HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT – Sabtu, 7 November 2026, Sengketa tanah warisan menjadi persoalan hukum yang membutuhkan perhatian serius karena dapat mengancam hak kepemilikan, memicu konflik keluarga, dan menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat.

Perselisihan dapat terjadi ketika tanah peninggalan orang tua dikuasai salah satu anggota keluarga, dokumen waris tidak lengkap, pembagian dilakukan tanpa dasar hukum, atau muncul dugaan pemalsuan tanda tangan ahli waris.

Berdasarkan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, peralihan hak atas tanah karena pewarisan harus didaftarkan dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.

Ketentuan pelaksanaannya diperinci melalui Pasal 111 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 sebagaimana diubah, antara lain, dengan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021.

Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang menilai bahwa setiap ahli waris yang berhak harus memperoleh perlindungan hukum dan kesempatan menyampaikan bukti secara adil.

Organisasi menekankan bahwa pengurusan sertifikat tanah warisan tidak boleh dijadikan sarana untuk menghilangkan hak anggota keluarga lain melalui dokumen yang tidak sah.

1. Peristiwa yang terjadi

Persoalan yang menjadi perhatian adalah perlindungan hak ahli waris dalam proses pembagian dan pendaftaran peralihan hak atas tanah peninggalan keluarga.

Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengatur pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan.

Dokumen utama yang diperlukan untuk tanah yang telah terdaftar meliputi sertifikat tanah, surat kematian pemegang hak, dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

Apabila ahli waris berjumlah lebih dari satu orang dan belum terdapat akta pembagian waris, hak atas tanah dapat didaftarkan sebagai hak bersama para ahli waris yang berhak.

Apabila telah terdapat akta pembagian waris yang sah dan menentukan tanah tertentu menjadi bagian seorang ahli waris, pendaftaran dapat dilakukan berdasarkan dokumen tersebut.

LBH Elang Tiga Hambalang menilai bahwa pemeriksaan keabsahan dokumen merupakan langkah penting untuk mencegah sengketa dan penyalahgunaan hak.

2. Pihak yang terlibat

Pihak yang berkaitan dengan persoalan ini meliputi ahli waris, keluarga pewaris, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan, pemerintah desa atau kelurahan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, pengadilan, serta aparat penegak hukum.

Ahli waris merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum terhadap harta peninggalan sesuai ketentuan hukum waris yang berlaku.

Kantor Pertanahan menjalankan proses pendaftaran peralihan hak berdasarkan dokumen dan prosedur yang berlaku.

Pemerintah desa atau kelurahan dapat berperan dalam penerbitan atau pengesahan dokumen tertentu sesuai kewenangannya.

Notaris dan pejabat pembuat akta tanah menjalankan tugas berdasarkan kewenangan masing-masing.

Pengadilan berwenang menyelesaikan sengketa kewarisan sesuai kompetensinya.

Kepolisian dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan apabila terdapat laporan dugaan tindak pidana yang didukung bukti awal.

3. Waktu kejadian

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ditetapkan pada 8 Juli 1997.

Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 ditetapkan pada 29 April 2021.

Pada Sabtu, 7 November 2026, LBH Elang Tiga Hambalang mengangkat persoalan perlindungan hak ahli waris dan penyelesaian sengketa tanah warisan sebagai kajian hukum nasional.

Pemberitaan ini membahas penerapan peraturan pertanahan, bukan laporan mengenai sengketa warisan tertentu yang terjadi pada tanggal penerbitan.

4. Tempat kejadian

Persoalan sengketa tanah warisan dapat terjadi di berbagai wilayah Indonesia, baik pada tanah permukiman, lahan pertanian, perkebunan, maupun tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha.

Pengurusan peralihan hak dilakukan melalui Kantor Pertanahan yang berwenang berdasarkan lokasi tanah.

Penyelesaian sengketa kewarisan dapat dilakukan melalui musyawarah atau pengadilan yang berwenang sesuai ketentuan.

Persoalan ini relevan bagi masyarakat Kabupaten Bogor, Jawa Barat, termasuk keluarga yang memiliki tanah warisan secara turun-temurun.

Pemberitaan diterbitkan dari Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

5. Alasan persoalan ini penting

Tanah warisan sering menjadi aset utama keluarga.

Ketika pembagian dilakukan tanpa kejelasan hukum, konflik dapat berlangsung bertahun-tahun dan memengaruhi hubungan antarkeluarga.

Persoalan juga dapat muncul ketika salah satu ahli waris menyimpan sertifikat asli, sementara ahli waris lain tidak memperoleh informasi mengenai status tanah.

Dugaan pemalsuan tanda tangan, perubahan identitas, atau penggunaan surat keterangan waris yang tidak benar dapat memperumit sengketa.

Namun, tidak setiap perbedaan pendapat mengenai pembagian warisan merupakan tindak pidana.

LBH Elang Tiga Hambalang menilai bahwa sengketa perdata harus dibedakan dari dugaan tindak pidana berdasarkan fakta dan bukti.

Organisasi juga menekankan bahwa bagian masing-masing ahli waris harus ditentukan berdasarkan hukum waris yang berlaku terhadap pewaris, bukan berdasarkan keputusan sepihak.

6. Pelaksanaan dan tindak lanjut

Ahli waris perlu memastikan identitas seluruh pihak yang berhak atas harta peninggalan.

Dokumen yang berkaitan dengan kematian pewaris, hubungan keluarga, dan kepemilikan tanah harus diperiksa secara cermat.

Pasal 111 ketentuan pelaksanaan pendaftaran tanah sebagaimana diubah melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 mengatur berbagai bentuk bukti ahli waris yang dapat digunakan sesuai persyaratan.

Bukti tersebut antara lain dapat berupa putusan atau penetapan pengadilan, surat pernyataan ahli waris yang memenuhi ketentuan, akta keterangan hak mewaris dari notaris, atau dokumen lain yang diakui peraturan.

Apabila terdapat perselisihan, keluarga dapat mengupayakan musyawarah atau mediasi.

Jika penyelesaian tidak tercapai, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan perkara kepada pengadilan yang berwenang.

Apabila ditemukan dugaan pemalsuan dokumen, laporan pidana dapat diajukan kepada aparat penegak hukum dengan menyertakan bukti awal.

PANDANGAN HUKUM LBH ELANG TIGA HAMBALANG

LBH Elang Tiga Hambalang memandang bahwa perlindungan hak ahli waris merupakan bagian dari kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

Setiap ahli waris yang sah harus memperoleh kesempatan untuk mengetahui dan memperjuangkan haknya.

Organisasi menilai bahwa pengurusan administrasi pertanahan harus dilaksanakan berdasarkan dokumen yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penguasaan sertifikat oleh seseorang tidak dengan sendirinya menjadikan orang tersebut sebagai satu-satunya pemilik tanah warisan.

Demikian pula, hubungan keluarga tidak selalu berarti setiap orang memperoleh bagian yang sama, karena pembagian harus mengikuti hukum waris yang berlaku.

LBH Elang Tiga Hambalang menekankan pentingnya pemeriksaan yang objektif terhadap dugaan penyimpangan dalam pengurusan dokumen.

SARAN DAN MASUKAN LBH ELANG TIGA HAMBALANG

Pertama, Kementerian ATR/BPN perlu memperkuat ketelitian dalam pemeriksaan dokumen peralihan hak atas tanah karena pewarisan.

Kedua, Kantor Pertanahan perlu memastikan seluruh persyaratan administratif diperiksa sebelum pencatatan perubahan pemegang hak.

Ketiga, pemerintah desa dan kelurahan perlu menjalankan kewenangan terkait dokumen ahli waris secara hati-hati dan transparan.

Keempat, masyarakat perlu memperoleh penjelasan mengenai perbedaan antara surat keterangan ahli waris, akta pembagian waris, dan sertifikat tanah.

Kelima, pemerintah perlu meningkatkan penyuluhan mengenai hak ahli waris, khususnya bagi masyarakat pedesaan.

Keenam, aparat penegak hukum perlu menindaklanjuti laporan dugaan pemalsuan dokumen berdasarkan bukti dan prosedur yang sah.

Ketujuh, pengadilan perlu memastikan penyelesaian sengketa kewarisan dilaksanakan secara adil dan sesuai kompetensi.

Kedelapan, organisasi bantuan hukum perlu meningkatkan pendampingan kepada ahli waris kurang mampu.

Kesembilan, keluarga perlu mengutamakan musyawarah yang menghormati hak seluruh pihak sebelum sengketa berkembang menjadi konflik berkepanjangan.

Kesepuluh, pemerintah perlu meningkatkan transparansi informasi mengenai persyaratan, biaya resmi, dan tahapan pendaftaran tanah warisan.

PANDANGAN DAN SARAN KETUA UMUM LBH ELANG TIGA HAMBALANG

Dalam kerangka kajian hukum organisasi yang dipimpin Ketua Umum Okky A., J.SH., MH., LBH Elang Tiga Hambalang menekankan bahwa tanah warisan harus dikelola berdasarkan kepastian hukum dan penghormatan terhadap hak seluruh ahli waris.

Organisasi memandang bahwa proses pembagian warisan tidak boleh dilakukan melalui tekanan, intimidasi, atau penggunaan dokumen yang tidak sah.

LBH Elang Tiga Hambalang menyarankan agar pemerintah memperkuat pelayanan administrasi pertanahan dan menyediakan informasi hukum yang mudah dipahami masyarakat.

Organisasi juga menekankan pentingnya pendampingan bagi warga yang menghadapi dugaan penghilangan hak waris.

Bagian ini merupakan rumusan rekomendasi hukum dalam naskah pemberitaan, bukan kutipan langsung Ketua Umum yang telah diverifikasi.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) mengenai kepastian hukum yang adil.

2. Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 mengenai perlindungan hak milik pribadi.

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah beserta perubahan yang berlaku.

5. Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengenai pendaftaran peralihan hak karena pewarisan.

6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

7. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997.

8. Pasal 111 ketentuan pelaksanaan pendaftaran tanah mengenai dokumen pendaftaran peralihan hak karena pewarisan.

9. Ketentuan hukum waris yang berlaku bagi pewaris, sesuai karakter hubungan hukum dan kewenangan pengadilan.

10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

LANGKAH BAGI MASYARAKAT YANG MENGHADAPI SENGKETA TANAH WARISAN

Pertama, kumpulkan sertifikat tanah, surat kematian pewaris, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen hubungan keluarga.

Kedua, identifikasi seluruh ahli waris yang berhak berdasarkan hukum waris yang berlaku.

Ketiga, periksa apakah tanah telah didaftarkan atas nama pewaris atau telah mengalami perubahan pemegang hak.

Keempat, mintalah penjelasan mengenai riwayat administrasi tanah melalui Kantor Pertanahan sesuai ketentuan akses informasi.

Kelima, hindari menandatangani surat pembagian waris sebelum memahami isi dan akibat hukumnya.

Keenam, jangan menggunakan tanda tangan atau identitas ahli waris lain tanpa persetujuan dan kewenangan yang sah.

Ketujuh, apabila terdapat kesepakatan pembagian, tuangkan dalam dokumen yang memenuhi ketentuan hukum.

Kedelapan, apabila terdapat perselisihan, pertimbangkan musyawarah atau mediasi sebelum mengajukan gugatan.

Kesembilan, jika terdapat dugaan pemalsuan dokumen, simpan bukti dan konsultasikan kepada advokat mengenai langkah hukum.

Kesepuluh, masyarakat kurang mampu dapat mencari bantuan melalui organisasi pemberi bantuan hukum yang memenuhi persyaratan.

Sengketa tanah warisan harus diselesaikan berdasarkan hukum dan pemeriksaan bukti yang sah.

Setiap ahli waris yang berhak perlu memperoleh perlindungan dari tindakan yang dapat menghilangkan haknya secara melawan hukum.

LBH Elang Tiga Hambalang mengajak pemerintah, Kantor Pertanahan, aparat penegak hukum, pengadilan, dan masyarakat untuk meningkatkan kepastian hukum dalam pengurusan tanah warisan.

Pembagian harta peninggalan seharusnya memberikan kepastian hak, bukan menjadi sumber konflik keluarga yang berkepanjangan.

Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang

Ketua Umum:
Okky A., J.SH., MH.

Lokasi:
Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Redaksi: elang tiga justice news
Editor: rapi