Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Jumat, 30 Oktober 2026

Jakarta — Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Badan Pengawasan menegaskan larangan bagi hakim menggunakan kewibawaan dan jabatannya untuk kepentingan komersial, khususnya dalam kegiatan bimbingan belajar, seminar, dan lokakarya yang berkaitan dengan seleksi calon hakim maupun calon pegawai negeri sipil.

Penegasan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2026 tentang Larangan Penggunaan Jabatan Hakim untuk Kepentingan Komersial dalam Seleksi Calon Hakim dan Calon Pegawai Negeri Sipil. Surat edaran tersebut ditetapkan di Jakarta pada 29 Oktober 2026.

Kebijakan ini diterbitkan sebagai respons terhadap maraknya kegiatan bimbingan belajar dan lokakarya persiapan seleksi yang berpotensi memanfaatkan nama, kedudukan, maupun kewibawaan hakim untuk memperoleh keuntungan finansial.

Dalam ketentuan tersebut, hakim diingatkan untuk menjaga integritas, kejujuran, serta menghindari konflik kepentingan. Hakim juga dilarang melakukan aktivitas yang dapat menimbulkan kesan bahwa jabatan yang dimilikinya memberikan keunggulan atau keuntungan khusus bagi pihak tertentu dalam kegiatan komersial.

Pentingnya Menjaga Independensi dan Martabat Hakim

Jabatan hakim merupakan amanah negara yang memiliki kedudukan penting dalam menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, kewibawaan jabatan tidak semestinya digunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun pihak lain yang memiliki hubungan finansial.

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sangat dipengaruhi oleh perilaku aparaturnya. Setiap tindakan yang menimbulkan dugaan konflik kepentingan dapat berdampak terhadap persepsi publik mengenai independensi dan ketidakberpihakan pengadilan.

Penggunaan jabatan untuk memperoleh keuntungan komersial juga berpotensi menimbulkan kesan adanya perlakuan istimewa terhadap pihak tertentu. Kondisi tersebut harus dicegah melalui penerapan kode etik, pengawasan, dan penegakan disiplin secara konsisten.

Pandangan LBH Elang Tiga Hambalang

Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang menilai penegasan Mahkamah Agung tersebut sebagai langkah penting untuk menjaga kehormatan profesi hakim dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

LBH Elang Tiga Hambalang berpandangan bahwa integritas hakim tidak hanya tercermin ketika menjalankan persidangan, tetapi juga melalui perilaku, hubungan profesional, dan aktivitas di luar tugas kedinasan yang dapat memengaruhi independensi jabatan.

Organisasi ini juga menekankan bahwa larangan tersebut harus diterapkan secara proporsional, transparan, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pengawasan tidak boleh berhenti pada penerbitan surat edaran, tetapi harus disertai mekanisme pemeriksaan dan tindak lanjut apabila ditemukan dugaan pelanggaran.

Saran dan Masukan LBH Elang Tiga Hambalang

1. Mahkamah Agung perlu memastikan seluruh hakim memahami dan melaksanakan Surat Edaran Kepala Badan Pengawasan Nomor 4 Tahun 2026.

2. Pengawasan terhadap potensi konflik kepentingan perlu dilakukan secara konsisten, objektif, dan tidak diskriminatif.

3. Setiap dugaan penyalahgunaan kewibawaan jabatan harus ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan sesuai ketentuan hukum dan kode etik.

4. Hakim perlu menjaga batas yang jelas antara kegiatan profesional, pendidikan, dan aktivitas komersial agar tidak menimbulkan persepsi adanya keuntungan khusus karena jabatan.

5. Masyarakat perlu diberikan ruang untuk menyampaikan pengaduan apabila menemukan dugaan perilaku aparatur peradilan yang bertentangan dengan etika dan ketentuan yang berlaku.

Landasan Hukum dan Etika

Penegakan integritas hakim berkaitan dengan sejumlah ketentuan, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya prinsip negara hukum dan kekuasaan kehakiman yang merdeka.

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

4. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

5. Surat Edaran Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2026 tentang Larangan Penggunaan Jabatan Hakim untuk Kepentingan Komersial dalam Seleksi Calon Hakim dan Calon Pegawai Negeri Sipil.

LBH Elang Tiga Hambalang mengajak seluruh unsur peradilan untuk menjaga kehormatan dan kepercayaan publik melalui perilaku yang berintegritas, profesional, serta bebas dari konflik kepentingan.

Jabatan hakim bukan sarana untuk memperoleh keuntungan pribadi, melainkan amanah untuk menegakkan hukum secara adil dan tidak memihak. Penguatan etika dan pengawasan yang berkelanjutan menjadi bagian penting dalam membangun lembaga peradilan yang bersih, berwibawa, dan dipercaya masyarakat.

Keadilan tidak hanya harus ditegakkan di ruang sidang, tetapi juga tercermin dalam perilaku setiap insan peradilan.