Reza Prasatria Dharma: Penindakan perkara harus diikuti sistem pelayanan pertanahan yang transparan, terlacak dan semakin sulit diintervensi

HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR — Selasa, 29 September 2026. Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang meminta pemerintah menjadikan penyidikan kasus dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan atau HGB di Kabupaten Bogor sebagai momentum mengevaluasi tata kelola pelayanan pertanahan secara lebih luas, tanpa mendahului proses hukum terhadap pihak-pihak yang sedang diperiksa.

Perkara tersebut bermula dari operasi tangkap tangan KPK di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026 yang berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor. Sehari kemudian, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Dalam rangkaian OTT itu, KPK menyatakan menyita barang bukti elektronik dan uang dengan nilai keseluruhan sekitar Rp106,3 miliar.

Ketua Umum Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang Reza Prasatria Dharma menilai penegakan hukum penting, tetapi negara juga perlu memastikan kasus serupa dicegah melalui perbaikan sistem pelayanan pertanahan.

“Penegakan hukum harus berjalan independen dan seluruh pihak tetap memiliki hak atas proses hukum yang adil. Pada saat yang sama, negara harus melihat apakah terdapat celah tata kelola yang perlu ditutup agar pengurusan hak atas tanah tidak mudah dipengaruhi kepentingan di luar prosedur,” kata Reza dalam sikap Satuan Mahasiswa ETH.

Fakta Terverifikasi: Delapan Orang Berstatus Tersangka

KPK menyebut delapan tersangka dalam perkara tersebut mencakup pejabat Kementerian ATR/BPN, pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, pihak swasta, serta sejumlah pihak lainnya. Status tersangka merupakan tahapan proses pidana dan bukan putusan bersalah; penentuan kesalahan tetap berada pada pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

KPK sebelumnya menyatakan kasus pengurusan HGB tersebut berawal dari sengketa tanah antara perusahaan dan sejumlah ahli waris.

Satuan Mahasiswa ETH menilai fakta itu memperlihatkan pentingnya mekanisme pertanahan yang mampu menangani sengketa secara transparan sebelum keputusan administratif menghasilkan konsekuensi yang semakin kompleks.

Reza mengatakan:

“Ketika ada sengketa, seluruh riwayat dokumen, keberatan, pemblokiran, proses pengukuran dan keputusan administratif harus memiliki jejak yang jelas. Masyarakat harus bisa mengetahui prosesnya tanpa harus mempunyai akses khusus kepada pejabat.”

KPK Sita Dokumen SHGB dan Barang Bukti Elektronik

Pada 18 September 2026, KPK menggeledah kantor Summarecon di Jakarta. KPK menyatakan menyita dokumen sertifikat HGB, dokumen keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan Summarecon Bogor serta barang bukti elektronik yang berkaitan dengan pemblokiran sengketa tanah di wilayah Bogor.

Penyidik kemudian melakukan penggeledahan di kantor Summarecon di Kabupaten Bogor pada 21 September dan kembali menyita dokumen serta barang bukti elektronik yang menurut KPK diduga berkaitan dengan konstruksi perkara.

Menurut Satuan Mahasiswa ETH, perkembangan tersebut memperlihatkan betapa pentingnya digitalisasi layanan tanah yang tidak hanya mempercepat pelayanan, tetapi juga menyediakan rekam jejak keputusan.

“Digitalisasi harus membuat setiap perubahan status, blokir, pembukaan blokir, penerbitan hak dan tindakan pejabat mempunyai jejak yang dapat diaudit. Jangan hanya memindahkan pelayanan dari meja ke layar tanpa memperkuat pengawasan,” ujar Reza.

Penyidikan Berkembang ke Jawa Timur

Perkembangan terbaru yang dapat diverifikasi hingga 29 September menunjukkan penyidikan KPK telah berkembang ke sejumlah lokasi di Jawa Timur.

KPK menggeledah Kantor Pertanahan Kota Mojokerto pada 23 September, kemudian Kanwil BPN Jawa Timur dan lokasi lain pada 24 September. Dari penggeledahan di Kanwil BPN Jawa Timur, penyidik menyita uang rupiah dan mata uang asing serta sejumlah perhiasan yang diduga emas. KPK menyatakan barang-barang tersebut masih didalami mengenai asal, tujuan dan keterkaitannya dengan dugaan penerimaan uang.

Pada 27 September, KPK juga menyampaikan dugaan bahwa sejumlah kantor pertanahan di Jawa Timur melakukan setoran kepada pihak tertentu di Kanwil BPN Jawa Timur. Pernyataan itu masih merupakan dugaan penyidik yang sedang didalami, bukan kesimpulan pengadilan.

Satuan Mahasiswa ETH menilai perkembangan tersebut menjadi alasan evaluasi tidak seharusnya hanya terfokus pada satu kantor pertanahan.

“Kalau penyidikan berkembang ke wilayah lain, pemerintah perlu melihat apakah persoalannya murni individual atau terdapat kelemahan sistem yang lebih luas. Kesimpulan tentu harus berdasarkan pemeriksaan, bukan prasangka.”

Menteri ATR/BPN Nyatakan Hormati Proses KPK

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid pada 18 September mengatakan kementeriannya menghormati proses hukum yang dilakukan KPK dan akan mengikuti serta membantu penyidikan. Pada kesempatan lain di hari yang sama, ia menyatakan tidak mengetahui duduk perkara dugaan suap HGB Summarecon tersebut.

KPK juga menyatakan penggeledahan pada 17 September dilakukan di sejumlah ruangan pejabat dan direktorat Kementerian ATR/BPN, tetapi tidak menggeledah ruangan Menteri ATR/Kepala BPN.

Satuan Mahasiswa ETH menilai kerja sama institusi dengan proses penegakan hukum perlu dilanjutkan dengan agenda pencegahan internal yang dapat dinilai publik.

Pelayanan HGB Harus Memiliki Standar Waktu dan Jejak Keputusan

Satuan Mahasiswa ETH mendorong Kementerian ATR/BPN mengevaluasi proses penerbitan dan penanganan HGB, khususnya pada bidang yang sedang bersengketa.

Menurut organisasi, masyarakat perlu dapat mengetahui secara jelas tahapan suatu permohonan mulai dari registrasi, pengukuran, pemeriksaan data yuridis, keberatan pihak ketiga, status blokir hingga keputusan akhir.

Reza menyatakan:

“Semakin besar nilai ekonomi suatu bidang tanah, semakin kuat pula sistem pengawasannya harus dibangun. Keputusan tidak boleh tergantung pada siapa yang mempunyai jaringan paling kuat atau kemampuan paling besar untuk mendekati pengambil keputusan.”

Pernyataan tersebut merupakan sikap kebijakan organisasi, bukan pernyataan bahwa suatu keputusan HGB tertentu telah terbukti diperoleh secara tidak sah.

Mahasiswa Dorong Audit Risiko Pelayanan Pertanahan

Satuan Mahasiswa ETH meminta evaluasi dilakukan berdasarkan titik rawan pelayanan, bukan sekadar pemeriksaan terhadap individu setelah perkara terjadi.

Organisasi mendorong Kementerian ATR/BPN bersama lembaga pengawasan terkait memperkuat audit atas proses yang memiliki risiko tinggi, seperti penerbitan atau perpanjangan HGB dalam skala besar, perubahan atau pembukaan blokir, penanganan sengketa, serta keputusan yang melibatkan banyak pihak.

“Pencegahan korupsi paling efektif adalah ketika sistem mampu mendeteksi anomali sebelum uang berpindah atau keputusan bermasalah diterbitkan,” kata Reza.

Konflik Kepentingan Harus Dikelola Secara Tegas

Satuan Mahasiswa ETH juga meminta adanya mekanisme yang memastikan pejabat yang mempunyai konflik kepentingan tidak ikut menentukan keputusan.

Menurut Reza, deklarasi konflik kepentingan perlu menjadi bagian nyata dari administrasi pemerintahan.

“Kalau seorang pejabat memiliki hubungan pribadi, bisnis atau kepentingan lain dengan pihak yang sedang mengurus tanah, mekanisme pengunduran diri dari proses pengambilan keputusan harus jelas dan tercatat.”

Organisasi menilai pengaturan tersebut dapat melindungi masyarakat sekaligus melindungi pejabat yang bekerja secara profesional dari tuduhan yang tidak berdasar.

Pelapor dan Masyarakat Bersengketa Harus Memiliki Kanal Aman

Karena perkara HGB dapat bermula dari sengketa antara pemegang dokumen, ahli waris, masyarakat, badan usaha atau pemerintah, Satuan Mahasiswa ETH meminta adanya kanal pengaduan yang dapat dilacak.

Masyarakat idealnya memperoleh nomor registrasi, status penanganan dan alasan setiap keputusan tanpa harus berulang kali mendatangi kantor pertanahan.

“Orang yang merasa haknya terganggu harus mempunyai jalur formal yang jelas. Kalau mekanisme resmi mudah digunakan, ruang untuk menggunakan perantara atau jalur informal akan semakin kecil,” ujar Reza.

Jangan Generalisasi Seluruh Pegawai ATR/BPN

Satuan Mahasiswa ETH mengingatkan agar perkara yang sedang disidik tidak digunakan untuk menstigma seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN.

Menurut organisasi, banyak pegawai negara tetap menjalankan pekerjaan pelayanan kepada masyarakat sesuai aturan.

“Kritik harus diarahkan pada perbuatan yang dibuktikan dan kelemahan sistem yang nyata. Jangan menghakimi satu institusi atau ribuan pegawainya karena perkara sejumlah orang,” kata Reza.

Pandangan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa organisasi menghormati asas praduga tidak bersalah.

Lima Dorongan Satuan Mahasiswa ETH

Sebagai sikap kebijakan, Satuan Mahasiswa ETH mendorong pemerintah memperkuat audit pelayanan HGB berisiko tinggi; jejak digital setiap keputusan pertanahan; transparansi status sengketa dan pemblokiran; sistem deklarasi konflik kepentingan; serta kanal pengaduan publik yang dapat dipantau sampai selesai.

Organisasi juga meminta hasil evaluasi kelembagaan—sejauh tidak mengganggu penyidikan maupun membuka data pribadi—disampaikan kepada publik agar pembenahan dapat dinilai secara objektif.

Reza menegaskan:

“Pemberantasan korupsi tidak cukup berhenti ketika tersangka ditangkap. Negara harus mampu menjelaskan celah apa yang ditemukan, bagaimana celah itu ditutup dan bagaimana masyarakat mendapat pelayanan yang lebih aman setelah kasus tersebut.”

Ia menambahkan:

“Mahasiswa berkepentingan memastikan kasus pertanahan tidak berubah menjadi arena saling menuduh. Tugas kontrol sosial adalah menjaga agar hukum bekerja, hak masyarakat terlindungi, investasi memperoleh kepastian hukum dan pejabat publik dapat dimintai pertanggungjawaban melalui sistem yang transparan.”

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menyatakan akan mengikuti perkembangan penyidikan KPK sekaligus mendorong perbaikan pelayanan pertanahan sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap kebijakan dan pelayanan publik.

Hambalang, Kabupaten Bogor
Selasa, 29 September 2026

SATUAN MAHASISWA ELANG TIGA HAMBALANG
Reza Prasatria Dharma
Ketua Umum