HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR — Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo membuka kemungkinan bahwa pada masa mendatang pucuk kepemimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipegang seorang polisi wanita (Polwan). Pernyataan itu disampaikan ketika membuka The 63rd International Association of Women Police (IAWP) Annual Training Conference 2026 di Bali pada Minggu, 20 September 2026.

Isu tersebut tetap menjadi perhatian hukum nasional pada Senin, 21 September 2026. Polri hari ini menginformasikan konferensi di Bali diikuti sekitar 450 peserta dari 43 negara dan berlangsung pada 20–24 September. Forum membahas antara lain kepemimpinan perempuan, perdagangan orang, kekerasan berbasis teknologi, kontra-terorisme, investigasi kompleks dan kejahatan transnasional.

Okky: Kesempatan Harus Nyata, Bukan Hanya Wacana

Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang Okky A.J. SH.MH. menyambut pentingnya keterbukaan kesempatan karier berdasarkan kemampuan dan integritas.

“Pernyataan bahwa Polwan dapat mencapai pucuk kepemimpinan merupakan pesan penting. Namun kesetaraan harus dapat terlihat dalam sistem karier: kesempatan pendidikan, promosi, penugasan strategis dan proses seleksi harus terbuka berdasarkan kompetensi, prestasi serta integritas.”

Menurut LBH ETH, prinsip kesetaraan tidak berarti memberikan jabatan semata-mata berdasarkan jenis kelamin. Standar profesional harus tetap menjadi dasar penempatan personel.

Karena itu, perempuan maupun laki-laki yang memenuhi persyaratan harus mempunyai kesempatan yang adil untuk berkompetisi.

Polwan dan Perlindungan Korban

LBH ETH menilai peningkatan kapasitas Polwan mempunyai relevansi langsung terhadap pelayanan hukum kepada masyarakat, khususnya dalam penanganan perempuan dan anak, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang serta korban kelompok rentan.

IAWP 2026 sendiri membahas perdagangan orang dan kekerasan berbasis teknologi sebagai bagian dari tantangan kepolisian modern.

Okky A.J. SH.MH. menegaskan:

“Masyarakat membutuhkan polisi yang profesional sekaligus mampu memahami perspektif korban. Penguatan Polwan jangan berhenti pada jumlah personel, tetapi harus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.”

Zulkiram: Ukur dari Kesempatan Menduduki Posisi Pengambil Keputusan

Sekretaris Jenderal LBH Elang Tiga Hambalang Zulkiram SH. menilai salah satu indikator penting adalah terbukanya kesempatan menduduki jabatan yang mempunyai kewenangan nyata dalam pengambilan keputusan.

“Kesetaraan akan lebih mudah dirasakan ketika Polwan yang mempunyai kompetensi dan rekam jejak baik mendapatkan kesempatan yang sama untuk memimpin satuan, menangani penyidikan strategis dan menduduki jabatan pengambil keputusan.”

LBH ETH mengingatkan bahwa proses tersebut tetap harus melalui sistem merit yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kritik dan Masukan LBH ETH kepada Polri

LBH ETH mendorong Polri memperkuat transparansi promosi dan mutasi, memperluas kesempatan pendidikan kepemimpinan bagi Polwan, meningkatkan keterwakilan perempuan pada unit pengambil keputusan serta memastikan personel perempuan mendapatkan kesempatan menangani perkara strategis.

Pada saat bersamaan, LBH ETH meminta penguatan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak dan Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) benar-benar diterjemahkan menjadi peningkatan kualitas pelayanan hingga tingkat daerah.

Kapolri sendiri dalam konferensi tersebut menekankan penguatan kapasitas Polwan dalam pengembangan karier dan pelaksanaan tugas agar semakin profesional, adaptif dan responsif menghadapi tantangan kepolisian.

LBH ETH: Reformasi Kepolisian Harus Dirasakan Masyarakat

Bagi LBH ETH, isu kepemimpinan perempuan mempunyai arti lebih luas daripada siapa yang suatu hari menjadi Kapolri. Hal yang paling penting bagi masyarakat adalah apakah transformasi tersebut menghasilkan pelayanan kepolisian yang profesional, humanis, bebas diskriminasi dan mudah diakses masyarakat.

Okky menutup:

“Siapa pun yang memimpin kepolisian pada masa mendatang—perempuan ataupun laki-laki—masyarakat membutuhkan pemimpin yang berintegritas, tunduk pada hukum, melindungi korban, menghormati hak tersangka dan saksi, serta berani membersihkan institusinya dari penyalahgunaan kewenangan.”

LBH Elang Tiga Hambalang menyatakan akan terus menjalankan fungsi bantuan hukum dan kontrol sosial secara konstruktif, termasuk mengawal pelayanan kepolisian yang adil bagi perempuan, anak dan seluruh masyarakat Indonesia.

Ketua Umum: Okky A.J. SH.MH.
Sekretaris Jenderal: Zulkiram SH.
Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang
Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
Senin, 21 September 2026