Pendalaman perkara dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten harus menjadi momentum pembenahan tata kelola, mulai dari pengadaan barang dan jasa, pengawasan internal, hingga keterbukaan penggunaan anggaran daerah.

HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT — Sabtu, 7 November 2026.

Dewan Pimpinan Nasional Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menyoroti pentingnya penguatan pengawasan pemerintahan daerah menyusul pemeriksaan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Klaten, Mahanni Yulindha Pratiwi, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Bagi organisasi mahasiswa tersebut, perkembangan perkara ini harus menjadi peringatan bahwa pengawasan anggaran daerah tidak boleh hanya mengandalkan pemeriksaan setelah persoalan muncul. Sistem pencegahan, pengendalian internal, dan transparansi harus berjalan sejak proses perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan.

KPK Dalami Dokumen dan Barang Bukti Elektronik

Berdasarkan keterangan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo yang diberitakan ANTARA pada Jumat, 6 November 2026, penyidik memeriksa Mahanni Yulindha Pratiwi sebagai saksi pada 5 November 2026.

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengonfirmasi dokumen dan barang bukti elektronik hasil penggeledahan, termasuk temuan dari Kantor Bupati Klaten. Penyidik juga mendalami tugas dan kewenangan Mahanni ketika menjabat sebagai Wakil Bupati serta menelusuri kemungkinan pola dugaan penerimaan serupa pada periode pemerintahan sebelumnya.

Perlu ditegaskan, pemeriksaan seseorang sebagai saksi bukan berarti yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka atau terbukti melakukan tindak pidana. Penilaian mengenai keterlibatan seseorang sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan alat bukti dan proses hukum.

Lima Klaster Dugaan Korupsi dalam Penyidikan

Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada 15 Oktober 2026. Sehari kemudian, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Hamenang Wajar Ismoyo, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, dan Muhammad Amin Wahyu Utomo.

Dalam pengembangan perkara, KPK mengidentifikasi lima klaster dugaan korupsi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, perizinan, setoran dari organisasi perangkat daerah, upah pungut, serta dugaan pengondisian audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Rangkaian dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan persidangan. Namun, pengungkapannya memperlihatkan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan tata kelola pemerintahan daerah.

Pelayanan Publik Tidak Boleh Menjadi Korban

Dalam rapat koordinasi pada 19 Oktober 2026, Mahanni Yulindha Pratiwi menegaskan bahwa pelayanan masyarakat harus tetap menjadi prioritas pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Klaten juga meminta perangkat daerah mengoptimalkan pelayanan serta mengurangi kegiatan seremonial yang tidak mendukung efektivitas pemerintahan.

Satuan Mahasiswa ETH menilai keberlanjutan pelayanan publik harus menjadi perhatian utama. Proses hukum terhadap pihak-pihak yang diperiksa tidak boleh membuat pelayanan administrasi, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar masyarakat terbengkalai.

Reza Prasatria Dharma: Pengawasan Jangan Hanya Bergerak Setelah Kasus Terungkap

Ketua Umum DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang, Reza Prasatria Dharma, menempatkan pencegahan korupsi dan transparansi anggaran sebagai bagian penting dari kontrol sosial mahasiswa.

Organisasi berpandangan bahwa pemerintah daerah harus memiliki sistem pengendalian yang mampu mendeteksi risiko penyimpangan sejak dini. Pengadaan barang dan jasa, pengelolaan perizinan, serta mekanisme penerimaan di lingkungan organisasi perangkat daerah perlu diawasi dengan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengawasan juga harus memastikan tidak ada konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, ataupun praktik yang merugikan keuangan dan kepentingan masyarakat.

Empat Agenda Pembenahan Pemerintahan Daerah

DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menyampaikan empat rekomendasi:

1. Perkuat pengawasan internal.
Inspektorat daerah perlu meningkatkan evaluasi sistem pengendalian internal dan memastikan rekomendasi hasil pemeriksaan ditindaklanjuti. Pengawasan harus berjalan independen serta tidak mencampuri kewenangan penyidikan KPK.

2. Buka informasi pengadaan secara akuntabel.
Pemerintah daerah dan UKPBJ perlu memastikan informasi pengadaan tersedia sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik. Proses pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan hasil pekerjaan harus dapat dipertanggungjawabkan.

3. Lindungi pelapor dan benahi pengaduan masyarakat.
Pemerintah daerah perlu menyediakan kanal pengaduan yang mudah diakses, memiliki mekanisme tindak lanjut yang jelas, serta melindungi identitas pelapor sesuai ketentuan hukum.

4. Libatkan mahasiswa dalam pengawasan berbasis data.
Perguruan tinggi dan organisasi mahasiswa dapat melakukan kajian terhadap kebijakan serta penggunaan anggaran berdasarkan informasi publik yang sah. Kritik harus disampaikan secara objektif, disertai data, dan tidak mengganggu proses penegakan hukum.

Momentum Membenahi Tata Kelola, Bukan Sekadar Menunggu Penindakan

DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan operasi penindakan. Pemerintah daerah harus membangun sistem yang mencegah penyalahgunaan kewenangan, memperkuat transparansi, dan memastikan setiap anggaran memberikan manfaat bagi masyarakat.

Penegakan hukum harus berjalan tanpa intervensi, sementara pelayanan publik tetap wajib dilaksanakan secara profesional. Kepercayaan masyarakat hanya dapat dipulihkan melalui pemerintahan yang terbuka, bersih, dan berani mempertanggungjawabkan setiap kebijakannya.

DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang

Kolaborasi – Integritas – Prestasi

Redaksi: Elang Tiga Global News
Editor: Bambang