HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT – Sabtu, 7 November 2026, Masyarakat yang hendak membeli tanah perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap dokumen kepemilikan yang tidak sesuai, penjual yang tidak memiliki kewenangan, serta transaksi yang dilakukan tanpa pemeriksaan status tanah.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui informasi resmi pada 14 April 2026 menjelaskan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi Sentuh Tanahku untuk memeriksa kesesuaian data sertifikat tanah.

Informasi yang dapat diperiksa mencakup identitas pemegang hak, lokasi, luas bidang tanah, dan data pertanahan lainnya sesuai jenis sertifikat serta hak akses pengguna.

Pemeriksaan tersebut penting karena dokumen yang tampak meyakinkan belum tentu sesuai dengan catatan resmi pertanahan.

Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang menilai bahwa perlindungan pembeli tanah harus dimulai sebelum pembayaran dilakukan.

Organisasi menekankan pentingnya pemeriksaan sertifikat, verifikasi identitas penjual, penelusuran riwayat kepemilikan, dan pelaksanaan transaksi melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang.

1. Peristiwa yang terjadi

Persoalan yang menjadi perhatian adalah risiko kerugian masyarakat akibat jual beli tanah tanpa pemeriksaan dokumen dan prosedur hukum yang memadai.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur tata cara pendaftaran peralihan hak atas tanah.

Pasal 37 ayat (1) pada prinsipnya mensyaratkan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk pendaftaran peralihan hak melalui jual beli, dengan pengecualian terbatas sebagaimana diatur pada ayat (2).

Pasal 39 mengatur keadaan ketika PPAT wajib menolak pembuatan akta, antara lain apabila sertifikat asli tidak disampaikan atau tidak sesuai dengan data di Kantor Pertanahan.

LBH Elang Tiga Hambalang menilai bahwa pemeriksaan tersebut merupakan perlindungan penting bagi pembeli dan penjual.

2. Pihak yang terlibat

Pihak yang berkaitan dengan jual beli tanah meliputi pembeli, penjual, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kantor Pertanahan, Kementerian ATR/BPN, pemerintah desa atau kelurahan sesuai kewenangannya, dan aparat penegak hukum.

Pembeli berkepentingan memastikan objek tanah dan kewenangan penjual.

Penjual berkewajiban memberikan informasi dan dokumen yang benar.

PPAT menjalankan kewenangan membuat akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu atas tanah.

Kantor Pertanahan berperan dalam pemeriksaan data dan pendaftaran perubahan hak.

Kepolisian dapat menangani dugaan tindak pidana apabila ditemukan bukti awal yang memadai.

3. Waktu kejadian

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 berlaku sebagai salah satu dasar pendaftaran tanah di Indonesia, sebagaimana telah diubah.

Pada 14 April 2026, Kementerian ATR/BPN memublikasikan penjelasan mengenai kemudahan pemeriksaan kesesuaian data sertifikat melalui layanan digital.

Pada Sabtu, 7 November 2026, LBH Elang Tiga Hambalang mengangkat persoalan keamanan transaksi tanah sebagai kajian hukum nasional.

Kajian ini tidak menyatakan adanya kasus pemalsuan sertifikat tertentu yang baru terjadi pada tanggal penerbitan.

4. Tempat kejadian

Risiko transaksi tanah bermasalah dapat muncul di berbagai wilayah Indonesia.

Pemeriksaan data dan pendaftaran peralihan hak dilakukan melalui layanan pertanahan yang berwenang atas lokasi objek tanah.

Persoalan ini relevan bagi masyarakat Kabupaten Bogor, Jawa Barat, termasuk pembeli lahan permukiman, tanah pertanian, dan tanah untuk kegiatan usaha.

Pemberitaan diterbitkan dari Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

5. Alasan persoalan ini penting

Pembelian tanah sering melibatkan dana tabungan keluarga dalam jumlah besar.

Apabila transaksi dilakukan tanpa pemeriksaan hukum, pembeli dapat menghadapi risiko tanah yang masih disengketakan, sedang dijaminkan, dijual oleh pihak yang tidak berwenang, atau memiliki data fisik yang tidak sesuai.

Dalam keadaan tertentu, pembeli juga dapat menghadapi dugaan pemalsuan dokumen atau penipuan.

Namun, perbedaan data sertifikat tidak selalu membuktikan adanya pemalsuan. Ketidaksesuaian dapat memerlukan verifikasi atau pemutakhiran administrasi.

LBH Elang Tiga Hambalang menilai bahwa pemeriksaan harus dilakukan secara objektif agar tidak merugikan pihak yang beritikad baik.

6. Pelaksanaan dan tindak lanjut

Sebelum melakukan pembayaran, calon pembeli perlu meminta dokumen kepemilikan yang relevan dan memeriksa identitas pihak yang menjual.

Calon pembeli perlu memastikan bahwa penjual merupakan pemegang hak atau pihak yang memiliki kewenangan sah untuk bertindak.

Pengecekan sertifikat dapat dilakukan melalui layanan resmi ATR/BPN sesuai persyaratan dan hak akses.

Pembeli juga perlu memeriksa keadaan fisik tanah, batas-batasnya, penguasaan di lapangan, serta kemungkinan adanya sengketa.

Pembuatan akta jual beli dilakukan melalui PPAT yang berwenang sesuai ketentuan.

Setelah transaksi memenuhi persyaratan, peralihan hak perlu didaftarkan kepada Kantor Pertanahan.

Apabila ditemukan dugaan pemalsuan atau penipuan, masyarakat dapat menyimpan bukti dan berkonsultasi mengenai langkah hukum yang tepat.

PANDANGAN HUKUM LBH ELANG TIGA HAMBALANG

LBH Elang Tiga Hambalang memandang bahwa kepastian hukum dalam jual beli tanah harus menjadi prioritas.

Transaksi tanah tidak cukup hanya didasarkan pada kepercayaan pribadi atau penyerahan uang.

Pemeriksaan keabsahan dokumen, identitas para pihak, dan status objek tanah merupakan langkah penting untuk mencegah kerugian.

Organisasi menilai bahwa pembeli yang beritikad baik perlu memperoleh perlindungan sesuai ketentuan hukum.

LBH Elang Tiga Hambalang juga menekankan bahwa dugaan pemalsuan sertifikat atau penipuan harus dibuktikan melalui proses hukum yang sah.

SARAN DAN MASUKAN LBH ELANG TIGA HAMBALANG

Pertama, Kementerian ATR/BPN perlu terus meningkatkan kemudahan pemeriksaan keabsahan dan kesesuaian data sertifikat tanah.

Kedua, Kantor Pertanahan perlu menyediakan informasi prosedur pengecekan sertifikat yang mudah dipahami masyarakat.

Ketiga, PPAT perlu menjalankan pemeriksaan dokumen dan identitas para pihak secara teliti sebelum membuat akta.

Keempat, pemerintah perlu memperluas edukasi mengenai risiko jual beli tanah tanpa pemeriksaan hukum.

Kelima, masyarakat perlu menghindari pembayaran penuh sebelum memperoleh kepastian mengenai dokumen dan status objek tanah.

Keenam, aparat penegak hukum perlu menangani laporan dugaan pemalsuan dokumen pertanahan berdasarkan bukti yang sah.

Ketujuh, pemerintah daerah dan pemerintah desa perlu membantu penyebarluasan informasi mengenai prosedur pertanahan sesuai kewenangannya.

Kedelapan, organisasi bantuan hukum perlu meningkatkan pendampingan bagi masyarakat yang mengalami kerugian dalam transaksi tanah.

Kesembilan, layanan pertanahan digital perlu disertai mekanisme penyelesaian apabila ditemukan perbedaan data.

Kesepuluh, masyarakat perlu menggunakan jalur pembayaran yang dapat dibuktikan serta menyimpan seluruh dokumen transaksi.

PANDANGAN DAN SARAN KETUA UMUM LBH ELANG TIGA HAMBALANG

Dalam kerangka kajian hukum organisasi yang dipimpin Ketua Umum Okky A., J.SH., MH., LBH Elang Tiga Hambalang menekankan bahwa pembeli tanah harus memperoleh kepastian hukum sebelum mengeluarkan dana.

Organisasi memandang bahwa pengawasan administrasi pertanahan perlu ditingkatkan untuk mencegah kerugian masyarakat.

LBH Elang Tiga Hambalang menyarankan agar pemerintah memperkuat edukasi pertanahan dan memperluas akses layanan pemeriksaan sertifikat.

Organisasi juga menekankan pentingnya pendampingan hukum bagi masyarakat yang menghadapi dugaan penipuan transaksi tanah.

Bagian ini merupakan rumusan rekomendasi hukum dalam naskah pemberitaan, bukan kutipan langsung Ketua Umum yang telah diverifikasi.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) mengenai kepastian hukum yang adil.

2. Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 mengenai perlindungan hak milik pribadi.

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah beserta perubahan yang berlaku.

5. Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengenai pendaftaran peralihan hak melalui jual beli.

6. Pasal 38 mengenai pembuatan akta oleh PPAT dan kehadiran para pihak serta saksi.

7. Pasal 39 mengenai keadaan yang mewajibkan PPAT menolak pembuatan akta.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta perubahannya.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 mengenai hak atas tanah dan pendaftaran tanah.

10. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah.

11. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

LANGKAH BAGI MASYARAKAT SEBELUM MEMBELI TANAH

Pertama, periksa identitas penjual dan pastikan kewenangannya untuk menjual tanah.

Kedua, mintalah informasi mengenai sertifikat asli atau dokumen alas hak yang sah.

Ketiga, lakukan pengecekan data sertifikat melalui layanan resmi ATR/BPN sesuai persyaratan.

Keempat, cocokkan lokasi, luas, batas, dan kondisi tanah dengan dokumen.

Kelima, tanyakan apakah tanah sedang disengketakan, dijaminkan, disita, atau memiliki pembatasan hukum lainnya.

Keenam, apabila tanah merupakan warisan, pastikan seluruh pihak yang diperlukan telah memberikan persetujuan sesuai hukum.

Ketujuh, gunakan PPAT yang berwenang untuk pembuatan akta jual beli sesuai ketentuan.

Kedelapan, simpan bukti pembayaran, perjanjian, dan dokumen transaksi.

Kesembilan, pastikan kewajiban pajak dan biaya resmi dijelaskan sebelum transaksi.

Kesepuluh, segera urus pendaftaran peralihan hak setelah persyaratan terpenuhi.

Jual beli tanah harus memberikan kepastian hukum bagi pembeli maupun penjual.

Pemeriksaan sertifikat, identitas para pihak, dan status objek tanah merupakan langkah penting untuk mencegah sengketa serta kerugian.

LBH Elang Tiga Hambalang mengajak Kementerian ATR/BPN, PPAT, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk memperkuat pengawasan serta pemahaman hukum pertanahan.

Masyarakat perlu mengutamakan kehati-hatian dan menggunakan prosedur hukum yang sah sebelum melakukan transaksi tanah.

Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang

Ketua Umum:
Okky A., J.SH., MH.

Lokasi:
Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Redaksi: elang tiga justice news
Editor: rapi