JAKARTA – Langkah Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, membebastugaskan dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial patut menjadi alarm keras bagi seluruh institusi negara bahwa pengadaan barang dan jasa tidak boleh dimainkan, apalagi menyangkut kebutuhan pendidikan rakyat kecil.
ELANG TIGA JUSTICE NEWS menilai keputusan tersebut merupakan tindakan awal yang tepat untuk menjaga integritas proses investigasi terkait dugaan mark-up pengadaan sepatu siswa Sekolah Rakyat yang belakangan menjadi sorotan publik dan viral di media sosial.
Pembebastugasan Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa serta Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara menunjukkan bahwa dugaan persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Ketika uang negara dipakai untuk program sosial dan pendidikan, setiap rupiah wajib dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
Sorotan publik terhadap dugaan mark-up bukan sekadar isu administratif, melainkan menyangkut moral birokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Rakyat berhak curiga apabila harga pengadaan dinilai tidak wajar, terlebih program tersebut diperuntukkan bagi siswa dari kalangan kurang mampu.
ELANG TIGA JUSTICE NEWS menegaskan bahwa investigasi tidak boleh berhenti pada pencopotan sementara jabatan. Pendalaman harus dilakukan secara terbuka, objektif, dan menyeluruh. Bila ditemukan unsur pelanggaran hukum atau penyalahgunaan kewenangan, maka aparat penegak hukum wajib bertindak tanpa kompromi.
Langkah Mensos yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan RI, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi sinyal bahwa pengawasan lintas lembaga sangat diperlukan agar praktik-praktik dugaan permainan anggaran tidak terus berulang di tubuh birokrasi.
Namun demikian, ELANG TIGA JUSTICE NEWS juga mengingatkan agar polemik di media sosial tidak dijadikan ruang penghakiman liar tanpa dasar fakta dan data. Semua pihak wajib menjunjung asas praduga tak bersalah sambil tetap mengawal transparansi proses pemeriksaan.
Program Sekolah Rakyat sejatinya adalah harapan bagi masyarakat kecil untuk memperoleh akses pendidikan yang layak. Karena itu, pengadaan perlengkapan siswa tidak boleh dijadikan ladang keuntungan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Ketegasan pemerintah hari ini akan menjadi ujian penting: apakah evaluasi hanya sebatas formalitas birokrasi, atau benar-benar menjadi momentum bersih-bersih pengadaan barang dan jasa di lingkungan kementerian.
ELANG TIGA JUSTICE NEWS menegaskan:
Pengawasan publik harus terus hidup. Uang rakyat bukan untuk dipermainkan. Transparansi bukan pilihan, melainkan kewajiban.