BERITA HUKUM NASIONAL 4 | JUMAT, 6 NOVEMBER 2026

HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT – Penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membuka perhatian baru terhadap perlindungan masyarakat yang mengalami penangkapan atau penahanan secara tidak sah, termasuk akibat kekeliruan identitas.

Undang-undang yang berlaku sejak 2 Januari 2026 tersebut mengatur penguatan mekanisme praperadilan, ganti kerugian, dan rehabilitasi sebagai bagian dari perlindungan hak masyarakat dalam proses pidana.

Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang menilai bahwa tindakan penegakan hukum yang keliru dapat menimbulkan kerugian serius terhadap kehidupan seseorang.

Selain kehilangan kebebasan, pihak yang mengalami salah tangkap dapat menghadapi kehilangan penghasilan, gangguan hubungan keluarga, tekanan psikologis, dan kerusakan reputasi.

Organisasi menekankan bahwa pemulihan hak tidak boleh berhenti pada pembebasan seseorang dari penahanan yang tidak sah.

Masyarakat juga perlu memperoleh informasi mengenai mekanisme pengajuan ganti kerugian dan rehabilitasi sesuai ketentuan hukum.

1. Peristiwa yang terjadi

Indonesia menerapkan KUHAP baru yang memperkuat pengaturan mengenai perlindungan hak tersangka dan terdakwa.

Salah satu bagian penting dari pembaruan tersebut adalah mekanisme pengujian tindakan aparat melalui praperadilan.

Pengadilan negeri dapat memeriksa keabsahan tindakan tertentu dalam proses penyidikan dan penuntutan berdasarkan kewenangan yang diatur undang-undang.

KUHAP baru juga mengatur mekanisme ganti kerugian dan rehabilitasi bagi pihak yang memenuhi persyaratan hukum.

LBH Elang Tiga Hambalang menilai bahwa ketentuan tersebut penting untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang mengalami penangkapan atau penahanan tanpa dasar hukum yang sah.

2. Pihak yang terlibat

Pihak yang berkaitan dengan persoalan ini meliputi Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, pengadilan negeri, advokat, organisasi bantuan hukum, serta masyarakat yang mengalami tindakan penegakan hukum.

Penyidik memiliki kewenangan melakukan penangkapan dan penahanan sesuai ketentuan KUHAP.

Penuntut umum menjalankan kewenangan dalam proses penuntutan sesuai hukum.

Pengadilan negeri berwenang memeriksa permohonan praperadilan dan tuntutan pemulihan hak berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Advokat dapat memberikan pendampingan dalam mengajukan upaya hukum.

Masyarakat yang mengalami tindakan tidak sah merupakan pihak yang berkepentingan untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan hak.

3. Waktu kejadian

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 ditetapkan dan diundangkan pada 17 Desember 2025.

Undang-undang tersebut mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

Pada Jumat, 6 November 2026, LBH Elang Tiga Hambalang mengangkat persoalan salah tangkap, ganti kerugian, dan rehabilitasi sebagai kajian hukum nasional.

Pemberitaan ini tidak merujuk pada satu kasus salah tangkap baru pada tanggal penerbitan, melainkan membahas perlindungan yang tersedia dalam peraturan hukum acara pidana.

4. Tempat kejadian

Ketentuan KUHAP baru berlaku secara nasional di Indonesia.

Permohonan praperadilan dan pemulihan hak diajukan melalui pengadilan yang berwenang berdasarkan ketentuan hukum.

Persoalan salah tangkap dapat menjadi perhatian masyarakat di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pemberitaan diterbitkan dari Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

5. Alasan persoalan ini penting

Penangkapan dan penahanan merupakan tindakan yang membatasi kebebasan seseorang.

Oleh karena itu, setiap tindakan harus memiliki dasar hukum dan memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang.

Kesalahan identitas, tindakan tanpa dasar hukum, atau pelanggaran prosedur dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Kerugian tersebut tidak selalu terbatas pada aspek ekonomi.

Seseorang juga dapat mengalami tekanan psikologis, stigma sosial, serta kesulitan kembali bekerja atau menjalankan aktivitas setelah dibebaskan.

KUHAP baru mengatur mekanisme praperadilan sebagai sarana pengujian tindakan tertentu dalam proses pidana.

Pasal 176 juga mengatur rehabilitasi bagi pihak yang memenuhi persyaratan, termasuk orang yang memperoleh putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam keadaan tertentu, rehabilitasi akibat penangkapan atau penahanan tidak sah dapat diputus melalui praperadilan.

LBH Elang Tiga Hambalang menilai bahwa mekanisme tersebut harus dapat dijangkau oleh masyarakat tanpa diskriminasi.

6. Pelaksanaan dan tindak lanjut

Masyarakat yang menduga mengalami penangkapan atau penahanan tidak sah dapat berkonsultasi dengan advokat untuk menilai dasar tindakan dan upaya hukum yang tersedia.

Permohonan praperadilan diajukan kepada pengadilan negeri sesuai ketentuan KUHAP.

Pasal 163 mengatur tata cara pemeriksaan praperadilan, termasuk penetapan hari sidang dalam waktu tiga hari setelah permohonan diterima.

Pemeriksaan dilakukan secara cepat dan hakim harus menjatuhkan putusan paling lama tujuh hari sejak permohonan dibacakan.

Apabila pengadilan menyatakan tindakan upaya paksa tidak sah, tindak lanjutnya dilaksanakan berdasarkan amar putusan dan ketentuan hukum.

Pengajuan ganti kerugian serta rehabilitasi juga harus memperhatikan jenis tindakan, tahapan perkara, dan persyaratan masing-masing mekanisme.

PANDANGAN HUKUM LBH ELANG TIGA HAMBALANG

LBH Elang Tiga Hambalang memandang bahwa perlindungan terhadap masyarakat dari salah tangkap merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin kepastian hukum yang adil.

Penegakan hukum tidak boleh mengabaikan hak seseorang untuk memperoleh perlakuan sesuai prosedur.

Organisasi menilai bahwa kesalahan dalam tindakan penangkapan atau penahanan harus diperiksa melalui mekanisme hukum yang objektif.

Apabila pengadilan menetapkan adanya tindakan yang tidak sah dan terpenuhi persyaratan pemulihan, hak pihak yang dirugikan harus dilaksanakan sesuai putusan.

LBH Elang Tiga Hambalang juga menekankan bahwa pemulihan reputasi dan kehidupan sosial seseorang perlu memperoleh perhatian.

SARAN DAN MASUKAN LBH ELANG TIGA HAMBALANG

Pertama, Kepolisian Republik Indonesia perlu memperkuat pemeriksaan identitas dan dasar hukum sebelum melaksanakan penangkapan.

Kedua, penyidik harus memastikan seluruh tindakan penahanan memenuhi persyaratan yang ditetapkan KUHAP.

Ketiga, Kejaksaan Republik Indonesia perlu memperkuat koordinasi untuk mencegah kesalahan dalam proses penanganan perkara.

Keempat, pengadilan perlu memastikan permohonan praperadilan diperiksa secara objektif dan sesuai tenggat hukum.

Kelima, pemerintah perlu meningkatkan keterbukaan informasi mengenai mekanisme ganti kerugian dan rehabilitasi.

Keenam, aparat pengawasan internal perlu menindaklanjuti pengaduan dugaan pelanggaran prosedur penangkapan atau penahanan.

Ketujuh, organisasi bantuan hukum perlu memberikan pendampingan kepada masyarakat kurang mampu yang mengalami dugaan salah tangkap.

Kedelapan, pemerintah perlu memastikan mekanisme pelaksanaan putusan ganti kerugian berjalan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kesembilan, lembaga terkait perlu memperhatikan kebutuhan pemulihan psikologis dan sosial bagi masyarakat yang mengalami kerugian akibat tindakan penegakan hukum yang tidak sah.

Kesepuluh, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan pendidikan hukum masyarakat mengenai hak tersangka, praperadilan, ganti kerugian, dan rehabilitasi.

PANDANGAN DAN SARAN KETUA UMUM LBH ELANG TIGA HAMBALANG

Dalam kerangka kajian hukum organisasi yang dipimpin Ketua Umum Okky A., J.SH., MH., LBH Elang Tiga Hambalang menekankan pentingnya keseimbangan antara kewenangan aparat penegak hukum dan perlindungan hak masyarakat.

Organisasi memandang bahwa setiap orang berhak memperoleh kepastian hukum dan perlakuan yang adil.

LBH Elang Tiga Hambalang menyarankan agar pengawasan terhadap penangkapan dan penahanan diperkuat serta akses bantuan hukum diperluas hingga masyarakat pedesaan.

Organisasi juga menekankan bahwa pelaksanaan putusan pemulihan hak perlu memperoleh perhatian agar masyarakat yang dirugikan tidak menghadapi hambatan berkepanjangan.

Pandangan tersebut merupakan rumusan rekomendasi dalam naskah pemberitaan ini, bukan kutipan langsung Ketua Umum yang telah diverifikasi.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) mengenai kepastian hukum yang adil.

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28G ayat (1) mengenai perlindungan diri pribadi dan rasa aman.

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

4. Ketentuan KUHAP baru mengenai keabsahan penangkapan, penahanan, dan pengawasan tindakan upaya paksa.

5. Pasal 158 sampai dengan Pasal 163 KUHAP baru mengenai kewenangan dan tata cara praperadilan.

6. Ketentuan KUHAP baru mengenai hak atas ganti kerugian.

7. Pasal 176 KUHAP baru mengenai rehabilitasi.

8. Pasal 187 KUHAP baru mengenai sumber pendanaan dana abadi untuk ganti kerugian, rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi.

9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

LANGKAH BAGI MASYARAKAT YANG MENGALAMI DUGAAN SALAH TANGKAP

Masyarakat atau keluarga perlu meminta informasi mengenai dasar hukum penangkapan dan tempat penahanan.

Simpan dokumen resmi, surat penangkapan, surat penahanan, serta bukti lain yang berkaitan dengan tindakan aparat.

Apabila terdapat dugaan kesalahan identitas, siapkan dokumen yang dapat membantu membuktikan identitas dan keberadaan pihak yang bersangkutan.

Hubungi advokat untuk memperoleh penjelasan mengenai hak dan mekanisme hukum yang tersedia.

Bagi masyarakat kurang mampu, pendampingan dapat dicari melalui organisasi pemberi bantuan hukum yang memenuhi persyaratan.

Apabila terdapat dasar hukum yang memadai, advokat dapat membantu menyiapkan permohonan praperadilan.

Pengajuan ganti kerugian dan rehabilitasi perlu disesuaikan dengan hasil pemeriksaan perkara serta ketentuan yang berlaku.

Hindari tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri atau menghambat proses hukum yang sah.

Pembaruan KUHAP merupakan kesempatan untuk memperkuat perlindungan masyarakat dalam proses penegakan hukum pidana.

Mekanisme praperadilan, ganti kerugian, dan rehabilitasi harus dapat berfungsi sebagai sarana pemulihan ketika terjadi tindakan yang tidak sah.

LBH Elang Tiga Hambalang mengajak aparat penegak hukum, lembaga peradilan, advokat, dan masyarakat untuk memastikan bahwa proses penangkapan serta penahanan dilaksanakan berdasarkan hukum.

Keadilan tidak hanya menuntut penindakan terhadap tindak pidana, tetapi juga perlindungan dan pemulihan hak bagi masyarakat yang mengalami kesalahan penegakan hukum.

Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang

Ketua Umum:
Okky A., J.SH., MH.

Lokasi:
Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Redaksi: elang tiga justice news
Editor: rapi