• Di Indonesia, prinsip ini bukan sekadar kutipan teoretis, melainkan memiliki landasan pasal-pasal positif yang mengikat secara hukum serta diterapkan dalam fakta persidangan sehari-hari.

1. Landasan Asas Fiksi Hukum: UU No. 12 Tahun 2011

Dalam sistem hukum Indonesia, adagium ignorantia juris non excusat (ketidaktahuan hukum tidak dimaafkan) diwujudkan melalui asas yang dikenal sebagai Asas Fiksi Hukum. Landasan formal dan mekanisme asas ini merujuk pada proses pengundangan aturan yang sah.

• Dasar Pasal: Doktrin fiksi hukum ini sejalan dengan mekanisme yang diatur dalam *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan asas pembentukan hukum, begitu suatu peraturan perundang-undangan telah disahkan dan dicantumkan dalam Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara, atau Berita Negara, maka *setiap orang dianggap telah mengetahuinya (presumptio iures de iure atau iedereen wordt geacht de wet te kennen).
• Fakta Hukum: Di hadapan hukum, pengundangan resmi tersebut memutus hak warga negara untuk membela diri dengan alasan “tidak tahu ada aturan tersebut”. Negara menganggap proses sosialisasi telah selesai secara formal sejak regulasi masuk lembaran resmi negara.

2. Hubungan dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP

Asas Fiksi Hukum ini dapat ditegakkan secara adil karena Indonesia menjunjung tinggi *Asas Legalitas, yang tertuang di dalam *Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)—baik KUHP Lama (WvS) maupun KUHP Nasional yang baru (UU No. 1 Tahun 2023).

• Bunyi Pasal: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan.”
• Fakta Hukum: Karena aturan pidana harus tertulis dan wajib ada terlebih dahulu sebelum suatu tindakan terjadi, maka secara logis negara berhak menuntut setiap warga negara untuk mengetahuinya. Seseorang dilindungi dari aturan yang dibuat mendadak atau berlaku surut (non-retroaktif). Namun, jika aturan itu sudah diundangkan secara sah sebelum ia bertindak, alasan “tidak tahu pasal” otomatis gugur demi kepastian hukum.

3. Fakta Empiris di Persidangan: Alasan “Tidak Tahu” Selalu Ditolak Hakim

Dalam praktik peradilan riil di Indonesia, terdapat fakta empiris persidangan yang konsisten di mana majelis hakim akan selalu menolak eksepsi (keberatan) atau pembelaan terdakwa yang berbasis pada ketidaktahuan hukum.

• Fakta Kasus: Sering kali dalam kasus tindak pidana khusus seperti pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tindak pidana korupsi, atau peredaran narkotika, terdakwa berdalih tidak mengetahui bahwa perbuatannya melanggar undang-undang.
• Fakta Putusan: Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung, hakim tetap menyatakan terdakwa bersalah selama unsur-unsur pidana (bestandeelen) dalam pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Ketidaktahuan terhadap undang-undang hanya dapat digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hal yang meringankan hukuman saat vonis, bukan sebagai alasan pemaaf untuk membebaskan dari tuntutan.

4. Fakta Penerapan Kekeliruan Fakta (Ignorantia Facti) Sebagai Alasan Pemaaf

Sebaliknya, bagian kedua dari adagium menyatakan bahwa kesalahan tentang fakta dapat dimaafkan. Di Indonesia, fakta kesalahan ini berkaitan erat dengan tidak terpenuhinya unsur kesengajaan (dolus) atau niat jahat (mens rea) dalam suatu tindak pidana.

• Contoh Pasal & Kasus Nyata: Ambil contoh Tindak Pidana Pencurian dalam *Pasal 362 KUHP. Unsur mutlak dalam pasal ini adalah mengambil barang milik orang lain *”dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum”.
• Fakta Penerapan: Jika dalam sebuah fakta di lapangan seseorang keluar dari tempat umum dan mengambil barang (seperti payung, tas, atau sandal) yang secara visual sangat mirip atau identik dengan miliknya sendiri karena murni tertukar, maka ia berada dalam situasi kekeliruan fakta (error in facto). Ketika hal ini dibuktikan di persidangan, ia dapat dimaafkan dan dibebaskan dari pidana karena kesalahan fakta tersebut membuktikan hilangnya niat jahat (mens rea) untuk melawan hukum.

Kesimpulan dan Edukasi LBH

Melalui visualisasi Dewi Keadilan (Lady Justice) yang memegang timbangan seimbang dan pedang hukum, Elang 3 Justice News dari LBH Elang 3 Hambalang menegaskan fakta sosiologis: Hukum tidak menunggu Anda tahu, melainkan Anda yang dituntut tahu. Mengingat undang-undang mengikat seluruh masyarakat tanpa terkecuali pasca-pengundangan resmi (UU 12/2011), maka meningkatkan literasi dan kesadaran hukum bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kewajiban absolut bagi setiap warga negara.