HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT – Senin, 9 November 2026, Perlindungan hukum terhadap pasien menjadi perhatian penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia. Setiap masyarakat berhak memperoleh pelayanan medis yang bermutu, informasi yang memadai, dan perlakuan sesuai standar profesi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan dasar hukum mengenai hak pasien serta tanggung jawab tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang menekankan bahwa dugaan kelalaian medis tidak boleh diabaikan. Namun, penanganannya harus dilakukan melalui pemeriksaan yang objektif agar hak pasien terlindungi dan tenaga medis tidak dinyatakan bersalah tanpa dasar hukum.

1. Peristiwa yang terjadi

Persoalan hukum yang menjadi perhatian adalah perlindungan pasien ketika mengalami dugaan kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan.

Pasal 276 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengatur sejumlah hak pasien, antara lain memperoleh informasi mengenai kondisi kesehatannya, mendapatkan penjelasan mengenai pelayanan, memperoleh pelayanan bermutu, dan mengakses informasi dalam rekam medis.

Undang-undang tersebut juga mengatur mekanisme penegakan disiplin profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Pasien atau keluarganya yang merasa dirugikan dapat menyampaikan pengaduan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Pihak yang terlibat

Pihak yang berkaitan meliputi pasien, keluarga pasien, dokter, perawat, tenaga kesehatan lainnya, manajemen rumah sakit, Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan, Majelis Disiplin Profesi, serta aparat penegak hukum apabila terdapat dugaan tindak pidana.

Rumah sakit bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan.

Tenaga medis dan tenaga kesehatan wajib menjalankan praktik berdasarkan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.

3. Waktu kejadian

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diundangkan pada 8 Agustus 2023.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan diundangkan pada 26 Juli 2024.

Pada 2025, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Pada Senin, 9 November 2026, LBH Elang Tiga Hambalang mengangkat perlindungan hak pasien sebagai kajian hukum nasional.

4. Tempat kejadian

Persoalan perlindungan pasien dapat berkaitan dengan rumah sakit, puskesmas, klinik, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya di Indonesia.

Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, masyarakat juga perlu memperoleh informasi mengenai hak pasien dan prosedur pengaduan apabila merasa dirugikan dalam pelayanan kesehatan.

Pemberitaan diterbitkan dari Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

5. Alasan persoalan ini penting

Kesalahan pelayanan kesehatan dapat berdampak serius terhadap keselamatan, kondisi fisik, psikologis, dan keuangan pasien.

Akan tetapi, hasil pengobatan yang tidak sesuai harapan tidak otomatis membuktikan adanya kelalaian medis.

Penilaian harus mempertimbangkan kondisi pasien, standar profesi, tindakan yang dilakukan, rekam medis, dan hasil pemeriksaan pihak yang berwenang.

LBH Elang Tiga Hambalang menilai bahwa transparansi pengaduan dan pemeriksaan yang adil merupakan kepentingan bersama pasien serta tenaga kesehatan.

6. Pelaksanaan dan tindak lanjut

Pasien atau keluarga dapat terlebih dahulu meminta penjelasan kepada dokter atau pihak rumah sakit.

Apabila merasa dirugikan, pengaduan dapat disampaikan melalui unit pengaduan fasilitas pelayanan kesehatan.

Untuk dugaan pelanggaran disiplin profesi, pengaduan dapat diajukan kepada Majelis Disiplin Profesi sesuai prosedur yang berlaku.

Jika terdapat dugaan tindak pidana, langkah hukum harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

PANDANGAN HUKUM LBH ELANG TIGA HAMBALANG

LBH Elang Tiga Hambalang memandang bahwa keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama setiap fasilitas pelayanan kesehatan.

Organisasi menekankan bahwa pasien berhak memperoleh penjelasan yang dapat dipahami mengenai tindakan medis yang diterimanya.

Rumah sakit juga perlu menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses serta memberikan tanggapan secara profesional.

Pemeriksaan dugaan kelalaian medis harus dilaksanakan secara independen, objektif, dan berdasarkan bukti.

SARAN DAN MASUKAN LBH ELANG TIGA HAMBALANG

Pertama, Kementerian Kesehatan perlu memperkuat pengawasan mutu dan keselamatan pelayanan kesehatan.

Kedua, pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan terhadap fasilitas kesehatan sesuai kewenangannya.

Ketiga, rumah sakit perlu menyediakan layanan pengaduan yang jelas dan mudah digunakan masyarakat.

Keempat, tenaga medis perlu memastikan pasien memperoleh penjelasan sebelum tindakan medis sesuai ketentuan.

Kelima, fasilitas kesehatan perlu meningkatkan pengelolaan dan keamanan rekam medis.

Keenam, Majelis Disiplin Profesi perlu memastikan pengaduan diperiksa secara objektif dan sesuai prosedur.

Ketujuh, pasien dan keluarga perlu diberikan informasi mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan pelayanan kesehatan.

Kedelapan, organisasi bantuan hukum perlu meningkatkan edukasi mengenai hak pasien.

Kesembilan, pemerintah perlu meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi hukum kesehatan.

Kesepuluh, setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa berdasarkan bukti tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah.

PANDANGAN DAN SARAN KETUA UMUM LBH ELANG TIGA HAMBALANG

Dalam kerangka kajian hukum organisasi yang dipimpin Ketua Umum Okky A., J.SH., MH., LBH Elang Tiga Hambalang menekankan bahwa perlindungan pasien harus menjadi bagian dari peningkatan kualitas pelayanan kesehatan nasional.

Organisasi merekomendasikan penguatan pengawasan rumah sakit, keterbukaan prosedur pengaduan, serta kepastian mekanisme penyelesaian dugaan pelanggaran disiplin profesi.

Bagian ini merupakan rumusan rekomendasi dalam naskah pemberitaan, bukan kutipan langsung Ketua Umum yang telah diverifikasi.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (1).

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

3. Pasal 276 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengenai hak pasien.

4. Pasal 277 mengenai kewajiban pasien.

5. Pasal 304 dan Pasal 305 mengenai penegakan disiplin profesi dan pengaduan pasien.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

LANGKAH BAGI MASYARAKAT YANG MERASA DIRUGIKAN

Pertama, mintalah penjelasan mengenai tindakan medis yang telah diberikan.

Kedua, catat kronologi pelayanan, tanggal tindakan, dan pihak yang menangani.

Ketiga, simpan dokumen pelayanan dan bukti pembayaran.

Keempat, ajukan permintaan akses informasi rekam medis sesuai prosedur.

Kelima, sampaikan pengaduan tertulis kepada rumah sakit.

Keenam, mintalah tanggapan dan penjelasan hasil pemeriksaan internal.

Ketujuh, pertimbangkan pendapat medis kedua apabila diperlukan.

Kedelapan, konsultasikan dugaan pelanggaran disiplin profesi melalui mekanisme Majelis Disiplin Profesi.

Kesembilan, apabila terdapat dugaan tindak pidana, konsultasikan langkah hukum kepada pihak yang berkompeten.

Kesepuluh, hindari menyebarkan tuduhan yang belum terbukti atau informasi medis pribadi tanpa dasar yang sah.

Perlindungan hak pasien merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang adil, aman, dan bermutu.

LBH Elang Tiga Hambalang mengajak pemerintah, rumah sakit, tenaga medis, dan masyarakat untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan pemahaman mengenai hak pasien.

Penanganan dugaan kelalaian medis harus memberikan kepastian hukum bagi pasien sekaligus menjamin pemeriksaan yang adil bagi tenaga medis.

Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang

Ketua Umum:
Okky A., J.SH., MH.

Lokasi:
Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Redaksi: elang tiga justice news
Editor: rapi