Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Pemerintah resmi memperbarui tata cara pengawasan ketenagakerjaan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2026, yang diundangkan pada 12 Oktober 2026.

Regulasi ini memperkuat mekanisme pengujian norma kerja, termasuk untuk menetapkan kekurangan hak pekerja seperti upah lembur, upah minimum, serta manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dan penyakit akibat kerja.

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang menilai perubahan tersebut harus menjadi instrumen nyata agar pekerja tidak bertahun-tahun menunggu pemenuhan hak yang sebenarnya dapat dihitung dan diverifikasi.

Peraturan tersebut merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.

JDIH Kementerian Ketenagakerjaan mencatat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2026 ditetapkan pada 8 Oktober dan diundangkan pada 12 Oktober 2026, dengan status berlaku.

PENGAWAS DIBERI MEKANISME MENENTUKAN KEKURANGAN HAK

Materi pokok regulasi terbaru mencakup mekanisme pengujian penerapan norma kerja untuk menetapkan kekurangan hak pekerja, prosedur verifikasi serta pengujian kembali oleh Pengawas Ketenagakerjaan di tingkat provinsi maupun Kementerian, hingga tata cara penerbitan surat keterangan, berita acara, dan penetapan ulang hasil pengawasan.

Bagi Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang, ketentuan tersebut penting karena banyak persoalan ketenagakerjaan sebenarnya memiliki unsur yang dapat dihitung secara objektif.

Misalnya, berapa jam lembur yang telah dilakukan, berapa upah yang seharusnya dibayarkan berdasarkan ketentuan, berapa kekurangan terhadap upah minimum, atau bagaimana manfaat perlindungan kecelakaan kerja seharusnya diberikan.

Organisasi berpandangan bahwa apabila fakta dan dokumen telah tersedia, proses pengawasan seharusnya mampu memberikan kepastian lebih cepat.

Hak pekerja tidak seharusnya menjadi persoalan yang terus-menerus menggantung ketika angka kekurangannya sebenarnya dapat diperiksa.

UPAH MINIMUM DAN LEMBUR MENYANGKUT NAFKAH KELUARGA

Serikat Buruh ETH mengingatkan bahwa kekurangan pembayaran upah bukan hanya persoalan administrasi perusahaan.

Bagi pekerja berpenghasilan rendah, kekurangan beberapa ratus ribu rupiah dapat berdampak langsung terhadap kebutuhan pangan, transportasi, pendidikan anak, biaya tempat tinggal, dan kesehatan keluarga.

Karena itu, organisasi menilai pengawasan terhadap upah minimum dan lembur harus ditempatkan sebagai bagian dari perlindungan kesejahteraan pekerja.

Namun, Serikat Buruh ETH juga menekankan pentingnya pemeriksaan yang objektif. Tidak setiap pengaduan otomatis membuktikan adanya pelanggaran.

Pengawas perlu memeriksa perjanjian kerja, daftar hadir, slip gaji, catatan waktu kerja, struktur upah, bukti pembayaran, serta dokumen lain yang relevan sebelum mengambil kesimpulan sesuai kewenangannya.

MEKANISME VERIFIKASI PENTING UNTUK PEKERJA DAN PENGUSAHA

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan terbaru juga mengatur prosedur verifikasi dan pengujian kembali, baik melalui pengawas di tingkat provinsi maupun Kementerian.

Menurut Serikat Buruh ETH, mekanisme tersebut penting untuk menjaga dua kepentingan sekaligus.

Pekerja membutuhkan jalur koreksi apabila merasa hasil pemeriksaan belum mencerminkan haknya. Di sisi lain, perusahaan juga harus memperoleh kesempatan memberikan data dan penjelasan ketika terdapat perbedaan perhitungan.

Dengan sistem seperti itu, pengawasan dapat menjadi instrumen penegakan hukum yang kuat tanpa menghilangkan prinsip pemeriksaan yang adil.

Organisasi juga mengingatkan bahwa hasil administrasi pengawasan tidak selalu menghapus kemungkinan penggunaan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila masih terdapat sengketa hukum antara pekerja dan perusahaan.

JKK DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA JUGA MASUK PENGUJIAN

Hal penting lainnya adalah masuknya manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dan penyakit akibat kerja dalam ruang pengujian penerapan norma kerja yang disebutkan dalam materi pokok Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2026.

Serikat Buruh ETH menilai aspek ini sangat penting karena kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat menimbulkan beban ekonomi jauh lebih besar daripada sekadar hilangnya penghasilan harian.

Pekerja yang mengalami kecelakaan memerlukan pelayanan medis, pemulihan, dan kepastian perlindungan. Pada kondisi tertentu, keluarga juga dapat terkena dampak ketika pekerja tidak dapat kembali bekerja untuk sementara atau secara permanen.

Karena itu, perusahaan perlu memastikan seluruh kewajiban perlindungan dilaksanakan sejak pekerja mulai bekerja, bukan setelah risiko terjadi.

LIMA USULAN SERIKAT BURUH DAN PEKERJA ELANG TIGA HAMBALANG

Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial yang kritis, independen, dan konstruktif, Serikat Buruh ETH menyampaikan lima usulan.

1. Tetapkan standar waktu penyelesaian pemeriksaan

Kementerian Ketenagakerjaan perlu memastikan pengaduan mengenai upah minimum, lembur, dan hak lain mempunyai tahapan serta target waktu yang jelas agar pekerja tidak menunggu tanpa kepastian.

2. Buat hasil perhitungan mudah dipahami pekerja dan perusahaan

Apabila ditemukan kekurangan hak, dasar perhitungan, periode, komponen upah, dan nilai kekurangan harus dijelaskan secara transparan.

3. Digitalisasikan bukti hubungan kerja

Perusahaan perlu didorong menyimpan data waktu kerja, pembayaran upah, kepesertaan jaminan sosial, serta dokumen hubungan kerja secara tertib agar pemeriksaan dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat.

4. Lindungi pekerja yang menggunakan hak pengaduan

Pekerja yang menyampaikan laporan dengan iktikad baik tidak semestinya mendapat intimidasi atau tindakan balasan hanya karena meminta haknya diperiksa melalui saluran resmi.

5. Publikasikan statistik hasil pengawasan secara berkala

Kementerian Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah perlu membuka data agregat mengenai jumlah pemeriksaan, pelanggaran yang ditemukan, nilai kekurangan hak yang berhasil dipulihkan, dan waktu rata-rata penyelesaian, dengan tetap melindungi data pribadi serta informasi yang secara hukum bersifat rahasia.

PENGUSAHA PATUH JUGA HARUS DILINDUNGI

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang menegaskan bahwa pengawasan yang kuat tidak identik dengan sikap antipengusaha.

Perusahaan yang membayar upah, lembur, jaminan sosial, dan hak pekerja sesuai ketentuan justru membutuhkan sistem pengawasan yang efektif.

Tanpa penegakan aturan, perusahaan patuh dapat menghadapi persaingan tidak sehat dari pelaku usaha yang menurunkan biaya dengan mengabaikan kewajiban kepada pekerja.

Karena itu, organisasi memandang kepatuhan ketenagakerjaan sebagai bagian dari terciptanya iklim usaha yang sehat.

SERIKAT BURUH ETH: PENGAWASAN HARUS BERUJUNG PADA PEMULIHAN HAK

Bagi Serikat Buruh ETH, ukuran keberhasilan regulasi baru bukan banyaknya surat pemeriksaan yang diterbitkan.

Yang lebih penting adalah berapa pekerja yang haknya berhasil dipulihkan, berapa perusahaan memperbaiki kepatuhan, serta apakah pelanggaran yang sama dapat dicegah agar tidak berulang.

“Kalau kekurangan upah lembur atau upah minimum sudah dapat dibuktikan dan dihitung, pekerja membutuhkan kepastian kapan hak itu dibayarkan. Pengawasan jangan berhenti pada administrasi. Tujuan akhirnya harus pemulihan hak, kepatuhan perusahaan, dan hubungan industrial yang semakin sehat.”

Pernyataan tersebut merupakan sikap Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang.

Organisasi juga mendorong pekerja menyimpan bukti-bukti hubungan kerja seperti kontrak, slip gaji, absensi, jadwal kerja, bukti transfer, serta komunikasi mengenai lembur.

Apabila ditemukan dugaan pelanggaran, pekerja dapat menggunakan jalur resmi melalui pengawas ketenagakerjaan, serikat pekerja, dan mekanisme penyelesaian perselisihan sesuai ketentuan hukum.

JANGAN BIARKAN HAK BURUH HANYA MENJADI ANGKA DI BERKAS PEMERIKSAAN

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang mengajak Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah provinsi, pengawas ketenagakerjaan, dunia usaha, serta seluruh organisasi pekerja menjadikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2026 sebagai momentum memperbaiki kualitas penegakan hukum ketenagakerjaan.

Pekerja membutuhkan kepastian hak. Pengusaha membutuhkan kepastian aturan. Negara berkewajiban menghadirkan proses pengawasan yang objektif, cepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penguatan pengawasan tidak seharusnya menghasilkan semakin banyak konflik. Sebaliknya, apabila berjalan baik, pengawasan justru dapat mencegah sengketa dengan memastikan kewajiban diketahui dan dipenuhi sejak awal.

Serikat Buruh ETH menegaskan: hak pekerja jangan hanya ditemukan dalam pemeriksaan—hak tersebut harus benar-benar sampai kepada pekerja dan keluarganya.

SERIKAT BURUH DAN PEKERJA ELANG TIGA HAMBALANG

BERSATU • BERJUANG • BERMARTABAT