DPN Elang Tiga Hambalang mendesak pengusutan dugaan korupsi dilakukan secara tuntas, sekaligus menuntut reformasi pelayanan pertanahan agar transparan, akuntabel, dan tidak merugikan masyarakat.

HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT — Selasa, 10 November 2026.

ELANG TIGA GLOBAL NEWS — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Salah satu proses yang kini didalami adalah perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) kawasan Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Perkembangan tersebut kembali menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola pertanahan nasional. Bagi masyarakat, persoalan ini bukan sekadar urusan administrasi sertifikat, melainkan menyangkut kepastian hukum, transparansi pelayanan, dan perlindungan hak atas tanah.

Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH) menilai pengusutan perkara ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk membongkar setiap celah penyalahgunaan kewenangan dan memperbaiki sistem pelayanan pertanahan secara menyeluruh.

Organisasi tersebut menegaskan, pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada penindakan terhadap individu. Sistem yang memungkinkan terjadinya penyimpangan juga harus dievaluasi dan diperbaiki.

KPK Periksa Direktur Perusahaan sebagai Saksi

Berdasarkan keterangan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo yang diberitakan ANTARA pada 8 November 2026, penyidik memeriksa Direktur PT Bela Parahiyangan Investindo berinisial RB pada Jumat, 6 November 2026.

Pemeriksaan dilakukan dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk mendalami proses perpanjangan SHGB kawasan Kota Baru Parahyangan serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengurusan sertifikat tersebut.

Pendalaman ini berkaitan dengan penyidikan perkara yang bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada 14 September 2026. Dalam perkara yang berkaitan dengan pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, KPK disebut telah menetapkan delapan tersangka.

Penyidik juga melakukan sejumlah penggeledahan untuk mengumpulkan alat bukti, termasuk di kantor PT Bela Parahiyangan Investindo pada 29 September 2026.

Meski demikian, status seseorang sebagai saksi tidak dapat disamakan dengan tersangka atau pihak yang terbukti melakukan tindak pidana. Demikian pula, pendalaman terhadap proses perpanjangan SHGB tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh sertifikat di kawasan tersebut bermasalah.

Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan alat bukti dan proses hukum yang berlaku.

Safrizal: Bongkar Celah Penyimpangan, Jangan Biarkan Rakyat Dirugikan

Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang, Safrizal, menilai dugaan korupsi dalam pelayanan pertanahan harus menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan dengan menghukum pihak yang terbukti bersalah, tetapi juga harus diikuti pembenahan sistem.

Dalam rumusan sikap organisasi, Safrizal menegaskan bahwa tanah merupakan sumber daya strategis yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, pembangunan nasional, dan kepastian kegiatan usaha.

«”Tanah merupakan sumber daya strategis bangsa yang menyangkut kehidupan rakyat, pembangunan nasional, dan kepastian kegiatan usaha. Pemerintah tidak boleh membiarkan pelayanan pertanahan menjadi ruang penyalahgunaan kewenangan. Setiap proses penerbitan, perpanjangan, dan pembaruan hak atas tanah harus berjalan berdasarkan hukum, transparansi, dan pengawasan yang kuat.”»

Safrizal juga menyatakan dukungan terhadap langkah KPK dalam mengusut perkara tersebut secara profesional dan tanpa pandang bulu.

«”Pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada penindakan terhadap orang-orang yang terbukti bersalah. Pemerintah harus berani membenahi akar persoalan, memperbaiki sistem pelayanan, dan menutup celah penyimpangan yang dapat merugikan negara maupun masyarakat.”»

Ia menekankan bahwa pelayanan pertanahan harus memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh lapisan masyarakat, baik petani, pemilik tanah, pelaku usaha kecil, koperasi, maupun perusahaan.

«”Jangan sampai masyarakat yang tidak mempunyai akses kepada pejabat atau pihak tertentu justru mengalami kesulitan memperoleh pelayanan yang seharusnya menjadi haknya. Negara harus hadir melalui sistem yang adil, bukan melalui keistimewaan bagi kelompok tertentu.”»

DPN ETH Soroti Lemahnya Transparansi dan Pengawasan

DPN ETH menilai pengurusan hak atas tanah merupakan pelayanan publik yang membutuhkan pengawasan ketat. Setiap tahapan, mulai dari pemeriksaan dokumen, penelitian status tanah, pemenuhan persyaratan, hingga penerbitan keputusan, harus dilaksanakan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.

Ketika prosedur tidak transparan dan pengawasan tidak berjalan efektif, risiko penyimpangan dapat meningkat. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian pelayanan, konflik kepentingan, sengketa, hingga kerugian bagi masyarakat.

Karena itu, DPN ETH menilai pemerintah perlu memastikan beberapa hal mendasar:

– Apakah masyarakat dapat memantau tahapan permohonan tanah secara jelas?
– Apakah biaya dan persyaratan resmi disampaikan secara terbuka?
– Apakah setiap keputusan administratif memiliki dasar dan jejak pemeriksaan yang dapat ditelusuri?
– Apakah tersedia saluran pengaduan yang aman bagi masyarakat yang menghadapi dugaan pungutan di luar ketentuan?

Menurut DPN ETH, pertanyaan tersebut harus dijawab melalui evaluasi pelayanan dan pengawasan yang terukur, bukan melalui tuduhan tanpa bukti terhadap pejabat atau perusahaan tertentu.

Ganda Satria Dharma: Telusuri Dokumen, Kewenangan, dan Transaksi

Sekretaris Jenderal DPN Elang Tiga Hambalang, Ganda Satria Dharma, menegaskan bahwa pengusutan dugaan korupsi pertanahan harus dilakukan secara menyeluruh, objektif, dan berbasis bukti.

Ia menilai penelusuran tidak cukup hanya melihat dokumen akhir, tetapi juga harus memeriksa proses administrasi sejak permohonan diajukan hingga keputusan diterbitkan.

«”Kami mendorong KPK melakukan penyidikan secara profesional dan objektif, termasuk menelusuri alur pengurusan dokumen, kewenangan pejabat, serta transaksi yang relevan dengan dugaan tindak pidana. Pemeriksaan harus dilakukan berdasarkan bukti, bukan berdasarkan asumsi atau tekanan opini publik.”»

Ganda juga menyoroti pentingnya penguatan sistem digital di lingkungan ATR/BPN. Menurutnya, setiap permohonan harus memiliki rekam jejak yang dapat diperiksa untuk mengetahui tahapan proses, pejabat yang menangani, waktu penyelesaian, serta dasar pengambilan keputusan.

«”Kementerian ATR/BPN harus membangun sistem pengawasan yang mampu mencatat setiap tahapan permohonan, pejabat yang memproses, waktu penyelesaian, dan dasar keputusan administratif. Dengan sistem yang dapat ditelusuri, potensi penyalahgunaan kewenangan akan lebih mudah dideteksi dan diperiksa.”»

Selain itu, Ganda meminta agar masyarakat yang melaporkan dugaan penyimpangan mendapatkan perlindungan dan kepastian tindak lanjut.

«”Setiap masyarakat yang menghadapi hambatan pelayanan atau dugaan permintaan pembayaran di luar ketentuan harus mempunyai saluran pengaduan yang aman dan jelas. Pengawasan tidak boleh berhenti pada penerimaan laporan, tetapi harus memastikan pengaduan diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.”»

Kepastian Hukum Pemegang Sertifikat Tidak Boleh Dikorbankan

Di tengah proses penyidikan, DPN ETH mengingatkan pemerintah agar tetap melindungi hak masyarakat yang diperoleh secara sah.

Proses pidana terhadap seseorang tidak otomatis menghapus hak atas tanah milik pihak lain. Begitu pula, adanya pemeriksaan terhadap suatu proses administrasi tidak serta-merta menjadikan seluruh sertifikat dalam kawasan tersebut tidak sah.

Penentuan keabsahan sertifikat, dugaan cacat administrasi, maupun kemungkinan pembatalan hak harus dilakukan oleh lembaga yang berwenang melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Pengaturan mengenai hak atas tanah antara lain terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021, dengan tetap memperhatikan perubahan dan ketentuan pelaksana yang berlaku.

DPN ETH menegaskan pentingnya membedakan persoalan administrasi pertanahan, sengketa hak, dan tindak pidana korupsi karena masing-masing mempunyai unsur serta mekanisme penyelesaian yang berbeda.

Safrizal menegaskan:

«”Pemberantasan korupsi harus memberikan keadilan, bukan menciptakan ketidakpastian baru bagi masyarakat. Jika ada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, negara harus menindaknya. Namun, hak masyarakat yang diperoleh secara sah juga harus tetap dilindungi.”»

Ganda Satria Dharma menambahkan bahwa penegakan hukum harus memperhatikan kedudukan hukum setiap pihak.

«”Pemerintah harus memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai kewenangan dan tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak yang tidak terbukti melakukan pelanggaran.”»

Lima Langkah Reformasi Pertanahan yang Diminta DPN ETH

Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial, DPN Elang Tiga Hambalang mengajukan lima langkah pembenahan kepada pemerintah:

1. Audit nasional pelayanan pertanahan berbasis risiko.
Pemerintah perlu memprioritaskan evaluasi terhadap proses administrasi yang memiliki risiko tinggi, termasuk pengurusan hak atas tanah dalam skala besar dan pelayanan yang melibatkan banyak tahapan kewenangan.

2. Buka informasi biaya dan persyaratan resmi.
Kantor pertanahan harus menyampaikan persyaratan, tahapan, biaya, dan standar waktu pelayanan secara terbuka agar masyarakat tidak bergantung pada perantara atau informasi yang tidak jelas.

3. Perkuat sistem administrasi digital.
Setiap permohonan harus memiliki rekam jejak yang dapat ditelusuri. Pengamanan data, pembatasan akses, serta pencatatan perubahan dokumen juga perlu diperkuat.

4. Awasi potensi konflik kepentingan.
Kementerian ATR/BPN perlu memastikan pejabat yang menangani permohonan tidak menyalahgunakan kewenangan atau mengambil keputusan karena hubungan kepentingan dengan pihak pemohon.

5. Lindungi masyarakat dan pelaku usaha yang taat hukum.
Pelayanan harus memberikan kepastian dan perlakuan setara bagi pemegang hak, petani, pelaku UMKM, koperasi, serta perusahaan yang menjalankan kewajibannya sesuai peraturan.

DPN ETH menilai kelima langkah tersebut harus disertai target pelaksanaan, penanggung jawab, dan evaluasi berkala agar tidak berhenti sebagai rekomendasi di atas kertas.

Reformasi Pertanahan Harus Menghasilkan Perubahan Nyata

Safrizal menilai reformasi pertanahan mempunyai arti strategis bagi pembangunan nasional. Kepastian hukum atas tanah berkaitan dengan ketahanan pangan, pembangunan perumahan, kegiatan industri, investasi, dan perlindungan aset masyarakat.

«”Indonesia membutuhkan sistem pertanahan yang modern, bersih, dan memberikan kepastian hukum. Pemerintah harus membangun pelayanan yang mempermudah masyarakat memperoleh haknya, memperkuat investasi yang sah, dan melindungi kepentingan petani serta pemilik tanah. Reformasi pertanahan harus menjadi bagian dari agenda besar pembangunan Indonesia yang berkeadilan.”»

Sementara itu, Ganda Satria Dharma menekankan bahwa hasil evaluasi harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.

«”Setiap rekomendasi pembenahan harus mempunyai jadwal pelaksanaan, penanggung jawab, dan indikator keberhasilan. Pemerintah perlu mengevaluasi jumlah pengaduan, ketepatan waktu pelayanan, kepatuhan terhadap prosedur, serta tindak lanjut atas temuan pengawasan.”»

Menurutnya, transparansi hasil evaluasi diperlukan agar masyarakat dapat melihat sejauh mana pembenahan benar-benar dilaksanakan, tanpa membuka data pribadi maupun materi penyidikan yang wajib dirahasiakan.

DPN ETH: Berantas Korupsi, Lindungi Hak Rakyat, Benahi Sistem Negara

Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang menegaskan dukungannya terhadap penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan.

Pendalaman KPK terhadap proses perpanjangan SHGB Kota Baru Parahyangan harus dihormati sebagai bagian dari proses penyidikan yang masih berjalan. Pada saat yang sama, pemerintah tidak boleh mengabaikan kebutuhan mendesak untuk memperbaiki tata kelola pertanahan nasional.

Korupsi harus diusut sampai tuntas. Penyalahgunaan kewenangan harus ditindak berdasarkan bukti. Namun, hak masyarakat yang sah tidak boleh menjadi korban dari persoalan yang sedang diselidiki.

DPN Elang Tiga Hambalang menyatakan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial dan mengawal pembenahan pemerintahan berdasarkan fakta, peraturan perundang-undangan, serta kepentingan rakyat Indonesia.

DEWAN PIMPINAN NASIONAL ELANG TIGA HAMBALANG

Ketua Umum: Safrizal
Sekretaris Jenderal: Ganda Satria Dharma

Redaksi: Elang Tiga Global News
Editor: Bambang