Pemeriksaan saksi dalam perkara pengurusan SHGB menjadi momentum memperkuat keterbukaan biaya, kepastian prosedur, pengawasan internal, dan perlindungan hak masyarakat.

HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT — Senin, 9 November 2026.

ELANG TIGA GLOBAL NEWS — Dewan Pimpinan Nasional Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang meminta pemerintah memperkuat transparansi dan pengawasan pelayanan pertanahan menyusul perkembangan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi pengurusan hak atas tanah di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Satuan Mahasiswa ETH menilai pelayanan pertanahan harus berjalan berdasarkan prosedur yang jelas, biaya resmi yang terbuka, serta mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kepastian administrasi dan perlindungan hak masyarakat tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan pribadi maupun penyalahgunaan kewenangan.

KPK dalami proses perpanjangan SHGB Kota Baru Parahyangan

Berdasarkan informasi ANTARA yang disebut dalam bahan pemberitaan, KPK mendalami proses perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) kawasan Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penyidik memeriksa Direktur PT Bela Parahiyangan Investindo berinisial RB sebagai saksi pada Jumat, 6 November 2026. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami proses perpanjangan SHGB dan keterlibatan pihak-pihak yang mengurus dokumen pertanahan ke Kementerian ATR/BPN.

Perkara tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi pengurusan hak atas tanah yang bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada 14 September 2026 di Kabupaten Bogor.

Dalam perkembangan perkara, KPK disebut telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Meski demikian, pemeriksaan RB sebagai saksi tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana dalam proses perpanjangan SHGB Kota Baru Parahyangan. Status hukum setiap pihak harus tetap merujuk pada keterangan resmi penyidik dan perkembangan proses hukum. Asas praduga tak bersalah wajib dihormati.

Reza Prasatria Dharma: Pelayanan pertanahan harus transparan dan bebas penyimpangan

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang, Reza Prasatria Dharma, menempatkan transparansi administrasi pertanahan dan pencegahan korupsi sebagai bagian penting dari fungsi kontrol sosial mahasiswa.

Dalam pandangan organisasi, pelayanan pertanahan harus menjamin keterbukaan informasi mengenai persyaratan, biaya resmi, tahapan pengurusan, serta jangka waktu penyelesaian.

Satuan Mahasiswa ETH juga menilai pengawasan internal ATR/BPN perlu diperkuat agar setiap proses administrasi berjalan sesuai ketentuan. Penanganan pengaduan masyarakat harus memiliki mekanisme yang jelas, termasuk kepastian tindak lanjut dan perlindungan terhadap pelapor.

Organisasi tersebut menegaskan bahwa penegakan hukum harus berjalan secara objektif, independen, dan tidak dipengaruhi kepentingan pihak mana pun.

Perbaikan pelayanan harus disertai evaluasi nyata

Dalam perkembangan pelayanan publik yang terpisah dari penyidikan KPK, Kementerian ATR/BPN disebut telah mempublikasikan pelaksanaan program ATR/BPN Dekat pada 8 November 2026 untuk membantu masyarakat memahami persyaratan dan prosedur administrasi pertanahan.

Kementerian juga mempublikasikan perkembangan tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui program Lapor Mas Wapres pada 6 November 2026.

Satuan Mahasiswa ETH memandang berbagai kanal pelayanan dan pengaduan tersebut perlu diikuti evaluasi berkala. Keberadaan program tidak cukup menjadi ukuran keberhasilan apabila masyarakat belum memperoleh kepastian penyelesaian persoalan yang dilaporkan.

Karena itu, transparansi proses, kecepatan tindak lanjut, dan akuntabilitas penyelenggara pelayanan harus menjadi indikator utama perbaikan.

Empat langkah konkret yang didorong Satuan Mahasiswa ETH

Untuk memperkuat tata kelola pertanahan, DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menyampaikan empat rekomendasi:

Pertama, membuka informasi biaya dan prosedur pelayanan. ATR/BPN perlu memastikan persyaratan, tarif resmi, serta standar waktu pelayanan tersedia secara terbuka dan mudah diakses masyarakat.

Kedua, memperkuat pengawasan internal. Inspektorat Jenderal ATR/BPN perlu melakukan evaluasi terhadap potensi penyimpangan prosedur dan memastikan rekomendasi pemeriksaan ditindaklanjuti sesuai kewenangan.

Ketiga, menjamin perlindungan masyarakat dan pelapor. Kantor pertanahan perlu menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses, memberikan kepastian tindak lanjut, serta melindungi identitas pelapor sesuai ketentuan hukum.

Keempat, meningkatkan transparansi pelayanan digital. Sistem pelacakan permohonan perlu diperkuat agar masyarakat dapat mengetahui status berkas, tahapan proses, dan kendala penyelesaian tanpa harus bergantung pada perantara.

Satuan Mahasiswa ETH menilai digitalisasi harus disertai perlindungan keamanan data, akurasi informasi, dan pengawasan terhadap akses sistem.

Mahasiswa harus menjadi bagian dari kontrol sosial yang bertanggung jawab

DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menegaskan komitmennya menjalankan fungsi pengawasan secara damai, objektif, dan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pengawasan mahasiswa bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan memastikan pelayanan publik berjalan sesuai aturan dan kepentingan masyarakat terlindungi.

Organisasi tersebut berharap perkembangan penyidikan KPK menjadi momentum pembenahan tata kelola pertanahan secara menyeluruh, sehingga pelayanan administrasi semakin transparan, kepastian hukum semakin kuat, dan ruang penyalahgunaan kewenangan semakin sempit.

Kepastian hukum atas tanah merupakan hak masyarakat. Pelayanan pertanahan harus bersih, transparan, profesional, dan tidak boleh menjadi ruang bagi praktik korupsi maupun penyalahgunaan kewenangan.

DEWAN PIMPINAN NASIONAL SATUAN MAHASISWA ELANG TIGA HAMBALANG

Ketua Umum: Reza Prasatria Dharma

KOLABORASI – INTEGRITAS – PRESTASI

Redaksi: Elang Tiga Global News
Editor: Bambang