Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang

Ketua Umum: Okky A., J.SH., MH.

Lokasi Penerbitan: Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT – Rabu, 4 November 2026, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaporkan telah menyelesaikan 3.018 kasus pertanahan selama dua tahun terakhir sebagai bagian dari upaya memberikan kepastian hukum dan melindungi hak masyarakat atas tanah.

Informasi tersebut disampaikan Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Iljas Tedjo Prijono, dalam keterangannya pada 21 Oktober 2026 dan dipublikasikan secara resmi pada 22 Oktober 2026.

Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, terdapat 5.652 kasus pertanahan yang tercatat sepanjang periode 2024–2025.

Penyelesaian sengketa tanah menjadi perhatian penting karena menyangkut hak kepemilikan, kepastian batas tanah, keabsahan dokumen, serta perlindungan masyarakat dari dugaan pemalsuan dan penyalahgunaan administrasi pertanahan.

Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang menilai bahwa penyelesaian ribuan kasus tersebut merupakan perkembangan yang perlu diapresiasi, tetapi pemerintah tetap harus memastikan bahwa setiap penyelesaian dilaksanakan secara transparan, adil, dan berdasarkan bukti hukum.

Organisasi menekankan bahwa warga yang memiliki tanah secara sah harus memperoleh perlindungan dari tindakan penyerobotan, intimidasi, pemalsuan dokumen, dan praktik mafia tanah.

1. Peristiwa yang terjadi

Kementerian ATR/BPN mengumumkan penyelesaian 3.018 kasus pertanahan selama dua tahun terakhir.

Kasus pertanahan dapat berkaitan dengan perselisihan penguasaan tanah, tumpang tindih bidang tanah, persoalan sertifikat, perbedaan data administrasi, dan konflik antara pihak yang mengklaim hak atas bidang tanah yang sama.

Penanganan kasus dilakukan melalui mekanisme sesuai kewenangan Kementerian ATR/BPN dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain menangani sengketa, pemerintah terus meningkatkan kualitas administrasi pertanahan, termasuk pemeriksaan data fisik dan data yuridis bidang tanah.

Langkah tersebut diperlukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan pencatatan, ketidaksesuaian batas tanah, serta penerbitan dokumen yang bermasalah.

LBH Elang Tiga Hambalang menilai bahwa penyelesaian kasus harus memperhatikan hak semua pihak dan tidak boleh hanya mengejar pencapaian angka administratif.

2. Pihak yang terlibat

Pihak yang berkaitan dengan penanganan sengketa pertanahan meliputi Kementerian ATR/BPN, kantor wilayah BPN, kantor pertanahan kabupaten dan kota, masyarakat pemegang hak atas tanah, serta pihak lain yang memiliki kepentingan hukum terhadap objek sengketa.

Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono, menyampaikan perkembangan penanganan kasus pertanahan.

Aparat penegak hukum dapat terlibat apabila ditemukan dugaan tindak pidana, seperti pemalsuan dokumen, penipuan, atau perbuatan melawan hukum lain yang termasuk kewenangannya.

Pengadilan juga memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa sesuai jenis perkara dan hukum acara yang berlaku.

LBH Elang Tiga Hambalang memberikan pandangan mengenai pentingnya perlindungan hak masyarakat dan kepastian hukum.

3. Waktu kejadian

Data kasus yang disampaikan Kementerian ATR/BPN mencakup periode 2024–2025.

Pada 21 Oktober 2026, Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan memberikan keterangan mengenai penyelesaian kasus.

Pada 22 Oktober 2026, Kementerian ATR/BPN memublikasikan informasi tersebut melalui situs resminya.

Berita dan analisis hukum LBH Elang Tiga Hambalang diterbitkan pada Rabu, 4 November 2026.

Angka 3.018 kasus merupakan capaian yang diumumkan pemerintah pada Oktober 2026, bukan jumlah penyelesaian baru pada tanggal penerbitan berita ini.

4. Tempat kejadian

Keterangan resmi Kementerian ATR/BPN disampaikan di Jakarta.

Penanganan sengketa dan konflik pertanahan berlangsung di berbagai wilayah Indonesia sesuai lokasi tanah dan kewenangan instansi terkait.

Persoalan tersebut juga relevan bagi masyarakat Jawa Barat, termasuk Kabupaten Bogor, yang membutuhkan kepastian mengenai hak kepemilikan, batas bidang tanah, dan keabsahan dokumen pertanahan.

Pemberitaan diterbitkan dari Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

5. Alasan persoalan ini penting

Tanah memiliki nilai ekonomi dan sosial yang sangat besar bagi masyarakat.

Bagi sebagian keluarga, tanah merupakan tempat tinggal, sumber penghidupan, lahan usaha, atau warisan yang akan diteruskan kepada generasi berikutnya.

Sengketa tanah dapat menimbulkan kerugian keuangan, konflik keluarga, gangguan usaha, bahkan ancaman terhadap keselamatan apabila tidak ditangani dengan baik.

Permasalahan dapat menjadi semakin rumit ketika terdapat dokumen yang berbeda, batas bidang tanah yang tidak sesuai, atau dugaan penerbitan sertifikat atas objek yang sama.

Sertifikat tanah merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum.

Namun, sertifikat bukan berarti tidak dapat dipersoalkan apabila terdapat bukti dan dasar hukum yang sah untuk menguji penerbitan atau keabsahannya.

Karena itu, pemeriksaan dokumen dan penyelesaian sengketa harus dilakukan secara cermat dengan menghormati hak semua pihak.

6. Pelaksanaan dan tindak lanjut

Kementerian ATR/BPN menangani sengketa, konflik, dan perkara pertanahan melalui mekanisme administrasi serta koordinasi dengan instansi terkait.

Pemeriksaan dapat meliputi riwayat penguasaan tanah, dokumen kepemilikan, data pendaftaran, peta bidang, batas tanah, dan keterangan para pihak.

Dalam perkara yang memenuhi persyaratan, mediasi dapat ditempuh untuk mencari penyelesaian berdasarkan kesepakatan.

Apabila tidak tercapai penyelesaian, para pihak dapat menggunakan upaya hukum yang tersedia sesuai sifat sengketanya.

Kementerian ATR/BPN juga mengimbau masyarakat yang menemukan indikasi penyerobotan atau praktik mafia tanah agar melapor dengan menyertakan bukti konkret.

PANDANGAN HUKUM LBH ELANG TIGA HAMBALANG

LBH Elang Tiga Hambalang memandang bahwa kepastian hukum pertanahan merupakan bagian penting dari perlindungan hak masyarakat.

Organisasi menilai bahwa penanganan sengketa tidak boleh hanya berfokus pada kelengkapan administrasi, tetapi juga harus memperhatikan fakta penguasaan, riwayat hak, dan keabsahan dokumen.

Pemeriksaan terhadap dugaan sertifikat tumpang tindih perlu dilakukan secara objektif.

Tidak setiap perbedaan klaim kepemilikan otomatis merupakan tindak pidana atau praktik mafia tanah.

Dugaan pemalsuan, penipuan, atau keterlibatan jaringan mafia tanah harus dibuktikan melalui proses hukum.

LBH Elang Tiga Hambalang juga menekankan bahwa masyarakat tidak boleh mengalami intimidasi atau pengusiran sewenang-wenang hanya karena terdapat pihak lain yang mengajukan klaim atas tanah.

Penyelesaian harus dilaksanakan melalui prosedur yang sah dan menghormati hak para pihak.

SARAN DAN MASUKAN LBH ELANG TIGA HAMBALANG

Pertama, Kementerian ATR/BPN perlu meningkatkan ketelitian pemeriksaan dokumen dan batas bidang tanah sebelum menerbitkan sertifikat.

Kedua, kantor pertanahan perlu menyediakan informasi prosedur pengaduan sengketa yang mudah dipahami masyarakat.

Ketiga, pemerintah perlu meningkatkan keterbukaan informasi mengenai tahapan penanganan sengketa dengan tetap melindungi data pribadi dan informasi yang dikecualikan.

Keempat, pemeriksaan dugaan sertifikat tumpang tindih harus melibatkan penelitian data fisik dan yuridis secara menyeluruh.

Kelima, aparat penegak hukum perlu menindaklanjuti dugaan pemalsuan dokumen atau penipuan pertanahan berdasarkan bukti yang cukup.

Keenam, pemerintah perlu memperkuat pengawasan internal terhadap petugas yang menangani pendaftaran dan perubahan data pertanahan.

Ketujuh, masyarakat perlu diberikan pendidikan hukum mengenai pentingnya menjaga sertifikat, akta, dokumen waris, dan bukti transaksi tanah.

Kedelapan, mediasi pertanahan harus dilaksanakan secara sukarela, tidak diskriminatif, dan tanpa tekanan terhadap pihak yang lebih lemah.

Kesembilan, pemerintah perlu memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang menghadapi sengketa tanah.

Kesepuluh, Kementerian ATR/BPN perlu mengevaluasi hasil penyelesaian kasus agar keputusan administratif benar-benar memberikan kepastian hukum dan tidak menimbulkan konflik baru.

PANDANGAN DAN SARAN KETUA UMUM LBH ELANG TIGA HAMBALANG

Dalam kerangka pandangan hukum organisasi yang dipimpin Ketua Umum Okky A., J.SH., MH., LBH Elang Tiga Hambalang menekankan bahwa hak masyarakat atas tanah harus dilindungi berdasarkan hukum dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Organisasi memandang bahwa penyelesaian sengketa tanah memerlukan integritas aparatur, transparansi administrasi, dan pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan.

Pemerintah diharapkan tidak membiarkan masyarakat menghadapi proses yang berlarut-larut tanpa kejelasan.

LBH Elang Tiga Hambalang menyarankan agar Kementerian ATR/BPN memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan lembaga bantuan hukum untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Organisasi juga menekankan pentingnya penindakan terhadap praktik mafia tanah apabila ditemukan bukti tindak pidana.

Pandangan tersebut merupakan rumusan rekomendasi hukum organisasi dalam naskah pemberitaan ini, bukan kutipan langsung Ketua Umum yang telah diverifikasi.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) mengenai kepastian hukum yang adil.

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (4) mengenai hak milik pribadi dan perlindungan dari pengambilalihan secara sewenang-wenang.

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah beserta perubahan yang berlaku.

5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

LANGKAH BAGI MASYARAKAT YANG MENGHADAPI SENGKETA TANAH

Masyarakat yang menghadapi sengketa tanah disarankan mengumpulkan dan menyimpan dokumen yang berkaitan dengan objek sengketa.

Dokumen dapat berupa sertifikat, akta jual beli, surat waris, dokumen riwayat tanah, bukti pembayaran, serta dokumen lain yang relevan.

Masyarakat perlu memeriksa kesesuaian identitas pemegang hak, letak, luas, dan batas tanah melalui mekanisme resmi.

Apabila terdapat dugaan kesalahan administrasi atau tumpang tindih bidang tanah, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada kantor pertanahan yang berwenang.

Apabila terdapat dugaan pemalsuan dokumen, penipuan, atau ancaman, masyarakat dapat melaporkannya kepada aparat penegak hukum dengan bukti yang tersedia.

Masyarakat juga dapat memperoleh konsultasi dari advokat atau lembaga bantuan hukum.

Informasi resmi Kementerian ATR/BPN tersedia melalui:

https://www.atrbpn.go.id/

Masyarakat sebaiknya menghindari penggunaan dokumen palsu, penyerahan uang tanpa dasar resmi, atau tindakan sepihak terhadap tanah yang masih menjadi objek sengketa.

Penyelesaian 3.018 kasus pertanahan yang diumumkan Kementerian ATR/BPN menunjukkan adanya upaya pemerintah menangani sengketa dan konflik tanah.

Namun, perlindungan hak masyarakat membutuhkan pengawasan yang berkelanjutan.

LBH Elang Tiga Hambalang mengajak pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi bantuan hukum, dan masyarakat untuk memperkuat transparansi serta kepastian hukum dalam pelayanan pertanahan.

Tanah merupakan bagian penting dari kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, setiap sengketa harus ditangani berdasarkan hukum, bukti, dan prinsip keadilan.

SUMBER BERITA

1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Judul: Lindungi Hak Masyarakat, Kementerian ATR/BPN Selesaikan 3.018 Kasus Pertanahan.

Tanggal publikasi: 22 Oktober 2026.

https://www.atrbpn.go.id/berita/lindungi-hak-masyarakat-kementerian-atrbpn-selesaikan-3018-kasus-pertanahan

2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Judul: Berantas Mafia Tanah, Ini Cara Melapor ke Kementerian ATR/BPN.

Tanggal publikasi: 22 Mei 2026.

https://www.atrbpn.go.id/berita/berantas-mafia-tanah-ini-cara-melapor-ke-kementerian-atrbpn

3. Kantor Pertanahan Kota Malang, Kementerian ATR/BPN.

Judul: Kantah Kota Malang Gelar Perkara Pembatalan SHM Oro-Oro Dowo demi Kepastian Hukum.

Tanggal publikasi: 13 Juli 2026.

https://kot-malang.atrbpn.go.id/berita/kantah-kota-malang-gelar-perkara-pembatalan-shm-oro-oro-dowo-demi-kepastian-hukum

PENERBIT

Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang

Ketua Umum:
Okky A., J.SH., MH.

Alamat:
Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Redaksi: elang tiga Justice news
Editor: rapi