Api yang belum sepenuhnya padam di Way Kambas menjadi peringatan serius. Ketika jalur perlintasan satwa dilaporkan terdampak dan masyarakat khawatir kebakaran meluas, negara dituntut memperkuat perlindungan lingkungan, bukan sekadar mengandalkan operasi pemadaman.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Senin, 26 Oktober 2026

ELANG TIGA HAMBALANG NEWS — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Way Kambas, Lampung, kembali menjadi sorotan nasional setelah warga melaporkan bahwa area yang terbakar merupakan salah satu jalur perlintasan gajah sumatra dan satwa liar lainnya.

Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan petugas gabungan, muncul persoalan mendasar yang patut menjadi perhatian pemerintah: mengapa kawasan konservasi yang mempunyai nilai ekologis begitu penting masih menghadapi ancaman kebakaran berulang, dan sejauh mana sistem pencegahan mampu melindungi habitat satwa serta keselamatan masyarakat?

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan bahwa operasi penanganan karhutla Way Kambas masih menjadi prioritas.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton S.P. Panjaitan, pada Senin (26/10/2026), menjelaskan bahwa pemadaman dilakukan melalui operasi terpadu, termasuk pengerahan petugas darat, dukungan helikopter, serta pemantauan titik panas menggunakan informasi satelit.

Menurut BNPB, pengendalian kebakaran tidak hanya bertujuan memadamkan api, tetapi juga mengurangi risiko paparan asap terhadap masyarakat dan mencegah kerusakan habitat gajah sumatra maupun satwa liar lainnya.

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan pendekatan menyeluruh yang menggabungkan keselamatan manusia, perlindungan lingkungan, dan pengawasan kawasan konservasi.

WARGA SEBUT API MENJANGKAU JALUR GAJAH, PENGELOLA TAMAN NASIONAL BERIKAN PENJELASAN BERBEDA

Berdasarkan pemberitaan detik pada 25–26 Oktober 2026, warga Desa Muara Jaya, Sukiman, mengungkapkan bahwa dirinya bersama masyarakat turut membantu tim gabungan memadamkan kebakaran.

Menurut Sukiman, lokasi yang dilanda api merupakan area yang biasa dilalui gajah liar dan sejumlah satwa lain, termasuk rusa.

Masyarakat berupaya membantu penanganan agar kebakaran tidak semakin meluas dan mendekati kawasan permukiman.

Namun, Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas, Zaidi, memberikan penjelasan mengenai letak kebakaran tersebut.

Zaidi menyatakan bahwa area yang dimaksud berada di kawasan perbatasan dengan perusahaan di Kabupaten Lampung Tengah, bukan di Pusat Konservasi Gajah.

Ia menjelaskan bahwa petugas taman nasional bersama TNI dan Polri masih melakukan penanganan kebakaran.

Perbedaan keterangan tersebut harus dipahami secara proporsional.

Pernyataan warga mengenai jalur perlintasan satwa tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa kebakaran telah memasuki fasilitas Pusat Konservasi Gajah.

Sebaliknya, keterangan bahwa kebakaran tidak berada di Pusat Konservasi Gajah juga tidak berarti seluruh risiko terhadap habitat dan jalur jelajah satwa telah hilang.

Sampai laporan ini disusun, belum ditemukan konfirmasi resmi bahwa terdapat gajah atau satwa liar tertentu yang mati akibat kebakaran terbaru tersebut.

BNPB KERAHKAN PEMADAMAN DARAT DAN UDARA, PENYEBAB KEBAKARAN AKAN DITELUSURI

BNPB bersama instansi terkait terus melaksanakan operasi pemadaman di kawasan Way Kambas.

Berdasarkan laporan yang dipublikasikan pada Minggu (25/10/2026), operasi pemadaman telah menggunakan helikopter Sikorsky Black Hawk UH-60L untuk mendukung penanganan titik api yang sulit dijangkau.

Petugas darat juga menggunakan pompa dan jaringan selang panjang agar dapat menjangkau lokasi kebakaran.

Dalam laporan situasi tanggal 24 Oktober, BNPB memperkirakan masih terdapat sekitar 40 hektare area kebakaran yang belum sepenuhnya padam.

Angka tersebut merupakan estimasi situasional pada saat pemantauan, bukan luas keseluruhan kawasan Way Kambas yang terbakar sepanjang 2026.

Kepala BNPB, Kristomei Sianturi, juga menyatakan bahwa penyebab kebakaran akan ditelusuri, terutama terhadap kemunculan titik api di kawasan yang berdekatan dengan permukiman.

Hingga kini, belum terdapat kesimpulan resmi yang menetapkan penyebab seluruh kejadian kebakaran terbaru maupun pihak yang bertanggung jawab.

Karena itu, dugaan pembakaran yang disengaja atau pelanggaran oleh pihak tertentu tidak boleh dinyatakan sebagai fakta sebelum diperoleh hasil pemeriksaan yang sah.

SAFRIZAL: JANGAN BIARKAN KEKAYAAN ALAM INDONESIA TERUS MENJADI KORBAN LEMAHNYA PENCEGAHAN!

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang, Safrizal, dalam sikap pers organisasi menegaskan bahwa perlindungan kawasan konservasi merupakan bagian penting dari tanggung jawab negara dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

“Indonesia mempunyai kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang sangat berharga. Hutan bukan sekadar kawasan yang ditumbuhi pepohonan, melainkan ruang kehidupan berbagai satwa, penyangga keseimbangan ekosistem, dan bagian dari sumber penghidupan masyarakat. Negara tidak boleh membiarkan kawasan konservasi terus menghadapi ancaman kebakaran tanpa melakukan pembenahan sistem pencegahan secara menyeluruh.”

Safrizal menilai pemerintah harus memperkuat kebijakan pengelolaan kawasan konservasi dan wilayah yang berdekatan dengan aktivitas masyarakat maupun dunia usaha.

Menurutnya, kebakaran yang berulang seharusnya menjadi dasar evaluasi mengenai efektivitas patroli, kesiapan personel, sarana pemadaman, pengelolaan vegetasi, serta kemampuan mendeteksi titik api sejak dini.

“Pemerintah tidak cukup hanya hadir ketika api sudah membesar. Negara harus membangun sistem yang mampu membaca risiko, melakukan pencegahan, dan memastikan setiap kawasan rawan mempunyai kesiapan yang memadai. Jangan sampai biaya besar terus dikeluarkan untuk pemadaman, sementara akar persoalan pencegahannya tidak pernah diselesaikan.”

Safrizal mengingatkan bahwa perlindungan satwa liar juga harus menjadi bagian dari kebijakan pembangunan nasional.

“Gajah sumatra dan berbagai satwa liar lainnya merupakan bagian dari kekayaan alam Indonesia yang harus dilindungi. Kita mempunyai tanggung jawab mewariskan lingkungan yang sehat kepada generasi mendatang. Pembangunan ekonomi harus berjalan seimbang dengan perlindungan habitat dan kelestarian lingkungan.”

Ia juga menekankan bahwa pemerintah perlu memperhatikan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi.

“Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan tidak boleh terus menghadapi risiko asap, kebakaran, maupun gangguan terhadap kegiatan ekonomi. Pemerintah harus memastikan mereka memperoleh informasi yang benar, perlindungan kesehatan, dan dukungan penanganan apabila kondisi membahayakan.”

Menurut Safrizal, upaya pencegahan karhutla perlu melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola kawasan, dunia usaha, serta masyarakat.

Namun, tanggung jawab utama pengawasan dan penegakan ketentuan hukum tetap harus dilaksanakan oleh instansi yang berwenang.

Safrizal menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan perubahan mendasar dari pola penanganan kebakaran yang berorientasi pada pemadaman menuju sistem perlindungan lingkungan yang mengutamakan pencegahan.

GANDA SATRIA DHARMA: AUDIT PENGAWASAN KAWASAN KONSERVASI DAN BUKA DATA KEBAKARAN KEPADA PUBLIK!

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang, Ganda Satria Dharma, mempertegas bahwa pengendalian karhutla memerlukan sistem pengawasan yang transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Pemerintah harus memastikan setiap kejadian kebakaran mempunyai data lokasi, waktu kejadian, luas area terdampak, langkah penanganan, serta hasil evaluasi yang dapat diverifikasi. Pengawasan lingkungan tidak boleh hanya menghasilkan laporan administratif, tetapi harus menjadi dasar tindakan nyata untuk mencegah kejadian berulang.”

Ganda menilai penggunaan teknologi pemantauan merupakan langkah penting dalam memperkuat pengendalian kebakaran.

Namun, informasi dari satelit harus dikombinasikan dengan pemeriksaan kondisi lapangan.

“Data titik panas harus diintegrasikan dengan peta kawasan konservasi, batas wilayah pengelolaan, area rawan kebakaran, dan informasi lapangan yang sah. Setiap indikasi kebakaran perlu diperiksa agar keputusan penanganan dilakukan berdasarkan kondisi sebenarnya.”

Ganda juga meminta pemerintah memperkuat pemeriksaan terhadap kesiapan pengendalian kebakaran pada wilayah yang berbatasan dengan kawasan konservasi.

“Wilayah perbatasan taman nasional perlu mendapatkan perhatian khusus. Pemerintah harus memastikan kewajiban pencegahan kebakaran dilaksanakan oleh setiap pihak sesuai ketentuan. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, pemeriksaan harus dilakukan secara objektif berdasarkan alat bukti yang sah.”

Menurutnya, posisi suatu perusahaan atau kegiatan usaha yang berdekatan dengan lokasi kebakaran tidak dapat dijadikan dasar untuk langsung menyimpulkan tanggung jawab hukum.

“Penegakan hukum harus didasarkan pada hasil pemeriksaan, bukan prasangka. Namun, kehati-hatian dalam pembuktian juga tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan dugaan pelanggaran yang mempunyai dasar awal untuk diperiksa.”

PENGAWASAN ANGGARAN PENANGANAN KARHUTLA HARUS DIPERKUAT

Ganda juga menyoroti pentingnya akuntabilitas penggunaan sumber daya negara dalam penanganan kebakaran.

Operasi pemadaman yang melibatkan personel gabungan, peralatan khusus, helikopter, serta dukungan teknologi membutuhkan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang memadai.

“Pemerintah harus memastikan penggunaan anggaran penanganan karhutla dilakukan berdasarkan kebutuhan lapangan, memiliki dokumentasi yang dapat diperiksa, serta dievaluasi efektivitasnya. Tujuannya bukan untuk menghambat penanganan darurat, tetapi memastikan seluruh sumber daya benar-benar digunakan untuk melindungi masyarakat dan lingkungan.”

Menurut Ganda, evaluasi harus mencakup kemampuan mendeteksi kebakaran sejak dini, kecepatan respons, hasil pemadaman, dan efektivitas pencegahan.

Ia juga mendorong pemerintah menyediakan mekanisme pengaduan masyarakat yang mudah diakses.

“Masyarakat yang mengetahui titik api, gangguan asap, maupun dugaan pelanggaran harus mempunyai saluran pelaporan yang jelas. Setiap laporan perlu diverifikasi serta ditindaklanjuti sesuai kewenangan, tanpa mengabaikan perlindungan terhadap pelapor yang beriktikad baik.”

DPN ETH: JANGAN HANYA MENYELAMATKAN SATWA SETELAH KEBAKARAN TERJADI

DPN Elang Tiga Hambalang memandang bahwa kebijakan konservasi nasional perlu diarahkan pada perlindungan habitat secara berkelanjutan.

Satwa liar membutuhkan ruang jelajah, sumber air, ketersediaan pakan, serta lingkungan yang aman untuk berkembang biak.

Kebakaran yang meluas berpotensi mengurangi kualitas habitat dan mendorong satwa berpindah dari kawasan yang terdampak.

Perubahan kondisi habitat juga dapat meningkatkan risiko perjumpaan antara manusia dan satwa liar di sekitar kawasan konservasi.

Namun, dampak spesifik terhadap pergerakan atau kesehatan satwa di Way Kambas tetap memerlukan pemeriksaan dan pemantauan lapangan.

DPN ETH menilai pemerintah perlu memperkuat upaya pemantauan satwa selama dan setelah operasi pemadaman.

Pemeriksaan terhadap kondisi habitat menjadi penting untuk menentukan kebutuhan pemulihan serta mengidentifikasi wilayah yang memerlukan perlindungan tambahan.

LIMA LANGKAH KONKRET DPN ETH UNTUK PEMERINTAH

Untuk memperbaiki sistem perlindungan kawasan konservasi dan pencegahan karhutla, DPN Elang Tiga Hambalang mengusulkan lima langkah strategis.

Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh sistem pencegahan kebakaran.

Kementerian Kehutanan bersama pengelola taman nasional dan instansi terkait perlu mengevaluasi kesiapan personel, patroli, infrastruktur pemadaman, ketersediaan sumber air, serta sistem deteksi dini di kawasan Way Kambas dan wilayah konservasi lainnya.

Kedua, memperkuat pemetaan kawasan rawan dan jalur perlintasan satwa.

Pemerintah perlu mengintegrasikan peta kebakaran dengan informasi habitat satwa, jalur pergerakan, serta wilayah yang berdekatan dengan permukiman.

Data tersebut harus digunakan untuk menentukan prioritas perlindungan serta kebutuhan pemulihan lingkungan.

Ketiga, meningkatkan pengawasan kawasan perbatasan.

Instansi berwenang perlu memeriksa kepatuhan terhadap kewajiban pencegahan kebakaran pada kawasan yang berbatasan dengan taman nasional.

Apabila terdapat dugaan pelanggaran, pemeriksaan dan penindakan harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum serta bukti yang sah.

Keempat, memperkuat perlindungan masyarakat terdampak.

Pemerintah daerah bersama instansi kesehatan dan kebencanaan perlu menyediakan informasi kualitas udara, edukasi perlindungan kesehatan, serta mekanisme bantuan apabila kondisi kebakaran mengganggu keselamatan masyarakat.

Kelima, memublikasikan perkembangan penanganan dan hasil evaluasi secara berkala.

Pemerintah perlu menyampaikan informasi terverifikasi mengenai kondisi kebakaran, perkembangan pemadaman, luas area terdampak, kebutuhan pemulihan, dan langkah pencegahan berikutnya.

Keterbukaan tersebut perlu dilaksanakan tanpa mengganggu proses penegakan hukum maupun membuka informasi yang dilindungi ketentuan peraturan perundang-undangan.

HOTSPOT NASIONAL MENURUN, TETAPI PENANGANAN DI LAPANGAN TIDAK BOLEH MENGENDUR

Dalam perkembangan nasional, Kementerian Kehutanan pada Minggu (25/10/2026) melaporkan penurunan jumlah titik panas berkepercayaan tinggi dari 1.336 menjadi 317 titik berdasarkan pemantauan satelit tanggal 24 Oktober.

Namun, kementerian menegaskan bahwa penurunan tersebut bukan alasan untuk mengurangi kewaspadaan.

Pemadaman, pembasahan, dan pendinginan tetap diperlukan karena titik panas yang berkurang tidak otomatis berarti seluruh api maupun bara di bawah permukaan telah padam.

Data tersebut merupakan gambaran nasional, bukan pengukuran khusus area kebakaran Way Kambas.

Perkembangan tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan pengendalian karhutla tidak cukup dinilai berdasarkan perubahan angka titik panas.

Kondisi lapangan, keselamatan warga, perlindungan satwa, dan pemulihan ekosistem harus menjadi ukuran yang sama penting.

INDONESIA MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN HUTAN YANG LEBIH KUAT, BUKAN SEKADAR OPERASI PEMADAMAN

Kebakaran Way Kambas kembali memperlihatkan betapa pentingnya sistem perlindungan lingkungan yang mampu bekerja sebelum keadaan memburuk.

Operasi pemadaman merupakan langkah penting untuk menghadapi situasi darurat.

Namun, tanpa pembenahan pencegahan, risiko kejadian berulang akan tetap menjadi tantangan.

DPN Elang Tiga Hambalang menilai pemerintah perlu menjadikan persoalan Way Kambas sebagai momentum memperkuat koordinasi antarlembaga, meningkatkan pengawasan kawasan konservasi, serta membangun sistem pemulihan habitat yang berkelanjutan.

Pemerintah juga harus menjaga keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan kegiatan usaha yang sah, keselamatan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.

DPN Elang Tiga Hambalang menegaskan bahwa keberhasilan penanganan kebakaran hutan bukan hanya ditentukan oleh kemampuan memadamkan api, tetapi oleh kemampuan negara mencegah kebakaran berulang, melindungi habitat satwa, serta menjamin keselamatan masyarakat.

Hutan Indonesia harus dilindungi. Satwa liar harus dijaga. Keselamatan rakyat harus diutamakan. Setiap kebijakan lingkungan harus dapat dipertanggungjawabkan.