HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT – Senin, 9 November 2026, Penangkapan dan penahanan merupakan tindakan hukum yang dapat membatasi kebebasan seseorang. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus didasarkan pada kewenangan, alat bukti, alasan yang sah, serta prosedur sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Sejak 2 Januari 2026, Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

KUHAP baru memperkuat pengaturan hak tersangka, terdakwa, mekanisme upaya paksa, peran advokat, dan pengawasan melalui praperadilan.

Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang menekankan bahwa penegakan hukum harus berjalan tegas terhadap tindak pidana, tetapi tidak boleh mengabaikan hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah.

1. Peristiwa yang terjadi

Persoalan hukum yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan penangkapan dan penahanan berdasarkan KUHAP yang berlaku sejak Januari 2026.

Pasal 94 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mengatur bahwa penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal dua alat bukti.

Pasal 95 mengatur kewajiban penyidik memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan yang memuat identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara, dan tempat pemeriksaan.

Dalam keadaan tertangkap tangan, penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah sesuai ketentuan undang-undang.

Pasal 96 menetapkan bahwa penangkapan berlangsung paling lama satu kali dua puluh empat jam, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Ketentuan tersebut menjadi dasar penting untuk mencegah tindakan penangkapan yang tidak sesuai prosedur.

2. Pihak yang terlibat

Pihak yang berkaitan dengan persoalan ini meliputi masyarakat, tersangka, keluarga tersangka, penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, serta lembaga bantuan hukum.

Penyidik bertanggung jawab melaksanakan tindakan penangkapan dan penahanan sesuai kewenangannya.

Penuntut umum dan hakim menjalankan kewenangan penahanan pada tahapan proses hukum yang ditentukan undang-undang.

Advokat berperan memberikan bantuan dan pendampingan hukum.

Keluarga tersangka memiliki kepentingan memperoleh informasi mengenai tindakan penangkapan dan penahanan sesuai ketentuan.

3. Waktu kejadian

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 ditetapkan dan diundangkan pada 17 Desember 2025.

Undang-undang tersebut mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

Pada 23 Februari 2026, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Kementerian Hukum menerbitkan penjelasan mengenai bentuk-bentuk upaya paksa berdasarkan KUHAP baru.

Pada Senin, 9 November 2026, LBH Elang Tiga Hambalang mengangkat perlindungan hak masyarakat dalam penangkapan dan penahanan sebagai kajian hukum nasional.

Pemberitaan ini tidak melaporkan kasus penangkapan sewenang-wenang tertentu pada tanggal penerbitan.

4. Tempat kejadian

Ketentuan KUHAP berlaku dalam proses peradilan pidana di Indonesia, dengan memperhatikan pengaturan khusus yang berlaku bagi perkara tertentu.

Pelaksanaan penangkapan dan penahanan dapat berkaitan dengan kantor kepolisian, kejaksaan, rumah tahanan, pengadilan, serta lokasi lain sesuai prosedur hukum.

Persoalan ini relevan bagi masyarakat Kabupaten Bogor, Jawa Barat, termasuk keluarga yang membutuhkan informasi mengenai hak ketika berhadapan dengan proses pidana.

Pemberitaan diterbitkan dari Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

5. Alasan persoalan ini penting

Penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai hukum dapat merugikan kebebasan, pekerjaan, keluarga, dan nama baik seseorang.

Seseorang yang berstatus tersangka belum tentu terbukti bersalah.

Penentuan kesalahan pidana harus dilakukan melalui proses peradilan yang sah.

Pasal 100 KUHAP mengatur syarat penahanan, termasuk dasar surat perintah atau penetapan hakim, kategori tindak pidana yang memungkinkan penahanan, dan keadaan tertentu yang menjadi alasan penahanan.

Penahanan tidak boleh dilakukan semata-mata karena seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka.

LBH Elang Tiga Hambalang menilai bahwa kepastian prosedur merupakan perlindungan bagi masyarakat sekaligus dasar legitimasi tindakan aparat penegak hukum.

6. Pelaksanaan dan tindak lanjut

Dalam penangkapan biasa, penyidik wajib memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan sesuai Pasal 95 KUHAP.

Tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarga tersangka, orang yang ditunjuk, atau ketua rukun warga maupun rukun tetangga tempat tersangka tinggal dalam waktu paling lama satu hari sejak penangkapan.

Dalam penahanan, surat perintah atau penetapan hakim harus memuat identitas, alasan penahanan, uraian singkat perkara, dan tempat penahanan.

Tembusan surat perintah penahanan atau penetapan hakim juga wajib diberikan kepada pihak yang ditentukan undang-undang dalam waktu paling lama satu hari.

Apabila terdapat dugaan penangkapan atau penahanan yang tidak sah, pihak yang berhak dapat menggunakan mekanisme praperadilan sesuai KUHAP.

PANDANGAN HUKUM LBH ELANG TIGA HAMBALANG

LBH Elang Tiga Hambalang memandang bahwa kekuasaan negara untuk menangkap dan menahan seseorang harus dilaksanakan secara hati-hati.

Setiap tindakan aparat wajib memiliki dasar hukum yang jelas.

Organisasi menekankan bahwa masyarakat yang berhadapan dengan proses pidana tetap memiliki hak memperoleh bantuan hukum dan perlakuan manusiawi.

Penyiksaan, intimidasi, pemaksaan pengakuan, dan tindakan lain yang melanggar hukum tidak dapat dibenarkan.

LBH Elang Tiga Hambalang juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan upaya paksa agar penegakan hukum tetap berjalan sesuai prinsip keadilan.

SARAN DAN MASUKAN LBH ELANG TIGA HAMBALANG

Pertama, Kepolisian Republik Indonesia perlu meningkatkan pelatihan penyidik mengenai penerapan KUHAP baru.

Kedua, aparat penegak hukum perlu memastikan setiap penangkapan memenuhi syarat alat bukti dan prosedur yang berlaku.

Ketiga, surat perintah penangkapan dan penahanan harus dibuat serta disampaikan sesuai ketentuan.

Keempat, keluarga tersangka perlu memperoleh pemberitahuan sesuai batas waktu yang ditentukan undang-undang.

Kelima, akses terhadap advokat dan bantuan hukum perlu dijamin sesuai hak tersangka.

Keenam, kejaksaan perlu memperkuat pengawasan terhadap legalitas tindakan dalam proses penuntutan sesuai kewenangannya.

Ketujuh, pengadilan perlu memastikan pemeriksaan praperadilan berjalan independen dan berdasarkan hukum.

Kedelapan, pemerintah perlu memperluas pendidikan hukum masyarakat mengenai hak ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum.

Kesembilan, organisasi bantuan hukum perlu meningkatkan pendampingan bagi masyarakat kurang mampu.

Kesepuluh, dugaan penyalahgunaan kewenangan harus diperiksa secara objektif melalui mekanisme pengawasan dan penegakan hukum.

PANDANGAN DAN SARAN KETUA UMUM LBH ELANG TIGA HAMBALANG

Dalam kerangka kajian hukum organisasi yang dipimpin Ketua Umum Okky A., J.SH., MH., LBH Elang Tiga Hambalang menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari jumlah penangkapan, tetapi juga dari kepatuhan terhadap prosedur dan perlindungan hak masyarakat.

Organisasi merekomendasikan peningkatan pengawasan tindakan upaya paksa, penguatan akses bantuan hukum, serta edukasi mengenai hak tersangka dan keluarganya.

LBH Elang Tiga Hambalang memandang bahwa penegakan hukum yang menghormati asas praduga tak bersalah akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Bagian ini merupakan rumusan rekomendasi hukum dalam naskah pemberitaan, bukan kutipan langsung Ketua Umum yang telah diverifikasi.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) mengenai kepastian hukum yang adil.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

3. Pasal 91 KUHAP mengenai larangan tindakan penyidik yang menimbulkan praduga bersalah dalam penetapan tersangka.

4. Pasal 93 mengenai kewenangan penangkapan.

5. Pasal 94 mengenai persyaratan minimal dua alat bukti.

6. Pasal 95 mengenai prosedur penangkapan dan pemberitahuan kepada keluarga.

7. Pasal 96 mengenai batas waktu penangkapan.

8. Pasal 99 dan Pasal 100 mengenai kewenangan serta persyaratan penahanan.

9. Ketentuan KUHAP mengenai hak tersangka, bantuan hukum, dan praperadilan.

10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

LANGKAH BAGI MASYARAKAT KETIKA MENGHADAPI PENANGKAPAN ATAU PENAHANAN

Pertama, tetap tenang dan hindari tindakan kekerasan atau perlawanan yang membahayakan.

Kedua, mintalah petugas menunjukkan identitas dan dokumen penangkapan sesuai prosedur.

Ketiga, tanyakan alasan penangkapan serta perkara yang dipersangkakan.

Keempat, mintalah kesempatan menghubungi keluarga dan penasihat hukum sesuai ketentuan.

Kelima, catat waktu dan lokasi penangkapan apabila memungkinkan.

Keenam, keluarga perlu menyimpan salinan surat atau dokumen yang diterima.

Ketujuh, jangan menandatangani keterangan yang tidak dipahami tanpa meminta penjelasan.

Kedelapan, sampaikan kebutuhan kesehatan atau pengobatan kepada petugas apabila diperlukan.

Kesembilan, apabila terdapat dugaan pelanggaran prosedur, konsultasikan mekanisme praperadilan dengan advokat.

Kesepuluh, gunakan jalur pengaduan resmi apabila terdapat dugaan intimidasi, kekerasan, atau penyalahgunaan kewenangan.

Penangkapan dan penahanan merupakan tindakan hukum yang harus dilakukan secara sah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

LBH Elang Tiga Hambalang mengajak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, dan masyarakat untuk memperkuat pemahaman serta penerapan KUHAP baru.

Perlindungan hak tersangka bukan berarti menghalangi penegakan hukum, melainkan memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil.

Negara hukum harus mampu menindak pelaku tindak pidana sekaligus melindungi setiap warga negara dari tindakan sewenang-wenang.

Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang

Ketua Umum:
Okky A., J.SH., MH.

Lokasi:
Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Redaksi: elang tiga justice news
Editor: rapi