBUK JUDOL Ronde 3, yang menggabungkan pelaporan masyarakat dengan edukasi keamanan digital mengenai judi online, penipuan daring, rekayasa sosial, perlindungan data pribadi, dan keamanan akun keuangan.

Kementerian sendiri mengakui tingginya jumlah pemutusan akses bukan berarti masalah telah selesai. Situs dan akun baru dapat muncul kembali melalui domain, platform, maupun kanal promosi yang berbeda.

Pernyataan Ketua Umum — Reza Prasatria Dharma

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang, Reza Prasatria Dharma, menilai pemblokiran tetap diperlukan, tetapi masyarakat membutuhkan ukuran yang menunjukkan apakah kerugian sosial dan ekonomi benar-benar berkurang.

“Empat juta lebih konten yang ditangani menunjukkan besarnya persoalan. Keberhasilan seharusnya juga dilihat dari apakah pemain baru berkurang, transaksi judi menurun, rekening yang digunakan pelaku semakin sulit bergerak, dan keluarga yang sudah terdampak memperoleh akses bantuan.”

DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mengusulkan empat langkah.

Pertama, pemerintah membangun dashboard nasional penanganan judi online yang menampilkan jumlah konten ditindak, waktu pemutusan akses, jumlah situs yang kembali muncul, dan perkembangan laporan masyarakat dalam bentuk data agregat.

Kedua, koordinasi Komdigi dengan PPATK, OJK, perbankan, kepolisian, serta perusahaan teknologi perlu menggunakan indikator bersama untuk menelusuri aliran dana sekaligus memutus saluran pembayaran.

Ketiga, sekolah, kampus, komunitas pemuda, dan keluarga perlu memperoleh materi edukasi yang tidak hanya berbicara mengenai larangan judi, tetapi juga menjelaskan modus promosi, risiko utang, penyalahgunaan data pribadi, serta cara mendapatkan bantuan.

Keempat, pemerintah perlu mengukur dampak kebijakan melalui indikator seperti penurunan transaksi, jumlah pemain baru, kecepatan pemblokiran, jumlah rekening yang ditindaklanjuti sesuai prosedur, dan jumlah masyarakat yang memperoleh layanan pemulihan.

Satuan Mahasiswa ETH menilai kebijakan digital juga harus menjaga mekanisme keberatan apabila terjadi pemblokiran yang keliru. Pemberantasan judi online perlu tegas, tetapi tetap dilaksanakan berdasarkan bukti, prosedur yang dapat diperiksa, dan perlindungan terhadap hak pengguna yang sah.

“Tujuannya bukan sekadar membuat angka pemblokiran semakin besar. Tujuan akhirnya adalah mengurangi korban, menyelamatkan ekonomi keluarga, dan mempersempit ruang operasi jaringan judi online,” demikian pernyataan Reza.