Beras yang seharusnya membantu masyarakat mendapatkan pangan murah diduga dikemas ulang dan dijual dengan harga lebih tinggi. Delapan pejabat Bulog dan Bapanas dicopot dari jabatannya. DPN Elang Tiga Hambalang meminta pemerintah tidak hanya menindak dugaan pelaku, tetapi juga membenahi sistem pengawasan agar penyalahgunaan beras subsidi tidak berulang.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Kamis, 29 Oktober 2026

Dugaan penyalahgunaan beras subsidi pemerintah melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi perhatian nasional setelah Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, mengungkap dugaan pengoplosan dan pengemasan ulang beras subsidi menjadi beras premium di Jakarta Timur.

Persoalan tersebut semakin serius setelah pemerintah pada Kamis (29/10/2026) mengumumkan pencopotan delapan pejabat di lingkungan Perum Bulog dan Bapanas serta pemberian surat peringatan kepada dua pejabat lainnya.

Temuan awal yang disampaikan pemerintah menyebutkan sekitar 600 ton beras diduga berkaitan dengan praktik tersebut. Beras SPHP yang menurut keterangan Menteri Pertanian seharusnya dipasarkan kepada konsumen dengan harga Rp12.500 per kilogram diduga dialihkan, dicampur, atau dikemas ulang untuk kemudian dipasarkan sebagai beras premium dengan harga sekitar Rp17.000 per kilogram.

Selisih harga tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pengawasan distribusi beras pemerintah, kepatuhan mitra penyalur, serta efektivitas sistem pengendalian pangan nasional. Apabila dugaan tersebut terbukti, penyalahgunaan beras subsidi berpotensi merugikan konsumen dan menghambat tujuan pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan.

Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH) menilai perkembangan ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola distribusi pangan nasional.

Kasus tersebut mencuat setelah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama jajaran Kepolisian Republik Indonesia melakukan inspeksi mendadak pada Rabu (28/10/2026). Salah satu lokasi pemeriksaan berada di Toko/Rumah Beras Kayumanis, Jalan Kayumanis X Nomor 46A, Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur.

Dalam kegiatan tersebut, Menteri Pertanian mengungkap dugaan praktik pengemasan ulang beras SPHP yang semestinya disalurkan kepada masyarakat sesuai ketentuan program pemerintah. Beras diduga dikeluarkan dari kemasan asal, kemudian dicampur atau dipindahkan ke kemasan lain untuk dipasarkan sebagai beras dengan klasifikasi premium.

Pemeriksaan juga dilanjutkan ke kawasan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. Menteri Pertanian menyampaikan bahwa informasi awal menunjukkan sekitar 600 ton beras diduga terkait praktik tersebut. Namun, angka tersebut masih memerlukan pemeriksaan dan pencocokan dokumen oleh aparat berwenang.

Pemerintah meminta kepolisian menelusuri asal beras, jalur distribusi, kegiatan pengemasan, serta pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari penyalahgunaan program SPHP.

Pada Kamis (29/10/2026), Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, mengumumkan bahwa dari sepuluh pejabat yang dievaluasi, delapan dicopot dari jabatannya dan dua lainnya mendapat surat peringatan. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan kepada media, enam pejabat yang dinonaktifkan berasal dari lingkungan Perum Bulog dan dua lainnya berasal dari Bapanas.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan bahwa penonaktifan pejabat Bulog merupakan langkah administratif untuk menjaga objektivitas pemeriksaan. Pejabat yang dinonaktifkan belum terbukti melakukan tindak pidana dan berhak memperoleh pemulihan hak sesuai ketentuan apabila tidak terbukti terlibat.

Dalam perkembangan penyelidikan terhadap pihak swasta, pemerintah juga melaporkan bahwa sembilan orang telah diproses hukum, dengan satu orang di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka merupakan tahapan proses pidana dan tidak berarti seseorang telah dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang, Safrizal, menegaskan pentingnya memastikan kebijakan pangan pemerintah benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.

Menurut Safrizal, program beras subsidi harus dilaksanakan secara bertanggung jawab karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar rakyat.

“Program pangan bersubsidi merupakan instrumen negara untuk membantu masyarakat menghadapi tekanan harga kebutuhan pokok. Pemerintah harus memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada konsumen sesuai tujuan. Jangan sampai anggaran dan kebijakan yang dibuat untuk melindungi rakyat justru dimanfaatkan melalui penyimpangan distribusi,” tegas Safrizal.

Safrizal menilai persoalan dugaan penyalahgunaan beras SPHP tidak boleh dipandang hanya sebagai masalah perdagangan antara penjual dan pembeli. Beras merupakan kebutuhan pokok yang berpengaruh besar terhadap pengeluaran rumah tangga, terutama masyarakat berpenghasilan rendah.

Ketika pemerintah mengalokasikan dukungan untuk menjaga pasokan dan harga beras, masyarakat seharusnya memperoleh manfaat melalui ketersediaan barang dan harga yang sesuai dengan ketentuan. Apabila terjadi penyimpangan dalam distribusi, tujuan kebijakan tersebut berpotensi tidak tercapai.

Safrizal juga menilai pemerintah tidak cukup hanya mengambil tindakan setelah dugaan pelanggaran ditemukan. Kelemahan pengawasan yang memungkinkan terjadinya dugaan pengalihan beras subsidi perlu diidentifikasi dan diperbaiki.

“Pemerintah perlu mengevaluasi seluruh mata rantai distribusi, termasuk pengawasan gudang, pengangkutan, pengemasan, dan pemasaran. Jika ditemukan pelanggaran yang terbukti, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas. Namun, pemeriksaan tetap harus objektif dan tidak boleh menghakimi pihak tertentu sebelum pembuktian selesai,” jelas Safrizal.

DPN ETH berpandangan bahwa ketegasan hukum harus berjalan seiring dengan perlindungan hak seluruh pihak yang sedang diperiksa. Aparat penegak hukum perlu membedakan kelalaian administratif, pelanggaran ketentuan perdagangan, dan perbuatan pidana berdasarkan unsur hukum serta alat bukti yang sah.

Dugaan penyalahgunaan beras SPHP juga menunjukkan pentingnya pengendalian distribusi pangan pemerintah. Program SPHP dirancang untuk membantu menjaga stabilitas pasokan dan harga beras, sehingga pelaksanaannya membutuhkan mekanisme pengawasan yang berjalan sejak awal.

Pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi perlu disertai pemeriksaan fisik barang, pencocokan volume beras yang diterima dan dipasarkan, serta evaluasi terhadap kepatuhan mitra penyalur.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang, Ganda Satria Dharma, menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pangan pemerintah.

Menurut Ganda, sistem distribusi beras pemerintah harus mempunyai mekanisme pencatatan yang memungkinkan setiap perpindahan barang diperiksa.

“Pemerintah harus memperkuat sistem ketertelusuran beras subsidi. Setiap pengeluaran stok, perpindahan barang, tujuan distribusi, dan penjualan perlu mempunyai pencatatan yang dapat diperiksa. Pengawasan tidak boleh hanya dilakukan setelah muncul laporan dugaan penyimpangan,” tegas Ganda Satria Dharma.

Ganda menilai penguatan tata kelola dapat dilakukan melalui pencatatan digital, pemeriksaan fisik stok secara berkala, serta pengawasan terhadap mitra distribusi. Pemerintah juga perlu melakukan pemeriksaan silang antara data pengiriman, stok gudang, penerimaan barang, dan penjualan kepada masyarakat untuk mencegah ketidaksesuaian antara laporan administrasi dan kondisi barang yang sebenarnya.

Selain distribusi, Ganda menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pengemasan dan informasi produk yang diterima konsumen. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang benar mengenai asal, klasifikasi mutu, dan harga beras yang dibeli.

“Informasi mengenai asal beras, klasifikasi mutu, dan harga harus dapat diuji. Jika terdapat dugaan pengemasan ulang yang melanggar ketentuan, pemeriksaan barang, dokumen, dan jalur distribusinya harus dilakukan secara menyeluruh,” jelas Ganda.

DPN ETH menilai pengawasan terhadap kemasan dan mutu tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif semata. Informasi yang tidak sesuai mengenai klasifikasi mutu atau asal produk dapat menyebabkan konsumen mengambil keputusan pembelian berdasarkan keterangan yang keliru. Karena itu, pemeriksaan harus mengacu pada kondisi barang, dokumen pendukung, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam perspektif hukum, dugaan pengemasan ulang dan pemasaran beras dengan keterangan yang tidak sesuai berpotensi berkaitan dengan sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur ketentuan mengenai label dan informasi pangan, termasuk Pasal 96, Pasal 97, dan Pasal 100. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur serta memuat larangan memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Penerapan ketentuan tersebut terhadap pihak tertentu harus didasarkan pada pemenuhan unsur hukum dan alat bukti. Pemeriksaan juga perlu memperhatikan ketentuan khusus mengenai distribusi beras SPHP yang berlaku.

Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat, DPN Elang Tiga Hambalang mendorong enam langkah perbaikan dalam tata kelola beras subsidi.

Pertama, melakukan audit menyeluruh terhadap rantai distribusi beras SPHP, mulai dari pengeluaran stok, pengiriman, penerimaan barang, hingga penjualan kepada konsumen.

Kedua, memperkuat pengawasan terhadap mitra penyalur agar seluruh kegiatan distribusi, pencatatan barang, pengemasan, dan penetapan harga sesuai dengan ketentuan.

Ketiga, membangun sistem ketertelusuran distribusi berbasis teknologi agar asal dan perpindahan barang lebih mudah diperiksa.

Keempat, memperketat pemeriksaan mutu dan label beras untuk memastikan informasi pada kemasan tidak menyesatkan konsumen.

Kelima, memperkuat pengawasan internal serta pertanggungjawaban pejabat dengan tetap menghormati prosedur pemeriksaan dan hak kepegawaian.

Keenam, menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara terbuka sesuai batas informasi yang dapat dipublikasikan, tanpa mengganggu proses hukum.

DPN ETH menilai langkah-langkah tersebut perlu dijalankan secara terkoordinasi oleh Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, aparat penegak hukum, serta instansi pengawasan yang berwenang.

Persoalan beras subsidi juga berkaitan dengan upaya membangun ketahanan pangan nasional. Pemerintah mempunyai tanggung jawab menjaga keberlanjutan produksi pangan dan memastikan konsumen memperoleh bahan pokok dengan harga yang wajar.

Petani membutuhkan kepastian harga dan dukungan produksi, sedangkan masyarakat membutuhkan pasokan pangan yang tersedia, bermutu, dan terjangkau. Kedua kepentingan tersebut harus berjalan bersama melalui tata kelola pangan yang transparan dan bertanggung jawab.

DPN ETH berpandangan bahwa penyimpangan distribusi yang terbukti harus ditindaklanjuti agar tidak mengurangi efektivitas kebijakan pemerintah dan merusak kepercayaan masyarakat.

Pengawasan distribusi harus diperkuat agar beras pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat sesuai tujuan program. Penegakan hukum juga harus dilaksanakan secara tegas, objektif, dan berkeadilan, tanpa mendahului proses pembuktian maupun mengabaikan hak pihak yang sedang diperiksa.

Negara harus memastikan masyarakat memperoleh manfaat nyata dari kebijakan pangan yang didukung oleh sumber daya publik. Keberhasilan program SPHP tidak cukup diukur dari jumlah beras yang disalurkan, tetapi juga dari ketersediaan beras di pasar, kesesuaian harga, kualitas produk, serta manfaat yang dirasakan masyarakat.

Ketahanan pangan nasional harus dibangun melalui produksi yang kuat, distribusi yang transparan, pengawasan yang efektif, dan penegakan hukum yang berkeadilan.

DPN Elang Tiga Hambalang menegaskan bahwa subsidi pangan harus benar-benar dirasakan rakyat. Pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan untuk mencegah penyimpangan, sementara setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa secara objektif dan ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku.

Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang

Safrizal
Ketua Umum

Ganda Satria Dharma
Sekretaris Jenderal

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
Kamis, 29 Oktober 2026

Mengawal Kebijakan, Menegakkan Keadilan, dan Memperjuangkan Kepentingan Rakyat Indonesia.

Redaksi: Elang Tiga Global News
Editor: Bambang