Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang

Ketua Umum: Okky A., J.SH., MH.

Lokasi Penerbitan: Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT – Kamis, 5 November 2026, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memperpendek tenggat waktu pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang telah berkekuatan hukum tetap melalui Putusan Nomor 280/PUU-XXIV/2026.

Putusan tersebut dibacakan pada Kamis, 29 Oktober 2026, di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Mahkamah mengubah pemaknaan tenggat 60 hari kerja menjadi 14 hari kerja dalam Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Sementara itu, tenggat 90 hari kerja untuk pengajuan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan sebagaimana diatur Pasal 116 ayat (3) dipersingkat menjadi 21 hari kerja.

Perubahan tersebut bertujuan mempercepat kepastian hukum dan mencegah penundaan pelaksanaan putusan pengadilan oleh badan atau pejabat tata usaha negara.

Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang menilai putusan ini penting karena masyarakat yang telah memenangkan perkara melawan keputusan administrasi pemerintah seharusnya tidak menghadapi penundaan berkepanjangan dalam memperoleh pemulihan hak.

1. Peristiwa yang terjadi

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Melalui Putusan Nomor 280/PUU-XXIV/2026, Mahkamah memperpendek dua tenggat waktu dalam mekanisme pelaksanaan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pertama, batas waktu yang berkaitan dengan kewajiban pencabutan keputusan tata usaha negara dipersingkat dari 60 menjadi 14 hari kerja.

Apabila kewajiban pencabutan tidak dilaksanakan sampai batas waktu tersebut, keputusan tata usaha negara yang disengketakan kehilangan kekuatan hukum sesuai ketentuan Pasal 116 ayat (2).

Kedua, jangka waktu yang berkaitan dengan pengajuan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan dipersingkat dari 90 menjadi 21 hari kerja.

Mahkamah menilai tenggat sebelumnya terlalu panjang dan berpotensi menunda kepastian hukum bagi masyarakat.

2. Pihak yang terlibat

Permohonan pengujian diajukan oleh warga yang mempersoalkan lamanya pelaksanaan putusan PTUN.

Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai lembaga yang memeriksa dan memutus pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyampaikan pertimbangan hukum Mahkamah dalam persidangan.

Badan dan pejabat tata usaha negara merupakan pihak yang wajib memperhatikan perubahan tenggat dalam pelaksanaan putusan.

Masyarakat yang memenangkan sengketa administrasi pemerintahan menjadi pihak yang berkepentingan terhadap pelaksanaan putusan secara tepat waktu.

LBH Elang Tiga Hambalang memberikan pandangan mengenai perlindungan hak masyarakat dan tanggung jawab pejabat pemerintah.

3. Waktu kejadian

Pada 29 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan Nomor 280/PUU-XXIV/2026.

Putusan tersebut mengubah pemaknaan ketentuan waktu dalam Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Berita dan analisis hukum LBH Elang Tiga Hambalang diterbitkan pada Kamis, 5 November 2026.

4. Tempat kejadian

Sidang pengucapan putusan berlangsung di Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Implikasi putusan berlaku secara nasional karena menyangkut ketentuan undang-undang yang mengatur peradilan tata usaha negara.

Persoalan ini relevan bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk warga Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang menghadapi sengketa keputusan administrasi pemerintah.

Pemberitaan diterbitkan dari Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

5. Alasan persoalan ini penting

Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap seharusnya memberikan kepastian bagi pihak yang memenangkan perkara.

Namun, apabila pejabat pemerintah tidak segera melaksanakan putusan, masyarakat dapat tetap mengalami kerugian meskipun telah memperoleh kemenangan hukum.

Kerugian tersebut dapat berkaitan dengan status kepegawaian, izin administrasi, hak atas keputusan pemerintahan, maupun kepentingan hukum lain yang menjadi objek sengketa PTUN.

Mahkamah Konstitusi menilai bahwa tenggat yang terlalu panjang dapat membuka peluang penyalahgunaan kewenangan melalui penundaan pelaksanaan putusan.

Kondisi tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil dan penyelenggaraan peradilan secara sederhana, cepat, serta berbiaya ringan.

6. Pelaksanaan dan tindak lanjut

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi, badan atau pejabat tata usaha negara harus memperhatikan tenggat baru dalam ketentuan pelaksanaan putusan PTUN.

Kewajiban pencabutan keputusan dan tindakan administratif lain tetap mengikuti isi putusan pengadilan serta mekanisme hukum yang berlaku.

Perubahan tenggat tidak berarti seluruh sengketa PTUN otomatis selesai dalam 14 atau 21 hari kerja.

Kedua tenggat tersebut berlaku pada tahapan tertentu setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 116.

Apabila pejabat tidak melaksanakan kewajibannya, pihak yang berhak dapat menempuh mekanisme pelaksanaan putusan melalui pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku.

PANDANGAN HUKUM LBH ELANG TIGA HAMBALANG

LBH Elang Tiga Hambalang memandang bahwa pemangkasan tenggat pelaksanaan putusan PTUN merupakan langkah penting dalam memperkuat perlindungan hukum masyarakat.

Organisasi menilai bahwa kemenangan dalam persidangan tidak boleh berhenti pada dokumen putusan.

Hak masyarakat harus dipulihkan melalui pelaksanaan putusan yang nyata dan sesuai hukum.

Pejabat pemerintah memiliki kewajiban menghormati putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penundaan tanpa dasar hukum yang sah dapat merugikan masyarakat serta melemahkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

LBH Elang Tiga Hambalang menekankan bahwa kepatuhan terhadap putusan pengadilan merupakan bagian dari tanggung jawab penyelenggara negara.

SARAN DAN MASUKAN LBH ELANG TIGA HAMBALANG

Pertama, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu segera menyesuaikan prosedur internal pelaksanaan putusan PTUN dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 280/PUU-XXIV/2026.

Kedua, setiap instansi pemerintah perlu memiliki mekanisme pencatatan dan pemantauan terhadap putusan pengadilan yang wajib dilaksanakan.

Ketiga, pejabat tata usaha negara perlu memastikan pelaksanaan putusan dilakukan sesuai tenggat hukum yang berlaku.

Keempat, Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan tata usaha negara perlu memperkuat penyampaian informasi mengenai mekanisme permohonan pelaksanaan putusan kepada masyarakat.

Kelima, pengawasan internal pemerintah perlu ditingkatkan terhadap dugaan pengabaian putusan pengadilan.

Keenam, pemerintah perlu memastikan pergantian pejabat tidak menjadi alasan untuk menghindari kewajiban hukum suatu instansi.

Ketujuh, masyarakat perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai perkembangan pelaksanaan putusan yang berkaitan dengan haknya.

Kedelapan, pemerintah perlu meningkatkan pendidikan hukum bagi aparatur mengenai kewajiban mematuhi putusan pengadilan.

Kesembilan, organisasi bantuan hukum perlu memperluas pendampingan bagi masyarakat yang mengalami hambatan dalam pelaksanaan putusan PTUN.

Kesepuluh, dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pengabaian putusan harus ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban sesuai hukum.

PANDANGAN DAN SARAN KETUA UMUM LBH ELANG TIGA HAMBALANG

Dalam kerangka pandangan hukum organisasi yang dipimpin Ketua Umum Okky A., J.SH., MH., LBH Elang Tiga Hambalang menekankan bahwa setiap pejabat pemerintah wajib menghormati putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Organisasi memandang bahwa kepastian hukum tidak akan terwujud apabila masyarakat harus menunggu terlalu lama untuk memperoleh hak yang telah diputuskan pengadilan.

LBH Elang Tiga Hambalang menyarankan agar pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan PTUN dan menyediakan mekanisme pengaduan yang dapat diakses masyarakat.

Organisasi juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap warga yang memperjuangkan haknya melalui jalur hukum.

Pandangan tersebut merupakan rumusan rekomendasi hukum organisasi dalam naskah pemberitaan ini, bukan kutipan langsung Ketua Umum yang telah diverifikasi.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) mengenai kepastian hukum yang adil.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahan-perubahannya.

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

4. Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagaimana dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 280/PUU-XXIV/2026.

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan beserta perubahan yang berlaku.

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

LANGKAH BAGI MASYARAKAT YANG MENGHADAPI SENGKETA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Masyarakat yang merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan administrasi pemerintah dapat memeriksa terlebih dahulu objek sengketa dan prosedur penyelesaiannya.

Tidak setiap persoalan dengan instansi pemerintah secara otomatis menjadi kewenangan PTUN.

Masyarakat perlu memperhatikan ketentuan mengenai upaya administratif, tenggat pengajuan gugatan, serta pengadilan yang berwenang.

Apabila telah memperoleh putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap, masyarakat dapat memeriksa kewajiban yang diperintahkan dalam amar putusan.

Jika putusan belum dilaksanakan, pihak yang berhak dapat meminta penjelasan kepada instansi terkait dan menempuh mekanisme pelaksanaan putusan melalui pengadilan.

Masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi dapat mencari pendampingan dari organisasi bantuan hukum sesuai persyaratan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 280/PUU-XXIV/2026 memberikan perubahan penting terhadap tenggat pelaksanaan putusan PTUN.

Pemangkasan dari 60 menjadi 14 hari kerja dan dari 90 menjadi 21 hari kerja diharapkan mempercepat kepastian hukum bagi masyarakat.

LBH Elang Tiga Hambalang mengajak seluruh pejabat pemerintah untuk mematuhi putusan pengadilan dan tidak menjadikan proses administrasi sebagai alasan menunda pemulihan hak warga.

Keadilan harus diwujudkan melalui pelaksanaan putusan, bukan hanya melalui kemenangan di ruang persidangan.

SUMBER BERITA

1. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Judul: Jangka Waktu Eksekusi Putusan PTUN Dipersingkat Jadi 14 Hari Kerja.

Peristiwa: Putusan Nomor 280/PUU-XXIV/2026, 29 Oktober 2026.

https://www.mkri.id/berita/jangka-waktu-eksekusi-putusan-ptun-dipersingkat-jadi-14-hari-kerja-26042

2. MARINews Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Judul: MK Pangkas Masa Tunggu Eksekusi Putusan PTUN, Dorong Kepatuhan Pejabat TUN.

https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/mk-pangkas-masa-tunggu-eksekusi-putusan-ptun-0b33

3. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Judul: Sidang Penghapusan Pemberlakuan Batas Waktu Keputusan Tata Usaha Negara Berakhir.

Tanggal publikasi: 23 September 2026.

https://www.mkri.id/berita/sidang-penghapusan-pemberlakuan-batas-waktu-keputusan-tata-usaha-negara-berakhir-25807

Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang

Ketua Umum:
Okky A., J.SH., MH.

Lokasi:
Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Redaksi: elang tiga justice news
Editor: rapi