ELANG TIGA GLOBAL NEWS — HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR, 1 NOVEMBER 2026

Dugaan penyalahgunaan sekitar 600 ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Jakarta Timur menjadi perhatian serius dalam upaya menjaga ketahanan pangan nasional. Beras yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat dengan harga terjangkau diduga dibongkar dari kemasan aslinya, diproses ulang, kemudian dipasarkan sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperkirakan praktik tersebut berpotensi menyebabkan subsidi pemerintah sekitar Rp3,3 miliar tidak sampai kepada masyarakat sasaran.

Dewan Pimpinan Nasional Satuan Petani Elang Tiga Hambalang (DPN Satuan Petani ETH) menilai persoalan ini harus menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola distribusi pangan, mulai dari pengadaan, pergudangan, pengangkutan, hingga penjualan kepada konsumen.

Satuan Petani ETH mendorong audit distribusi secara menyeluruh, penguatan sistem pelacakan beras bersubsidi, serta penegakan hukum yang transparan berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang sah.

Dugaan Penyalahgunaan Beras SPHP Terungkap di Jakarta Timur

Berdasarkan keterangan Bapanas yang disebut diterbitkan pada 29 Oktober 2026 dan pemberitaan ANTARA pada 1 November 2026, pemerintah bersama Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur mengungkap dugaan penyalahgunaan beras SPHP di wilayah Matraman dan kawasan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, sebelumnya melakukan inspeksi mendadak pada Rabu, 28 Oktober 2026. Dalam pemeriksaan awal, pemerintah memperoleh informasi mengenai sekitar 600 ton beras yang diduga berkaitan dengan praktik penyalahgunaan program SPHP.

Modus yang disampaikan pemerintah diduga meliputi pembongkaran kemasan beras SPHP, pengolahan atau pencampuran ulang, kemudian pengemasan kembali untuk dipasarkan sebagai beras premium.

Beras SPHP yang berdasarkan keterangan pemerintah seharusnya dijual dengan harga Rp12.500 per kilogram diduga dipasarkan kembali dengan harga mencapai Rp17.000 per kilogram.

Perbedaan harga tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu ditelusuri lebih lanjut oleh aparat penegak hukum, termasuk asal barang, jalur distribusi, pihak yang terlibat, dan transaksi penjualannya.

Meski demikian, angka 600 ton masih merupakan informasi awal yang disampaikan pemerintah. Jumlah yang terbukti disalahgunakan, pihak yang bertanggung jawab, serta nilai kerugian negara secara hukum tetap harus ditentukan melalui pemeriksaan berwenang.

Potensi Subsidi Rp3,3 Miliar Tidak Sampai kepada Masyarakat

Bapanas menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp694,3 miliar untuk tambahan penyaluran beras SPHP sebanyak 125.800 ton. Penugasan tersebut diberikan kepada Perum Bulog pada pertengahan Oktober 2026.

Dalam pelaksanaan program, pemerintah memberikan subsidi harga sekitar Rp5.510 untuk setiap kilogram beras SPHP.

Jika nilai subsidi tersebut dikalikan dengan volume 600 ton atau 600.000 kilogram, hasilnya mencapai sekitar Rp3,306 miliar. Angka inilah yang menjadi dasar estimasi potensi subsidi sekitar Rp3,3 miliar yang tidak sampai kepada masyarakat sasaran.

Perlu ditegaskan, angka Rp3,3 miliar merupakan estimasi potensi subsidi berdasarkan perhitungan volume dan nilai subsidi per kilogram, bukan nilai kerugian negara final yang telah ditetapkan melalui audit atau putusan pengadilan.

Program SPHP merupakan instrumen pemerintah untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga beras. Melalui penyaluran yang dilaksanakan bersama Perum Bulog, masyarakat diharapkan dapat memperoleh beras dengan harga yang telah ditetapkan.

Apabila beras bersubsidi dialihkan dari tujuan penyalurannya dan dijual kembali sebagai produk premium, manfaat subsidi berpotensi tidak diterima oleh kelompok masyarakat yang seharusnya dilindungi.

Situasi tersebut juga dapat mengurangi efektivitas kebijakan stabilisasi harga yang menggunakan anggaran negara.

Produksi Petani Harus Diikuti Distribusi yang Adil

DPN Satuan Petani ETH memandang keberhasilan pembangunan pertanian nasional tidak cukup hanya diukur dari peningkatan produksi beras dan ketersediaan stok pangan.

Pemerintah juga harus memastikan hasil produksi dapat disalurkan melalui sistem perdagangan yang adil, transparan, dan memberikan perlindungan kepada petani maupun konsumen.

Petani menghadapi berbagai risiko dan biaya dalam proses produksi, mulai dari pengolahan lahan, benih, pupuk, pengairan, tenaga kerja, pengendalian organisme pengganggu tanaman, hingga penanganan pascapanen.

Karena itu, kebijakan peningkatan produksi perlu didukung tata niaga yang sehat dan kepastian distribusi.

Pemerintah telah menjalankan berbagai program dukungan pertanian, termasuk penyediaan pupuk bersubsidi dan alat mesin pertanian. Pada sisi distribusi, program SPHP juga menjadi salah satu instrumen untuk menjaga keterjangkauan harga pangan.

Menurut Satuan Petani ETH, seluruh dukungan tersebut harus dikelola secara akuntabel agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Dugaan penyalahgunaan beras SPHP tidak boleh dipandang sebagai persoalan perdagangan biasa apabila pemeriksaan nantinya membuktikan adanya pengalihan barang bersubsidi yang bertentangan dengan ketentuan program.

Namun, setiap pihak yang diperiksa tetap harus memperoleh perlindungan hukum dan diperlakukan berdasarkan asas praduga tidak bersalah.

Pengawasan Distribusi SPHP Harus Diperkuat dari Hulu hingga Hilir

Ketersediaan stok beras dalam jumlah besar tidak otomatis menjamin masyarakat dapat memperoleh pangan dengan harga terjangkau. Pemerintah juga perlu memastikan barang yang disalurkan melalui program SPHP benar-benar diterima masyarakat melalui jalur distribusi yang sesuai ketentuan.

Saluran distribusi SPHP mencakup pengecer di pasar rakyat, Gerakan Pangan Murah, outlet pangan pemerintah daerah, BUMN dan BUMD, koperasi, Rumah Pangan Kita Bulog, ritel modern, distributor, serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Luasnya jaringan distribusi membutuhkan sistem pencatatan dan pengawasan yang memadai.

Setiap perpindahan beras dari gudang Bulog kepada distributor maupun pengecer perlu didukung dokumentasi yang dapat diperiksa. Pemerintah tidak cukup hanya mencatat jumlah barang yang keluar dari gudang, tetapi juga perlu memastikan kesesuaian jumlah yang diterima, identitas penerima, harga penjualan, dan stok pada setiap tingkat distribusi.

Penggunaan sistem pencatatan elektronik, kode identifikasi produk, serta pemeriksaan stok secara berkala dapat dipertimbangkan untuk memperkuat ketertelusuran beras SPHP.

Pengawasan lapangan juga harus dilakukan agar data administrasi sesuai dengan kondisi barang dan kegiatan perdagangan sebenarnya.

Satuan Petani ETH Dorong Penegakan Hukum yang Transparan

DPN Satuan Petani ETH mendukung langkah pemerintah dan kepolisian dalam mengusut dugaan penyalahgunaan beras bersubsidi tersebut.

Pengusutan perlu menjawab bagaimana beras SPHP dapat diduga keluar dari jalur distribusi yang semestinya. Pemeriksaan juga perlu menelusuri asal barang, dokumen pengadaan, pihak yang melakukan pembelian, proses pengangkutan, pergudangan, hingga penjualan kepada konsumen.

Apabila ditemukan bukti yang cukup mengenai pelanggaran hukum, penanganan perkara harus dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di sisi lain, pemeriksaan harus dilaksanakan secara profesional dan tidak didasarkan pada dugaan semata. Dokumen transaksi, data distribusi, barang bukti, serta keterangan pihak terkait perlu diperiksa secara cermat.

Satuan Petani ETH juga mengingatkan agar penguatan pengawasan tidak merugikan pedagang, koperasi, distributor, maupun pelaku usaha yang menjalankan kegiatan perdagangan secara sah.

Pemerintah perlu memiliki mekanisme yang mampu membedakan aktivitas perdagangan sesuai ketentuan dengan tindakan yang terbukti menyalahgunakan subsidi.

Empat Langkah Strategis yang Diusulkan Satuan Petani ETH

Untuk memperkuat tata kelola distribusi pangan dan mencegah terulangnya dugaan penyalahgunaan subsidi, DPN Satuan Petani Elang Tiga Hambalang mendorong empat langkah strategis.

Pertama, audit distribusi beras SPHP secara menyeluruh dan berbasis risiko.

Bapanas bersama Perum Bulog perlu memperkuat pemeriksaan terhadap jaringan distribusi, mulai dari volume beras yang keluar dari gudang, dokumen pengiriman, identitas penerima, stok distributor, hingga bukti penjualan kepada konsumen.

Pemeriksaan perlu diprioritaskan pada jalur yang menunjukkan ketidaksesuaian data, perubahan kemasan, atau indikasi penyimpangan harga.

Kedua, membangun sistem pelacakan beras bersubsidi yang transparan.

Pemerintah perlu memperkuat sistem ketertelusuran melalui pencatatan elektronik yang terintegrasi. Setiap perpindahan barang sebaiknya dilengkapi informasi mengenai jumlah, asal, tujuan, penerima, dan waktu penyaluran.

Kode identifikasi pada kemasan dan pemeriksaan stok berkala juga dapat dipertimbangkan untuk membantu pengawasan.

Ketiga, memperkuat penindakan berdasarkan pembuktian hukum.

Aparat penegak hukum perlu menelusuri dugaan penyalahgunaan secara profesional melalui pemeriksaan dokumen transaksi, pencocokan data distribusi, pengujian barang apabila diperlukan, serta klarifikasi pihak terkait.

Apabila ditemukan bukti tindak pidana, proses hukum harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap menjamin hak-hak pihak yang diperiksa.

Keempat, melibatkan masyarakat dan organisasi petani dalam pengawasan sosial.

Pemerintah perlu menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses masyarakat, termasuk untuk melaporkan dugaan penjualan beras SPHP di luar ketentuan, perubahan kemasan, atau ketidaksesuaian jumlah barang.

Organisasi petani dan lembaga masyarakat dapat membantu menyampaikan informasi lapangan kepada instansi berwenang dengan menyertakan fakta dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Subsidi Pangan Harus Melindungi Petani dan Konsumen

Satuan Petani ETH memandang subsidi pangan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen.

Petani membutuhkan dukungan sarana produksi, kepastian penyerapan hasil panen, serta harga yang memberikan kesempatan memperoleh pendapatan layak. Sementara itu, konsumen membutuhkan pasokan pangan yang cukup dan terjangkau.

Kedua kepentingan tersebut harus dilindungi melalui kebijakan yang saling mendukung.

Subsidi pada sektor produksi harus dikelola secara tepat sasaran, sedangkan subsidi distribusi harus benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pengungkapan dugaan penyalahgunaan beras SPHP juga semestinya menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem pengawasan, bukan hanya berhenti pada penanganan satu perkara.

Pemerintah perlu memperkuat keterbukaan informasi mengenai harga, lokasi penjualan, dan mekanisme pengaduan agar masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan program.

Satuan Petani ETH Dukung Ketahanan Pangan Nasional yang Berkeadilan

DPN Satuan Petani Elang Tiga Hambalang mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan produksi beras dalam negeri, memperkuat cadangan pangan nasional, dan menjaga stabilitas harga pangan.

Namun, keberhasilan kebijakan tersebut harus diikuti sistem distribusi yang transparan, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Melalui fungsi kontrol sosial yang independen dan konstruktif, Satuan Petani ETH mendorong pemerintah untuk terus memperbaiki tata kelola distribusi pangan serta memperkuat pengawasan penggunaan anggaran subsidi.

Organisasi juga mendorong kerja sama antara pemerintah, petani, koperasi, BUMN, BUMD, pelaku usaha, dan masyarakat dalam membangun sistem pangan nasional yang kuat dan berkeadilan.

Ketahanan pangan nasional tidak cukup hanya dibuktikan dengan meningkatnya produksi dan tersedianya stok beras. Keberhasilannya juga harus tercermin dari distribusi yang adil, subsidi yang tepat sasaran, serta terjaminnya kepentingan petani dan masyarakat sebagai konsumen.

BERSATU • BERJUANG • SEJAHTERA

DPN SATUAN PETANI ELANG TIGA HAMBALANG

Redaksi: Elang Tiga Global News
Editor: Bambang