Lokasi penerbitan: Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR – Selasa, 3 November 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia memperkuat pengawasan registrasi kartu seluler berbasis biometrik untuk mencegah penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK), identitas masyarakat, dan penggunaan nomor telepon dalam tindak penipuan digital.

Kebijakan tersebut menjadi perhatian Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang karena penyalahgunaan data pribadi dapat menimbulkan kerugian ekonomi, pencemaran nama baik, gangguan keamanan, hingga persoalan hukum bagi masyarakat yang identitasnya digunakan tanpa izin.

Berdasarkan publikasi resmi Kementerian Komunikasi dan Digital pada 3 Juli 2026, registrasi pelanggan baru kartu seluler diwajibkan menggunakan verifikasi biometrik pengenalan wajah sejak 1 Juli 2026.

Kementerian juga meminta penghentian mekanisme aktivasi pelanggan baru yang hanya menggunakan validasi NIK dan nomor Kartu Keluarga tanpa verifikasi biometrik.

Pada 18 Juli 2026, kementerian kembali mengungkap temuan penyalahgunaan registrasi kartu SIM oleh oknum penjual yang menggunakan wajahnya sendiri untuk mengaktifkan kartu sebelum menjualnya kepada pelanggan.

Selain itu, melalui siaran pers 2 Oktober 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital menyampaikan koordinasi dengan Kepolisian dan Badan Siber dan Sandi Negara untuk menindaklanjuti dugaan perdagangan data pribadi secara ilegal.

LBH Elang Tiga Hambalang menilai bahwa penguatan keamanan identitas digital harus disertai mekanisme pengaduan yang mudah, perlindungan korban, dan pertanggungjawaban pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

1. Peristiwa yang terjadi

Pemerintah memperketat pelaksanaan registrasi kartu seluler berbasis biometrik dan meningkatkan pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan identitas pelanggan.

Kementerian Komunikasi dan Digital mewajibkan operator seluler menerapkan verifikasi biometrik bagi registrasi pelanggan baru sejak 1 Juli 2026.

Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, pemerintah menemukan praktik aktivasi kartu oleh oknum penjual menggunakan identitas biometriknya sendiri sebelum kartu diserahkan kepada pembeli.

Pemerintah juga melakukan koordinasi lintas lembaga untuk mengusut dugaan perdagangan data pribadi ilegal.

Perkembangan ini menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap seluruh pihak yang mengumpulkan, memproses, dan menggunakan data pribadi masyarakat.

2. Pihak yang terlibat

Pihak yang berkaitan dengan kebijakan tersebut meliputi Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, operator telekomunikasi, penyelenggara layanan digital, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Siber dan Sandi Negara.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Edwin Hidayat Abdullah, memberikan penjelasan mengenai pengawasan registrasi biometrik dan temuan penyalahgunaan pada tingkat penjual.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, menyampaikan koordinasi penanganan dugaan perdagangan data pribadi ilegal.

Masyarakat merupakan pihak yang berkepentingan langsung karena identitas dan data pribadinya harus dilindungi.

LBH Elang Tiga Hambalang menyampaikan pandangan hukum dan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan masyarakat.

3. Waktu kejadian

Kebijakan registrasi pelanggan baru berbasis biometrik berlaku penuh mulai 1 Juli 2026.

Kementerian Komunikasi dan Digital menyampaikan penguatan pengawasan pada 3 Juli 2026.

Temuan praktik penyalahgunaan registrasi kartu SIM oleh oknum penjual dipublikasikan pada 18 Juli 2026.

Koordinasi penanganan dugaan perdagangan data pribadi ilegal diumumkan pada 2 Oktober 2026.

Berita dan analisis hukum LBH Elang Tiga Hambalang diterbitkan pada Selasa, 3 November 2026.

4. Tempat kejadian

Kebijakan registrasi biometrik berlaku bagi penyelenggara jaringan bergerak seluler di Indonesia.

Temuan penyalahgunaan registrasi kartu SIM yang diumumkan pada Juli 2026 berkaitan dengan pemeriksaan pelaksanaan kebijakan di kawasan Yogyakarta.

Sementara itu, informasi koordinasi penanganan dugaan perdagangan data pribadi disampaikan di Jakarta.

Pemberitaan diterbitkan dari Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

5. Alasan persoalan ini penting

Nomor Induk Kependudukan, data Kartu Keluarga, dan informasi identitas pribadi dapat digunakan dalam berbagai proses administrasi maupun layanan digital.

Apabila data tersebut disalahgunakan, masyarakat berpotensi menghadapi berbagai persoalan, termasuk pendaftaran nomor telepon tanpa persetujuan, penipuan yang mengatasnamakan korban, dan penggunaan identitas untuk aktivitas yang tidak diketahui pemiliknya.

Data biometrik juga memerlukan perlindungan khusus karena berkaitan dengan karakteristik fisik yang digunakan untuk mengidentifikasi seseorang.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menggolongkan data biometrik sebagai data pribadi yang bersifat spesifik.

Oleh sebab itu, pengumpulan dan pemrosesan data biometrik harus dilakukan berdasarkan dasar pemrosesan yang sah serta memenuhi kewajiban pelindungan data pribadi.

6. Pelaksanaan dan tindak lanjut

Pemerintah perlu memastikan operator seluler menjalankan registrasi biometrik sesuai ketentuan dan menyediakan fasilitas pengecekan nomor yang terdaftar menggunakan identitas pelanggan.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 mengatur registrasi pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan bergerak seluler.

Melalui kebijakan tersebut, masyarakat dapat memeriksa nomor yang terdaftar atas identitasnya dan meminta penanganan apabila ditemukan nomor yang digunakan tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemilik identitas yang sah.

Pengawasan terhadap gerai penjualan kartu SIM, operator telekomunikasi, dan pengelola sistem digital perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Dalam hal terdapat dugaan tindak pidana, penanganannya harus dilakukan melalui penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan hukum.

PANDANGAN LBH ELANG TIGA HAMBALANG

LBH Elang Tiga Hambalang memandang bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak konstitusional masyarakat.

Setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan atas informasi pribadi dan identitasnya dari penggunaan yang tidak sah.

Organisasi menilai bahwa penerapan teknologi biometrik dapat membantu mengurangi penyalahgunaan identitas, tetapi teknologi tersebut harus diimbangi dengan keamanan penyimpanan data, pembatasan akses, dan pengawasan terhadap pihak yang mengelolanya.

Pemerintah dan penyelenggara layanan digital harus memastikan bahwa peningkatan keamanan tidak justru menimbulkan risiko baru berupa pengumpulan data berlebihan atau penyalahgunaan informasi biometrik.

LBH Elang Tiga Hambalang juga menekankan bahwa korban penyalahgunaan identitas tidak boleh langsung dianggap bertanggung jawab atas aktivitas yang dilakukan pihak lain menggunakan data pribadinya.

Setiap dugaan penyalahgunaan harus diperiksa berdasarkan bukti dan prosedur hukum yang berlaku.

SARAN DAN MASUKAN LBH ELANG TIGA HAMBALANG

Pertama, Kementerian Komunikasi dan Digital perlu memperkuat pengawasan terhadap operator telekomunikasi dan gerai penjualan kartu SIM agar registrasi dilakukan menggunakan identitas pemilik yang sah.

Kedua, pemerintah perlu memastikan fasilitas pengecekan nomor yang terdaftar atas NIK masyarakat dapat digunakan secara aman dan mudah diakses.

Ketiga, operator telekomunikasi perlu menyediakan mekanisme pengaduan dan penanganan cepat apabila masyarakat menemukan nomor yang terdaftar tanpa persetujuannya.

Keempat, pengelola sistem elektronik perlu meningkatkan keamanan data, termasuk pembatasan akses, pencatatan aktivitas pemrosesan, dan pencegahan kebocoran informasi pribadi.

Kelima, Kepolisian dan instansi terkait perlu menindaklanjuti laporan dugaan pencurian identitas serta perdagangan data pribadi secara profesional berdasarkan bukti.

Keenam, pemerintah perlu memperluas pendidikan literasi digital mengenai bahaya penyebaran foto KTP, NIK, nomor Kartu Keluarga, kode OTP, dan data biometrik.

Ketujuh, masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan identitas perlu memperoleh informasi mengenai mekanisme pengaduan, pemulihan hak, dan akses bantuan hukum.

Kedelapan, pelaksanaan registrasi biometrik perlu dievaluasi secara berkala agar keamanan identitas digital tetap sejalan dengan prinsip pelindungan data pribadi.

PANDANGAN DAN SARAN KETUA UMUM LBH ELANG TIGA HAMBALANG

Dalam kerangka pandangan hukum organisasi yang dipimpin Ketua Umum Okky A., J.SH., MH., LBH Elang Tiga Hambalang menekankan bahwa perkembangan teknologi harus diikuti peningkatan tanggung jawab hukum dalam melindungi identitas masyarakat.

Keamanan data pribadi bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga kewajiban pihak yang mengumpulkan dan mengelola data sesuai ketentuan perundang-undangan.

Organisasi menyarankan agar pemerintah memperkuat pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik, meningkatkan penanganan pengaduan, dan memastikan korban penyalahgunaan identitas mendapatkan akses terhadap penyelesaian hukum.

LBH Elang Tiga Hambalang juga menilai bahwa keterbukaan informasi mengenai prosedur perlindungan data dan mekanisme pemulihan korban sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat.

Pandangan tersebut merupakan rumusan rekomendasi hukum organisasi dalam naskah pemberitaan ini, bukan kutipan langsung Ketua Umum yang telah diverifikasi.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28G ayat (1) mengenai hak atas perlindungan diri pribadi dan rasa aman.

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler.

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

LANGKAH PERLINDUNGAN BAGI MASYARAKAT

Masyarakat disarankan tidak membagikan foto KTP, nomor Kartu Keluarga, kode OTP, atau data identitas lainnya kepada pihak yang tidak dapat dipastikan kewenangan dan tujuannya.

Apabila menemukan nomor telepon yang terdaftar menggunakan identitas pribadi tanpa izin, masyarakat dapat menggunakan fasilitas pengecekan resmi dan menghubungi operator seluler untuk meminta penanganan.

Masyarakat juga perlu menyimpan bukti apabila mengalami dugaan penyalahgunaan identitas, seperti tangkapan layar, riwayat komunikasi, dan nomor laporan pengaduan.

Apabila terdapat dugaan tindak pidana atau kerugian, masyarakat dapat melaporkannya kepada aparat berwenang dan meminta pendampingan hukum.

PENUTUP

Penguatan registrasi kartu SIM berbasis biometrik merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mempersempit peluang penyalahgunaan identitas dalam layanan telekomunikasi.

Namun, efektivitas kebijakan tersebut harus diukur dari keamanan sistem, kepatuhan penyelenggara, kemudahan pengaduan, dan perlindungan nyata bagi masyarakat.

LBH Elang Tiga Hambalang mengajak pemerintah, operator telekomunikasi, penyelenggara sistem elektronik, dan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kerja sama dalam melindungi data pribadi warga negara.

Kemajuan teknologi harus memberikan rasa aman, bukan menambah risiko terhadap hak dan identitas masyarakat.

SUMBER BERITA

1. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

Judul: Komdigi Tutup Celah Penyalahgunaan NIK, Operator Wajib Registrasi SIM dengan Biometrik.

Tanggal publikasi: 3 Juli 2026.

https://portal.komdigi.go.id/kanal-publik/berita-kini/10368

2. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

Judul: Kemkomdigi Temukan Modus Penyalahgunaan Registrasi SIM Biometrik, Penjual Gunakan Wajah Sendiri.

Tanggal publikasi: 18 Juli 2026.

https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/kemkomdigi-temukan-modus-penyalahgunaan-registrasi-sim-biometrik-penjual-gunakan-wajah-sendiri

3. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

Judul: Kebocoran Data Lama Kembali Beredar, Komdigi Investigasi Pengedar Data Pribadi Ilegal.

Tanggal publikasi: 2 Oktober 2026.

https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/kebocoran-data-lama-kembali-beredar-komdigi-investigasi-pengedar-data-pribadi-ilegal

4. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

Layanan resmi pengecekan registrasi nomor seluler.

https://ceknomor.komdigi.go.id/

5. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-

Catatan: Berita ini mengulas perkembangan kebijakan dan pengawasan yang telah diumumkan pemerintah hingga Oktober 2026. Tidak terdapat klaim bahwa keputusan baru diterbitkan pada 3 November 2026.

PENERBIT

Lembaga Bantuan Hukum Elang Tiga Hambalang

Ketua Umum:
Okky A., J.SH., MH.

Alamat:
Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Redaksi: Elang Tiga Justice News
Editor: Rapi