Bapanas mempercepat penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan. DPN Elang Tiga Hambalang meminta pemerintah memastikan distribusi tepat sasaran, harga sesuai ketentuan, dan pengawasan menjangkau hingga tingkat pengecer.

HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT — Sabtu, 7 November 2026.

ELANG TIGA GLOBAL NEWS — Kenaikan harga beras premium dan medium di sejumlah wilayah kembali menjadi perhatian. Di tengah besarnya cadangan beras pemerintah, masyarakat masih menghadapi tekanan harga, terutama di daerah yang memiliki tantangan geografis dan biaya distribusi tinggi.

Persoalan ketahanan pangan bukan semata-mata tentang berapa banyak beras tersimpan di gudang negara. Hal yang jauh lebih penting adalah memastikan beras tersedia di pasar dan dapat dibeli masyarakat dengan harga terjangkau.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Jumat (6/11/2026) meminta pemerintah daerah, Perum Bulog, dan Satuan Tugas Pangan Polri mempercepat distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan. Langkah tersebut menyusul kenaikan harga beras premium dan medium di wilayah zona 2 dan zona 3.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan, menyampaikan bahwa perkembangan harga di kedua zona tersebut perlu mendapat perhatian, sementara kondisi zona 1 relatif lebih terkendali.

Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH) menilai percepatan penyaluran merupakan langkah penting. Namun, kebijakan tersebut tidak boleh berhenti pada laporan jumlah beras yang telah dikeluarkan dari gudang. Pemerintah harus memastikan pasokan benar-benar sampai kepada masyarakat dan berdampak terhadap harga di tingkat konsumen.

Harga beras daerah harus menjadi prioritas evaluasi

Bapanas membagi wilayah pemantauan harga beras ke dalam tiga zona. Zona 1 mencakup Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Zona 2 meliputi sebagian besar Sumatera, Nusa Tenggara Timur, serta Kalimantan. Adapun zona 3 meliputi Maluku dan Papua.

Berdasarkan data Bapanas per 5 November 2026 yang tercantum dalam bahan pemberitaan, rata-rata harga beras premium nasional berada di kisaran Rp16.214 per kilogram, sedangkan beras medium sekitar Rp13.715 per kilogram.

Angka tersebut merupakan rata-rata nasional dan tidak menggambarkan harga yang seragam di seluruh daerah.

Bapanas juga melaporkan inflasi beras secara bulanan pada Oktober 2026 melandai menjadi 0,08 persen, dari 0,80 persen pada September. Meski demikian, perkembangan indikator nasional tidak boleh menutupi tekanan harga yang masih dirasakan masyarakat di wilayah tertentu.

DPN ETH menilai pemerintah perlu menggunakan data harga daerah sebagai dasar menentukan prioritas distribusi. Wilayah kepulauan, pedalaman, dan daerah dengan biaya logistik tinggi membutuhkan penanganan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing.

Cadangan besar harus dibuktikan dengan distribusi yang efektif

Dalam informasi yang disampaikan Bapanas pada 6 November 2026, cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog diproyeksikan mencapai sekitar 3,8 juta hingga 4 juta ton pada akhir 2026. Angka tersebut merupakan proyeksi, bukan realisasi stok akhir tahun.

Bapanas juga melaporkan penugasan awal penyaluran SPHP sebanyak 828 ribu ton telah diselesaikan hingga minggu keempat September 2026. Pemerintah kemudian menerbitkan penugasan tambahan sebesar 200 ribu ton.

Hingga 5 November 2026, realisasi penyaluran tambahan tersebut dilaporkan mencapai 155,3 ribu ton atau sekitar 77,6 persen.

Selain SPHP, pemerintah menyiapkan bantuan pangan beras periode Oktober–Desember dengan target memulai distribusi pada November.

DPN ETH berpandangan bahwa besarnya cadangan dan volume penyaluran merupakan modal penting. Namun, ukuran keberhasilannya harus terlihat dari ketersediaan beras di pasar, kesesuaian harga jual, serta manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.

Stok melimpah tidak boleh hanya menjadi angka dalam laporan apabila masyarakat masih kesulitan memperoleh beras dengan harga wajar.

Pengawasan SPHP harus menjangkau sampai tingkat pengecer

Bapanas bersama Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan distribusi beras SPHP, termasuk terhadap pola pemesanan yang dinilai tidak wajar pada jaringan Rumah Pangan Kita (RPK).

Dari realisasi penugasan tambahan sebesar 155,3 ribu ton hingga 5 November, sebanyak 46,2 ribu ton dilaporkan disalurkan melalui jaringan RPK.

Pengawasan diperlukan untuk mencegah penyimpangan, termasuk dugaan pengemasan ulang beras SPHP yang sebelumnya ditemukan di sejumlah daerah.

Meski demikian, pemesanan dalam jumlah besar atau stok yang cepat habis tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran. Pemeriksaan harus didasarkan pada dokumen penyaluran, bukti transaksi, jumlah barang, dan hasil pemeriksaan lapangan.

DPN ETH menilai setiap penyimpangan yang terbukti harus ditindak sesuai ketentuan hukum. Pada saat yang sama, pedagang yang menjalankan aturan harus memperoleh perlindungan dan kepastian usaha.

Safrizal: Ketahanan pangan harus dirasakan langsung oleh rakyat

Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang, Safrizal, menempatkan keterjangkauan pangan sebagai salah satu ukuran utama keberhasilan kebijakan ketahanan pangan.

Dalam rumusan pandangan organisasi, Safrizal menegaskan bahwa besarnya cadangan nasional harus diikuti kemampuan pemerintah menjaga pasokan dan harga di tingkat masyarakat.

Menurut pandangan DPN ETH, pemerintah perlu memastikan masyarakat di wilayah kepulauan, pedalaman, dan daerah terpencil tidak menanggung beban harga yang terlalu tinggi akibat persoalan distribusi.

Safrizal juga menilai perlindungan konsumen harus berjalan seimbang dengan kesejahteraan petani. Penguatan produksi dalam negeri, ketersediaan pupuk dan sarana pertanian, infrastruktur distribusi, serta akses pasar yang adil perlu menjadi bagian dari kebijakan pangan nasional.

DPN ETH berpandangan bahwa ketahanan pangan tidak akan kokoh apabila petani kesulitan memperoleh penghasilan layak sementara konsumen terus menghadapi kenaikan harga.

Ganda Satria Dharma: Pengawasan jangan berhenti di gudang Bulog

Sekretaris Jenderal DPN ETH, Ganda Satria Dharma, menekankan pentingnya pengawasan yang dapat menelusuri perjalanan beras dari gudang hingga tangan konsumen.

Dalam rumusan sikap organisasi, Ganda menilai pemerintah perlu memastikan setiap tahapan distribusi memiliki pencatatan yang jelas, mulai dari jumlah stok, tujuan pengiriman, pihak penerima, hingga harga penjualan.

Pengawasan, menurut pandangan DPN ETH, tidak cukup hanya memastikan beras telah keluar dari gudang. Pemerintah harus memeriksa apakah barang tersebut benar-benar sampai ke titik penjualan dan dijual sesuai ketentuan.

Ganda juga menilai sistem pengaduan masyarakat perlu diperkuat. Konsumen harus memperoleh informasi mengenai lokasi penjualan resmi SPHP dan saluran untuk melaporkan dugaan penjualan yang tidak sesuai aturan.

Setiap laporan harus diperiksa secara objektif. Penindakan perlu diarahkan kepada pelanggaran yang terbukti, bukan berdasarkan dugaan semata.

Harga beras SPHP wajib mengikuti ketentuan zonasi

DPN ETH mengingatkan pentingnya pengawasan harga jual beras SPHP sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan angka harga maksimal yang tercantum dalam bahan pemberitaan, batas harga konsumen SPHP adalah:

– Zona 1: Rp12.500 per kilogram.
– Zona 2: Rp13.100 per kilogram.
– Zona 3: Rp13.500 per kilogram.

Pemerintah perlu memastikan informasi harga resmi mudah diketahui masyarakat dan tersedia di titik penjualan.

Pengawasan juga harus membedakan beras SPHP dengan beras premium komersial. Perbedaan jenis, mutu, dan ketentuan program harus diperhitungkan agar perbandingan harga tidak menyesatkan.

Lima langkah konkret yang diminta DPN ETH

Sebagai bentuk kontrol sosial yang konstruktif, DPN Elang Tiga Hambalang meminta pemerintah melakukan lima langkah berikut:

Pertama, prioritaskan distribusi ke daerah yang mengalami tekanan harga. Bapanas dan Bulog perlu menggunakan data pemantauan untuk menentukan wilayah yang membutuhkan tambahan pasokan.

Kedua, buka informasi stok dan penyaluran secara berkala. Masyarakat perlu mengetahui perkembangan distribusi, jumlah pasokan, serta lokasi penjualan resmi SPHP.

Ketiga, periksa dugaan penyimpangan secara objektif. Satgas Pangan Polri bersama instansi terkait harus menindaklanjuti laporan berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan lapangan.

Keempat, perluas kerja sama dengan petani dan koperasi yang memenuhi persyaratan. Langkah ini dapat memperkuat rantai pasok, memperluas jangkauan distribusi, dan mendukung produksi pangan lokal.

Kelima, ukur keberhasilan berdasarkan harga yang dibayar konsumen. Evaluasi program tidak boleh hanya menghitung volume beras yang disalurkan, tetapi juga harus melihat ketersediaan barang dan keterjangkauan harga di tingkat masyarakat.

Jangan biarkan ketahanan pangan hanya terlihat baik dalam laporan

DPN Elang Tiga Hambalang menilai Indonesia membutuhkan sistem pangan yang mampu menjaga keseimbangan antara produksi, cadangan, distribusi, dan konsumsi.

Petani membutuhkan kepastian usaha dan penghasilan yang layak. Pedagang membutuhkan kepastian hukum serta distribusi yang tertib. Sementara itu, masyarakat membutuhkan beras yang tersedia, berkualitas, dan terjangkau.

Pemerintah pusat dan daerah harus memperkuat koordinasi agar kebijakan stabilisasi pangan benar-benar menjawab persoalan di lapangan.

DPN ETH menegaskan, keberhasilan ketahanan pangan nasional tidak cukup diukur dari besarnya stok beras negara. Keberhasilan itu harus terlihat dari kemampuan rakyat memperoleh pangan dengan harga terjangkau, petani yang semakin sejahtera, dan distribusi yang berjalan transparan serta bertanggung jawab.

Negara harus hadir bukan hanya untuk memastikan beras tersedia, tetapi juga memastikan rakyat mampu membelinya.

DEWAN PIMPINAN NASIONAL ELANG TIGA HAMBALANG

Ketua Umum: Safrizal
Sekretaris Jenderal: Ganda Satria Dharma

Redaksi: Elang Tiga Global News
Editor: Bambang