BOGOR — Sabtu, 29 Agustus 2026* Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang (LBH ETH) menyoroti perkembangan terbaru penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

KPK menggeledah Kantor **Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor** pada Jumat, 28 Agustus 2026. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan penggeledahan dilakukan untuk mencari alat bukti maupun petunjuk yang relevan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Disdik Kabupaten Bogor. ([ANTARA News Kalbar][1])

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah **dokumen terkait pengadaan barang dan jasa**. ([Antara News][2])

### LBH ETH: ANGGARAN PENDIDIKAN MENYANGKUT MASA DEPAN RAKYAT

Ketua Umum LBH Elang Tiga Hambalang **Okky A.J., S.H., M.H.** menilai penyidikan tersebut perlu mendapatkan perhatian publik karena pengadaan di sektor pendidikan berhubungan langsung dengan kualitas pelayanan kepada peserta didik, guru dan masyarakat.

Menurut LBH ETH, setiap rupiah anggaran pendidikan harus digunakan sesuai peruntukan dan dapat dipertanggungjawabkan.

> **“Apabila terdapat dugaan penyimpangan anggaran pendidikan, penegak hukum harus mengusutnya secara profesional dan transparan. Uang pendidikan adalah uang rakyat yang seharusnya kembali kepada kepentingan anak-anak dan pelayanan pendidikan.”**

LBH ETH sekaligus mengingatkan bahwa proses penyidikan tidak boleh berubah menjadi penghakiman terhadap individu atau institusi sebelum terdapat bukti dan proses hukum yang memadai.

### PENYIDIKAN SUDAH BERJALAN, BELUM ADA TERSANGKA

KPK sebelumnya mengungkapkan adanya penyidikan dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Perkara tersebut ditangani menggunakan **surat perintah penyidikan umum**. Hingga perkembangan yang diberitakan pada 29 Agustus 2026, KPK menyatakan **belum menetapkan pihak mana pun sebagai tersangka**. ([ANTARA News Kalbar][1])

Fakta tersebut penting ditegaskan.

Penggeledahan dan penyitaan dokumen merupakan bagian dari proses mencari dan mengumpulkan bukti. Tindakan tersebut **tidak dengan sendirinya membuktikan pejabat atau pegawai tertentu melakukan korupsi**.

LBH ETH meminta asas praduga tak bersalah tetap dihormati sembari memberikan ruang kepada KPK menjalankan penyidikan secara independen.

### BAPPENDA DAN BKPSDM JUGA TELAH DIGELEDAH

Penyidikan KPK tidak hanya menyentuh Dinas Pendidikan.

Pada **27 Agustus 2026**, KPK sebelumnya melakukan penggeledahan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor. Sehari kemudian penyidik bergerak ke Dinas Pendidikan. ([ANTARA News Kalbar][1])

LBH ETH menilai rangkaian tersebut harus dibaca secara hati-hati berdasarkan keterangan resmi KPK.

Masyarakat sebaiknya tidak menghubungkan pejabat atau pihak tertentu dengan tindak pidana hanya karena kantor tempat mereka bekerja menjadi lokasi penggeledahan.

### KPK SEBELUMNYA AMANKAN Rp1,5 MILIAR DALAM PERKARA LAIN

Selain penyidikan pengadaan barang dan jasa, KPK sebelumnya mengungkap adanya penyelidikan lain di lingkungan Pemkab Bogor.

KPK menyatakan telah mengamankan barang bukti berupa uang sekitar **Rp1,5 miliar** dalam penyelidikan dugaan korupsi. Penyelidikan itu kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan terkait dugaan penerimaan uang oleh penyelenggara negara yang berasal dari pemotongan upah pungut di Bappenda Kabupaten Bogor. ([ANTARA News][3])

LBH ETH mengingatkan agar publik **tidak mencampuradukkan konstruksi perkara yang berbeda** sebelum KPK sendiri menjelaskan hubungan hukumnya.

### LBH ETH DORONG “FOLLOW THE MONEY”

Menurut LBH ETH, apabila penyidikan menemukan transaksi keuangan yang mencurigakan, pendekatan **follow the money** dan **follow the asset** perlu diterapkan.

Penyidik perlu mengetahui dari mana uang berasal, kepada siapa mengalir, apa hubungan transaksi tersebut dengan proses pengadaan serta siapa yang memperoleh manfaat.

Jika ditemukan indikasi penggelembungan harga, pengaturan pemenang, pekerjaan fiktif, gratifikasi, suap atau bentuk penyimpangan lainnya, setiap konstruksi tersebut harus dibuktikan berdasarkan dokumen, transaksi, keterangan saksi dan alat bukti yang sah.

**Jangan membangun tuduhan terlebih dahulu kemudian mencari bukti untuk membenarkannya. Bukti harus menentukan ke mana penyidikan bergerak.**

### PENGADAAN PENDIDIKAN HARUS DIBUKA UNTUK PENGAWASAN

Terlepas dari hasil penyidikan, LBH ETH memandang perkara ini menjadi momentum untuk memperkuat transparansi pengadaan sektor pendidikan.

Masyarakat perlu memperoleh akses yang memadai terhadap informasi mengenai program, nilai kontrak, penyedia barang/jasa, spesifikasi pekerjaan serta pelaksanaan kegiatan sepanjang informasi tersebut memang terbuka menurut peraturan perundang-undangan.

Transparansi dapat menjadi salah satu instrumen pencegahan korupsi.

### LBH ETH: JANGAN LINDUNGI SIAPA PUN, JANGAN TUDUH TANPA BUKTI

LBH Elang Tiga Hambalang mendorong KPK menjalankan penyidikan secara independen tanpa melihat jabatan maupun kedudukan pihak yang diperiksa.

Jika bukti mengarah kepada pihak tertentu, proses hukum harus dilakukan secara tegas.

Sebaliknya, apabila seseorang tidak mempunyai keterlibatan berdasarkan bukti, nama dan hak hukumnya juga harus dilindungi.

> **“Jangan lindungi siapa pun apabila bukti menunjukkan adanya korupsi. Tetapi jangan pula menghukum nama seseorang melalui opini sebelum kesalahannya dibuktikan. Penegakan hukum harus tegas sekaligus adil,”** tegas LBH ETH.

### EMPAT HAL YANG DIDORONG LBH ETH

LBH ETH mendorong **penyidikan KPK yang independen dan transparan; penelusuran aliran dana serta penerima manfaat; audit menyeluruh terhadap pengadaan yang menjadi objek penyidikan; dan perlindungan terhadap pelayanan pendidikan agar proses hukum tidak mengganggu hak siswa dan masyarakat.**

Bagi LBH ETH, pemberantasan korupsi di sektor pendidikan bukan semata-mata persoalan menghukum pelaku.

Tujuan akhirnya harus memastikan **uang rakyat benar-benar digunakan untuk pendidikan rakyat.**

**Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang**

**Ketua Umum: Okky A.J., S.H., M.H.**