​JAKARTA — Pengusutan dugaan kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki babak baru yang krusial. Mantan Wakil Ketua Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, resmi mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC) untuk membongkar aliran dana dan keterlibatan pihak lain dalam pusaran kasus ini.
​Langkah hukum Sony Sonjaya ini diprediksi akan mengubah peta penyidikan secara signifikan. Berdasarkan keterangan kuasa hukumnya, Krisna Murti, kliennya telah membeberkan informasi kunci yang menyeret puluhan nama politisi di parlemen.
​Poin-Poin Faktual dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan):
​Skala Keterlibatan: Lebih dari 20 nama oknum pejabat dan anggota legislatif telah dicantumkan oleh Sony Sonjaya dalam BAP terbarunya.
​Fokus Kluster Parlemen: Mayoritas nama yang terseret didominasi oleh Anggota DPR RI dari Komisi IX.
​Keterlibatan Struktural: Dugaan keterlibatan ini bersifat masif dan struktural, mencakup seluruh Wakil Ketua Komisi IX serta Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) dari berbagai partai politik yang berada di komisi tersebut.
​Informasi ini menjadi petunjuk kuat bagi aparat penegak hukum untuk menelusuri dugaan adanya konspirasi lintas sektor dalam penyalahgunaan anggaran program strategis nasional tersebut.
​📝 Catatan Tim Redaksi Elang Tiga Justice News
​Mengawal Transparansi, Menolak Kompromi
​Redaksi Elang Tiga Justice News menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah hak fundamental rakyat Indonesia, terutama anak-anak dan generasi masa depan, yang dibiayai oleh uang negara. Menjadikan program ini sebagai bancakan korupsi adalah tindakan kejahatan kemanusiaan yang terstruktur.
​Kami mendesak aparat penegak hukum (KPK/Kejaksaan Agung) untuk:
​Objektif dan Transparan: Memproses hukum lebih dari 20 nama yang tertuang dalam BAP Sony Sonjaya tanpa pandang bulu dan bebas dari intervensi politik.
​Verifikasi Status JC: Mempertimbangkan pengajuan Justice Collaborator Sony Sonjaya secara ketat, dengan syarat ia harus konsisten membuka dalang utama (aktor intelektual) di balik kasus ini.
​Asas Praduga Tak Bersalah: Tetap menghormati proses hukum yang berjalan, namun berkomitmen penuh mengawal kasus ini hingga tuntas di meja hijau.
​Rakyat mengawasi, hukum harus tegak berdiri.