Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Minggu, 11 Oktober 2026 — Insiden kericuhan di Pengadilan Negeri (PN) Pati, Jawa Tengah, yang disertai dugaan intimidasi dan penyiraman air terhadap juru bicara pengadilan menjadi perhatian serius Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Peristiwa tersebut kembali memunculkan persoalan mendasar dalam penegakan hukum nasional: bagaimana negara menjamin keamanan dan independensi hakim tanpa membatasi hak masyarakat untuk mengkritik serta mengawasi penyelenggaraan peradilan?

Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH) memandang peristiwa ini sebagai momentum penting untuk mengevaluasi keamanan lingkungan pengadilan, memperkuat integritas aparatur peradilan, dan memperjelas mekanisme pengaduan masyarakat.

Dalam Siaran Pers Nomor 39/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/10/2026 tertanggal 10 Oktober 2026, Komisi Yudisial menyampaikan keprihatinan atas insiden yang terjadi di PN Pati.

Anggota sekaligus Juru Bicara Komisi Yudisial, Anita Kadir, menjelaskan bahwa dugaan tindakan intimidasi terhadap aparatur pengadilan merupakan persoalan serius karena berpotensi mengganggu independensi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Komisi Yudisial juga mengungkapkan adanya tuduhan mengenai dugaan penerimaan suap Rp1 miliar oleh hakim yang dilontarkan dalam rangkaian peristiwa tersebut.

Perlu ditegaskan bahwa tuduhan suap itu belum terbukti berdasarkan informasi resmi yang diperiksa. Penyebutan tuduhan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya tindak pidana korupsi oleh hakim maupun aparatur pengadilan.

Perkembangan tersebut kembali diberitakan melalui kanal pemberitaan Mahkamah Agung, MARINews, pada Minggu, 11 Oktober 2026 pukul 11.02 WIB.

Komisi Yudisial menegaskan komitmennya untuk memastikan hakim dapat menjalankan tugas secara aman, independen, dan bebas dari tekanan yang dapat mengganggu proses peradilan.

DPN ETH menilai perlindungan terhadap hakim dan pengawasan terhadap integritas peradilan tidak boleh dipertentangkan. Keduanya justru harus berjalan bersama untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

KOMISI YUDISIAL BERKOORDINASI DENGAN PN PATI, PERSIDANGAN MASIH BERLANGSUNG

Berdasarkan keterangan resmi Komisi Yudisial, lembaga tersebut telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pengadilan Negeri Pati terkait dugaan perbuatan merendahkan kehormatan hakim dan pengadilan.

Koordinasi tersebut juga menyangkut kebutuhan pengamanan terhadap proses persidangan perkara praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2026/PN.Pti.

Menurut informasi Komisi Yudisial pada 10 Oktober 2026, proses persidangan perkara tersebut masih berlangsung dengan agenda hingga 16 Oktober 2026.

Komisi Yudisial mendorong peningkatan efektivitas penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 tentang protokol persidangan dan keamanan dalam lingkungan pengadilan.

Penerapan protokol tersebut diperlukan untuk menjaga keselamatan hakim, aparatur pengadilan, para pihak yang berperkara, serta masyarakat yang menghadiri persidangan.

Namun, pengamanan tidak boleh dilaksanakan dengan cara menghilangkan hak masyarakat memperoleh informasi dan mengakses proses peradilan yang terbuka menurut undang-undang.

Perlindungan terhadap lembaga peradilan tidak berarti seluruh tindakan aparatur pengadilan bebas dari kritik. Sebaliknya, kebebasan mengkritik tidak memberikan pembenaran terhadap intimidasi, ancaman, atau tindakan kekerasan.

SAFRIZAL: PENGADILAN HARUS MENJADI TEMPAT MENCARI KEADILAN, BUKAN ARENA INTIMIDASI DAN TEKANAN!

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang, Safrizal, dalam rumusan sikap organisasi menekankan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar utama negara hukum yang harus dijaga independensi dan integritasnya.

Menurut Safrizal, setiap warga negara mempunyai hak mendapatkan perlakuan adil ketika berhadapan dengan proses hukum.

Karena itu, seluruh pihak harus menghormati proses persidangan tanpa menghilangkan hak masyarakat untuk menyampaikan kritik dan pengaduan melalui mekanisme yang sah.

“Pengadilan harus menjadi tempat masyarakat mencari keadilan, bukan arena intimidasi, tekanan, ataupun tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Negara harus menjamin hakim dapat menjalankan tugas secara merdeka. Namun, perlindungan terhadap hakim juga harus berjalan bersama penguatan integritas, transparansi, dan akuntabilitas lembaga peradilan.”

Safrizal menilai peristiwa di PN Pati harus menjadi bahan evaluasi terhadap pengelolaan keamanan pengadilan.

Namun, menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh hanya dilihat sebagai masalah ketertiban di lingkungan persidangan.

Pemerintah dan lembaga peradilan juga perlu memperhatikan bagaimana masyarakat memperoleh informasi, mengajukan keberatan, serta melaporkan dugaan pelanggaran hukum atau etik.

“Kita tidak boleh membenarkan intimidasi terhadap aparatur penegak hukum. Akan tetapi, kita juga tidak boleh membangun sistem peradilan yang tertutup terhadap kritik masyarakat. Independensi hakim harus dilindungi, sementara hak rakyat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan penyimpangan harus tetap dijamin oleh hukum.”

Safrizal mendorong Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan, profesionalisme, serta kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan.

SAFRIZAL: DUGAAN SUAP HARUS DIBUKTIKAN, JANGAN MENJADI TUDUHAN TANPA DASAR!

Safrizal juga menanggapi munculnya tuduhan dugaan suap terhadap hakim dalam rangkaian insiden tersebut.

Menurutnya, tuduhan mengenai tindak pidana korupsi merupakan persoalan serius yang harus ditangani secara objektif.

Jika terdapat informasi atau bukti awal mengenai dugaan suap, pihak yang mengetahui dapat menyampaikan laporan kepada lembaga berwenang.

Namun, dugaan tersebut tidak boleh langsung dinyatakan sebagai fakta sebelum melalui pemeriksaan yang sah.

“Setiap dugaan korupsi di lingkungan peradilan harus diperiksa secara serius apabila terdapat dasar informasi dan bukti yang dapat diuji. Namun, tidak seorang pun boleh dinyatakan menerima suap hanya berdasarkan tuduhan. Penegakan hukum harus mengutamakan alat bukti, prosedur yang benar, dan asas praduga tak bersalah.”

Safrizal menegaskan bahwa pemberantasan korupsi dan perlindungan independensi hakim harus dilaksanakan secara seimbang.

Ia mendorong masyarakat menggunakan saluran resmi agar dugaan pelanggaran dapat diperiksa secara profesional.

DPN ETH tidak menyimpulkan bahwa dugaan penerimaan suap dalam peristiwa PN Pati benar-benar terjadi. Kebenaran tuduhan tersebut masih memerlukan pembuktian oleh pihak yang berwenang.

GANDA SATRIA DHARMA: PENGAWASAN PERADILAN HARUS DIPERKUAT, TETAPI JANGAN MENGHALANGI HAK MASYARAKAT!

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang, Ganda Satria Dharma, mempertegas pentingnya pembenahan pengawasan dan tata kelola keamanan lingkungan pengadilan.

Dalam rumusan pernyataan persnya, Ganda menilai bahwa setiap pengadilan perlu mempunyai sistem keamanan yang mampu mencegah dan menangani gangguan tanpa mengorbankan hak masyarakat memperoleh pelayanan hukum.

“Mahkamah Agung bersama seluruh badan peradilan perlu memastikan pelaksanaan protokol keamanan berjalan secara efektif. Pengamanan harus mempunyai standar operasional yang jelas, pembagian tanggung jawab yang terukur, serta mekanisme penanganan insiden yang dapat dipertanggungjawabkan.”

Menurut Ganda, pelaksanaan pengamanan perlu memperhatikan beberapa aspek penting, termasuk pemeriksaan risiko, pengaturan akses persidangan, kesiapan petugas, serta koordinasi dengan aparat keamanan ketika diperlukan.

Namun, pengawasan tidak boleh dijadikan alasan untuk membatasi hak masyarakat menyampaikan pengaduan yang sah.

“Keamanan pengadilan tidak boleh dipertentangkan dengan keterbukaan informasi dan pengawasan publik. Masyarakat tetap harus diberikan akses terhadap mekanisme pengaduan, informasi jadwal persidangan, serta prosedur hukum yang berlaku. Pengawasan harus melindungi proses peradilan, bukan menghalangi masyarakat mencari keadilan.”

Ganda juga mendorong penerapan prosedur dokumentasi kejadian yang objektif agar setiap insiden dapat ditangani berdasarkan fakta.

GANDA SATRIA DHARMA: JANGAN SAMPAI PENGADUAN MASYARAKAT TIDAK MEMPUNYAI KEPASTIAN PENANGANAN!

Selain keamanan, Ganda menekankan pentingnya pembenahan sistem pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etik hakim.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat akan semakin kuat apabila setiap laporan yang memenuhi persyaratan ditangani secara profesional dan mempunyai mekanisme tindak lanjut yang jelas.

“Komisi Yudisial perlu memastikan masyarakat memahami cara melaporkan dugaan pelanggaran etik hakim. Setiap laporan harus diproses sesuai kewenangan, diperiksa secara objektif, serta diberikan kepastian administratif mengenai penerimaan dan tindak lanjutnya. Transparansi prosedur sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman dan meningkatkan kepercayaan publik.”

Ganda menilai perlindungan terhadap pihak yang melapor dengan iktikad baik juga perlu mendapat perhatian sesuai ketentuan hukum.

Sebaliknya, penyampaian tuduhan yang belum diverifikasi tidak boleh dijadikan alat untuk menekan hakim yang sedang menangani suatu perkara.

“Pengawasan harus dilakukan melalui prosedur yang sah. Apabila terdapat dugaan pelanggaran etik, sampaikan kepada lembaga yang mempunyai kewenangan. Jika terdapat dugaan tindak pidana korupsi, gunakan mekanisme pelaporan kepada aparat berwenang. Semua pihak harus menghormati proses pembuktian agar penegakan hukum tidak berubah menjadi penghakiman di ruang publik.”

DPN ETH: PERLINDUNGAN HAKIM DAN PENGAWASAN PUBLIK SAMA-SAMA MEMPUNYAI DASAR HUKUM

DPN ETH menilai insiden PN Pati harus ditangani dengan memperhatikan prinsip negara hukum.

Sejumlah peraturan memberikan dasar bagi perlindungan independensi hakim sekaligus pengawasan terhadap integritas peradilan.

Pertama, Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

Konstitusi menegaskan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Prinsip tersebut menjadi dasar bahwa hakim harus bebas dari intervensi yang tidak sah.

Kedua, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Ketentuan tersebut mengatur kewajiban menjaga kemandirian peradilan dan larangan campur tangan pihak lain di luar kekuasaan kehakiman, kecuali sebagaimana diatur konstitusi.

Undang-undang yang sama, melalui Pasal 13, pada prinsipnya menjamin keterbukaan persidangan untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Pasal 20 memberikan landasan bagi Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan perilaku hakim, menerima laporan masyarakat, melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran etik, serta mengambil langkah yang sesuai dengan kewenangannya terhadap tindakan yang merendahkan kehormatan dan martabat hakim.

Keempat, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020.

Peraturan ini mengatur protokol persidangan dan keamanan dalam lingkungan pengadilan.

Kelima, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020.

Peraturan tersebut mengubah sejumlah ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 dan menjadi bagian dari kerangka pengamanan pengadilan yang berlaku.

DPN ETH menilai kelima dasar hukum tersebut harus diterapkan secara seimbang.

Keamanan hakim wajib dijamin, integritas peradilan harus dijaga, dan pengaduan masyarakat harus memperoleh penanganan berdasarkan hukum.

DPN ETH: JANGAN SAMPAI KETIDAKPUASAN TERHADAP PROSES HUKUM BERUBAH MENJADI TINDAKAN INTIMIDASI

DPN ETH mengingatkan bahwa masyarakat dapat mengalami ketidakpuasan terhadap proses maupun hasil perkara.

Namun, ketidakpuasan tersebut harus disampaikan melalui mekanisme yang disediakan hukum.

Apabila pihak berperkara merasa terdapat persoalan dalam penerapan hukum atau proses persidangan, langkah yang tersedia harus disesuaikan dengan jenis perkara dan ketentuan hukum acaranya.

Sementara itu, dugaan pelanggaran etik dapat dilaporkan kepada lembaga yang berwenang menanganinya.

DPN ETH menilai pemahaman masyarakat mengenai perbedaan antara keberatan terhadap putusan, pelanggaran etik hakim, dan dugaan tindak pidana perlu terus ditingkatkan.

Ketiganya mempunyai mekanisme penanganan yang tidak selalu sama.

Tidak setiap putusan yang dianggap merugikan salah satu pihak membuktikan hakim melakukan pelanggaran. Sebaliknya, independensi hakim juga tidak meniadakan kemungkinan pemeriksaan etik apabila terdapat dugaan pelanggaran yang didukung informasi relevan.

ENAM LANGKAH STRATEGIS YANG DIDORONG DPN ETH

Sebagai bentuk kontrol sosial dan usulan perbaikan penyelenggaraan peradilan nasional, DPN Elang Tiga Hambalang mendorong langkah konkret berikut.

1. Melakukan evaluasi keamanan pengadilan

Mahkamah Agung perlu mendorong evaluasi penerapan protokol keamanan pada pengadilan sesuai tingkat risiko, termasuk kesiapan petugas dan prosedur penanganan gangguan persidangan.

2. Memperkuat koordinasi Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial

Koordinasi diperlukan agar perlindungan hakim, pengawasan etik, dan penanganan dugaan perbuatan merendahkan kehormatan pengadilan dapat dilaksanakan sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

3. Memperjelas mekanisme pengaduan masyarakat

Pengadilan dan Komisi Yudisial perlu memperluas informasi mengenai saluran resmi pengaduan, persyaratan pelaporan, serta mekanisme pemeriksaan dugaan pelanggaran.

4. Memperkuat transparansi informasi persidangan

Masyarakat perlu memperoleh akses terhadap informasi jadwal sidang, prosedur pelayanan, dan putusan yang dapat dibuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Memastikan dugaan pelanggaran diperiksa berdasarkan bukti

Setiap tuduhan terhadap hakim atau aparatur pengadilan harus ditangani secara objektif. Dugaan pelanggaran etik dan tindak pidana perlu diteruskan melalui mekanisme yang sesuai dengan kewenangan lembaga masing-masing.

6. Meningkatkan pendidikan hukum bagi masyarakat

Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, organisasi advokat, lembaga bantuan hukum, dan unsur masyarakat sipil dapat memperluas edukasi mengenai hak pencari keadilan, etika menghadiri persidangan, serta prosedur pengaduan.

DPN ETH menilai langkah tersebut penting untuk meningkatkan keamanan, memperbaiki pelayanan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan peradilan.

SAFRIZAL: NEGARA HUKUM HARUS MENJAMIN KEADILAN, BUKAN SEKADAR KEWIBAWAAN LEMBAGA!

Menutup rumusan sikap DPN ETH terhadap perkembangan insiden di PN Pati, Safrizal menekankan bahwa kekuatan sistem hukum Indonesia harus dibangun di atas integritas, profesionalisme, dan kepercayaan masyarakat.

“Indonesia membutuhkan lembaga peradilan yang kuat, independen, dan dipercaya rakyat. Namun, kewibawaan pengadilan tidak cukup dibangun melalui pengamanan fisik. Kewibawaan harus tumbuh dari integritas hakim, keadilan dalam proses hukum, keterbukaan pelayanan, dan keberanian lembaga untuk melakukan pembenahan apabila ditemukan kelemahan.”

Safrizal mendorong agar seluruh pihak menghormati proses hukum tanpa melakukan tindakan yang dapat mengganggu independensi pengadilan.

Ia juga menekankan bahwa masyarakat perlu mendapatkan kepastian mengenai cara menyampaikan pengaduan secara sah.

“Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap hukum. Negara harus menunjukkan bahwa setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan. Hakim harus dilindungi dari intimidasi, tetapi penyelenggaraan peradilan juga harus terbuka terhadap pengawasan yang bertanggung jawab.”

Pernyataan tersebut dipertegas Ganda Satria Dharma.

“DPN Elang Tiga Hambalang mendorong Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial memperkuat tata kelola pengadilan, pengawasan etik, mekanisme pengaduan, serta evaluasi keamanan persidangan. Setiap perbaikan harus mempunyai indikator yang terukur agar masyarakat dapat merasakan peningkatan kualitas pelayanan hukum.”

DPN Elang Tiga Hambalang mendukung langkah Komisi Yudisial dalam menjaga kehormatan dan independensi hakim.

Namun, dukungan tersebut harus berjalan bersama pengawasan yang objektif terhadap penyelenggaraan peradilan.

Bagi DPN ETH, keberhasilan reformasi hukum bukan hanya terletak pada kuatnya institusi peradilan, melainkan juga pada kemampuan lembaga tersebut menghadirkan keadilan, kepastian hukum, dan perlakuan yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia.

“HAKIM HARUS MERDEKA, PENGADILAN HARUS BERINTEGRITAS, DAN RAKYAT HARUS MEMPEROLEH KEADILAN!”

DEWAN PIMPINAN NASIONAL ELANG TIGA HAMBALANG

Ketua Umum: H. Safrizal
Sekretaris Jenderal: Ganda Satria Dharma

BERSAMA RAKYAT — KONTROL SOSIAL — SUPREMASI HUKUM — REFORMASI PERADILAN — KEADILAN BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA