Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang

Ketua Umum: Okky A., J.SH., MH.

Lokasi penerbitan: Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT – Rabu, 4 November 2026, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjelaskan perkembangan pengaturan reforma agraria yang membuka mekanisme pemulihan hak masyarakat dalam penyelesaian konflik pertanahan, termasuk konflik yang melibatkan tanah yang tercatat sebagai aset negara atau badan usaha milik negara.

Dalam keterangan resmi yang diterbitkan pada 27 Oktober 2026, Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Embun Sari, menjelaskan bahwa pemulihan hak dapat dilakukan apabila masyarakat mampu membuktikan hak atas tanah yang menjadi objek konflik.

Persoalan tersebut memiliki arti penting karena konflik pertanahan di Indonesia tidak selalu terjadi antara sesama warga. Sebagian konflik melibatkan masyarakat dengan instansi pemerintah, pengelola aset negara, perusahaan negara, atau pihak lain yang memiliki klaim atas bidang tanah yang sama.

LBH Elang Tiga Hambalang menilai bahwa penguatan mekanisme pemulihan hak harus menjadi langkah nyata untuk memastikan masyarakat yang memiliki dasar hak yang sah tidak kehilangan tanahnya akibat kekeliruan administrasi, pencatatan aset, atau sengketa yang berkepanjangan.

1. Peristiwa yang terjadi

Kementerian ATR/BPN menjelaskan mekanisme pemulihan hak atas tanah masyarakat dalam kerangka pengaturan reforma agraria.

Mekanisme tersebut dimaksudkan untuk mengatasi kebuntuan penyelesaian konflik pertanahan, terutama ketika tanah yang diklaim masyarakat juga tercatat sebagai barang milik negara, barang milik daerah, atau aset badan usaha milik negara maupun daerah.

Dalam penjelasannya, Dirjen Penataan Agraria Embun Sari menyampaikan bahwa pemulihan hak hanya dapat diterapkan terhadap masyarakat yang dapat membuktikan haknya melalui pemeriksaan.

Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kesalahan pencatatan aset, mekanisme pemulihan diharapkan memungkinkan koreksi sesuai ketentuan hukum.

Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat koordinasi antarlembaga yang memiliki kewenangan dalam urusan pertanahan dan pengelolaan aset.

2. Pihak yang terlibat

Pihak yang berkaitan dengan persoalan ini meliputi Kementerian ATR/BPN, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola barang milik negara dan daerah, badan usaha milik negara maupun daerah, serta masyarakat yang memiliki klaim hak atas tanah.

Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Embun Sari, memberikan penjelasan mengenai kebutuhan mekanisme pemulihan hak dalam penyelesaian konflik agraria.

Masyarakat yang telah menguasai atau memanfaatkan tanah berdasarkan riwayat dan bukti yang sah merupakan pihak yang berkepentingan langsung terhadap kepastian hukum.

LBH Elang Tiga Hambalang menyampaikan pandangan dan rekomendasi mengenai perlindungan hak masyarakat serta pencegahan penyalahgunaan kewenangan dalam penyelesaian konflik pertanahan.

3. Waktu kejadian

Pada 24 September 2026, Kementerian ATR/BPN menjelaskan rancangan pengaturan reforma agraria sebagai upaya mengatasi kebuntuan penyelesaian konflik lintas sektor.

Penjelasan tersebut dipublikasikan pada 1 Oktober 2026.

Pada 23 Oktober 2026, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan membahas pentingnya pengaturan reforma agraria dalam forum diskusi publik Ombudsman RI.

Pada 26 Oktober 2026, Dirjen Penataan Agraria Embun Sari memberikan keterangan mengenai mekanisme pemulihan hak masyarakat.

Keterangan tersebut dipublikasikan Kementerian ATR/BPN pada 27 Oktober 2026.

Berita dan analisis hukum LBH Elang Tiga Hambalang diterbitkan pada Rabu, 4 November 2026.

4. Tempat kejadian

Penjelasan kebijakan disampaikan Kementerian ATR/BPN di Jakarta.

Persoalan konflik agraria yang menjadi perhatian memiliki cakupan nasional, termasuk wilayah yang tanahnya tercatat sebagai aset pemerintah atau badan usaha negara.

Pemberitaan diterbitkan dari Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

5. Alasan persoalan ini penting

Tanah merupakan sumber kehidupan, tempat tinggal, sarana usaha, dan aset ekonomi masyarakat.

Ketidakjelasan status tanah dapat menimbulkan konflik berkepanjangan, menghambat kegiatan ekonomi, dan meningkatkan risiko hilangnya penguasaan tanah oleh pihak yang sebenarnya memiliki dasar hak yang sah.

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika terdapat perbedaan antara riwayat penguasaan masyarakat dan pencatatan tanah sebagai aset negara.

Dalam keadaan tersebut, penyelesaian konflik memerlukan pemeriksaan dokumen, riwayat penguasaan, batas bidang tanah, status hukum aset, serta kewenangan instansi yang terlibat.

Pemulihan hak tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan pengakuan sepihak.

Setiap klaim harus diperiksa secara objektif agar hak masyarakat terlindungi tanpa mengabaikan hak pihak lain dan kepentingan negara yang sah.

6. Pelaksanaan dan tindak lanjut

Penyelesaian konflik agraria perlu dilaksanakan melalui pemeriksaan data fisik dan data yuridis pertanahan.

Dokumen yang relevan dapat mencakup sertifikat, alas hak, akta peralihan, surat ukur, riwayat penguasaan, dokumen administrasi desa, serta bukti lain yang diakui menurut hukum.

Instansi terkait perlu meneliti kesesuaian antara dokumen pertanahan, pencatatan aset, dan keadaan faktual di lapangan.

Apabila ditemukan kekeliruan administrasi, tindakan korektif harus dilakukan oleh lembaga yang berwenang berdasarkan prosedur hukum.

Apabila terdapat dugaan pemalsuan dokumen, penyerobotan, atau tindak pidana pertanahan, penanganannya harus dilakukan oleh aparat penegak hukum berdasarkan bukti.

PANDANGAN HUKUM LBH ELANG TIGA HAMBALANG

LBH Elang Tiga Hambalang memandang bahwa pengaturan pemulihan hak tanah merupakan perkembangan penting dalam upaya memperbaiki penyelesaian konflik agraria.

Namun, organisasi menekankan bahwa mekanisme tersebut harus diterapkan secara transparan, objektif, dan tidak diskriminatif.

Masyarakat yang memiliki bukti hak yang sah harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan dokumen, menjelaskan riwayat penguasaan, dan memperoleh pemeriksaan yang adil.

Sebaliknya, setiap klaim juga harus diuji secara cermat agar mekanisme pemulihan hak tidak dimanfaatkan untuk mengambil tanah milik pihak lain.

LBH Elang Tiga Hambalang menilai bahwa pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan data administratif tanpa memeriksa riwayat penguasaan dan kondisi nyata di lapangan.

Organisasi juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap masyarakat kecil yang menghadapi konflik dengan pihak yang memiliki kemampuan ekonomi atau kelembagaan lebih besar.

SARAN DAN MASUKAN LBH ELANG TIGA HAMBALANG

Pertama, Kementerian ATR/BPN perlu memperkuat pemeriksaan riwayat penguasaan tanah dalam setiap penyelesaian konflik agraria.

Kedua, pemerintah perlu memastikan mekanisme pemulihan hak dapat diakses masyarakat secara transparan dengan persyaratan yang jelas.

Ketiga, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi dalam pemeriksaan tanah yang tercatat sebagai aset negara atau daerah.

Keempat, instansi pengelola aset perlu membuka informasi yang dapat diakses secara sah mengenai dasar pencatatan tanah yang menjadi objek konflik.

Kelima, pemerintah perlu menyediakan mekanisme pengaduan yang aman bagi masyarakat yang menduga adanya kesalahan administrasi atau penyalahgunaan kewenangan.

Keenam, aparat penegak hukum perlu menindaklanjuti dugaan pemalsuan dokumen, penyerobotan tanah, dan tindak pidana pertanahan secara profesional.

Ketujuh, masyarakat yang berhadapan dengan konflik pertanahan perlu memperoleh akses konsultasi dan bantuan hukum sesuai ketentuan.

Kedelapan, pemerintah perlu memastikan penyelesaian konflik tidak dilakukan melalui tindakan intimidatif atau pengosongan tanah yang mengabaikan prosedur hukum.

Kesembilan, setiap keputusan pemulihan hak harus dilengkapi dasar pemeriksaan, dokumentasi, dan mekanisme keberatan sesuai peraturan yang berlaku.

Kesepuluh, pemerintah perlu meningkatkan pendidikan hukum pertanahan agar masyarakat memahami pentingnya menjaga dokumen kepemilikan dan memeriksa status tanah sebelum melakukan transaksi.

PANDANGAN DAN SARAN KETUA UMUM LBH ELANG TIGA HAMBALANG

Dalam kerangka pandangan hukum organisasi yang dipimpin Ketua Umum Okky A., J.SH., MH., LBH Elang Tiga Hambalang menekankan bahwa kepastian hukum pertanahan harus dibangun melalui perlindungan hak yang sah dan pemeriksaan yang berkeadilan.

Pencatatan administratif tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan bukti hak masyarakat tanpa proses pemeriksaan yang memadai.

Di sisi lain, perlindungan masyarakat juga harus dilaksanakan dengan menghormati hak pihak lain serta ketentuan pengelolaan aset negara.

Organisasi menyarankan agar pemerintah mengembangkan sistem penyelesaian konflik agraria yang mudah diakses, terbuka, dan memiliki mekanisme pengawasan.

LBH Elang Tiga Hambalang juga menekankan bahwa penyelesaian konflik tanah seharusnya mengutamakan kepastian hukum dan pencegahan konflik sosial.

Pandangan tersebut merupakan rumusan rekomendasi hukum organisasi dalam naskah pemberitaan ini, bukan kutipan langsung Ketua Umum yang telah diverifikasi.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) mengenai kepastian hukum yang adil.

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (4) mengenai hak milik pribadi.

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah beserta ketentuan perubahan yang berlaku.

5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

6. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Catatan hukum: Pengaturan reforma agraria yang dijelaskan dalam publikasi ATR/BPN Oktober 2026 menjadi konteks perkembangan kebijakan. Penerapan mekanisme pemulihan hak tetap harus merujuk pada naskah peraturan yang telah diundangkan dan ketentuan pelaksanaannya.

LANGKAH BAGI MASYARAKAT YANG MENGHADAPI SENGKETA TANAH

Masyarakat yang menghadapi sengketa tanah disarankan mengumpulkan seluruh dokumen yang berkaitan dengan bidang tanah.

Dokumen tersebut dapat berupa sertifikat, akta jual beli, surat ukur, bukti pembayaran pajak, dokumen waris, surat administrasi desa, serta bukti riwayat penguasaan.

Masyarakat perlu memastikan letak dan batas tanah sesuai dokumen yang dimiliki.

Apabila ditemukan perbedaan data atau dugaan penyalahgunaan hak, masyarakat dapat mengajukan pengaduan kepada Kantor Pertanahan atau Kantor Wilayah BPN setempat.

Kementerian ATR/BPN juga menyediakan kanal pengaduan melalui SP4N-LAPOR!, aplikasi TUNTAS, dan saluran pengaduan resmi lainnya.

Apabila ditemukan dugaan tindak pidana, laporan dapat disampaikan kepada Kepolisian dengan melampirkan bukti yang relevan.

Masyarakat sebaiknya tidak menyerahkan dokumen asli kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan atau dasar hukum yang jelas.

Penguatan mekanisme pemulihan hak dalam pengaturan reforma agraria membuka peluang perbaikan penyelesaian konflik pertanahan di Indonesia.

Namun, efektivitasnya bergantung pada kualitas pemeriksaan, keterbukaan administrasi, koordinasi antarlembaga, dan perlindungan terhadap hak seluruh pihak.

LBH Elang Tiga Hambalang mengajak Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah, instansi pengelola aset, dan aparat penegak hukum untuk meningkatkan pengawasan dan memastikan penyelesaian konflik agraria dilaksanakan secara berkeadilan.

Kepastian hukum atas tanah harus memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat sekaligus menjaga tertib administrasi pertanahan dan kepentingan negara.

SUMBER BERITA

1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Judul: UU Pengaturan Reforma Agraria Buka Jalan Pemulihan Hak Masyarakat dalam Konflik Pertanahan.

Tanggal publikasi: 27 Oktober 2026.

https://www.atrbpn.go.id/berita/uu-pengaturan-reforma-agraria-buka-jalan-pemulihan-hak-masyarakat-dalam-konflik-pertanahan

2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Judul: Jelaskan RUU Pengaturan Reforma Agraria, Dirjen Penataan Agraria: Disiapkan untuk Urai Kebuntuan Hukum Penyelesaian Konflik Agraria.

Tanggal publikasi: 1 Oktober 2026.

https://www.atrbpn.go.id/berita/jelaskan-ruu-pengaturan-reforma-agraria-dirjen-penataan-agraria-disiapkan-untuk-urai-kebuntuan-hukum-penyelesaian-konflik-agraria

3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Judul: Wamen ATR/Waka BPN Bahas Pentingnya UU Pengaturan Reforma Agraria dalam Diskusi Publik Ombudsman RI.

Tanggal publikasi: 23 Oktober 2026.

https://www.atrbpn.go.id/berita/wamen-atrwaka-bpn-bahas-pentingnya-uu-pengaturan-reforma-agraria-dalam-diskusi-publik-ombudsman-ri

4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Judul: Berantas Mafia Tanah, Ini Cara Melapor ke Kementerian ATR/BPN.

Tanggal publikasi: 22 Mei 2026.

https://www.atrbpn.go.id/berita/berantas-mafia-tanah-ini-cara-melapor-ke-kementerian-atrbpn

PENERBIT

Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang

Ketua Umum:
Okky A., J.SH., MH.

Alamat:
Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Redaksi: elang tiga Justice news
Editor: rapi