Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang

Ketua Umum: Okky A., J.SH., MH.

Lokasi penerbitan: Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT – Rabu, 4 November 2026, Ombudsman Republik Indonesia melaporkan telah menyelesaikan 6.456 laporan masyarakat hingga Agustus 2026. Capaian tersebut setara dengan 82,5 persen dari target penyelesaian tahunan sebanyak 7.825 laporan.

Informasi tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI pada 7 September 2026.

Wakil Ketua Ombudsman RI, Rahmadi Indra Tektona, menekankan bahwa keberhasilan pengawasan pelayanan publik tidak cukup diukur berdasarkan jumlah laporan yang diselesaikan. Perbaikan harus benar-benar dirasakan masyarakat dan mampu mencegah berulangnya persoalan yang sama.

Perkembangan ini menjadi perhatian Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang karena pelayanan publik berkaitan langsung dengan hak masyarakat memperoleh pelayanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, pertanahan, perizinan, dan layanan pemerintahan lainnya.

LBH Elang Tiga Hambalang menilai bahwa keterlambatan pelayanan, prosedur yang tidak transparan, diskriminasi, dan pungutan di luar ketentuan harus menjadi perhatian serius seluruh instansi pemerintah.

1. Peristiwa yang terjadi

Ombudsman RI menyampaikan perkembangan penyelesaian laporan masyarakat sekaligus mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Hingga Agustus 2026, Ombudsman telah menyelesaikan 6.456 laporan masyarakat melalui tahapan penerimaan, verifikasi, pemeriksaan, penyelesaian, dan pemantauan.

Ombudsman juga memperkuat penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026.

Penilaian tersebut mencakup kualitas layanan, kepatuhan terhadap standar pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Dalam program tahun 2026, cakupan penilaian diperluas hingga meliputi badan usaha milik negara, badan hukum milik negara, dan perguruan tinggi negeri berbadan hukum.

2. Pihak yang terlibat

Pihak yang terlibat meliputi Ombudsman Republik Indonesia, Komisi II DPR RI, kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, serta berbagai penyelenggara pelayanan publik.

Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona menyampaikan perkembangan penyelesaian laporan dan tantangan pengawasan pelayanan publik.

Masyarakat merupakan pihak yang berkepentingan langsung karena menjadi pengguna layanan sekaligus pihak yang dapat mengalami kerugian akibat dugaan maladministrasi.

LBH Elang Tiga Hambalang memberikan pandangan hukum dan rekomendasi mengenai perlindungan hak masyarakat.

3. Waktu kejadian

Pelaksanaan penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026 secara nasional dimulai pada 14 Juli 2026.

Perkembangan penyelesaian laporan masyarakat dihitung hingga Agustus 2026.

Ombudsman menyampaikan laporan dan tantangan pengawasan kepada Komisi II DPR RI pada Senin, 7 September 2026.

Berita dan analisis hukum LBH Elang Tiga Hambalang diterbitkan pada Rabu, 4 November 2026.

4. Tempat kejadian

Rapat Dengar Pendapat Ombudsman RI bersama Komisi II DPR RI berlangsung di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta.

Penilaian dan pengawasan pelayanan publik dilaksanakan terhadap penyelenggara layanan di berbagai wilayah Indonesia.

Pemberitaan diterbitkan dari Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

5. Alasan persoalan ini penting

Pelayanan publik merupakan kewajiban negara dan hak masyarakat.

Setiap warga berhak memperoleh pelayanan sesuai prosedur, persyaratan, jangka waktu, dan biaya yang telah ditetapkan.

Ketidakjelasan prosedur dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan, termasuk permintaan pembayaran yang tidak memiliki dasar hukum.

Pelayanan yang berlarut-larut juga dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Sebagai contoh, keterlambatan penerbitan dokumen administrasi dapat menghambat akses pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, atau kegiatan usaha.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mewajibkan penyelenggara memenuhi standar pelayanan dan menyediakan mekanisme pengaduan.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 memberikan kewenangan kepada Ombudsman untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.

6. Pelaksanaan dan tindak lanjut

Ombudsman RI melaksanakan pengawasan melalui penerimaan laporan, pemeriksaan dugaan maladministrasi, pemberian tindakan korektif atau rekomendasi sesuai kewenangannya, serta pemantauan tindak lanjut.

Dalam penilaian tahun 2026, Ombudsman menggunakan empat dimensi utama, yaitu masukan, proses, keluaran, dan pengaduan.

Penilaian tersebut bertujuan memastikan penyelenggara pelayanan publik tidak hanya memenuhi kelengkapan administratif, tetapi juga memberikan pelayanan yang benar-benar berkualitas.

Pemerintah dan penyelenggara layanan perlu menindaklanjuti hasil pengawasan dengan perbaikan prosedur, peningkatan kompetensi petugas, dan penyelesaian pengaduan masyarakat.

PANDANGAN HUKUM LBH ELANG TIGA HAMBALANG

LBH Elang Tiga Hambalang memandang bahwa pelayanan publik yang baik merupakan salah satu ukuran nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat.

Setiap warga negara harus memperoleh perlakuan yang adil tanpa diskriminasi berdasarkan kemampuan ekonomi, kedudukan sosial, atau hubungan pribadi dengan pejabat.

Organisasi menilai bahwa pelayanan publik tidak boleh dipersulit melalui prosedur yang tidak memiliki dasar hukum.

Penyelenggara pelayanan juga harus memberikan informasi yang jelas mengenai persyaratan, biaya, dan waktu penyelesaian.

LBH Elang Tiga Hambalang menegaskan pentingnya pengawasan terhadap dugaan pungutan liar, penyalahgunaan kewenangan, dan tindakan petugas yang merugikan masyarakat.

Namun, setiap dugaan pelanggaran tetap harus diperiksa berdasarkan bukti dan prosedur hukum yang berlaku.

SARAN DAN MASUKAN LBH ELANG TIGA HAMBALANG

Pertama, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu memastikan seluruh kantor pelayanan memasang informasi mengenai persyaratan, biaya resmi, dan jangka waktu penyelesaian layanan.

Kedua, Ombudsman RI perlu memperkuat pengawasan terhadap instansi yang memiliki risiko tinggi terjadinya maladministrasi.

Ketiga, penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses masyarakat, termasuk bagi warga di daerah terpencil.

Keempat, pemerintah perlu memperkuat pengawasan internal untuk mencegah pungutan di luar ketentuan dan penyalahgunaan kewenangan.

Kelima, setiap pengaduan masyarakat harus memperoleh nomor registrasi, penjelasan proses penanganan, dan informasi tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keenam, pemerintah daerah perlu meningkatkan pelatihan aparatur mengenai etika pelayanan, hak masyarakat, dan kewajiban penyelenggara pelayanan publik.

Ketujuh, instansi pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap keluhan masyarakat yang berulang agar akar permasalahan dapat diperbaiki.

Kedelapan, masyarakat yang mengalami kerugian akibat dugaan maladministrasi perlu memperoleh informasi mengenai hak pengaduan dan akses pendampingan hukum.

PANDANGAN DAN SARAN KETUA UMUM LBH ELANG TIGA HAMBALANG

Dalam kerangka pandangan hukum organisasi yang dipimpin Ketua Umum Okky A., J.SH., MH., LBH Elang Tiga Hambalang menekankan bahwa pelayanan publik harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

Pelayanan yang baik tidak boleh bergantung pada kemampuan masyarakat memberikan pembayaran tambahan atau memiliki kedekatan dengan pejabat.

Organisasi menyarankan agar pemerintah memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan dan memastikan setiap pengaduan ditindaklanjuti secara objektif.

LBH Elang Tiga Hambalang juga menilai bahwa penyelesaian laporan masyarakat harus menghasilkan pemulihan hak dan perbaikan sistem pelayanan.

Pandangan tersebut merupakan rumusan rekomendasi hukum organisasi dalam naskah pemberitaan ini, bukan kutipan langsung Ketua Umum yang telah diverifikasi.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) mengenai kepastian hukum yang adil.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan beserta perubahannya.
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
6. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

LANGKAH BAGI MASYARAKAT YANG MENGALAMI PELAYANAN BERMASALAH

Masyarakat yang mengalami keterlambatan pelayanan, permintaan biaya tidak resmi, atau perlakuan yang diduga tidak sesuai ketentuan sebaiknya mencatat waktu kejadian, nama instansi, jenis layanan, dan kronologi peristiwa.

Dokumen pendukung, tanda terima, bukti pembayaran, surat permohonan, serta komunikasi dengan petugas perlu disimpan.

Masyarakat dapat terlebih dahulu menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan publik sesuai mekanisme yang tersedia.

Apabila pengaduan tidak memperoleh penyelesaian yang memadai, masyarakat dapat mengajukan laporan kepada Ombudsman RI sesuai syarat yang berlaku.

Informasi pengaduan tersedia melalui situs resmi Ombudsman Republik Indonesia.

Apabila terdapat dugaan tindak pidana, masyarakat dapat melaporkannya kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangan.

Penyelesaian 6.456 laporan masyarakat hingga Agustus 2026 menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Namun, keberhasilan pengawasan harus dinilai berdasarkan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

LBH Elang Tiga Hambalang mengajak pemerintah, Ombudsman RI, DPR, pemerintah daerah, dan seluruh penyelenggara layanan untuk meningkatkan transparansi, mempercepat penyelesaian pengaduan, dan mencegah praktik maladministrasi.

Pelayanan publik yang adil, bebas pungutan liar, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan bagian penting dari upaya membangun pemerintahan yang dipercaya masyarakat.

SUMBER BERITA

1. Ombudsman Republik Indonesia.

Judul: Ombudsman RI Sampaikan Tantangan Pelayanan Publik dalam Rapat Dengar Pendapat.

Tanggal publikasi: 7 September 2026.

https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-sampaikan-tantangan-pelayanan-publik-dalam-rapat-dengar-pendapat

2. Ombudsman Republik Indonesia.

Judul: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik 2026: Ombudsman RI Perluas Cakupan hingga BUMN, BHMN, dan PTN-BH.

Tanggal publikasi: 14 Juli 2026.

https://ombudsman.go.id/pers/r/penilaian-maladministrasi-pelayanan-publik-2026-ombudsman-ri-perluas-cakupan-hingga-bumn-bhmn-dan-ptn-bh

3. Ombudsman Republik Indonesia.

Judul: Ombudsman RI Rumuskan Indikator 12 Jenis Maladministrasi untuk Penguatan Pelayanan Publik.

Tanggal publikasi: 29 September 2026.

https://ombudsman.go.id/news/news/r/ombudsman-ri-rumuskan-indikator-12-jenis-maladministrasi-untuk-penguatan-pelayanan-publik

4. Ombudsman Republik Indonesia.

Situs resmi informasi dan pengaduan masyarakat.

https://www.ombudsman.go.id/

PENERBIT

Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang

Ketua Umum:
Okky A., J.SH., MH.

Alamat:
Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Redaksi: elang tiga Justice news
Editor: rapi