ELANG TIGA GLOBAL NEWS — HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR, 1 NOVEMBER 2026

Rencana Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memperkuat pelaksanaan audit lingkungan secara berkala terhadap kegiatan usaha mendapat perhatian dari kalangan mahasiswa. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk memastikan aktivitas industri dan pertambangan berjalan sesuai ketentuan perlindungan lingkungan.

Dewan Pimpinan Nasional Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mendorong agar penguatan audit tidak berhenti pada pemeriksaan administratif, tetapi harus disertai tindak lanjut yang jelas, transparan, dan terukur terhadap perusahaan yang terbukti tidak memenuhi kewajiban lingkungan.

Organisasi ini juga menilai pengawasan yang efektif harus mampu melindungi masyarakat, mencegah pencemaran, dan memastikan pemulihan ekosistem menjadi tanggung jawab pihak yang terbukti menyebabkan kerusakan.

KLH Dorong Penambahan Auditor Lingkungan Profesional

Dalam pemberitaan ANTARA pada Sabtu, 31 Oktober 2026, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, menyampaikan rencana penguatan audit lingkungan melalui penerbitan peraturan menteri.

Rencana tersebut mencakup pelaksanaan audit secara rutin terhadap perusahaan, kawasan industri, serta sektor ekstraktif seperti pertambangan.

KLH juga memandang penambahan tenaga auditor lingkungan profesional sebagai kebutuhan untuk memperkuat kapasitas pemeriksaan dan memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku.

Hasil audit diharapkan dapat menjadi dasar bagi perusahaan untuk melakukan perbaikan dan pemulihan lingkungan sesuai kewajiban masing-masing.

Meski demikian, rencana peraturan tersebut masih perlu ditindaklanjuti melalui proses pembentukan regulasi. Karena itu, pelaksanaannya harus diselaraskan dengan ketentuan hukum yang sudah berlaku.

Audit Lingkungan Harus Memiliki Dasar Hukum yang Jelas

Pengawasan lingkungan bukan hal baru dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah, telah mengatur kewajiban audit lingkungan untuk kategori kegiatan tertentu.

Pasal 49 mengatur kewajiban audit lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup atau menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 mengatur penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk aspek pengawasan dan penegakan kewajiban lingkungan.

Dengan demikian, penguatan kebijakan KLH perlu diarahkan untuk memperjelas mekanisme audit, meningkatkan kapasitas pengawasan, dan memastikan hasil pemeriksaan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.

Satuan Mahasiswa ETH Tekankan Akuntabilitas Industri

DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang di bawah kepemimpinan Ketua Umum Reza Prasatria Dharma memandang perlindungan lingkungan sebagai bagian penting dari tanggung jawab negara dalam menjaga keselamatan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan.

Menurut organisasi tersebut, perusahaan tidak cukup hanya memenuhi persyaratan administratif. Pelaku usaha juga harus memastikan kegiatan operasionalnya tidak menimbulkan dampak lingkungan yang melanggar ketentuan.

Audit lingkungan harus dilaksanakan secara objektif dan profesional. Independensi auditor perlu dijaga agar hasil pemeriksaan tidak dipengaruhi kepentingan perusahaan maupun pihak lain.

Apabila ditemukan ketidakpatuhan, pemerintah perlu memastikan adanya tindak lanjut yang terukur, termasuk kewajiban perbaikan dan pemulihan sesuai hasil pemeriksaan serta ketentuan hukum.

Lima Langkah Strategis yang Didorong

Untuk memperkuat pelaksanaan audit dan pengawasan lingkungan, DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mendorong lima langkah strategis.

Pertama, pemetaan perusahaan berdasarkan tingkat risiko. KLH perlu menetapkan sektor dan kegiatan usaha yang menjadi prioritas audit berdasarkan potensi dampak terhadap lingkungan dan riwayat kepatuhan.

Kedua, peningkatan jumlah dan kompetensi auditor. Pemerintah perlu memperkuat ketersediaan auditor profesional melalui pelatihan, sertifikasi, dan peningkatan kapasitas kelembagaan.

Ketiga, menjamin independensi pemeriksaan. Proses audit harus dilakukan secara objektif, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Keempat, memastikan tindak lanjut hasil audit. Temuan pemeriksaan perlu diikuti rencana perbaikan, tenggat waktu, serta indikator pemulihan yang dapat dievaluasi oleh instansi berwenang.

Kelima, membuka ruang partisipasi masyarakat. Pemerintah perlu menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses serta informasi mengenai tindak lanjut laporan dugaan pencemaran sesuai ketentuan keterbukaan informasi.

Pemulihan Ekosistem Tidak Boleh Berhenti pada Dokumen Audit

DPN Satuan Mahasiswa ETH menilai keberhasilan pengawasan lingkungan harus diukur dari perubahan nyata di lapangan.

Audit yang menemukan ketidakpatuhan perlu diikuti tindakan korektif sesuai kewenangan pemerintah dan kewajiban hukum perusahaan. Apabila terdapat pencemaran atau kerusakan lingkungan yang terbukti, langkah pemulihan harus dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku.

Masyarakat yang terdampak juga perlu memperoleh akses informasi serta saluran pengaduan yang jelas.

Di sisi lain, perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan harus mendapatkan kepastian hukum. Pengawasan yang kuat bukan untuk menghambat investasi, melainkan memastikan pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan.

Satuan Mahasiswa ETH Dorong Pengawasan yang Transparan dan Berkelanjutan

DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mendorong KLH agar rencana penguatan audit lingkungan diwujudkan melalui kebijakan yang terukur, dapat dilaksanakan, dan memiliki mekanisme evaluasi yang jelas.

Organisasi tersebut menegaskan bahwa pembangunan industri dan pertambangan harus memperhatikan daya dukung lingkungan serta keselamatan masyarakat.

Melalui fungsi kontrol sosial mahasiswa, Satuan Mahasiswa ETH berkomitmen mendorong pengawasan yang konstruktif, damai, konstitusional, dan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perlindungan lingkungan bukan sekadar kewajiban administratif. Audit harus menghasilkan perbaikan nyata, perusahaan harus bertanggung jawab atas dampak yang terbukti ditimbulkannya, dan masyarakat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

DEWAN PIMPINAN NASIONAL
SATUAN MAHASISWA ELANG TIGA HAMBALANG

REZA PRASATRIA DHARMA
Ketua Umum

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
1 November 2026

KOLABORASI • INTEGRITAS • PRESTASI

Redaksi: Elang Tiga Global News
Editor: Bambang